Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan Perpanjangan

Cara Mengajukan Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Penundaan penyampaian SPT Tahunan dapat diajukan oleh Wajib Pajak Pribadi dan WP Badan. Klikpajak by Mekari akan mengulas cara mengajukan penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT Tahunan.

Periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) ada batasnya. Pun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pelonggaran bagi Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian SPT pajaknya.

Ingin kelola pajak dan keuangan lebih mudah?

Ikuti demo online cara mengelola pajak dan laporan keuangan perusahaan atau usaha dengan praktis di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Dalam keadaan tertentu, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau Wajib Pajak Badan (WP Badan) bisa saja terpaksa harus menunda penyampaian SPT Tahunan karena sejumlah alasan, seperti padatnya kegiatan usaha dan kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan.

Untuk kondisi seperti ini, maka penyampaian SPT Tahunan bisa saja ditunda atau diperpanjang.

Bagaimana cara mengajukan permohonan penundaan dan berapa lama tenggat waktu yang diberikan, berikut pembahasan dari Klikpajak.id untuk Anda.

Lama Penundaan Penyampaian SPT 

Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP atau WP Badan ada aturannya. 

WP OP dan WP Badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dalam tempo paling lama dua bulan setelah Batas waktu penyampaian SPT PPh.

  • Dengan begitu, untuk SPT Tahunan PPh Badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni.
  • Sedangkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei.

Note: Ketahui ini Sebelum Memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP Tahun 2021

Akan tetapi, dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan disebutkan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah: 

  1. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak 
  2. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak

(2) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. 

Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan PerpanjanganIlustrasi mengajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan

Dokumen Pengajuan Penundaan Penyampaian SPT Tahunan

Berikut ini dokumen lain yang harus dilampirkan: 

  1. Laporan Keuangan Sementara untuk tahun pajak bersangkutan yang disusun oleh WP. Ini bukan laporan keuangan sementara hasil dari konsolidasi grup.
  2. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 sebagai bukti pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang, kecuali jika memang terdapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29.
  3. Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum rampung karena laporan keuangan masih diaudit oleh Akuntan Publik tersebut.

Cara Pengajuan Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Pengajuan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan, baik WP Badan dan WP OP, sama-sama harus disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada DJP menggunakan formulir yang telah ditentukan.

  • Formulir 1771-Y, ditujukan untuk SPT Tahunan PPh Badan
  • Sedangkan formulir 1770-Y untuk SPT Tahunan PPh WP OP
  • Formulir 1771-$Y, untuk SPT Tahunan PPh Badan jika menggunakan mata uang dolar AS

Surat permohonan tersebut harus dilampirkan dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Contoh Surat Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan:

Contoh surat pemberitahuan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan

Note: Insentif Pajak PPh 21 Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021 dan 5 Jenis Insentif Pajak Lainnya

Secara lebih rinci, sesuai Pasal 4 Ayat 1 dan 2 PER-21/PJ/2009, berikut ini prosedur yang harus dilakukan oleh WP Badan dan WP OP termasuk mereka yang berwirausaha, ketika mengajukan permohonan penundaan atau perpanjangan SPT:

  1. Membuat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara tertulis. Seperti dijelaskan sebelumnya, permohonan itu disampaikan dalam formulir yang sudah baku (hardcopy) atau dalam bentuk data elektronik (E-SPT). Jangan lupa masukkan dokumen lampiran yang diminta dan serahkan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.
  2. Formulir permohonan itu harus ditandatangani oleh WP atau pihak kuasa yang ditunjuk. Jika Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan diurus dan ditandatangani oleh kuasa WP, maka harus dilampirkan Surat Kuasa.
  3. WP harus menjelaskan alasan mengapa memerlukan kelonggaran waktu. Alasan ini disertakan ke dalam kolom yang tersedia pada formulir 1770 atau 1771.

Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan PerpanjanganIlustrasi pengajuan penundaan penyampaian SPT Tahunan

Ke Mana Mengirimkan Permohonan Pengajuan Penundaan Penyampaian SPT Tahunan? 

Setelah dokumen permohonan penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT Tahunan dan lampirannya siap, bagaimana cara penyerahannya?

Dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan disebutkan dalam Pasal 5:

(1) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat disampaikan: 

  1. Secara langsung
  2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
  3. Dengan cara lain

(2) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

  1. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
  2. e-Filing melalui ASP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Note: Insentif Pajak PPh 22 Impor: Bidang Usaha yang Bisa Ajukan, Syarat dan Caranya

(3) Atas penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda penerimaan surat dan atas penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

(4) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a menjadi bukti penerimaan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan PerpanjanganIlustrasi pengajuan penundaan penyampaian SPT Tahunan

Contoh Surat Pemberitahuan Penundaan Penyampaian SPT Tahunan

Berikut adalah bentuk formulir surat pengajuan penundaan penyampaian SPT Tahunan atau surat pemberitahuan perpanjanjangan penyampaian SPT Tahunan untuk WP Pribadi dan WP Badan:

a. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan WP Pribadi

Contoh formulir pengajuan penundaan penyampaian SPT Tahunan Pribadi

b. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan Badan

Contoh formulir surat pengajuan penundaan penyampaian SPT Tahunan Badan

c. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan Badan jika dalam USD

Contoh formulir perngajuan penundaan penyampaian SPT Tahunan Badan jika dalam USD

Sanksi Tidak Ajukan Penundaan Penyampaian SPT Tahunan

Jika dalam kondisi tertentu atau karena padatnya aktivitas sehingga membuat WP bahkan lupa atau terlewat mengajukan penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, sanksi apa yang akan diterima WP?

Note: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak

Pasal 7 dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan disebutkan:

Dalam hal WP belum siap untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan yang diajukan sebelumnya, maka WP masih dapat menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan lagi sepanjang tidak melampaui batas waktu.

WP yang belum juga menyampaikan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan mendapat Surat Teguran.

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga Bank Indonesia.

Rumusnya,

Sanksi denda berdasarkan Suku Bunga Acuan BI, ditambah persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja, dibagi 12 bulan, berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan PerpanjanganIlustrasi sanksi tidak ajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan

Pengajuan Penundaan Penyampaian SPT Tahunan Diterima atau Ditolak

Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT Tahunan diputuskan oleh DJP.

Keputusan dari DJP ini biasanya akan diterima oleh WP paling lambat tujuh hari kerja sejak surat permohonan diterima dalam kondisi lengkap.

Permohonan yang diajukan WP dianggap disetujui apabila DJP tidak memberikan keputusan atau tidak menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 7 hari kerja.

Untuk itu, WP tak perlu resah jika tak kunjung mendapat kabar dari DJP untuk permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan yang diajukan.

Sebab itu artinya, WP dianggap telah memenuhi ketentuan dan berhak mendapat kelonggaran penundaan penyampaian SPT Tahunan.

Dalam pembuatan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, apabila wajib pajak tidak memenuhi persyaratan yang telah diuraikan diatas, maka dianggap bukan Pemberitahuan Perpanjangan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Keputusan DJP dalam hal penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT Tahunan ini, diatur dalam Pasal 6 Peraturan DJP No 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang berbunyi:

Apabila Kepala KPP tidak memberikan pemberitahuan kepada WP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap diterima:

  1. sesuai dengan pemberitahuan WP dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan tidak melebihi batas waktu
  2. untuk jangka waktu paling lama dua bulan dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan melebihi batas waktu

Itulah penjelasan tentang perlunya mengajukan penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT Tahunan jika memang dirasa perlu.

Untuk mempermudah pelaporan SPT Tahunan pajak Anda, gunakan e-Filing Klikpajak.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Anda dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan Perpanjangan

Fitur Lengkap Terintegrasi: Mudah & Cepat Kelola Pajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, melalui klikpajak Anda dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, melalui Klikpajak Anda dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id di SINI.

Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan Perpanjangan

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan Perpanjangan

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan Perpanjangan

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Anda dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Penundaan Penyampaian SPT Tahunan: Cara Mengajukan Perpanjangan

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Ajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan jika diperlukan

Segera ajukan penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Anda dan penuhi kewajiban perpajakan dengan baik demi kelancaran bisnis Anda. 

Ingin tahu bagaimana cara mengelola pajak dan laporan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED15 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: