Pajak Nihil : Jika Nihil, Apakah Tidak Perlu Lapor Pajak Lagi?

Jika Nihil, Apakah Tidak Perlu Lapor Pajak ‘Online’ Pribadi Lagi?

Selain membayar pajak, setiap wajib pajak, baik perorangan maupun badan, harus melaporkan kegiatan perpajakan dalam bentuk SPT. Tapi jika ternyata kewajiban pajak nihil, apakah tetap harus lapor pajak online?

Ditjen Pajak telah menyediakan layanan lapor pajak online pribadi untuk mempermudah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Dalam menyampaikan SPT, adakalanya status SPT nihil atau kurang bayar.

Pajak nihil, apa maksudnya? Lalu, jika nihil apakah tetap harus lapor pajaknya? Berikut Klikpajak by Mekari ulas untuk Anda.

Penyebab SPT Nihil

Ada berbagai kondisi yang menyebabkan status SPT menjadi nihil. Bagi wajib pajak orang pribadi, SPT nihil terjadi karena penghasilannya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

SPT nihil bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) terjadi karena nilai pajak masukan sama dengan pajak keluaran. Sementara bagi usaha badan, SPT nihil terjadi karena pajak kurang bayar, status pajak final, hingga tidak adanya kegiatan usaha.

SPT Nihil Tidak Wajib Lapor

Siapapun yang berstatus wajib pajak dan memiliki NPWP wajib untuk melaporkan SPT sekalipun statusnya nihil. Kendati tidak memiliki penghasilan ataupun memiliki penghasilan namun tidak mencapai jumlah PTKP tetap harus melaporkan pajaknya dengan keterangan nihil.

Namun, pada tahun 2018, Menteri Keuangan telah mengesahkan peraturan tentang ketidakwajiban pelaporan SPT Nihil. Hal ini tertera dalam PMK No.9/PMK/2018 tentang Perubahan Atas PMK No. 234/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.

“Salah satu perubahan yang tercatat adalah tentang pelaporan SPT Masa PPh 21 Nihil.”

Pajak yang Dikecualikan dari Pelaporan SPT Pajak Nihil

Dalam PMK No.9/PMK/0.3/2018 disebutkan bahwa terdapat tiga jenis pajak yang dibebaskan dalam pelaporan SPT Nihil.

1. PPh Pasal 21/26

PPh 21/26 menjadi salah satu pajak yang tidak wajib dilaporkan dari kegiatan lapor pajak SPT Nihil.

Penghasilan yang termasuk PPh 21 adalah gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan subjek pajak dalam negeri. Sementara PPh 26 adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia.

Terdapat 3 kondisi yang membuat PPh 21/26 tidak wajib lapor SPT Nihil, yaitu:

Tidak berstatus sebagai karyawan tetap
Tidak ada pembayaran gaji meskipun ada karyawan
Penghasilan semua karyawan tidak memenuhi PTKP

2. PPh Pasal 25

Yang termasuk dalam PPh Pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan dengan cara diangsur atau dicicil. Sistem angsuran dalam pembayaran pajak penghasilan tersebut yang membuat wajib pajak mendapat keringanan dalam pembayaran pajak.

Kondisi yang menjadikan PPh 25 mendapatkan pengecualian lapor SPT Nihil adalah:

SPT Tahunan sebelumnya nihil
Jika dilihat dari laporan berkala statusnya nihil
Memiliki laporan keuangan triwulan
Perhitungan wajib pajak tertentu

3. PPN 1107 PUT

Pajak pertambahan nilai atau PPN juga dibebaskan dari lapor SPT Nihil. PPN adalah pajak yang dibebankan kepada barang dan jasa tertentu.

Tidak adanya transaksi yang terkena PPN menyebabkan SPT Masa PPN bisa berstatus nihil, termasuk juga:

Penyerahan yang tidak terutang PPN/PPnBM
Penyerahan yang dibebaskan PPN/PPNBM
Penyerahan yang tidak dipungut PPN/PPnBM

Adanya peraturan baru ini tentu saja menjadi angin segar bagi wajib pajak karyawan, wajib pajak pengusaha, dan pemotong pajak.

Beleid ini semakin memudahkan wajib pajak dalam urusan perpajakan, ditambah lagi PPN ini sudah menyediakan form khusus yakni formulir SPT Masa PPN 1107 Excel untuk lapor objek PPN dan PPN terutang.

Jadi, jika SPT Anda berstatus nihil, Anda tidak perlu melakukan lapor pajak online pribadi lagi.

Contoh fitur lapor SPT Pajak online di Klikpajak

Lapor SPT Pajak di Klikpajak

Agar lebih mudah dalam lapor SPT Online, Anda bisa menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) yang merupakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP No. KEP-169/PJ/2018.

Klikpajak merupakan aplikasi pajak online berbasis cloud yang memungkinkan Anda mengelola administrasi perpajakan dengan baik.

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin, karena Klikpajak bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing Klikpajak kapan pun dan di mana pun. Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak, yakni:

SPT Tahunan Pajak Badan
SPT Masa (Bulanan) Pajak
SPT Tahunan Pajak Pribadi

Semua itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Anda juga bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Lengkap dengan Fitur Kelola Pajak Lainnya

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Temukan di bawah ini fitur lengkap aplikais pajak online mitra resmi DJP yang memudahkan pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan: