Transformasi DJP Menjadi DJP Online hingga Coretax

Trasformasi DJP ke DJP Online hingga Coretax — Transformasi DJP Menjadi DJP Online hingga Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten melakukan pembaruan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Transformasi ini bertujuan menjawab kebutuhan administrasi pajak yang semakin kompleks, termasuk meningkatkan aktivitas ekonomi digital dan tuntutan layanan publik yang efisien.

Perubahan sistem di DJP ini tidak hanya menyasar teknologi, tetapi juga cara kerja dan proses administrasi perpajakan. Perjalanan ini dimulai dari sistem manual, kemudian berkembang melalui DJP Online, dan kini memasuki tahap lanjutan dengan penerapan Coretax sebagai sistem inti administrasi pajak.

Mekari Klikpajak akan mengulas secara menyeluruh tugas dan fungsi DJP, layanan perpajakan yang disediakan, transformasi digital melalui DJP Online, hingga peralihan ke Coretax yang mulai berlaku secara bertahap sejak 2025.

Saya Mau Coba Gratis Mekari Klikpajak Sekarang!

Tugas Pokok & Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki mandat utama untuk menyusun dan menjalankan kebijakan perpajakan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DJP bertanggung jawab mengelola pajak pusat sebagai sumber penerimaan negara, mencakup aspek pelayanan, pengawasan, hingga penegakan hukum.

Fungsi DJP dalam Administrasi Pajak

Dalam menjalankan tugasnya, DJP memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:

Menyusun kebijakan teknis perpajakan
Menyelenggarakan pelayanan administrasi perpajakan
Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak
Menjalankan pemeriksaan dan penagihan pajak
Mengelola data dan informasi perpajakan
Melaksanakan edukasi serta penyuluhan pajak

Fungsi-fungsi tersebut menjadi landasan bagi pengembangan sistem administrasi pajak berbasis digital.

Kontribusi DJP terhadap Penerimaan Negara

Sebagai otoritas pajak pusat, DJP memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Oleh karena itu, digitalisasi DJP diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat basis data dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Layanan yang Disediakan oleh DJP

Layanan administrasi perpajakan yang disediakan DJP terbagi menjadi tiga kategori layanan, di antaranya:

A. Layanan Administrasi Perpajakan

DJP menyediakan berbagai layanan administrasi pajak, antara lain:

Pendaftaran dan pemutakhiran data wajib pajak
Penerbitan NPWP serta pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
Pembayaran pajak dan pengelolaan kode billing
Pengajuan restitusi, kompensasi, dan pemindahbukuan

B. Layanan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Selain pelayanan administrasi, DJP juga menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui:

Pemeriksaan pajak
Penagihan aktif
Penanganan keberatan dan banding
Penindakan pelanggaran di bidang perpajakan

C. Layanan Edukasi dan Informasi Pajak

DJP juga berperan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak melalui:

Publikasi peraturan dan kebijakan perpajakan
Konten edukatif dan artikel perpajakan
Kegiatan penyuluhan dan asistensi

Transformasi DJP dan Kehadiran DJP Online

Seiring berkembangnya teknologi, DJP mengimplementasikan digitalisasi pajak dalam pelayanannya. Modernisasi sistem DJP dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala sistem konvensional, seperti:

Proses administrasi yang memakan waktu
Ketergantungan pada dokumen fisik
Tingginya potensi kesalahan pencatatan
Keterbatasan pengawasan secara langsung

Transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sehingga mulai diimplementasikan DJP Online.

DJP Online merupakan portal resmi DJP yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan elektronik dalam satu akun wajib pajak. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri dan daring.

A. Layanan Utama DJP Online

Fitur utama DJP Online meliputi:

e-Registration untuk pendaftaran NPWP
e-Filing untuk pelaporan SPT
e-Billing untuk pembayaran pajak
e-Faktur untuk pengelolaan PPN
e-Bupot untuk pembuatan bukti potong

Keberadaan DJP Online menjadi tonggal awal digitalisasi layanan pajak di Indonesia.

B. Keterbatasan Sistem DJP Online

Meskipun memberikan kemudahan, DJP Online dikembangkan secara terpisah antar layanan, sehingga:

Integrasi data antar aplikasi belum optimal
Proses bisnis belum sepenuhnya terhubung
Pemanfaatan data untuk analisis masih terbatas

Kondisi ini menjadi alasan utama pengembangan Coretax System.

Transformasi DJP Online ke Coretax

Coretax dikembangkan untuk menyatukan berbagai sistem yang sebelumnya terpisah. Sistem ini berfungsi sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mengelola seluruh proses perpajakan secara terintegrasi.

Tujuan utama pengembangan Coretax meliputi:

Integrasi data wajib pajak secara menyeluruh
Penyederhanaan alur administrasi pajak
Penguatan pengawasan berbasis data
Peningkatan mutu layanan perpajakan

Coretax DJP adalah platform inti administrasi pajak yang mencakup seluruh siklus perpajakan, mulai dari:

Pendaftaran dan pemutakhiran profil wajib pajak
Pelaporan dan penetapan pajak
Pembayaran dan penagihan
Pemeriksaan dan penegakan hukum

Seluruh proses tersebut dikelola dalam satu sistem terpusat.

A. Perubahan Utama yang Dibawa Coretax

Beberapa perubahan signifikan melalui Coretax antara lain:

Satu basis data wajib pajak terintegrasi
Otomatisasi berbagai proses administrasi
Pengurangan duplikasi pelaporan
Validasi data yang lebih kuat
Integrasi dengan sistem instansi pemerintah lain

B. Dampak Coretax bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak, penerapan Coretax diharapkan memberikan manfaat berupa:

Proses administrasi yang lebih ringkas
Pengurangan beban administrasi manual
Layanan pajak yang lebih konsisten
Kejelasan data dan histori perpajakan

Dasar Hukum Transformasi DJP Online Coretax

Transformasi digital DJP berlandaskan pada:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang telah diperbarui melalui UU No, 7 Tahun 2021, yang menegaskan pentingnya modernisasi administrasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 81 Tahun 2024, yang mengatur penyelenggaraan administrasi pajak melalui Coretax, pemanfaatan dokumen dan layanan pajak elektronik, penyesuaian proses bisnis DJP, dan penerapan Coretax secara bertahap mulai 2025.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-8/PJ/2025, sebagai peraturan teknis layanan administrasi pajak berbasis Coretax, seperti pendaftaran dan perubahan data wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan PKP, penerbitan surat keterangan fiskal, dan berbagai layanan administrasi pajak lainnya.

Kesimpulan

Transformasi DJP merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan nasional yang bertujuan membangun sistem administrasi pajak yang modern, efisien, dan terintegrasi. Peralihan dari sistem manual ke DJP Online menjadi fondasi awal digitalisasi layanan perpajakan.

Namun, keterbatasan integrasi pada DJP Online mendorong pengembangan Coretax sebagai sistem inti yang menyatukan seluruh proses administrasi pajak dalam satu platform terpadu.

Dengan dukungan regulasi terbaru seperti PMK 81/2024 dan PER-8/PJ/2025, Coretax diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, kepastian hukum, serta kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Agar lebih mudah kelola administrasi perpajakan, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online Mekari Klikpajak karena sudah terintegrasi dengan software akuntansi Mekari Jurnal ERP dan software payroll HCM Cloud Mekari Talenta, sehingga semua prosesnya bisa dilakukan secara otomatis.