PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

Ada banyak jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi kewajiban setiap Wajib Pajak (WP). Salah satunya adalah PPh Pasal 29. Klikpajak by Mekari akan mengulas selengkapnya tentang PPh 29.

Seperti diketahui, ada beberapa jenis pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

Berikut ini adalah jenis-jenis PPh:

  • PPh Pasal 21
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 23
  • PPh Pasal 4 ayat 2
  • PPh Pasal 25
  • PPh Pasal 26
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 19
  • PPh Final PP 23/2018
  • PPh Pasal 29

Untuk mengetahui penjelasan selengkapnya mengenai beberapa jenis PPh tersebut, baca Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan (PPh): Objek, Subjek, Tarif dan Cara Hitug.

Kali ini, Klikpajak.id hanya akan mengulas secara khusus tentang PPh Pasal 29.

Apa sih PPh Pasal 29 itu? Apakah PPh 29 itu memiliki objek yang dikenakan pajak atas pasal tersebut sebagaimana jenis PPh lainnya?

Untuk lebih jelasnya mengenai PPh Pasal 29 dan fungsinya serta ketentuan yang mengaturnya, simak ulasan dari Klikpajak.id yang merupakan portal aplikasi pajak online mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pengertian PPh Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh.

PPh 29 ini merupakan sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak dikurangi dengan kredit PPh (jenis PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24) dan Pasal 25.

Singkatnya, PPh Pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT Tahunan PPh.

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Perbedaan PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25

PPh Pasal 29 memang berkaitan erat dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Lalu, apa perbedaan PPh 29 dengan PPh 25?

Seperti dijelaskan, PPh Pasal 29 merupakan pajak kurang bayar, sedangkan PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh terutang.

PPh Pasal 25 ini digunakan sebagai pengurang PPh terutang yang hasilnya merupakan PPh 29 yang harus dilunasi.

Note: Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan yang Mudah

Subjek PPh Pasal 29 Adalah?

Karena pelaporan SPT Tahunan PPh itu bisa dibilang akan dilakukan oleh setiap WP, maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan PPh Pasal 29, maka subjek PPh 29 ini bisa terjadi pada:

  1. WP Orang Pribadi
  2. WP Badan

Namun, PPh Pasal 29 Kurang Bayar ini jarang terjadi pada pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 bagi karyawan karena besar pajaknya umumnya bersifat konstan alias tidak berubah setiap bulannya selama tahun pajak.

Kecuali, PPh 21 karyawan tersebut terdapat tambahan bonus, atau pindah kerja pada dua atau lebih perusahaan dalam satu tahun dan lainnya yang menimbulkan PPh Pasal 29 Kurang Bayar.

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara BayarIlustrasi pajak kurang bayar PPh Pasal 29

Ketentuan Pembayaran PPh Kurang Bayar Sesuai PPh Pasal 29

Sesuai ketentuan UU PPh, pajak kurang bayar PPh Pasal 29 ini harus dibayarkan dan dilunasi oleh WP.

Berikutnya, WP baru dapat melanjutkan pelaporan SPT Tahunan PPh hingga selesai dan hasilnya “Nihil”.

Kapan batas waktu pembayaran/pelunasan PPh Pasal 29 Kurang Bayar ini?

  • WP Orang Pribadi

Untuk WP Orang Pribadi, kekurangan pajak yang merupakan PPh Pasal 29 ini harus dilunasi paling lama 31 Maret, jika tahun buku sama dengan tahun kalender.

Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 Oktober.

Baca Juga: Bagaimana Kewajiban Pajak Wanita yang Sudah Menikah?

  • WP Badan

Sedangkan bagi WP Badan, PPh Pasal 29 Kurang Bayar ini harus dibayarakan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April.

Apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 30 November.

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara BayarIlustrasi menghitung PPh Pasal 29 kurang bayar

Tarif Pasal 29 dan PPh Pasal 25 Sebesar?

Berikut tarif dan rumus dalam penghitungan PPh Pasal 29:

1. Tarif PPh Pasal 29 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi = 0,75 x jumlah penghasilan/omzet per bulan

PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi

2. Tarif PPh Pasal 29 WP Badan

Angsuran PPh Pasal 25 = PPh Terutang tahun lalu x 12 (bulan)

PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – angsuran PPh Pasal 25

Note: Jenis Tarif Pajak, Pengelompokan Tarif Pajak dan Contohnya

Contoh Penghitungan PPh Pasal 29

Berikut ini contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 bagi WP Badan maupun WP Pribadi:

a. Perhitungan PPh Pasal 29 WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Pak Kelik seorang pengusaha tekstil di Jakarta dengan omzet sebesar Rp2.000.000.000 setahun pasa 2020.

Kemudian terdapat perhitungan pajak kurang bayar PPh Pasal 29 yang harus dilunasi pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh paling lambat 31 Maret 2021.

Jumlah PPh kurang bayar Pak Kelik ini diketahui setelah dilakukan pernghitungan kembali ternyata mencapai Rp15.500.000.

Maka, PPh Kurang Bayar Pasal 29 dan PPh Pasal 25 yang telah dilunasi adalah?

Jumlah omzet   = Rp2.000.000.000
PPh Pasal 25 Telah Dilunasi = 0,75 x Rp2.000.000.000 = Rp15.000.000
Terutang pajak setahun   = Rp15.500.000
PPh Pasal 29 = Rp15.500.000 – Rp15.000.000 = Rp500.000
     

 

b. Perhitungan PPh Pasal 29 WP Badan

PT AAA telah menghitung PPh Terutang dengan Tahun Pajak 2020 sebesar Rp500.000.000 dalam setahun.

Tapi pada 2021 PT AAA memiliki laba yang lebih besar dan setelah dilakukan penghitungan kembali pajak terutang 2021 sebesar Rp700.000.000.

Maka, perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 adalah?

Angsuran PPh 25 Tahun 2020 = Rp500.000.000 / 12 bulan = Rp41.666.666
PPh terutang 2021   = Rp700.000.000
PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = Rp700.000.000 – Rp500.000.000 = Rp200.000.000

 

Cara Bayar PPh Pasal 29

Sebelum menyetor/membayar pajak kurang bayar PPh Pasal 29, Anda harus mendapatkan Kode Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat membayar pajak yang disetor menggunakan SSP.

Setelah mendapat Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayarkan pajak kurang bayar tersebut melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Anda dapat menggunakan e-Billing Klikpajak.id.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda bisa dengan mudah membuat Kode Billing sekaligus bayar pajak/billing dalam satu platform.

“Sebab Klikpajak.id akan menerbitkan Kode Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Perlu diingat, dalam pembuatan Kode Billing untuk jenis setoran PPh Pasal 29 ini, WP Badan harus menggunakan kode jenis setoran 411126-200.

Sedangkan bagi WP Pribadi, kode jenis setoran PPh Pasal 29 adalah 411125-200.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan Surat Setoran Pajak (SSP) akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing Klikpajak akan membimbing Anda mengisi SSP elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Ditjen Pajak.

Note: Ingin mengetahui langkah-langkah Cara Membuat Kode Billing sekaligus Bayar Pajak di e-Billing, lihat caranya di SINI.

 

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara BayarIlustrasi bayar PPh Pasal 29 secara online

Ketentuan Lapor SPT Tahunan PPh Pasal 29

Pelaporan SPT tahunan PPh akan selalu dilakukan setelah Tahun Pajak berakhir pada akhir bulan ketiga (Maret) untuk WP Orang Pribadi dan akhir bulan keempat (April) bagi WP Badan.

Agar lebih mudah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan atau PPh Pribadi, dapat menggunakan e-Filing Klikpajak.id.

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh, termasuk PPh Pasal 29 Kurang Bayar ini dengan mudah, karena Anda akan dipandu dengan langkah-langkah yang simpel.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!

Anda dapat melaporkan semua jenis SPT, mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (bulanan) pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT PPh, Anda akan memperoleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPW) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama WP
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPW
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Panduan Lengkap Membuat NPWP Badan: Syarat, Formulir, Cara Daftar NPWP Online

Tutorial cara lapor SPT PPh Badan, selengkapnya dapat Anda lihat pada video berikut ini:

Cara lapor SPT PPh Pribadi, Anda juga dapat melihat tutorialnya pada video di bawah ini:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Lebih Mudah Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Bukan hanya itu, melalui Klikpajak Anda juga mudah membuat e-Faktur dan melaporkan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), serta membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot lebih mudah.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak lainnya yang membuat administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

B. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

“Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.”

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

D. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat

Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED29 Dec 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: