Debt to Equity Ratio & Konsekuensi pada Pajak Penghasilan - Klikpajak

Debt to Equity Ratio & Konsekuensi pada Pajak Penghasilan

Definisi Debt to Equity Ratio adalah suatu rasio keuangan yang membandingkan antara jumlah hutang dengan jumlah ekuitas. Debt to Equity Ratio (DER)  adalah hal yang dianggap penting, mengingat ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan dalam operasional perusahaan idealnya berada dalam rasio yang proporsional. 

Cara Menghitung Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio dan Hubungannya dengan Perpajakan

Rumus untuk menghitung DER adalah sebagai berikut =

Total Hutang : Ekuitas

Keterangan:

  1. Hutang (debt) atau liabilitas sebagaimana disebut rumus di atas, adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, hutang dapat dikategorikan sebagai hutang lancar, hutang jangka panjang, dan hutang lain-lain.
  2. Ekuitas (equity) adalah hak atas aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Ekuitas tersebut terdiri dari setoran pemilik perusahaab n (modal) dan sisa laba ditahan.

Suatu perusahaan akan dinilai tidak sehat apabila rasio dari nilai total hutangnya berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan ekuitas. Hal ini dianggap, bahwa perusahaan akan kesulitan untuk membayarkan hutang, karena nilai asetnya di bawah nilai hutang.

Selain itu, hutang juga akan menghasilkan biaya pinjaman yang akan  menjadi biaya operasional perusahaan secara rutin. Hal ini akan berpengaruh pada penghasilan dan juga pajak penghasilan perusahaan.

Note: Apa itu capital gain? Lalu apa hubungannya dengan perpajakan? Baca artikel Pengertian Capital Gain dan Hubungannya dengan Pajak Penghasilan

Debt to Equity Ratio dan Pajak Penghasilan 

Pemerintah Indonesia memiliki batasan mengenai besarnya debt to equity ratio yang dianggap wajar. Hal ini adalah untuk menghindari perilaku penghindaran pajak penghasilan oleh wajib pajak yang melaporkan tambahan modal dari pemilik sebagai hutang alih-alih sebagai ekuitas, guna memperbesar nilai biaya pinjaman sebagai pengurang pajak penghasilan. 

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 yang berisi tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). 

Peraturan tersebut mencakup beberapa hal penting, diantaranya adalah besarnya perbandingan hutang dan ekuitas dibatasi paling tinggi empat banding satu (4:1). Atau dengan kata lain, jumlah hutang perusahaan paling banyak tidak boleh melebihi empat kali lipat jumlah ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun nilai hutang dan ekuitas tersebut di atas dihitung dari saldo rata-rata pada satu tahun pajak terkait. 

Rasio Maksimal 4:1 & Konsekuensinya pada Perhitungan Pajak Penghasilan 

  • Apabila suatu perusahaan memiliki DER melebihi 4:1, maka biaya pinjaman dalam perhitungan pajak penghasilan yang dapat diperhitungkan dibatasi sebesar biaya pinjaman yang sesuai dengan rasio DER 4:1. 
  • Biaya pinjaman tersebut di atas meliputi bunga pinjaman, beban dalam sewa pembiayaan, diskonto/ premium, biaya tambahan terkait hutang, imbalan atas jaminan pengembalian hutang serta selisih kurs akibat pinjaman yang berupa mata uang asing.
  • Lebih lanjut, dalam hal wajib pajak memiliki saldo ekuitas yang berjumlah nol atau minus, maka seluruh biaya pinjaman yang dilaporkan tidak dapat diperhitungkan di dalam penghitungan penghasilan kena pajak (PKP).

Ketentuan rasio DER 4:1 berlaku bagi Wajib Pajak Badan yang berdiri dan bertempat di Indonesia, dimana modal perusahaan tersebut terdiri atas saham-saham.

Dikecualikan dari ketentuan ini antara lain, wajib pajak bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, usaha berbentuk pertambangan, wajib pajak badan yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang sifatnya final serta wajib pajak badan yang bergerak di bidang infrastruktur.

Apabila Anda masih mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak bagi perusahaan Anda, ada baiknya Anda menggunakan aplikasi pajak digital KlikPajak.

Selain demi mempermudah proses perhitungan, Anda juga dapat terus mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku karena KlikPajak adalah mitra resmi DJP. Untuk menggunakan aplikasi ini secara gratis, Anda dapat melakukan registrasi akun Klikpajak.


PUBLISHED14 Jul 2020
Septina Muslimah
Septina Muslimah

SHARE THIS ARTICLE: