Mengapa Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak?

Salah satu hal yang harus dilakukan Wajib Pajak (WP) adalah rekonsiliasi fiskal. Mengapa rekonsiliasi fiskal penting untuk pelaporan pajak, temukan jawabannya dalam uraian artikel ini.

Rekonsiliasi fiskal adalah langkah untuk mencocokan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan.

Laporan keuangan komersial, penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi (SAK).

Sedangkan laporan keuangan, penyusunannya berdasarkan sistem fiskal.

Laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun kenyataanya, pembuatan laporan keuangan kadang tidak sesuai dengan aturan perpajakan.

Dengan begitu, diperlukan koreksi fiskal.

Lalu, apa hubungannya koreksi fiskal dengan rekonsiliasi fiskal dan mengapa rekonsiliasi fiskal penting untuk pelaporan pajak, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Tentang Rekonsiliasi Fiskal

Dalam perpajakan, koreksi fiskal disebut juga rekonsiliasi fiskal.

Adapun laporan keuangan komersial, digunakan dalam penilaian kinerja ekonomi serta keadaan finansial sebuah perusahaan swasta.

Sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan dalam perhitungan pajak.

Tabel berikut diharapkan membuat WP lebih mudah memahami jenis laporan keuangan untuk keperluan rekonsiliasi fiskal: 

NAMA  TUJUAN
Laporan keuangan Untuk membuat SPT PPh ke Kantor Pajak
Laporan keuangan komersial Untuk menilai kinerja ekonomi serta keadaan finansial perusahaan
Laporan keuangan fiskal Digunakan untuk perhitungan pajak
   

 

Dokumen rekonsiliasi fiskal, berupa lampiran SPT tahunan PPh, yang memuat kesesuaian data antara laba rugi komersial sebelum dikenakan pajak dan laba rugi yang didasarkan atas kebijakan pajak.

Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban, serta pendapatan.

Note: Perbedaan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

Rekonsiliasi dikenakan pada pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial, yang mencakup:

  • Rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final
  • WP menggunakan metode pencatatan yang tidak sama dengan ketentuan pajak
  • WP mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan yang dikenakan PPh Final dan pendapatan dikenakan PPh non-final
  • Rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak
  • WP mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto

Macam-Macam Rekonsiliasi Fiskal

Ada dua jenis rekonsiliasi fiskal, yang didasarkan atas perbedaan secara komersial dan fiskal, yakni:

1. Rekonsiliasi Fiskal Beda Tetap

Kondisi ini muncul akibat transaksi yang diakui WP sebagai pendapatan atau biaya berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada Undang Undang Perpajakan dan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain.

2. Rekonsiliasi Fiskal Beda Waktu

Kondisi ini muncul karena perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan.

Dengan begitu, transaksi yang terjadi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi beda menurut letak waktu alokasi biaya.

Berikut ini tahapan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal: 

  • Tahu penyesuaian fiskal apa yang dibutuhkan
  • Menganalisis elemen penyesuaian supaya menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak
  • Memantau angka koreksi fiskal berdasar positif dan negatif
  • Menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh

Berikut ini contoh kasus rekonsiliasi fiskal:

PT AAA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen, yang berdomisili di Karawang, Jawa Barat.

Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AAA pada 2020 sebagai berikut:

Penjualan (termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar Rp1.000.000.000 dengan harga belum termasuk PPN) Rp6.250.000.000
Persediaan, 01-01-2020 Rp1.000.000.000
Pembelian Rp5.000.000.000
Persediaan, 31-12-2020 Rp3.600.000.000
Beban Operasional:
Gaji Rp275.000.000
Beban tunjangan transportasi karyawan Rp225.000.000
Tunjangan makan karyawan Rp30.000.000
CSR perusahaan Rp100.000.000
Beban pelatihan peningkatan kualitas karyawan Rp75.000.000
Beban seragam karyawan Rp60.000.000
Beban sanksi administrasi pajak Rp25.000.000
Cadangan penghapusan piutang Rp25.000.000
Beban bunga pinjaman Rp35.000.000
Beban biaya hiburan buyer Rp57.000.000
Beban listrik dan telepon Rp120.000.000
PBB dan Bea Materai Rp15.000.000
Penyusutan aset tetap Rp200.000.000
Premi asuransi Rp50.000.000
Acara rutin tahunan keakraban karyawan  Rp25.000.000
CSR ke masyarakat lokal Rp40.000.000
Pendapatan Lain-lain:
Sewa kendaraan bus untuk antar jemput karyawan Rp49.000.000
Keuntungan selisih kurs Rp25.000.000
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan Rp25.000.000
Jasa giro Bank Indonesia Unggul (sebelum dipotong PPN) Rp5.250.000.000
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN) Rp1.000.000.000
Laba neto penjualan dari Italia (sebelum dipotong PPh negara sumber sejumlah 40 persen). Rp5.000.000.000
   

 

Data lain:

Aset Tahun Pembelian Harga pembelian
Gedung  15-08-1997 Rp2.000.000.000
Mesin produksi 12-11-2002 Rp3.000.000.000

 

  • Penyusutan fiskal dengan metode garis lurus.
  • Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO (Last in First Out), sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO (First in, First out) sebesar Rp3.500.000.000.
  • Membayar PPh pasal 22 sebesar (1,5% x Rp1.000.000.000) = Rp15.000.000
  • Membayar PPh pasal 23 sebesar (2% x Rp100.000.000) = Rp2.000.000
  • Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak Rp25.000.000 selama tahun 2020.

Note: Koreksi Fiskal: Pengertian dan Jenis Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal untuk PT AAA Tahun 2020 adalah:

PT AAA

Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2020

Keterangan Menurut Komersial Koreksi Fiskal Menurut Fiskal NOTE
Positif Negatif
Penjualan Rp6.250.000.000 Rp6.250.000.000
Harga Pokok Produksi (HPP):
Persediaan Awal Rp1.000.000.000 Rp1.000.000.000
Pembelian Rp5.000.000.000 Rp5.000.000.000
Persediaan Akhir Rp3.600.000.000 Rp600.000 Rp3.000.000.000 UU PPh Pasal 10 ayat (6)
Rp2.400.000.000 Rp2.500.000.000
Penghasilan Bruto Usaha Rp3.850.000.000 Rp3.750.000.000
Beban Operasional:
Gaji Rp275.000.000 Rp275.000.000
Beban Tunjangan transportasi karyawan Rp225.000.000 Rp225.000.000
Tunjangan makan karyawan Rp30.0000.000 Rp30.000.000
CSR Perusahaan  Rp110.000.000 Rp100.000.000 UU PPh Pasal 10 ayat (1)
Beban pelatihan peningkatan kualitas karyawan Rp75.000.000 Rp75.000.000
Beban seragam karyawan Rp60.000.000 Rp60.000.000
Beban sanksi administrasi pajak Rp25.000.000 Rp25.000.000 UU PPh Pasal 9 ayat (1)
Cadangan penghapusan piutang Rp25.000.000 Rp25.000.000 UU PPh Pasal 9 ayat (1)
Beban bunga pinjaman Rp35.000.000 Rp35.000.000
Beban biaya hiburan buyer Rp57.000.000 Rp57.000.000 SE-27/PJ.22/1986
Beban listrik dan telepon Rp120.000.000 Rp120.000.000
PBB dan Bea Materai Rp15.000.000 Rp15.000.000
Penyusutan aset tetap Rp200.000.000 Rp50.000.000 Rp150.000.000 UU PPh Pasal 11 Ayat (6)
Premi asuransi Rp50.000.000 Rp50.000.000
Acara rutin tahunan keakraban karyawan Rp25.000.000 Rp25.000.000 Rp0 UU PPh Pasal 9 ayat (1)
CSR ke masyarakat lokal Rp40.000.000 Rp40.000.000 Rp0 UU PPh Pasal 9 ayat (1)
Total Beban Operasional Rp1.367.000.000 Rp1.035.000.000
Penghasilan Neto Usaha Rp2.483.000.000 Rp2.715.000.000
Penghasilan di Luar Usaha:
Sewa kendaraan bus untuk antar jemput karyawan Rp49.000.000 Rp1.000.000 Rp50.000.000 UU PPh Pasal 23
Keuntungan selisih kurs Rp25.000.000 Rp25.000.000
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan Rp25.000.000 Rp25.000.000
Jasa giro Bank Indonesia Unggul (sebelum dipotong PPN) Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0 UU PPh Pasal 4 ayat (2)
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN) Rp5.000.000 Rp5.000.000 UU PPh Pasal 4 ayat (2)
Total Penghasilan dari Luar Usaha Rp114.000.000 Rp100.000.000
Beban dari Luar Usaha:
Laba Bersih Usaha dalam Negeri Rp2.593.000.000 Rp2.815.000.000
Penghasilan dari Italia Rp1.000.000.000 Rp1.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp3.593.000.000 Rp3.815.000.000
     

Menghitung PPh Pasal 29 PT AAA untuk Tahun Pajak 2020

PPh Terutang (50% x 25%) x Rp3.815.000.000 (a) Rp476.875.000
Kredit pajak:
PPh Pasal 22 Rp15.000.000
PPh Pasal 23 Rp2.000.000
PPh Pasal 24 Kredit pajak maksimal di Italia

– (Rp1.000.000.000/Rp3.815.000.000) x 94.750.000,00 = Rp12.500.000

– 40% x Rp1.000.000.000 = Rp400.000.000

Rp12.500.000
PPh Pasal 25 Rp300.000.000
Jumlah kredit pajak (b) Rp329.500.000
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) (a-b) Rp147.375.000
   

 

Agar lebih mudah membuat laporan keuangan dan melakukan administrasi perpajakan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban perpajakan Anda dengan akurat, sehingga menghindari adanya kesalahan penghitungan yang dapat merugikan.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ketahui cara lapor SPT Tahunan Badan dan dokumen yang harus disiapkan.

Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak. Mengapa?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kelola Pajak Bisnis Lebih Mudah dengan Fitur Lengkap Klikpajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Bukan hanya itu, melalui Klikpajak Anda juga mudah membuat e-Faktur dan melaporkan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), serta membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Unifikasi lebih mudah.

Temukan di bawah ini fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang memudahkan urusan pajak bisnis Anda:

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED01 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: