Belajar Pajak itu Mudah, Ini Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Belajar Pajak itu Mudah, Ini Pengertian Pajak Penghasilan

Memahami pajak sejatinya tak serumit yang dibayangkan karena belajar pajak bisa dengan cara yang mudah. Untuk mempelajari tentang PPh, pahami terlebih dahulu pengertian pajak penghasilan itu sendiri.

Pajak terbagi jadi beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan. Pahami pengertian pajak penghasilan dan beragam jenisnya melalui artikel ini.

Klikpajak by Mekari akan mengulas dasar pemahaman pajak mulai dari pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berikut ini.

Definisi Pajak

Sebelum membahas pengertian pajak penghasilan, sebaiknya pahami dulu apa yang dimaksud dengan pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak didefinisikan sebagai iuran atau kontribusi terutang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. 

Kendati demikian, pembayaran pajak memiliki banyak fungsi, yakni:

  • Fungsi anggaran

Pajak sebagai fungsi anggaran berarti pajak dapat dijadikan sebagai sumber anggaran negara yang nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. 

  • Fungsi regulasi

Pajak yang merupakan fungsi regulasi mengindikasikan bahwa pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur sektor sosial dan ekonomi.

  • Fungsi distribusi

Sementara itu, pajak sebagai fungsi distribusi berarti pajak digunakan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. 

  • Fungsi stabilisasi

Sedangkan pajak sebagai fungsi stabilisasi menunjukkan bahwa pajak berguna dalam mencapai stabilitas ekonomi yang mengarah pada peningkatan pendapatan negara.

Berbicara soal pajak, pada dasarnya di Indonesia terdapat lima jenis pajak , yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan dibahas kali ini.

Berapa Batas Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak?Ilustrasi pendapatan yang juga dikenakan pajak penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan atau biasa disebut PPh adalah jenis pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau WP Badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu masa maupun tahun pajak. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan:

“Objek pajak atau penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak terkait, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya.”

Note: Pelajari teori PPh selengkapnya pada Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang harus dibayarkan, di antaranya adalah:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diperoleh dari pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. 

Dengan kata lain, warga negara yang sudah memiliki penghasilan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) adalah pungutan yang dikenakan terhadap Badan Usaha Tertentu (BUT), baik milik pemerintah maupun swasta. Biasanya badan usaha ini mengoperasikan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah pungutan yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak atas transaksi terkait dividen, modal, hadiah penghargaan, penyerahan jasa, royalti, bunga, sewa dan lain sebagainya, di luar yang dipotong PPh 21.

Ilustrasi pajak penghasilan yang dikenakan pada kegiatan ekspor-impor

4. Pajak Penghasilan Pasal 25 

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) diartikan sebagai pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh yang dibayar/terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan.

5. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) adalah pungutan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri namun bersumber dari dalam negeri (Indonesia), selain bentuk usaha tetap.

Note: Untuk mengetahui lebih detail mengenai pajak penghasilan lainnya, baca Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

6. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi maupun badan atas PPh terutang dalam setahun yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah kredit pajak yang telah dipotong dan disetor sendiri.

7. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pungutan atas penghasilan bersifat final serta tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, seperti bunga deposito atau tabungan, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, bunga obligasi dan surat utang negara sesuai peraturan yang berlaku.

Contoh fitur e-Filing Klikpajak untuk lapor pajak penghasilan

Praktisnya Kelola Perpajakan dengan Klikpajak

Pembayaran pajak pribadi maupun badan yang praktis, dapat dilakukan dengan aplikasi Klikpajak. Aplikasi pajak online memudahkan Anda dalam melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari penghitungan hingga pelaporan SPT Tahunan/Masa Pajak.

Klikpajak.id merupakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin, karena Klikpajak bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Gratis Membuat ID Billing

Anda bisa membuat ID Billing sebagai syarat untuk membayar pajak ini melalui fitur e-Billing. Klikpajak dapat menerbitkan ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing juga tersimpan aman sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Ilustrasi lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui fitur e-Filing Klikpajak

Gratis Lapor SPT Pajak di e-Filing

Melalui fitur e-Filing dari Klikpajak, Anda dapat melaporkan seluruh jenis SPT Tahunan termasuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan/Masa Badan secara gratis.

Selain itu, tidak perlu khawatir, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang diberikan Klikpajak juga resmi dari DJP.

Prosesnya yang fleksibel memungkinkan pelaporan SPT Tahunan melalui Klikpajak dapat diakses kapan pun dan di mana saja asalkan tersambung dengan koneksi internet. Data-data terkait perpajakan juga dapat tersimpan dengan aman di aplikasi online berbasis cloud ini.

Note: Langkah-Langkah pembuatan ID Billing dan penyampaian SPT Tahunan/Masa Pajak melalui e-Filing bisa Anda baca selengkapnya di SINI.

Lengkap Fitur e-Faktur dan e-Bupot

Klikpajak juga memungkinkan Anda jadi lebih mudah mengelola administrasi perpajakan perusahaan melalui fitur e-Faktur Klikpajak yang memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • hingga Faktur Pajak Retur

Klikpajak dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Note: Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot yang berlaku mulai 1 Agustus 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Hindari Telat Bayar dan Lapor SPT

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda? Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya.

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED15 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: