Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

Ketentuan dan Syarat Lapor PPh 23 Online Terbaru

Salah satu pembayaran pajak yang sering kita lakukan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Pajak ini dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Klikpajak by Mekari akan mengulas ketentuan dan syarat lapor PPh 23 online terbaru.

Secara sederhana, PPh 23 terjadi saat adanya transaksi antara penjual dan pembeli atau pihak yang memberi penghasilan kepada orang yang menerimanya.

Pihak yang dalam posisi memberi itu, selanjutnya akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada negara.

Ingin kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan cepat?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan/usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), lapor PPh Pasal 23 dapat dilakukan secara daring.

Perlu diingat, mulai Oktober 2020 membuat bukti potong dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 23 tidak dapat melalui e-Filing lagi.

Akan tetapi, bayar dan lapor PPh 23 online harus menggunakan aplikasi e-Bupot.

Bagaimana ketentuan dan syarat lapor PPh 23 online terbaru ini, sebelum itu Klikpajak.id akan ulas penjelasan umum tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ini.

Ketahui Tarif PPh 23 dan Objeknya Sebelum Lapor PPh 23 Online

Sejauh ini, total ada 62 jenis objek PPh Pasal 23 yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Sedangkan prosedur pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 diatur secara khusus dalam peraturan perundang undangan perpajakan. 

Ada dua jenis pula tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut.

Note: Cara Mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Distributor

Secara lebih rinci, berikut daftar tarif dan objek PPh Pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:

  • Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  • Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015

5. Bagi Wajib Pajak yang belum punya NPWP bakal dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23

Note: Cara Mengetahui NPWP Aktif atau Tidak dan Cara Mengaktifkan NPWP Non Efektif

6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  • Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  • Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final; 
  • Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium;
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material;
  • Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis;
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

Siapa yang Tidak Kena PPh 23?

Ada beberapa pihak yang tidak dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 atau tidak kena PPh tersebut. Mereka adalah

a. Pihak pemotong PPh Pasal 23:

  • Badan pemerintah;
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT);
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
  • Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.  
  • Subjek pajak badan dalam negeri;
  • Penyelenggara kegiatan;

b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: 

  • Wajib pajak dalam negeri;
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Note: Jenis Insentif Pajak yang Diperpanjang hingga Desember 2021

Membuat Bukti Potong PPh 23

Untuk tanda bukti bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong atau penjual atau pemberi jasa harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1).

Seperti yang sudah disinggung di atas, eluruh pemotong PPh Pasal 23/26 sudah diwajibkan menggunakan aplikasi e-Bupot. Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah software milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Aturan mengenai ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-368/PJ/2020.

Bukti potong itu harus sudah dilengkapi pada saat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 23 di e-Bupot.

Bagaimana cara membuat Bukti Potong PPh 23?

Sedangkan pelaporannya dilakukan oleh pihak pemotong (penjual) dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23.

Jatuh tempo pelaporan ini tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Pembayaran PPh Pasal 23

Wajib Pajak (WP) yang akan melakukan pembayaran PPh 23 bisa menyetorkannya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, dan lainnya) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI.

Jatuh tempo pembayaran pajak jenis ini adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Bagaimana cara bayar pajak ‘online’ PPh 23?

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23Ilustrasi lapor PPh 23 online di e-Bupot

Cara Lapor PPh 23 Online di e-Bupot

Setelah membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan mengetahui cara membayar PPh 23, berikutnya adalah cara melaporkan SPT PPh Pasal 23 secara online di e-Bupot.

Bagaimana caranya?

Berikut tahapan langkah-langkah lapor PPh 23 online di e-Bupot Klikpajak:

Persiapkan SPT

Langkah pertama sebelum dapat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 adalah dengan
mempersiapkan SPT nya melalui Posting SPT.
 
Berikut langkah-langkah melakukan Posting SPT:

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik Posting SPT

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

2. Pada popup Posting SPT, tentukan Masa/tahun pajak dan pembetulan SPT yang ingin dipersiapkan, lalu klik Posting

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

3. Setelah proses Posting selesai, maka akan muncul SPT di daftar SPT dengan masa/tahun pajak dan pembetulan yang diinput sebelumnya dengan status Belum dilengkapi.

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

4. Informasi di tabel daftar SPT menunjukkan data singkat mengenai SPT berupa masa/tahun pajak, pembetulan, jumlah PPh 23/26 kurang disetor, dan status SPT-nya.

5. Apabila Status SPT-nya Belum dilengkapi berarti ada bukti pembayaran yang belum/ kurang diinput ke dalam SPT tersebut sebelum siap untuk dilaporkan.

Lihat Detail SPT

Untuk dapat melihat detail SPT yang sudah dipersiapkan (posting) dan ringkasan bukti potong
yang pernah dibuat di Klikpajak, dapat masuk ke dalam detail SPT-nya. Berikut
langkah-langkah melihat detail SPT:
  • Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik pada link Masa/tahun pajaknyaLapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23
 

Form Induk

  • Halaman utama yang dapat dilihat di detail SPT adalah SPT Induk. Di halaman ini dapat melihat jumlah penghasilan dan PPh yang dipotong dikategorikan dalam setiap kode objek pajak.
    • Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

Lampiran BP

1. Semua bukti potong 23/26 yang diperhitungkan untuk mempersiapkan SPT dapat dilihat pada lampiran daftar bukti potong PPh Pasal 23, dan

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

2. Daftar bukti potong PPh Pasal 26

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

Lampiran Tagihan & Setoran

Agar dapat melanjutkan ke proses akhir, yakni penyampaian laporan SPT, maka SPT ini harus
mencapai suatu kondisi dimana semua jumlah pajak terutang telah berhasil dilunasi.
 
Untuk dapat melihat jumlah tagihan yang harus dibayarkan dan menginput bukti penyetoran, berikut
langkah-langkahnya:

Input & Validasi Bukti Penyetoran

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik Input bukti setor

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

2. Halaman tagihan dan setoran juga dapat diakses melalui menu Tagihan & Setoran di sebelah kiri halaman detail SPT

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

3. Masukkan jenis bukti penyetoran (SSP atau Pbk) berikut dengan nomor bukti penyetorannya di bagian bawah. Berikutnya, klik Validasi bukti setoran untuk melakukan validasi atas nomor bukti penyetoran yang diinput.

4. Apabila nomor tersebut berhasil divalidasi oleh DJP, maka akan ada tanda centang di sebelah kanan nomornya dan sisa tagihan akan berkurang sesuai dengan jumlah yang telah disetor berdasarkan data penyetorannya.

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

Lapor SPT

Setelah melakukan proses input dan validasi bukti penyetoran atas suatu SPT dan total sisa
tagihan telah dilunasi, maka status SPT akan berubah menjadi Siap Lapor.
 
Berikut langkah-langkah untuk melaporkan SPT:

1. Pastikan SPT sudah berstatus Siap lapor, yang dapat diketahui melalui tabel daftar SPT

2. Dapat dilihat juga melalui halaman Tagihan & Setoran, yang ditunjukkan dengan sudah dilunasinya total sisa tagihan

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

3. SPT dengan status Siap lapor memiliki aksi Lapor SPT yang hanya tersedia setelah total sisa tagihan telah lunas. Dengan klik Lapor SPT, maka SPT tersebut akan disampaikan ke DJP.

Apabila proses lapor SPT berhasil, maka status SPT akan berubah menjadi Berhasil dilaporkan dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang di dalamnya terdapat NTTE sebagai nomor bukti pelaporan.

Download BPE

SPT yang sudah berhasil dilaporkan akan menerima bukti penerimaan elektronik dari DJP. BPE
ini dapat diunduh dengan cara berikut:

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik Download BPE

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

2. Dapat didownload juga melalui halaman detail SPT dengan klik button Download BPE di bagian atas.

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

3. PDF BPE akan tersimpan ke komputer Anda dengan format sebagai berikut

Lapor PPh 23 Online:: Ketentuan, Syarat, Cara Lapor SPT PPh Pasal 23

Fitur Lengkap Klikpajak: Kelola Pajak Anda Lebih Mudah dan Cepat

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Membuat e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

B. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Anda dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga Bank Indonesia.

Rumusnya,

Sanksi denda berdasarkan Suku Bunga Acuan BI, ditambah persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja, dibagi 12 bulan, berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

 

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Lapor PPh 23 ‘online’ mudah, bukan?

Kini saatnya kelola pajak dan keuangan usaha Anda dengan cara yang simpel.

Ingin tahu bagaimana cara mengelola pajak dan laporan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

 


PUBLISHED06 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: