Cara Lapor Pajak PPh 21 DTP Saat PSBB Jakarta Fase 2

Cara Lapor Pajak PPh 21 DTP Saat PSBB Jakarta Fase 2

Apakah perusahaan Anda memanfaatakan fasilitas insentif pajak dampak Covid-19 berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)? Ketahui cara lapor pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) saat PSBB Jakarta fase 2.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberlakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September 2020, setelah menerapkan PSBB Transisi pada Juni lalu.

Berbagai aktivitas umum kembali dibatasi. Sejumlah kegiatan seperti sekolah dan perkantoran tutup atau beberapa sektor usaha tetap boleh buka dengan pembatasan kapasitas orang.

Di saat kondisi seperti ini, peran teknologi menjadi yang terdepan untuk membantu mempermudah melakukan aktivitas, salah satunya urusan perpajakan.

Ingin mengetahui bagaimana cara lapor Pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah saat PSBB Jakarta, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari untuk Anda.

Mengenal Jenis Insentif Pajak Dampak Covid-19

Bukan hanya PPh 21 DTP saja, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif pajak dampak Virus Corona (Covid-19) lainnya, seperti:

  • Pembebasan PPh 22 impor
  • Pengurangan angsuran PPh 25
  • Pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Penurunan tarif PPh Badan
  • PPh Final UMKM DTP

Berbagai insentif pajak dampak Covid-19 itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

PMK No. 86/2020 sendiri merupakan pengganti PMK No. 44/PMK.03/2020 yang dicabut karena dianggap sudah tidak tepat. Namun, adanya PMK No. 110/2020 ini tidak mencabut PMK No. 86/2020.

Melalui PMK-86/2020 ini, jenis usaha yang bisa memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP bertambah 127 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) menjadi 1.189 KLU dari sebelumnya 1.062 KLU pada aturan pendahulunya yakni PMK 44/2020.

Note: Untuk mengetahui daftar KLU yang bisa mengajukan insentif PPh Pasal 21 DTP, syarat dan kriterianya, baca selengkapnya di SINI.

Pemberian insentif pajak dampak Covid-19 ini awalnya hanya berlaku selama 6 bulan saja dari April hingga September 2020. Lalu diperpanjang menjadi 9 bulan, yakni berlaku hingga Desember 2020.

Ilustrasi lapor pajak PPh Pasal 21 DTP saat PSBB Jakarta

Cara Melaporkan Insentif Pajak PPh 21 DTP

Ingat, pelaporan insentif pajak dampak Covid-19 ini harus dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelaha masa pajak berakhir.

Meski di tengah pandemi, pelaporan pajak tetap harus dilakukan. Tak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tapi secara daring melalui aplikasi DJP Online sebagaimana telah ditentukan dalam tata cara pelaporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP.

Berikut contoh formulir pelaporan realisasi PPh Pasal 21 DTP:

Contoh formulir pelaporan realisasi PPh 21 DTP

 

Langkah-Langkah Pelaporan PPh 21 DTP

Cara menyampaikan laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah adalah:

  1. Login pada website  www.pajak.go.id.
  2. Pilih menu Layanan
  3. Memilih Info KSWP
  4. Memilih Profil Pemenuhan Kewajiban Saya

Berikut langkah-langkah melaporkan realisasi PPh 21 DTP:

  1. Setelah masuk ke Profil Pemenuhan Kewajiban Saya, klik Aktivasi Fitur Layanan dan centang e-reporting insentif Covid-19.
  2. Akan muncul kolom Daftar Pelaporan. Lalu klik Tambah
  3. Pada kolom Pelaporan Baru, pilih jenis menyampaikan realisasi yang diinginkan.
  4. Karena saat ini sedang ingin melaporkan realisasi PPh 21 DTP, maka pilih jenis pelaporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP, lalu klik Lanjutkan.
  5. Berikutnya isi Kode Keamanan, kemudian klik Lanjutkan.
  6. Jika Anda tidak termasuk KLU yang mendapatkan insentif pajak ini, akan muncul notifikasi kesalahan atau ikon tanda silang dengan keterangan yang menyerbutkan bahwa Anda tidak diperkenankan melakukan pelaporan realisasi karena tidak termasuk yang penerima insentif.
  7. Jika berhasil, Anda akan diarahkan untuk mengunggah pelaporan realisasi PPh Final DTP.
  8. Anda akan diarahkan untuk mengunggah (upload) file laporan realisasi insentif PPh 21 DTP.
  9. Kemudian lakukan penamaan file sesuai format:  AAAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DDDD_EE_FF.xlsx. A: 15 digit (NPWP), B: 2 digit (Masa Pajak Awal), C: 2 digit (Masa Pajak Akhir), D: 4 digit (Tahun Pajak), E: 2 digit (Kode Pelaporan Realisasi), F: 2 digit (Kode Pembetulan )
  10. Berikut contoh format penamaan file: 065788556423000_0404_2020_01_00.xlsx. 
  11. Untuk Kode Pelaporan Realisasi PPh 21 DTP menggunakan 02. Jika pelaporan normal Kode Pembetulan (2 digit belakang) diisi 00, dan apabila ingin melaporkan pembetulan diisi 01 dan seterusnya.
  12. Selanjutnya lakukan upload file laporan realisasi, kemudian klik Submit.

Setelah memanfaatkan insentif dampak Covid-19 dan melaporkan realisasi PPh 21 DTP, lakukan juga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Anda tepat waktu untuk menghindari sanksi denda.

Tentu saja ada banyak hal dalam aktivitas perpajakan yang harus dilakukan. Tak jarang ini menyita banyak waktu dan tenaga Anda.

Apalagi di tengah kondisi gerak yang terbatas seperti sekarang ini dengan adanya pemberlakukan PSBB akibat dampak Covid-19.

Kewajiban seperti membayar dan melaporkan pajak harus dilakukan. Supaya urusan perpajakan mudah dan lancar, butuh teknologi yang mendukung.

Agar lebih mudah melakukan aktivitas perpajakan, manfaatkan teknologi komputasi awan (cloud computing).

Ilustrasi teknologi cloud yang membantu urusan perpajakan online saat PSBB Jakarta

Pentingnya Teknologi ‘Cloud’ di Saat PSBB

Cloud adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi komputasi awan atau cloud inilah Anda bisa melakukan berbagai aktivitas daring dengan mudah dan nyaman.

Teknologi ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus memasang (instal) aplikasi terlebih dahulu.

Sistem cloud juga memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Klikpajak.id didukung dengan teknologi berbasis cloud yang bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak melalui aplikasi Klikpajak.id hanya dengan ponsel (smartphone).

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Contoh aplikasi pajak online Klikpajak.id

Fitur Lengkap Klikpajak Solusi Saat PSBB Jakarta

Karena aktivitas sosial kembali dibatasi, menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan saat PSBB Jakarta jilid II ini sangat penting.

Di tengah PSBB Jakarta ini pula kegiatan urusan perpajakan Anda tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur lengkap Klikpajak.id.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

e-Faktur Klikpajak

Selain e-Filing, berikut fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan:

Klikpajak merupakan aplikasi pajak online lengkap dan terintegrasi dalam satu platform yang memudahkan Anda mengelola administrasi perpajakan, mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN, selengkapnya bisa Anda lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan dengan mudah menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Untuk mengetahui langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone dengan Scan QR Code ini, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot bagi PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia berlaku mulai 1 Agustus 2020 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Kemudian penerapan wajib e-Bupot secara nasional bagi wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017 berlaku mulai 1 September 2020 yang ditetapkan melalui KEP-368/PJ/2020.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi. Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

e-Filing Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, seperti:

  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform. Bebas khawatir soal urusan pajak di saat PSBB Jakarta.


PUBLISHED17 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: