Mengenal Pajak Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi

Mengenal Pajak Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain dimana pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Karena dinilai sebagai salah satu pilihan usaha yang menjanjikan, banyak perusahaan yang memilih bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Namun jika dilihat dari sisi perpajakan, jasa kontruksi ini dapat dikenakan pajak final PPh Pasal Pasal 4 Ayat 2 dengan uraiannya seperti ini.

Kategori PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Jasa Perencanaan Konstruksi

 Yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.

Jasa Pelaksana Konstruksi

Yang dimaksud dengan jasa pelaksana konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi yang terintegrasi.

Jasa Pengawasan Konstruksi

Yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalam kelompok jasa ini adalah jasa penilai.

Tarif Pajak Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Untuk setiap kategori di atas, terdapat perbedaan tarif pajak penghasilan sebagai berikut:

Jasa Perencanaan Konstruksi

Dikenakan tarif sebesar 4% (empat persen) jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha (SBU) atau 6% (enam persen) jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Dikenakan tarif sebesar 2% (dua persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4). Sementara tarif sebesar 3% (tiga persen) dikenakan jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok grade 5, grade 6 maupun grade 7). Adapun tarif sebesar 4% (empat persen) diperuntukkan jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha.

Jasa Pengawasan Konstruksi

Tarif sebesar 4% (empat persen) dikenakan jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha atau 6% (enam persen) jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2

Jasa konstruksi tidak hanya terdapat dalam PPh pasal 4 Ayat 2 namun juga dalam pasal yang berbeda yaitu PPh Pasal 23. Kesamaan itu yang mungkin menimbulkan pertanyaan akan penetapan pajak untuk suatu usaha jasa konstruksi meskipun keduanya sama-sama mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku.

Selain PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final sementara PPh Pasal 23 bersifat tidak final, dalam untaian kata Pasal 4 Ayat 2 juga disebutkan ‘usaha jasa konstruksi’ sementara dalam Pasal 23 ayat 1 hanya menyebutkan kata ‘jasa konstruksi’ tanpa ada kata ‘usaha’ seperti di Pasal 4 ayat 2.

Keberadaan sertifikasi kualifikasi usaha juga sering dijadikan penanda jelas atas penetapan PPh Pasal 4 Ayat 2. Apabila tidak ada sertifikasi kualifikasi usaha atau jasa konstruksi tersebut bahkan tidak memiliki izin resmi maka tidak dikenakan PPh Final melainkan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 apabila jasa konstruksi berstatus Wajib Pajak Badan dan PPh Pasal 21 apabila jasa konstruksi berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi.

Mekanisme Pembayaran Pajak Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Dalam mekanisme pembayaran atau penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2, pembayaran melalui pemotongan oleh pengguna jasa atau penyetoran sendiri oleh kontraktor. Bila pengguna jasa bertindak sebagai pemotong PPh maka ia juga ia akan melakukan pelunasan PPh. Namun jika status pengguna jasa bukan sebagai pemotong PPh, maka kontraktor yang wajib menyetorkan sendiri PPh yang terutang.

Tanggal Pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi dilakukan paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa.

Tanggal Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2

untuk SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, batas waktu pelaporannya oleh pengguna jasa dan penyedia jasa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

Demikian penjelasan seputar pajak final PPh Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi mulai dari kategori, tarif dan cara pembayarannya. Semoga dapat menjadi informasi yang berguna bagi Wajib Pajak Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi. Bangga Bayar Pajak!


PUBLISHED29 Aug 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: