Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur: Cara Mengecek Kedaluwarsa

Cara Cek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik yang Kedaluwarsa (Expired)

Sesuai ketentuan yang ada, masa berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur ada batasnya. Ketahui cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur yang kedaluwarsa atau cara expired Sertifikat Elektronik eFaktur untuk memudahkan urusan perpajakan. Klikpajak by Mekari akan menunjukkan cara cek Sertifikat Elektronik di eFaktur atau cara mengecek kadaluarsa Sertifikat Elektronik Pajak.

Bagi yang baru berkecimpung di dunia perpajakan, mungkin masih cukup awam dengan istilah Sertifikat Elektronik pajak ini dan fungsinya.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Sertifikat Elektronik dan cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien untuk membantu pengembangan usaha.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan simpel?

Ikuti demo online cara mengelola pajak dan keuangan perusahaan yang praktis hanya di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun Sobat Klikpajak berada, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak by Mekari, kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Termukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Tentang Sertifikat Elektronik Pajak dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur

Seperti yang sudah disinggung di atas, bagi pemula di dunia perpajakan mungkin masih asing dengan Sertifikat Elektronik pajak ini.

Apa itu Sertifikat Elektronik pajak?

Sertifikat Elektronik pajak adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atauu penyelenggara sertifikat elektronik.

Pengertian Sertifikat Elektronik pajak ini merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun PKP dan Sertifikat Elektronik, serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan NSFP, sebagaimana telah diubah dengan SE-69/PJ/2015.

Temukan cara mudah dan cepat kelola Bukti Potong elektronik dan SPT PPh 23/26 dengan menarik data langsung dari pembukuan online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba dan buktikan sekarang!

Fungsi Sertifikat Elektronik Pajak

Sertifikat Elektronik diperlukan agar Wajib Pajak (WP) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa terus mengakses layanan perpajakan secara elektronik.

Jadi, Sertifikat Elektronik ini digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik, seperti:

  • Permintaam NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak)
  • Pembuatan e-Faktur (Faktur Pajak Elektronik)
  • Pembuatan e-Bupot (Bukti Pemotongan Pajak Elektronik)
  • Pembuatan e-Objection (saluran penyampaian surat keberatan)
  • Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
  • Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbutan WP
  • Layanan perpajakan elektronik lainnya yang disediakan DJP

Baca juga Surat Kuasa Pajak: Contoh, Syarat Pembuatan dan Penggunaannya

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFakturIlustrasi pelayanan pajak elektronik atau pajak online

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur

Sesuai namanya, Sertifikat Elektronik pajak ini bersifat elektronik atau digital yang memuat identitas serta tanda tangan elektronik WP sebagai status subjek hukum pihak-pihak dalam sebuah transaksi elektronik.

Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI atau penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 pasal 6 ayat 2 dinyatakan masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah 2 tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh DJP.

Dalam peraturan itu disebutkan pula menjelang masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, maka WP atau PKP harus mulai mengurus perpanjangan Sertifikat Elektronik yang baru.

Agar tetap bisa menggunakan Sertifikat Elektronik pajak ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari tentang cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur atau cara mengecek kadaluarsa Sertifikat Elektronik pajak.

Ketahui cara cek Sertifikat Elektronik di eFaktur atau cara cek expired Sertifikat Elektronik eFaktur yang mudah.

Sebelum mulai cara mengecek Sertifikat Elektronik eFaktur, bagi yang belum tahu cara mengajukan Sertifikat Elektronik, ketahui caranya berikut:

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur

Sebagai WP atau PKP maupun profesional yang bekerja atau beraktivitas mengurus perpajakan, mungkin lupa sudah berapa lama usia Sertifikat Elektronik yang mereka miliki.

Tak perlu panik, ada cara mudah mengetahui apakah Sertifikat Elektronik yang dimiliki masih berlaku atau sudah masuk kedaluwarsa.

Bagaimana cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur yang mudah?

Baca juga Digital Certificate e-Faktur: Cara Download dan Update Sertifikat Elektronik

Berikut langkah-langkah cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur:

1. Menggunakan ‘Google Chrome’

Berikut cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur apakah sudah kedaluwarsa (expired) atau belum:

  • Klik menu di pojok kanan atas (titik 3 ke bawah.
  • Selanjutnya, pilih menu ‘Setting’ dan klik menu Show Advanced Setting’.
  • Setelah itu, pilih HTTPS/SSL dan klik Manage Certificate’.
  • Selanjutnya, klik tombol ‘Certificate’, dan Sertifikat Elektronik akan muncul dan Anda bisa melihat ‘Expiration Date’.

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFakturIlustrasi cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur di google chrome

2. Jika Menggunakan ‘Mozilla Firefox’

Apabila Sobat Klikpajak akan mulai melakukan cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur melalui Mozilla Firefox, ikuti langkah berikut ini:

  • Pilih menu ‘Option’ pada ujung kanan atas.
  • Selanjutnya pilih menu ‘Advance’ dan klik menu ‘View Certificate’.
  • Kemudian, pilih ‘Your Certificate’, dan Anda bisa langsung melihat masa kadaluarsa pada ‘Expired On’.

Note: SPT Masa PPN: Bentuk, Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Pajaknya

3. Menggunakan ‘Internet Explorer’

Ketika Sobat Klikpajak ingin mengetahui cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur melalui Internet Explorer, berikut caranya:

  • Pilih menu ‘Internet Option’, kemudian klik menu ‘Content’.
  • Selanjutnya klik tombol ‘Certificate’, dan lihat masa berlaku Sertifikat Elektronik e-Faktur Anda pada ‘Expiration Date’.

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFakturIlustrasi cara mengecek masa berlaku sertifikat elektronik e Faktur di web browser

Cara Memperpanjang Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur

Bagi WP khususnya PKP, memiliki Sertifikat Elektronik adalah sebuah keharusan untuk menunjang administrasi perpajakan dari aktivitas usahanya yang sangat berkaitan erat dengan pembuatan Faktur Pajak melalui e-Faktur maupun pembuatan bukti pemotongan pajak dengan e-Bupot.

Untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Elektronik yang sudah kedaluwarsa pada dasarnya semua prosedurnya sama seperti ketika membuat Sertifikat Elektronik untuk pertama kalinya.

Perpanjangan Sertifikat Elektronik kadaluarsa ini harus diurus langsung oleh PKP atau staf yang ditunjuk oleh PKP, seperti direktur atau staf yang namanya tercantum dalam akta PKP.

Proses ini tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan pada pihak lain kecuali pengurus (staf perusahaan tersebut).

Akan tetapi, menyusul terhentinya layanan tatap muka atau Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) demi mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19), bagi yang masa berlaku Sertifikat Elektroniknya akan habis atau bahkan sudah habis, bisa memperpanjangnya secara online.

Note: Cara ‘Install’ Sertifikat Elektronik Pajak

Berikut caranya pengajuan perpanjang Sertifikat Elektronik secara online:

  1. Pengusaha Kena Pajak melayangkan permohonan Sertifikat Elektronik pada laman e-Nofa (efaktur.pajak.go.id)
  2. Masukkan passphrase pada laman e-Nofa
  3. Hubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar melalui saluran telepon, surat elektronik (email), atau aplikasi pengiriman pesan untuk mendapatkan persetujuan dari petugas khusus. Petugas khusus nantinya akan melakukan validasi identitas PKP tersebut sebagai berikut:
    • NPWP, nama, dan alamat tempat tinggal/kedudukan;
    • NIP (bagi PKP OP) atau NIK yang mengajukan (bagi PKP Badan);
    • Nomor telepon/HP yang terdaftar di akun pajak; dan
    • Alamat pos elektronik (email) yang terdaftar di akun pajak.
  4. Jika data-data tersebut sudah terkonfirmasi kebenarannya oleh petugas khusus, maka petugas pajak tersebut akan menerbitkan Sertifikat Elektronik
  5. Pengusaha Kena Pajak tinggal mengunduh Sertifikat Elektronik itu pada laman e-Nofa

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFakturIlustrasi memperpanjang sertifikat elektronik dan cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik Belum ‘Terinstall’

Selain disebabkan karena kedaluwarsa, jika Sobat Klikpajak menemukan Sertifikat Elektroniknya tidak dapat digunakan pada aplikasi pajaknya, padahal masih berlaku, bisa jadi karena belum terinstal dengan baik saat melakukan login.

Untuk mengatasi hal ini, cek browser.

Jika memang belum terinstal, maka lakukan instalasi Sertifikat Elektronik tidak valid seperti langkah berikut:

  1. Masuk ke setting pada browser 
  2. Masuk ke pilihan Advance, pilih certificates
  3. Atau bisa masuk ke setting, lalu cari pada bar pencarian
  4. Setelah itu cari tombol import pada Form certificates manager
  5. Cari file Sertifikat Elektronik Sobat Klikpajak, tekan tombol open
  6. Instalasi akan berjalan.

Ketahui juga Cara Bayar e-Billing Pajak Online yang Mudah untuk Perusahaan Anda

 

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFakturIlustrasi install sertifikat elektronik dan cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik

Syarat Mengajukan Sertifikat Elektronik

Sudah tahu ya cara mengecek Sertifikat Elektronik eFaktur atau cara mengecek kadaluarsa Sertifikat Elektronik pajak?

Sekarang ketahui apa saja syarat mengajukan Sertifikat Elektronik ini.

Terkait Sertifikat Elektronik kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya dan mengingat proses perpanjangannya sama dengan pengajuan baru, berikut ini syarat memperoleh dokumen tersebut:

  • Buat surat permohonan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh PKP atau pengurus. Serahkan surat itu secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
  • Pengurus sebagaimana dimaksud adalah:
    • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana di maksud dalam UU KUP; dan
    • Namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan Sertifikat Elektronik.
  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan Sertifikat Elektronik harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
  • Jika pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri dan menyerahkan fotokopi dokumen tersebut.
  • Pengurus harus menunjukkan asli kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Keluarga (KK), serta menyerahkan fotokopi dokumen tersebut.
  • Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing (WNA) harus menunjukkan asli paspor, asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau asli Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan menyerahkan fotokopi dokumen tersebut.
  • Menyerahkan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan Sertifikat Elektronik.
  • Seluruh berkas persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.

Setelah Sertifikat Elektronik jadi, Sobat Klikpajak bisa kembali membuat e-Faktur ataupun e-Bupot dan layanan perpajakan elektronik lainnya.

Agar lebih mudah melakukan urusan perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat e-Faktur, membuat bukti potong di e-Bupot, membuat Kode Billing dan bayar pajak di e-Billing, maupun lapor SPT pajak di e-Filling dengan cara yang mudah.

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFakturIlustrasi cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan memperbaruinya

Kelola Pajak jadi Lebih Mudah & Cepat dengan Klikpajak by Mekari

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Anda untuk urusan perpajakan?

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Gampang Bikin Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur

C. Lapor SPT Pajak di Klikpajak, Gratis!

Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

D. Buat Kode Billing dan Setor Pajak hanya Satu Platform di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur dan Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur

Kemanan Data Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Sobat Klikpajak dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

data protectionKeamanan data adalah yang utama

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik e Faktur, apakah Sertifikat Elektronik kadaluarsa atau tidak ya?

Itulah penjelasan cara mengecek masa berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED22 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: