Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung PPN untuk Pengusaha Emas Perhiasan

Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung PPN untuk Pengusaha Emas Perhiasan

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak merupakan dasar perhitungan PPN yang harus dibayar setelah dikalikan dengan tarif PPN 10% yang harus dibayar. Apabila DPP-nya sebesar 100% maka PPN-nya pasti 10%. Untuk pengusaha yang merintis bidang jual-beli emas perhiasan, tentu pengenaan PPN itu sudah bukan hal baru lagi. Seperti yang diketahui, emas perhiasan termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP) dikenakan PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014. Tidak hanya itu, segala kegiatan atau jasa yang terkait emas perhiasan termasuk PPN terutang dan dikenakan Jasa Kena Pajak (JKP).

Penulisan Dasar Pengenaan Pajak harus ditegaskan apakah yang diserahkan atau ditulis dalam faktur pajak, BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak). Apabila yang diserahkan BKP maka DPP-nya adalah Harga Jual, sedangkan apabila yang diserahkan adalah JKP maka DPP-nya adalah Penggantian. Hal ini ditetapkan dalam penulisan di dalam faktur pajak yang harus dicoret dan mana yang tidak dicoret. Hal inilah yang seringkali kurang diperhatikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan lengkap tentang Dasar Pengenaan Pajak dan cara menghitung PPN.

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak atau DPP

Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak ini digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang, PPh Pasal 22 terutang, PPh Pasal 23 terutang, dan PPh Pasal 4 ayat 2 terutang.

1. Harga Jual

Harga jual adalah sebuah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang tercantum di dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah sebuah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Atau nilai berupa sejumlah uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah sebuah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU PPN.

4. Nilai Ekspor

Dasar Pengenaan Pajak selanjutnya adalah Nilai Ekspor. Nilai ekspor adalah sebuah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Selanjutnya, Nilai lain adalah sebuah nilai berupa uang yang telah ditetapkan sebagai DPP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.03/ 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai DPP, Nilai Lain ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP yang merupakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

b. Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP yang merupakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

c. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.

d. Penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran.

e. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.

f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau harga perolehan.

g. Penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.

h. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang yang merupakan harga lelang.

i. Penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10%  dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

j. Untuk Penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

k. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charges sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Cara Menghitung PPN atas Pengusaha Emas Perhiasan

Rumus DPP untuk menghitung PPN atas penyerahan emas perhiasan adalah:

PPN = 10% x 20% x Harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian

Penentuan rumus yang dipakai dalam Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di atas untuk penyerahan emas perhiasan berasal dari nilai lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Besaran nilai lain yang dipakai sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian dan 10% adalah tarif tunggalnya.

Itulah beberapa penjelasan tentang Dasar Pengenaan Pajak serta cara menghitung PPN atas pengusaha yang menggeluti bisnis emas perhiasan. Dalam hal Dasar Pengenaan Pajak PPN, Indonesia menganut sistem tarif tunggal dan saat ini tarif yang berlaku adalah sebesar 10%. Hal ini diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN).


PUBLISHED09 Nov 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: