Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea Cukai

Hal yang Harus Dipahami Pengusaha Ekspor-Impor dengan Bea Cukai

Sebagai pengusaha ekspor impor, apa sih yang benar-benar harus diketahui dan dipahami agar bisnis dapat berjalan lancar? Klikpajak by Mekari akan menunjukkan kaiatannya Bea Cukai dengan pengusaha ekspor impor untuk kelancaran bisnis Sobat Klikpajak.

Bea cukai adalah istilah untuk menyebut lembaga yang berurusan dalam aktivitas perdagangan ekspor dan impor.

Ketahui hal yang harus dipahami pengusaha ekspor-impor terkait bea dan cukai agar bisnis lancar.

Posisi Bea Cukai dapat disetarakan dengan lembaga konvensional lain seperti pengadilan, polisi atau militer.

Namun, jika dilihat sebagai posisi lembaga, bea cukai disebut dengan istilah kepabeanan.

Perdagangan internasional adalah aktivitas yang memiliki kaitan erat dengan bea cukai.

Hal ini karena kepabeanan memiliki peran sebagai lembaga yang mengatur bea masuk dan bea keluar.

Namun, tahukah Sobat Klikpajak bahwa sebenarnya Bea Cukai adalah dua istilah yang berbeda.

Apa pengertian Bea dan Cukai? Bagaimana fungsinya Bea Cukai yang harus dipahami pengusaha ekspor impor?

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kaitannya pengusaha ekspor impor dengan Bea Cukai, Klikpajak.id akan kembalai mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Ingin mengetahui cara mengelola pajak dan keuangan perusahaan yang mudah dan cepat? Ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id ini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenda by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Kaitannya Pengusaha Ekspor Impor & Pengertian Bea Cukai adalah.. 

Bea cukai adalah dua kata yang memiliki arti masing-masing.

Bea adalah salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang ekspor dan impor.

Sementara itu, cukai adalah pungutan terhadap barang yang karakteristiknya sudah ditentukan oleh undang-undang. 

Jadi pengertian bea cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang ekspor impor dan barang serta barang yang memiliki karakteristik khusus.

Lembaga yang menaungi aktivitas bea cukai adalah kepabeanan.

Harmonized System dan Cara Mencari Tarif Kode HS (HS Code) bagi Importir-Eksportir

Setiap negara pasti memiliki lembaga bea cukai untuk mengawasi lalu lintas barang di daerah pabean.

Di Indonesia, pengaturan aktivitas bea cukai dari lalu lintas ekspor dan impor di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tentu saja, karena berkaitan dengan urusan kepabeanan, maka setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor impor atau pengusaha ekspor impor harus memahami kaitan usaha yang digelutinya dengan Bea Cukai ini.

Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea CukaiIlustrasi Bea Cukai yang sedang memeriksa aktivitas pengusaha ekspor impor

a. Fungsi Bea Cukai yang Harus Dipahami Pengusaha Ekspor Impor

Beberapa fungsi bea cukai di antaranya adalah:

  • Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai yang mampu menunjang pembangunan nasional;
  • Meningkatkan industri dalam negeri melalui penerapan bidang kepabeanan dan cukai;
  • Mengawasi terjadinya kegiatan ekspor impor secara efektif dan efisien melalui manajemen risiko yang handal. Kepabeanan dapat melakukan penindakan tegas apabila terjadi masalah bea cukai;
  • Membantu mewujudkan investasi yang kondusif, dengan cara memperlancar barang ekspor impor serta penerapan manajemen risiko yang handal;
  • Melindungi masyarakat terhadap dampak negatif dan berbahaya dari keluar masuknya barang ekspor impor, yang mana barang tersebut dilarang atau dibatasi;
  • Membatasi dan mengawasi peredaran barang tertentu yang sifatnya membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat.

Cara agar Barang Impor Bebas PPN Bea Masuk

Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea CukaiIlustrasi aktivitas pengusaha ekspor impor yang tak lepas dari pengenaan bea cukai

b. Kebijakan Terkait Bea Cukai yang Pengusaha Ekspor Impor Wajib Tahu

Sebagai sebuah lembaga, aktivitas bea cukai tidak bisa sembarangan dilakukan.

DJBC harus melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

1. Bidang Ekspor yang Harus Diketahui Pengusaha Ekspor Impor

Dalam bidang ekspor, kepabeanan menjalankan tugas berdasarkan beberapa dasar hukum seperti:

  1. UU No. 17/2007 tentang Perubahan UU No. 16/1995 tentang Kepabeanan.
  2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan yang Dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar.
  3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Note: Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak

2. Bidang Impor yang Harus Dipahami Pengusaha Ekspor Impor

Kepabeanan di bidang impor juga melakukan penyusunan dan pengaturan impor demi menjaga iklim usaha yang bersih dan kondusif melalui beberapa dasar hukum:

  1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. KEP-1418/KM.4/2018 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Impor.
  2. Peraturan Ditjen Bea Cukai Nomor PER-5/BC/2018 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai Keperluan Industri Kecil dan Menengah.
  3. PMK Nomor 112/PMK.04/2018 yang merupakan perubahan atas PMK No. 183/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Aturan ini digunakan untuk impor barang via e-commerce.
  4. PMK Nomor 112/PMK.04/2018 yang mengatur penyesuaian nilai minimal pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor terkait barang kiriman. Sebelumnya adalah minimal sebesar US$100 menjadi US$75.

Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea CukaiIlustrasi proses importasi pengusaha ekspor impor yang harus melewati mekanisme bea cukai

3. Bidang Cukai yang Harus Diketahui Pengusaha Ekspor Impor

Pada bidang cukai, pemerintah menggunakan pedoman aturan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
  2. PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
  3. Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-43/BC/2009 tentang Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
  4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor P– 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.
  5. PMK Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
  6. PMK Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan PMK Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Cara Pengisian PIB yang Benar agar Fungsinya Sama dengan Faktur Pajak

 Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea CukaiIlustrasi pengusaha ekspor impor yang selalu berususan dengan bea cukai

c. Tips agar Bisnis Pengusaha Ekspor Impor Lancar

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang ekspor dan impor, tak lepas dari urusan perpajakan.

Agar bisnis ekspor impor Sobat Klikpajak lancar, ketahui hal-hal yang bisa memengaruhi aktivitas perdagangan antar negara ini.

Berikut tips supaya bisnis ekspor dan impor Sobat Klikpajak berjalan dengan baik:

  • Pahami aturan mengenai perdagangan internasional
  • Ketahui perhitungan pengenaan pajak dan bea cukai dari bisnis ekspor-impor
  • Lakukan pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
  • Manfaatkan insentif untuk kegiatan ekspor-impor yang diberikan pemerintah

Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea CukaiIlustrasi menghitung bea cukai dari bisnis pengusaha ekspor impor

Laporkan SPT Tepat Waktu agar Bisnis Ekspor-Impor Tak Terhambat

Jangan sampai hanya karena tak lapor SPT Pajak, usaha ekspor-impor jadi terhenti.

Mau tak mau, kewajiban melaporkan pajak penghasilan yang sudah dibayarkan menjadi keharusan untuk kelancaran usaha.

Kepatuhan pajak jadi syarat mutlak bagi Ditjen Bea Cukai untuk meloloskan pengajuan berbagai dokumen perizinan kegiatan ekspor-impor.

Keabsahan NPWP pelaku usaha dan bukti pelaporan SPT Tahunan Pajak jadi taruhannya jika ingin kantongi dokumen izin ekspor-impor.

Maka dari itu, solusi mengatasi ekspor-impor yang terhambat karena urusan pajak yang belum selesai adalah lapor SPT Tahunan Pajak tepat waktu.

Batas waktu pelaporan Susat Pemberitahuan (SPT) Pajak adalah:

  • Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau 30 April setiap tahunnya
  • Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau 31 Maret setiap tahunnya
  • Pelaporan SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak

Penuhi kewajiban pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Sobat Klikpajak sekarang juga agar bisnis ekspor-impor kembali bisa dijalankan kembali.

Untuk mempermudah pelaporan SPT pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea CukaiIlustrasi lapor SPT pajak online yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP dan Bea Cukai

Bisa Melaporkan Semua Jenis SPT di e-Filing Klikpajak

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak reklame saja, tapi juga bisa melaporkan pajak reklame yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak reklame melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Agio Saham Adalah? Apa itu Agio Saham dan Disagio Saham Adalah?

Mudah Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak by Mekari

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Sobat Klikpajak untuk urusan perpajakan?

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea Cukai

B. Kelola e-Faktur Lebih Mudah & Cepat Tanpa Install Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea Cukai

 

C. Cara Bayar Pajak yang Mudah & Cepat

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Meterai Elektronik: Materai Digital atau Materai Online yang Berlaku 2021

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Pengusaha Ekspor Impor dan Kaitannya dengan Bea Cukai

Keamanan Data Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Sobat Klikpajak dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

data protectionKeamanan data adalah yang utama

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu ya tentang pengaruhnya Bea Cukai dengan pengusaha ekspor impor?

Itulah penjelasan tentang kaitannya pengusaha ekspor impor dengan Bea Cukai

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED20 May 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: