2 Jenis Tarif PPh 23 2019 dan Pengecualian di Dalamnya - Klikpajak

2 Jenis Tarif PPh 23 2019 dan Pengecualian di Dalamnya

Secara mendasar PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah dan penghargaan serta penyerahan jasa diluar dari yang sudah dipotong oleh PPh Pasal 21. PPh ini biasanya dihitung ketika akan dilakukan pembayaran, pembayaran jatuh tempo dan sejenisnya. Uniknya, tarif PPh 23 2019 dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan asal penghasilan tersebut. Ini sedikit berbeda dengan PPh 21 yang memiliki tarif progresif namun sama untuk setiap penghasilan yang didapatkan.

Jika dilihat dari acuan regulasi baku yang menjadi dasar PPh 23 sendiri, ada dalam UU PPh. Disebutkan bahwa subjek pajak yang dikenai PPh 23 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Untuk pemotongnya sendiri adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri dan orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP.

Baca juga: Pajak YouTuber, Pengenaan Membayar PPh 21 dan PPh 23

 

Jenis Tarif PPh 23 2019 Pertama, 15%

Untuk jenis pertama memiliki tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus atau sejenisnya selain yang dipotong oleh PPh 21. Pada Pasal 4 Ayat 1 UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis perusahaan asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Untuk bunga, didefinisikan sebagai diskonto, premium dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara untuk royalti didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan hak yang dimiliki oleh wajib pajak yang bersangkutan. Perhitungannya dilakukan secara langsung pada penghasilan bruto yang didapatkan. Misalnya penghasilan bruto yang didapat adalah Rp. 10.000.000 maka PPh 23 besarannya adalah Rp 10.000.000 x 15%= Rp. 1.500.000.

 

Jenis Tarif PPh 23 2019 Kedua, 2%

Untuk sumber penghasilan pada PPh 23 jenis kedua ini adalah dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Namun demikian, sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan tidak dimasukkan dalam pemotongan pajak ini. Acuan regulasi bakunya adalah pasal 4 Ayat 2 Bagian d.

Tarif 2% untuk PPh 23 juga berlaku untuk jumlah bruto imbalan jasa teknik, konstruksi, manajemen dan jasa konsultan, juga jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, jasa pengolahan limbah, jasa penerbitan atau percetakan, jasa penerjemahan, jasa sertifikasi, dan setiap jasa yang diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sama dengan penghitungan dengan tarif 15%, tarif 2% juga secara langsung dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto yang didapatkan. Misalnya penghasilan bruto yang didapatkan adalah sebesar Rp 5.000.000, maka PPh 23 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 5.000.000 x 2% = Rp 100.000.

 

Hal yang Dikecualikan dalam PPh 23

Ada juga beberapa penghasilan atau hal yang dikecualikan dari pembayaran atau kewajiban PPh 23 ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Berkas bukti utama adalah kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah atau honorarium.
  • Pembayaran pada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan, dengan bukti faktur pembelian atas pengadaan barang atau material.
  • Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga dengan bukti faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai perjanjian tertulis.
  • Pembayaran pada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Berlaku untuk biaya yang dibayarkan oleh penyedia jasa pada pihak ketiga dengan bukti faktur tagihan dan bukti pembayaran.
  • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
  • Sewa yang dibayar atau terutang berkaitan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
  • Dividen yang diterima dari cadangan laba yang ditahan.
  • Kepemilikan saham pada badan berupa Perseroan Terbatas atau BUMN dan BUMD yang memberikan dividen paling rendah sebesar 25% yang berasal dari jumlah modal yang disetor.
  • Laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer.
  • Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggota.
  • Penghasilan yang dibayar atau terutang atas jasa keuangan dari badan usaha yang berfungsi menyalurkan pinjaman atau pembiayaan.

 

Tarif Khusus

Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 23 akan berlaku 100% lebih tinggi, misalnya untuk tarif 15% menjadi 30% dan 2 % menjadi 4%.

Baca juga: Lapor SPT Masa PPh 23 Online lewat Klikpajak

 

Mengingat urusan tarif PPh 23 2019 sebenarnya bukan urusan yang sulit, Anda bisa semakin menyederhanakan urusan ini dengan menggunakan Klikpajak. Layanan ini menyediakan segala bantuan yang Anda perlukan, mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan segala jenis pajak yang menjadi kewajiban Anda dengan gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Jangan lupa, Klikpajak juga merupakan mitra resmi DJP, yang artinya setiap transaksi secara langsung merupakan transaksi yang sah menurut hukum dan sesuai standar DJP.

 


PUBLISHED01 Nov 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: