Cara Menghitung PPh 23 dan Contoh Perhitungan PPh 23

Perhitungan PPh 23 dan Contoh Menghitung Pajaknya

Mungkin beberapa Wajib Pajak (WP) masih ada yang bingung bagaimana sebenarnya perhitungan PPh pasal 23 yang sering kita jumpai. Klikpajak by Mekari akan mengulas perhitungan PPh 23 dan contoh cara menghitung PPh 23.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah & penghargaan serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21.

Aturan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

Ingin lebih mudah kelola Faktur Pajak?

Gunakan e-Faktur Klikpajak yang merupakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Subjek pajak yang dikenai tarif PPh 23 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), yang ada di dalam negeri dan berbentuk usaha tetap. 

Sedangkan pihak yang bisa memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, OP dan penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Lalu, bagaimana perhitungan PPh 23 ini? Sebelum pada contoh menghitung pajaknya?

Sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak tentang pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang praktis untuk meningkan efektivitas dan efisien usaha.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan cepat?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Klikpajak by Mekari adalah PJAP atau ASP mitra resmi Ditjen Pajak Indonesia.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun Sobat Klikpajak berada, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak by Mekari, kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari. 

Termukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Sobat Klikpajak.

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Sekarang saatnya mengetahui cara menghitung PPh 23 untuk memudahkan memahami perhitungan PPh Pasal 23 ini.

 

Tentang Ketentuan Perhitungan PPh Pasal 23

Untuk lebih jelas mengenai perhitungan PPh pasal 23 ini, berikut penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 mengenai saat terutang.

Saat terutang pasal 15 (3) PP 94/2010

  • Royalti jasa teknik dan sebagainya: saat terutangnya adalah pada akhir bulan dibayarkan penghasilan. 
  • Dividen: saat terutangnya adalah pada akhir bulan disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut
  • Bunga atau sewa: saat terutangnya adalah pada akhir bulan jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan

Dari ketiga saat terutang tersebut, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Sebab dalam pemotongan itu, prinsipnya mana yang terjadi lebih dahulu.

Apa yang dimaksud istilah dibayarkan?

Ini adalah cash basis, yakni perbuatan memberikan uang. Selesai jasanya, lalu diberikan uang. 

Apa yang dimaksud istilah disediakan untuk dibayarkan?

Misalnya perusahaan yang non go public ketika dia membukukan sebagai utang yang akan dibayarkan pada saat pembagian dividen atau saat RUPS, maka perusahaan itu sudah menyediakan untuk dibayarkan.

Telah jatuh tempo pembayaran artinya saat kewajiban untuk melakukan pembayaran, yang didasarkan atas kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian.

Contoh jika sebuah kontrak jatuh tempo pada 30 Mei, maka itu yang menjadi patokannya.

Kapan saat penyetoran dan pelaporan?

PPh Pasal 23 paling lama disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Misalnya 10 Maret 2019, maka paling lambat disetorkan pada 10 April 2019.

Kapan pelaporannya?

Ini wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Misalnya 10 Maret 2021, maka paling lambat PPh 23 disetorkan pada 10 April 2021 dan dilaporkan paling lambat 20 April 2021.

Cara Menghitung PPh 23 dan Contoh Perhitungan PPh 23Ilustrasi cara menghitung PPh 23

Dasar Perhitungan PPh Pasal 23 untuk Cara Menghitung PPh 23

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), besarnya tarif PPh 23 dibedakan atas dua jenis.

Perbedaan besar jenis tarif PPh 23 ini dibedakan berdasarkan objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 ini.

Berikut adalah jenis tarif PPh 23 sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 23 sebelum mulai pada cara menghitung PPh 23, yakni:

Temukan cara kelola Bukti Potong elektronik PPh 23/26  lebih mudah dan cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Bupot Klikpajak. Coba sekarang!

a. Tarif PPh 23 sebesar 15%

PPh 23 sebesar 15% diwajibkan dibayarkan oleh WP dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh Pasal 21.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU 36 Tahun 2008 tentang PPh, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

Sedangkan bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak.

Contoh cara menghitung PPh 23 Tarif 15%

Berikut contoh penghitungan Tarif PPh 23 sebesar 15%:

Pak Kelik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar Rp10.000.000, maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah: 15% x Rp10.000.000 = Rp1.500.000.

Note: Laporan Keuangan Perusahaan Dagang: Jenis dan Contoh

b. Tarif PPh 23 sebesar 2%

Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta.

Sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini, yang dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat (2) bagian d.

Tarif pajak PPh 23 sebesar 2 persen juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa berikut: 

  • Jasa teknik
  • Jasa konstruksi 
  • Jasa manajemen 
  • Jasa konsultan
  • Jasa penilai 
  • Jasa akuntansi 
  • Jasa hukum
  • Jasa perancang 
  • Jasa pengolahan limbah 
  • Jasa penerbitan/percetakan 
  • Jasa penerjemahan 
  • Jasa sertifikasi
  • Jenis jasa lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Contoh cara menghitung PPh 23 tarif 2%

Berikut contoh penghitungan tarif PPh 23 sebesar 2%:

PT AAA, yakni sebuah badan usaha tetap, menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto Rp15.000.000.

Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? 

Jawab : 2% x Rp15.000.000 yaitu Rp300.000.

Note: Untuk mengetahui contoh perhitungan lainnya, baca Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.

Jumlah Bruto dalam Perhitungan PPh Pasal 23

Jika masih bingung apa itu jumlah bruto, jumlah bruto adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, subjek pajak dalam negeri, atau perwakilan perusahaan luar negeri.

Namun, jumlah bruto tersebut tidak termasuk dalam beberapa bagian ini:

  • Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain atas pekerjaan yang dilakukan pemberi kerja kepada tenaga kerja.

Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium.

  • Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan.

Ini dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan barang atau material.

  • Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga

Ini dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis.

  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement.

Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga dengan dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

Jumlah bruto juga tidak berlaku untuk penghasilan dari jasa katering dan penghasilan yang telah dikenakan dengan pajak bersifat final.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Dikecualikan dari Pengenaan PPh 23

Selain dari yang tercatat tersebut, berikut beberapa pengecualian lain yang tidak dikenakan pemotongan PPh 23:

  • Penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank.
  • Sewa yang dibayar atau terutang berkaitan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
  • Dividen yang diterima dari cadangan laba yang ditahan.
  • Kepemilikan saham pada badan berupa Perseroan Terbatas atau BUMN/BUMD yang memberikan dividen paling rendah 25% berasal dari jumlah modal yang disetor.
  • Laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer.
  • Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggota.
  • Penghasilan yang dibayar atau terutang atas jasa keuangan dari badan usaha yang berfungsi menyalurkan pinjaman atau pembiayaan.

Jika WP tidak memiliki NPWP, tarif yang diberlakukan sebesar 100%. Ini lebih tinggi daripada tarif PPh 23 yang ditetapkan.

Contoh perhitungan PPh pasal 23 yang tidak memiliki NPWP:

Jika jumlah PPh yang harus dibayar oleh seorang WP pemilik NPWP sebesar Rp1.000.000, maka PPh yang harus dibayar oleh WP yang tidak punya NPWP adalah Rp1.000.000 +(100% x Rp1.000.000) = Rp2.000.000.

Cara Membuat Bukti Potong, Cara Bayar dan Cara Lapor PPh 23?

Ingat, sebagai pemotong pajak PPh 23, wajib membuat bukti pemotongan atas transaksi terkait pajak penghasilan pasal 23 ini.

Pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut.

a. Cara Membuat Bukti Potong PPh 23

Langkah-langkah membuat bukti potong pajak PPh 23, selengkapnya lihat berikut ini:

b. Cara Bayar dan Lapor PPh 23

Sebelum membayar pajak PPh 23, terlebih dahulu harus membuat Kode Billing, baru kemudian menyetorkan ke bank persepsi.

Langkah-langkah cara bayar atau setor pajak PPh 23, selengkapnya lihat caranya berikut ini:

c. Cara Lapor Pajak PPh Pasal 23

Jatuh tempo pelaporan PPh 23 ini adalah setiap tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Untuk mengetahui cara lapor SPT pajak PPh 23, selengkapnya lihat tutorial di bawah ini:

Cara Menghitung PPh 23 dan Contoh Perhitungan PPh 23Integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id semakin mudah kelola e-Bupot dan cara menghitung PPh 23 yang otomatis

Solusi Pajak Mudah, Cepat, Terintegrasi hanya di Klikpajak by Mekari

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Apa saja fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak?

A. Mudah Buat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Cara Menghitung PPh 23 dan Contoh Perhitungan PPh 23

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Cara Menghitung PPh 23 dan Contoh Perhitungan PPh 23

C. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

D. Lapor SPT PPh di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara daftar NPWP online, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT Tahunan Pribadi berikut ini:

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Cara Menghitung PPh 23 dan Contoh Perhitungan PPh 23

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Cara Menghitung PPh 23 dan Contoh Perhitungan PPh 23Keamanan data adalah yang utama

Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah perhitungan PPh 23, cara menghitung PPh 23 dan contoh perhitungan PPh pasal 23

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

“Ingin mengetahui bagaimana mudahnya kelola pajak dan laporan keuangan perusahaan, ikuti demo online Klikpajak Demo Jurnal. kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.”

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED19 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: