Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara Menghitungnya

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara Menghitungnya

Mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) wajib mengikuti ketentuan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketahui perhitungan pajak penghasilan perusahaan dan cara menghitungnya.

Peraturan pajak penghasilan perusahaan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Objek PPh perusahaan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apa pun, termasuk misalnya bertambahnya kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sedangkan subjek pajak penghasilan perusahaan ini adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Seperti apa perhitungan pajak penghasilan perusahaan dan untuk mengetahui cara menghitungnya, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Perusahaan

Subjek pajak yang berbentuk badan atau perusahaan menanggung kewajiban untuk lapor dan bayar pajak mulai dari awal mula berdiri atau sejak menjalankan bisnis di negara Indonesia.

Kewajiban itu baru akan gugur saat perusahaan tidak lagi beroperasi atau menghentikan bisnisnya di Indonesia.

Terdapat mekanisme umum yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan pajak yang dibebankan pada perusahaan terhadap penghasilan yang didapat, sebagai berikut:

Note: NPWP Perusahaan atau Badan: Panduan Lengkap 2020

a. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan Badan Usaha, pertama-tama harus diketahui dahulu jumlah Penghasilan Kena Pajak perusahaan atau Badan.

Caranya, dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dan kompensasi kerugian fiskal.

Pengertian penghasilan neto fiskal yaitu penghasilan bersih wajib pajak dalam negeri yang didapat dari kegiatan usaha ataupun bukan setelah melalui penyesuaian fiskal sejalan dengan ketentuan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud kompensasi neto fiskal merupakan kerugian yang diderita perusahaan atau Badan.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat Penghasilan Kena Pajak, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Kemudian hasil dari penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal merupakan jumlah nominal penghasilan kena pajak.

pajak pensiun 2019Ilustrasi menghitung pajak penghasilan perusahaan

b. Perhitungan PPh Terutang

Untuk mengetahui jumlah Pajak Penghasilan terutang atau PPh yang dibayarkan, gunakan rumus Penghasilan Kena Pajak dikali tarif pajak yang berlaku.

Tarif Pajak Penghasilan Badan secara umum adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak menurut Pasal 17 ayat (1) bagian b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Tarif tersebut diberlakukan mulai tahun pajak 2010. Tarif yang lebih rendah bisa didapatkan oleh wajib pajak Badan dalam negeri jika memenuhi ketentuan di bawah ini.

  1. Badan atau perusahaan berupa perseroan terbuka.
  2. Dari seluruh jumlah saham yang disetorkan serta diperdagangkan di bursa efek Indonesia, wajib pajak menguasai minimal 40%.
  3. Tarif yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif normal.

Note: Segera Lapor SPT Tahunan ‘Online’, Nikmati Penurunan PPh Badan 22% dan 17%

Melihat ketentuan di atas, berikut adalah cara perhitungan tarif Pajak Penghasilan Badan:

Anggaplah besaran Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan senilai Rp2.000.000.000. Jadi tarif Pajak Penghasilan Badan yang wajib dibayar: 25% x Rp2.000.000.000 = Rp500.000.000.

Sebagai catatan, untuk penghasilan yang dipotong dengan PPh Final tidak mengikuti ketentuan di atas. Tarif PPh Final memiliki aturan sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Ilustrasi wajib pajak badan yang memiliki kewajiban pajak penghasilan perusahaan

c. Ketentuan Tarif PPh Badan

Ada beberapa hal yang perlu diketahui selain cara perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu peredaran bruto dan peran pentingnya dalam perhitungan PPh Badan.

Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto yaitu semua pendapatan yang diterima oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Jika wajib pajak membuat pembukuan dengan baik dan benar, perhitungan Penghasilan Kena Pajak dilakukan sesuai dengan catatan yang tertulis dalam pembukuan.

Sebaliknya, jika wajib pajak memutuskan untuk tidak membuat pembukuan, Penghasilan Kena Pajak akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Pasal 14 UU Nomor 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan menjelaskan tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang dimaksud.

Note: Baca juga Dokumen Pelengkap Formulir SPT Tahunan PPh Badan yang Wajib Ada

Norma Perhitungan Penghasilan Neto terbagi dalam dua jenis menurut jumlah peredaran bruto berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu:

1. Peredaran Bruto di bawah Rp50 miliar

Peredaran bruto tidak sampai Rp50 miliar yang dimiliki oleh wajib pajak Badan dalam negeri akan mendapat pengurangan tarif 50% dari tarif yang berlaku dalam Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008.

Tarif tersebut dibebankan terhadap penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar. Maka perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang dengan peredaran bruto di bawah Rp50 miliar:

  • Peredaran bruto di bawah atau sama dengan Rp4,8 miliar yaitu 50% x 25% x penghasilan kena pajak.
  • Peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar yaitu [(50% x25%) x penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas] + [25% x penghasilan kena pajak tidak mendapat fasilitas].

2. Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar

Pajak Penghasilan Badan terutang dengan peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar akan dihitung sesuai dengan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar Pajak Penghasilan Badan adalah 25% x penghasilan kena pajak.

Hitung dengan benar dan bayar serta laporkan pajak penghasilan perusahaan Anda tepat waktu untuk menghindari sanksi denda.

Agar lebih mudah menghitung pajak penghasilan dengan tepat dan akurat, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id. Gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang menghitung perpajakan Anda.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Contoh fitur aplikasi pajak online Klikpajak yang memudahkan Anda menghitung pajak penghasilan perusahaan

Manfaatkan Fitur Lengkap Klikpajak

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak. Sebab Anda akan dipandu dengan langkah-langkah mudah.

Melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, seperti:

  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Selengkapnya cara mudah lapor SPT Pajak online dan cara membuat ID Billing, baca di SINI.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

e-Faktur Klikpajak

Selain e-Filing, berikut fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan:

Klikpajak merupakan aplikasi pajak online lengkap dan terintegrasi dalam satu platform yang memudahkan Anda mengelola administrasi perpajakan, mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN, selengkapnya bisa Anda lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan dengan mudah menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Untuk mengetahui langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone dengan Scan QR Code ini, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot ayang berlaku mulai 1 Agustus 2020 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi. Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan support system perpajakan online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED15 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: