Klikpajak by Mekari

Bagaimana Cara Pengisian SPT Tahunan Badan 1771 Nihil?

Setiap perusahaan diharuskan melakukan pelaporan aktivitas pajak dan aset yang dimiliki dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Klikpajak by Mekari akan mengulas cara pengisian SPT Tahunan Badan 1771 nihil.

Pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan ini dilakukan mulai periode Januari hingga 30 April setiap tahunnya untuk melaporkan Tahun Pajak sebelumnya.

Pelaporan SPT Tahunan Badan ini harus menggunakan formulir SPT yang formatnya sudah baku dari DJP.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nihil adalah istilah pajak perusahaan dalam keadaan dimana perusahaan bersangkutan sudah tidak memiliki atau menjalankan kegiatan lagi.

Keadaan ini juga dapat terjadi ketika perusahaan masih memiliki atau menjalankan kegiatan operasional, tapi seluruh pajaknya bersifat final.

Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak perusahaan kurang bayar dengan jumlah Rp0.

Pelaporan SPT Tahunan Badan nihil ini juga dapat terjadi ketika perusahaan tersebut sudah didirikan, namun dalam kurun selama satu tahun pajak belum ada kegiatan operasional.

Seperti apa penjelasan cara pengisian SPT Tahunan Badan 1771 nihil ini, berikut Klikpajak.id ulas untuk Anda.

Contoh Kasus Cara Pengisian SPT Tahunan Badan 1771 Nihil

PT AAA didikan pada tahun 2020 namun hingga memasuki 2021 belum beroperasi yang artinya tidak ada transaksi sebagaimana sebuah usaha didirikan. Namun di sisi lain, perusahaan yang didirkan juga memiliki status sebagai wajib pajak badan.

Dari sinilah perusahaan tetap wajib melaporkan SPT Tahunannya meski belum beroperasi sebagaimana mestinya. Maka pelaporan SPT Tahunan PT AAA adalah merupakan SPT Tahunan Badan nihil.

Maka, untuk laporan SPT Badan nihil, semuanya diisi 0 dan yang diisi hanya elemen laporan keuangan, yang mengikuti sesuai neraca.

Kemudian perlu melampirkan pula laba rugi nihil, dan neraca. Berikutnya, kolom modal tetap harus diisi. Sebab setiap perusahaan pasti memiliki modal, terlebih pada akte pendirian perusahaan tercantum modal dasar perusahaan.

Note: Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Begini Contoh Hitungannya

Apa Saja yang Diperlukan untuk Lapor SPT Tahunan Badan Nihil?

Untuk mengisi SPT Tahunan Badan nihil, dokumen yang diperlukan adalah:

  1. Formulir 1721 (SPT Masa Pajak Penghasilan 21/pasal 26 )
  2. Lembar SSP (Surat Setoran Pajak)

Formulir 1721 digunakan oleh pemberi kerja sebagai bukti perusahaan telah memotong PPh Pasal 21/26 bagi penerima penghasilan yang dikenakan PPh 21/26.

Bukti potong formulir 1721 A1 dilampirkan ketika Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Fungsinya adalah sebagai proses pengecekan kebenaran dari potongan pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Formulir 1721 ini wajib dibuat dan dikeluarkan oleh pemberi kerja dan diberikan kepada penerima penghasilan (karyawan atau pegawai) pada setiap akhir periode penerimaan penghasilan atau paling lambat pada bulan berikutnya.

Sebagai contoh:

  1. Jika periode penerimaan penghasilan bulan Januari sampai dengan Desember, maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 diberikan pada akhir bulan Desember atau paling lambat bulan Januari di tahun berikutnya.
  2. Jika periode penerimaan penghasilan kurang dari satu tahun, maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 harus diberikan pada bulan terakhir atau paling lambat bulan berikutnya setelah berakhirnya periode penerimaan penghasilan. Contoh, periode penerimaan penghasilan bulan Januari sampai dengan Mei, maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 harus diberikan pada akhir bulan Mei atau bulan Juni.

Baca juga Jika Nihil, Apakah Tidak Perlu Lapor Pajak ‘Online’ Pribadi Lagi?

Cara Pengisian SPT Tahunan Badan 1771 Nihil, Begini LangkahnyaIlustrasi cara pengisian SPT Tahunan Badan 1771 nihil

Cara Pengisian SPT Tahunan Badan 1771 Nihil

Berikut langkah-langkah tahapan cara membuat SPT Tahunan Badan atau cara pengisian SPT Tahunan Badan 1771 nihil bagi perusahaan yang berlum beroprasi maupun yang hasil operasional usaha tidak ada kewajiban pajak yang harus dibayarnya karena nihil.

1. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT)

Masuk atau login ke aplikasi e-SPT dengan mengisi username (administrator) dan password (123).

Lakukan pembuatan Surat pemberitahuan (SPT) dengan memilih menu “Buat SPT Baru” lalu pilih “Tahun Pajak” dan pilih “Status Normal” kemudian pilih “Buat”.

2. Persiapkan Laporan Keuangan dan Data Tambahan

  • Laporan Rugi Laba
  • Laporan Neraca
  • Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang
  • Data Penyusutan Aktiva, termasuk apabila ditemui Koreksi Fiskal

Note: Cara Lapor SPT Tahunan UMKM Online di e-Filing dan Dokumen yang Disiapkan

3. Lampiran Laporan Keuangan

Anda cukup mengisi beberapa lampiran di bawah sesuai dengan jenis usaha yang perusahaan Anda jalankan.

Misalnya, untuk perusahaan asuransi hanya cukup mengisi lampiran 8A-2.

  • 8A-1 : Perusahaan Industri Manufaktur
  • 8A-2 : Perusahaan Dagang
  • 8A-3 : Bank Konvensional
  • 8A-4 : Bank Syariah
  • 8A-5 : Perusahaan Asuransi
  • 8A-6 : Non-Kualifikasi (selain 7 jenis usaha)
  • 8A-7 : Dana Pensiun
  • 8A-8 : Perusahaan Pembiayaan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

4. Lampiran Khusus

Pada lampiran-lampiran khusus berikut ini, Anda diwajibkan mengisi lampiran 1A, “Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal”.

Sedangkan lampiran yang lain wajib diisi apabila relevan dengan perusahaan Anda.

Misalnya, perusahaan Anda ternyata memiliki transaksi hubungan istimewa, maka wajib mengisi lampiran 3A, 3A-1, dan 3A-2.

  • 1A: Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal (apabila ditemui selisih antara penyusutan komersial dan fiskal, selisih tetap dimasukkan pada form lampiran 1)
  • 2A: Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
  • 3A: Pernyataan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa
  • 3A-1: Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa
  • 3A-2: Pernyataan Transaksi Dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
  • 4A: Daftar Fasilitas Penanaman Modal
  • 5A: Daftar Cabang Utama Perusahaan
  • 6A: Perhitungan Pph Pasal 26 Ayat (4)
  • 7A: Kredit Pajak Luar Negeri

Note: Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur

5. Formulir Lampiran Utama

Formulir Lampiran Utama wajib diisi seluruhnya oleh Wajib Pajak meskipun Nihil. Form lampiran utama terdiri dari:

  • Lampiran I berisi Penghitungan penghasilan neto Fiskal.
  • Lampiran II berisi mengenai Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komersial.
  • Lampiran III berisi tentang Kredit Pajak Dalam Negeri. Jumlah kredit pajak pada lampiran ini harus sama dengan Formulir Induk Butir 8A.
  • Lampiran IV yang berisi Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak. Misalnya, apabila perusahaan Anda memiliki penghasilan bersifat final, seperti real estate, jasa konstruksi, bunga deposito, dan sebagainya, maka harus dicantumkan pada lampiran IV ini.

Hasil penjumlahan Pajak penghasilan (PPh) Final dipindahkan atau jumlahnya harus sama dengan Form Induk Butir 15A. Sementara itu, penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak dipindahkan ke Form Induk butir 15B.

  • Lampiran V diisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda. Jangan lupa sertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk para pemegang saham, pengurus, dan komisaris.
  1. Daftar Pemegang Saham atau Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan
  2. Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris
  • Lampiran VI diisi sesuai dengan kondisi perusahaan Anda, meliputi:
  1. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi
  2. Daftar Utang Dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi
  3. Daftar Piutang Kepada Pemegang Saham Dan/Atau Perusahaan Afiliasi

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

a. Cara Pengisian SPT Tahunan Badan 1721 Nihil

Selanjutnya, berikut cara pengisian Formulir 1721/SPT Pasal 21 Badan:

1. Bagian A Identitas Pemotong:

  • Masa Pajak bulan dan tahun wajib isi
  • NPWP (Nomor NPWP Badan)
  • Nama ( Nama perusahaan)
  • Alamat perusahaan
  • Nomor HP Kantornya
  • Alamat email kantornya

2.Bagian B Objek Pajak

Untuk objek pajak dan kolomnya, dikosongkan semua 

3. Bagian C Pajak Final

Kosongkan juga

4. Bagian D Lampiran

Kosongkan juga

5. Bagian Pernyataan dan Tanda Tangan Pemotong

  • Centang kotak Pemotong
  • Nama ( isi nama direktur utama / wakil direktur )
  • Tanggal ( tanggal hari pelaporan )
  • Tempat ( lokasi perusahaan )
  • Tanda tangan dan CAP STEMPEL Perusahaan

Note: Cara Mengisi Formulir 1721 A1 pada Excel

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

b. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan Lampiran Khusus

Surat Setoran Pajak atau SSP terdiri dari 3 lembar, dimana satu lembar nantinya untuk arsip Wajib Pajak (WP).

  1. Isi nomor NPWP Perusahaan
  2. Nama Wajib Pajak
  3. Alamat Wajib Pajak
  4. Isi kode akun pajak Wajib Pajak dan kode setoran 100
  5. Isi uraian pembayaran PPh Pasal 25
  6. Centang bulan yang dilaporkan, contohnya November
  7. Isi jumlah pembayaran Rp 0
  8. Terbilang NIHIL
  9. Bagian Wajib pajak kanan bawah beri tanggal dan stempel CAP Perusahaan dan tanda tangan nama jelas
  10. Jangan lupa untuk bubuhkan stempel pada halaman berikutnya. Sebab formulir SSP ini ada beberapa lembar sehingga per lembarnya perlu distempel.

Setelah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan lampiran khusus, Anda dapat melanjutkan dengan melengkapi isian Induk SPT dan pada tahap akhir, membuat file CSV.

c. Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Nihil

Apabila Anda telah melewati prosedur di atas, Anda dapat langsung melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Nihil.

Pelaporan dapat dilakukan secara online melalui fitur espt pph badan dari Klikpajak.

Laporkan pajak tahunan Badan Anda sebelum batas waktu pelaporan pada 30 April. Lebih awal Anda melapor pajak, lebih baik.

e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui eFiling Pajak dari Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi, baca di bawah ini:

Cara Pengisian SPT Tahunan Badan 1771 Nihil, Begini Langkahnya

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga Bank Indonesia.

Rumusnya,

Sanksi denda berdasarkan Suku Bunga Acuan BI, ditambah persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja, dibagi 12 bulan, berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Fitur Lengkap Terintegrasi: Kelola Pajak Mudah & Cepat di Klikpajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

 

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED14 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: