Tak sedikit perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan laba dengan strategi agresivitas pajak. Namun langkah ini harus tetap memerhatikan batasan hukum dan etika bisnis.
Mekari Klikpajak akan mengulas mengenai pengertian agresivitas pajak, penerapan, untung-rugi, faktor pendorong, serta untung ruginya, untuk memudahkan Anda memahami praktik ini.
Apa itu Agresivitas Pajak?
Agresivitas pajak adalah upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang agresif, baik dengan cara legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion).
Praktik ini sering memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat menurunkan laba kena pajak tanpa secara eksplisit melanggar aturan, kendati secara etika sering masih menjadi perdebatan.
Memahami Agresivitas Pajak
Seperti diketahui, setiap perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak wajib membayar dan melaporkan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk itu, muncul praktik agresivitas pajak untuk menekan kewajiban pajak.
Meski begitu, tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dianggap melakukan agresivitas pajak. Biasanya perusahaan memanfaatkan area abu-abu dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Perusahaan mengintip celah antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak (WP) Badan.
Perusahaan dianggap melakukan praktik agresivitas pajak jika berusaha menekan beban kewajiban pajak dengan agresif.
Namun, tidak semua tindakan agresivitas pajak dilakukan dengan cara yang ilegal. Tentu masih banyak perusahaan yang mematuhi hukum dan menjalankan setiap kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia.
Baca Juga: Rekomendasi Aplikasi Pajak Online untuk Perusahaan
Praktik Agresivitas Pajak di Dunia Usaha
Perusahaan di Indonesia menerapkan agresivitas pajak melalui berbagai strategi, seperti:
- Memanfaatkan insentif pajak
- Pengakuan biaya yang optimal
- Transfer pricing
- Pengaturan struktur kepemilikan
Transfer pricing menjadi salah satu modus yang sering digunakan, di mana perusahaan melakukan transaksi antar entitas dalam satu grup dengan harga yang tidak wajar untuk memindahkan laba ke yuridiksi pajak yang lebih rendah.
Contoh Praktik Agresivitas Pajak
Salah satu contoh praktik agresivitas pajak adalah tindakan leverage, yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap.
Tindakan leverage ini bertujuan untuk meraup keuntungan lebih besar dibanding biaya tetap yang harus dikeluarkan sehingga dapat meningkatkan laba untuk para pemegang saham.
Leverage menggunakan sumber dana yang berasal dari utang. Bunga dari utang tersebut merupakan beban tetap yang perlu dibayar perusahaan.
Hal ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan bunga dari utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi.
Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, maka penghasilan kena pajak semakin kecil.
Dengan begitu, keuntungan yang diraih perusahaan semakin tinggi, sementara beban pajak semakin rendah. Tentu saja praktik ini termasuk kategori tindakan agresivitas pajak.
Contoh lain praktik agresivitas pajak adalah pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).
CSR merupakan organisasi khusus yang dibentuk perusahaan untuk bertanggung jawab atas setiap operasional perusahaan yang menyebabkan masalah terhadap lingkungan, pelanggan, atau tenaga kerja.
Program CSR dapat menjadi ruang praktik penyimpangan pajak apabila dilakukan secara agresif dan berlebihan.
Lewat program ini, perusahaan dapat meminimalkan pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan.
Pendapatan yang digunakan untuk program CSR ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengawasi arus kas yang terjadi di perusahaan.
Biasanya hal ini disebabkan karena program CSR dilaksanakan di bawah pengawasan perusahaan itu sendiri, mulai dari rencana program, vendor yang ditunjuk, biaya yang dikeluarkan, hingga kegiatan yang dilakukan.
Dengan begitu, pemerintah akan kesulitan melacaknya.
Baca Juga: Transfer Pricing Document (TP Doc): Pengertian, Fungsi, Kewajiban
Untung-rugi Tindakan Agresivitas Pajak
Tindakan dan praktik agresivitas pajak tentu saja memiliki keuntungan dan kerugian. Praktik agresivitas pajak dilakukan dengan tujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Misalnya, meminimalisir pengeluaran biaya pajak penghasilan. Selain itu, agresivitas pajak juga dapat meningkatkan kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham perusahaan.
Perlu diingat, perusahaan yang melakukan praktik agresivitas pajak memiliki risiko tinggi berupa ancaman denda atau sanksi.
Lebih parah, ada juga risiko turunnya harga saham serta tercorengnya reputasi perusahaan, bila tindakan agresivitas pajak diketahui melanggar hukum.
Tentu saja ini menjadi masalah besar bagi nama baik perusahaan. Masalah tersebut bisa merembet ke masalah lainnya.
Citra perusahaan buruk di mata para investor menyebabkan saham perusahaan turun sehingga tidak bisa bersaing di pasar saham. Alhasil hal ini mengganggu jalannya bisnis dan berpengaruh pada pendapatan perusahaan.
Selain bagi perusahaan, praktik agresivitas pajak juga mendatangkan kerugian bagi negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengawasi secara cermat tindakan perencanaan pajak yang dilakukan setiap perusahaan.
Baca Juga: Penerapannya pada Perusahaan dan Definisi Agio Saham
Faktor yang Memengaruhi Agresivitas Pajak
Beberapa faktur berikut yang memengaruhi praktik agresivitas pajak oleh perusahaan:
1. Profitabilitas
Semakin tinggi laba, maka semakin besar pula insentif untuk menekan pajak.
2. Capital Intensity
Investasi pada aset tetap dapat dimanfaatkan untuk depresiasi, sehingga menurunkan laba kena pajak.
3. Leverage
Penggunaan utang memungkinkan perusahaan mengurangi pajak melalui beban bunga.
4. Intensitas Persediaan
Perusahaan dengan persediaan tinggi cenderung lebih agresif dalam perencanaan pajak.
5. Kepemilikan Institusional
Tingginya kepemilikan institusional dapat menurunkan agresivitas pajak karena adanya pengawasan lebih ketat.
6. Transfer Pricing
Transaksi antar entitas dalam grup yang tidak wajar menjadi indikator utama agresivitas pajak.
7. Kualitas Audit dan Komisari Independen
Pengawasan eksternal yang kuat dapat menekan praktik agresivitas pajak.
Baca Juga: Pemeriksaan Pajak: Panduan Lengkap, Prosedur, dan Tips Terbaru
Pencegahan dan Penanggulangan Agresivitas Pajak
Sebagai bentuk pencegahan praktik agresivitas pajak, pemerintah sudah melakukan berbagai cara.
Salah satunya adalah memperbarui regulasi serta melakukan kajian intensif untuk menutup celah yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan “nakal”.
Pemerintah lewat DJP juga selalu memeriksa laporan pajak yang diserahkan perusahaan. Dengan begitu dapat diawasi proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak perusahaan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah sudah menyediakan cara untuk meringankan beban tanggung jawab pajak perusahaan.
Terdapat regulasi yang memungkinkan perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan metode mencicil.
Perusahaan dapat membagi jumlah pajak penghasilan menjadi 12 kali pembayaran dalam masa 1 tahun pajak sehingga nilainya tidak terlalu besar.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam insentif pajak, salah satunya berupa berupa pengurangan angsuran PPh 25.
Infografis Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak
Lakukan Perencanaan Pajak dengan Baik
Perencanaan pajak selalu dibutuhkan dalam usaha yang dijalankan. Tanpa perencanaan yang baik, bisa memengaruhi kegiatan berbisnis dan pengembangan usaha.
Karena sejatinya perencanaan pajak juga bisa lebih menguntungkan bagi perusahaan. Karena secara hukum akan terhindar dari praktik yang berakibat fatal, di sisi lain bisa memanfaatkan berbagai insentif yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha.
Agara tenang dalam menjalan usaha Anda, lakukan perencanaan pajak sedari awal bisnis itu dibangun.
Guna memperlancar urusan perpajakan sekaligus laporan keuangan perusahaan, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online Mekari Klikpajak karena sudah terintegrasi dengan software akuntansi Mekari Jurnal ERP, sehingga semua proses dapat dilakukan secara otomatis.
Kesimpulan
Agresivitas pajak merupakan strategi yang umum digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, namun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak melanggar hukum dan etika bisnis.
Regulasi terbaru di Indonesia, seperti pajak minuman global dan kenaikan tarif PPN, dirancang untuk menutup celah penghindaran pajak dan memastikan penerimaan negara tetap optimal.
Perusahaan perlu memahami risiko dan konsekuensi dari praktik agresivitas pajak, serta selalu memperbarui strategi sesuai dengan perkembangan regulasi agar tetap patuh dan berdaya saing.
Referensi
Pajak.go.id. “Menyoal Tax Aggressive dan Financial Aggressive”
Economic Journal Indonesia.org. “Faktur-Faktur yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak”
Pajak.go.id. “Agresivitas Pajak dan Konsep Hubungan“
