Pentingnya e-Bupot untuk Kelancaran dan Berbisnis

Pentingnya e-Bupot untuk Kelancaran dalam Berbisnis

Mengurus perpajakan secara manual datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pasti boros waktu, tenaga dan biaya. Adanya e-Bupot sangat penting bagi pelaku usaha karena membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 jadi mudah dan membantu kelancaran berbisnis.

Gampangnya pengertian PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi dengan badan usaha PKP dengan perusahaan (corporate). Sehingga potongan pajak penghasilannya adalah PPh 23, dan ketika transaksinya dengan luar negeri, maka berlakulah penggunaan PPh 23 yang Pasal 26.

Gambaran seperti apa pentingnya pelaku usaha untuk memanfaatkan e-Bupot ini untuk kelancaran dalam menjalankan usaha, simak ulasan Klikpajak by Mekari berikut ini.

Apa itu e-Bupot?

Pengertian e-Bupot sendiri adalah sebuah elektronik bukti potong. E-Bupot merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Penggunaan e-Bupot ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Note: Skala bisnis Anda sudah internasional? Begini Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak

Jadi, wajib pajak badan bisa menggunakan aplikasi e-Bupot untuk menerbitkan bukti pemotongan dari transaksi barang dan jasa kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara elektronik. Kemudian bisa membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 dengan mudah hanya dalam satu aplikasi e-Bupot ini.

pajak usaha ekspedisiIlustrasi transaksi barang dan jasa kena pajak atau PPN

Tak Semua Orang Bisa Gunakan e-Bupot

Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, tidak semua wajib pajak bisa menggunakan aplikasi e-Bupot ini. Tapi aplikasi e-Bupot hanya bisa digunakan oleh Wajib Pajak Pemotong tertentu yang harus membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik yang ditetapkan oleh DJP.

Wajib pajak badan yang bisa memotong atau dikenakan PPh 23

a. Pihak pemotong PPh 23;

  • Badan pemerintah (termasuk BUMN)
  • Subjek pajak badan negeri
  • Penyelenggara kegiatan (misalnya, Event Organizer)
  • Badan Usaha Tetap (BUT)
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP

b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 23;

  • Wajib pajak dalam negeri
  • BUT atau bentuk usaha tetap

Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang harus menggunakan e-Bupot ini ditetapkan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-652/PJ/2019. Jadi bisa mengakses e-Bupot untuk menerbitkan Bukti Potong dan membuat serta melaporkan SPT Masa PPh 23/26 ini hanya wajib pajak yang memang memenuhi syarat.

Note: Tak sulit, begini Cara Gampang Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Syarat agar bisa menggunakan e-Bupot

  • Wajib pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Memiliki Sertifikat Elektronik (Digital Certificate)

Sertifikat elektronik adalah sertifikat bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik, yang dikeluarkan DJP atau penyelenggara sertifikat elektronik.

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lain yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

ilustrasi tanda tangan basah

Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik

Untuk bisa menggunakan aplikasi e-Bupot, selain sudah memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number) untuk perusahaan, biasa disebut EFIN Badan, PKP juga harus mendapatkan Digital Certificate.

Fungsi digital certificate ini sebagai pelindung kerahasiaan data pada saat pengiriman SPT Tahunan Pajak dan memiliki masa berlaku hingga 2 tahun. Setelah itu PKP wajib mengajukan perpanjangan untuk pelaporan SPT PPh 23/26 ini. Sertifikat elektronik ini bisa didapat melalui pengajuan ke DJP.

Note: Makin untung, ternyata Bukti Potong Bisa Digunakan untuk Kurangi Beban Pajak. Caranya?

Langkah-langkah pengajuan digital certificate untuk e-Bupot

1. Menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ke KPP yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP

2. Penyampaian surat ditujukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak boleh diwakilkan

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT dalam bentuk aslinya

4. Jika pengajuan dilakukan oleh pengurus PKP, maka nama pengurus harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan. Jika nama pengurus tidak tercantum, wajib menunjukkan dokumen asli dan fotokopi:

  1. Surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan
  2. Akta pendirian perusahaan atau asi penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri

5. Pengurus harus menunjukkan asli dan fotokopi kartu identitas berupa e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan Kartu Keluarga (KK)

6. Jika pengurus WNA (Warga Negara Asing), harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi paspor, KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

7. Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru dalam CD (compact disc) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan Sertifikat Elektronik (file foto diberi keterangan: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

Ilustrasi sertifikat elektronik pajak

Cara Membuat Bukti Potong dan Ketentuannya

Jika sudah termasuk sebagai PKP yang berhak menggunakan e-Bupot, berikutnya cara membuat Bukti Potong pajak online di antaranya:

  • Wajib pajak badan membuka DJP Online di fitur e-Bupot
  • Membuat Bukti Pemotongan PPh 23/26 dan SPT Masa PPh 23/26
  • Menyampaikan Bukti Pemotongan dan pembuatan SPT Masa PPh 23/26 melalui fitur e-Bupot ini
  • Setelah melakukan submit SPT Masa PPh 23/26, PKP akan mendapatkan tanda terima SPT Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Standar penomoran Bukti Potong PPh 23/26 adalah:

  • Bukti Pemotongan terdiri dari 10 digit, di mana 2 digit pertama berisi kode pemotongan dan 8 digit kedua berisi Nomor Urut Bukti Pemotongan yang diterbitkan
  • Nomor Urut Bukti Pemotongan diberikan secara berurutan dari 00000001 s.d. 99999999 dalam 1 tahun kalender
  • Penomoran Bukti Pemotongan atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik
  • Nomor Bukti Pemotongan dibuat dan dihasilkan oleh sistem
  • Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan
  • Nomor tidak terealisasi (nomor dibuat untuk per NPWP)

Dengan e-Bupot, proses bisnis dalam hal perpajakan menjadi lebih sederhana karena semuanya bisa dilakukan secara digital. Sehingga usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Agar lebih mudah membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh 23/26 ini, bisa melakukannya di Klikpajak by Mekari.

Cara Lapor Pajak Nihil Online dan Langkah-LangkahnyaIlustrasi membuat bukti potong pajak

Cara Mudah Buat Bukti Potong di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan atau (Application Service Provider/ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membantu proses bayar, lapor hingga pengelolaan pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018.

Melalui e-Bupot Klikpajak, menerbitkan Bukti Pemotongan dan melaporkan SPT PPh 23/26 makin mudah karena bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun secara online. Aplikasi e-Bupot Klikpajak bisa menghindarkan wajib pajak badan dari kesalahan penomoran bukti potong karena langkah-langkah pembuatannya yang simpel dan terintegrasi serta dikelola oleh sistem DJP sendiri.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak adalah:

Klikpajak.id juga memungkinkan PKP melakukan pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak dengan lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Dengan fitur e-Bupot Klikpajak, penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26, pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi, dan bukti pemotongan serta pelaporan SPT PPh Masa tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.

“Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan dengan aman baik di PJAP dan DJP, karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.”

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Keunggulan lain e-Bupot Klikpajak adalah terintegrasi dengan sistem pembukuan Jurnal by Mekari Simple Online Accounting Software. Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Selain keunggulan di atas, e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan, lalu bantuan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.

Satu hal lagi, fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Satu Platform Klikpajak untuk Semua Urusan Pajak

Bukan hanya membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 melalui e-Bupot saja, platform pajak online Klikpajak juga memiliki fitur lengkap, mulai dari e-Billing yang memungkinkan wajib pajak badan dapat menerbitkan ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Contoh membuat ID Billing di e-Billing Klikpajak

Arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing dengan aman tersimpan sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan. Kemudian fitur e-Faktur Klikpajak yang memudahkan WP Badan untuk membuat dan mengelola faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, hingga faktur pajak retur.

e-faktur klikpajakContoh membuat faktur pajak di e-Faktur Klikpajak

Untuk urusan melaporkan SPT Tahunan Pajak, wajib pajak badan juga semakin dimudahkan dengan fitur e-Filing Klikpajak. Bahkan bisa mengakses e-Filing gratis selamanya dan dalam jumlah tak terbatas. Klikpajak juga memberikan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Badan dengan e-Filing Klikpajak, cukup upload CSV formulir SPT 1771 dan PDF yang dibutuhkan. Sedangkan untuk lapor SPT Masa di setiap bulannya, hanya perlu melampirkan CSV dan PDF dari perusahaan, serta pelaporan SPT Tahunan Pribadi untuk formulir 1770, yang riwayat pelaporan setiap tahunnya dapat tersimpan dengan aman di Klikpajak.

Contoh lapor pajak di e-Filing Klikpajak

Bukan hanya itu, wajib pajak juga akan lebih mudah melakukan pembetulan SPT apabila dibutuhkan sewaktu-waktu secara online dan bisa langsung terupdate secara otomatis. Karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity, makin memudahkan untuk mengecek kembali file mana saja yang masih perlu ada pembetulan atau statusnya masih kurang bayar maupun lebih bayar.

Cara mendapatkan berbagai kemudahan melakukan urusan perpajakan sangat mudah. Cukup mendaftarkan alamat e-mail di www.klikpajak.id dan langsung bisa menggunakan semua fitur pajak, mulai dari buat dan kelola faktur pajak lewat e-Faktur secara simpel, menggunakan fitur e-Faktur, e-Billing dan lapor SPT Pajak secara online dengan e-Filing hanya dalam satu aplikasi Klikpajak.


PUBLISHED20 May 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: