Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara Menghitungnya

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara Menghitungnya

Mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) wajib mengikuti ketentuan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Klikpajak by Mekari akan mengulas perhitungan pajak penghasilan perusahaan dan cara menghitungnya untuk Sobat klikpajak.

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak tentang pentingnya kelola pajak dan keuangan usaha dengan cara praktis agar urusan pajak lebih efektif dan efisien.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun Sobat Klikpajak berada serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Ketentuan perhitungan pajak penghasilan perusahaan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Objek PPh perusahaan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apa pun, termasuk misalnya bertambahnya kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sedangkan subjek pajak penghasilan perusahaan ini adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Seperti apa perhitungan pajak penghasilan perusahaan? Berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Bagaimana cara menghitung pajak perusahaan?

Cara menghitung pajak penghasilan perusahaan tidaklah sulit.

Simak tahapann penjelasan cara menghitung pajak penghasilan perusahaan berikut ini.

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan

Subjek pajak yang berbentuk badan atau perusahaan menanggung kewajiban untuk lapor dan bayar pajak mulai dari awal mula berdiri atau sejak menjalankan bisnis di negara Indonesia.

Kewajiban itu baru akan gugur saat perusahaan tidak lagi beroperasi atau menghentikan bisnisnya di Indonesia.

Terdapat mekanisme umum yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan pajak yang dibebankan pada perusahaan terhadap penghasilan yang didapat, sebagai berikut:

Note: NPWP Perusahaan atau Badan: Panduan Lengkap 2020

a. Perhitungan Pajak Penghasilan dari Penghasilan Kena Pajak

Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan Badan Usaha, pertama-tama harus diketahui dahulu jumlah Penghasilan Kena Pajak perusahaan atau Badan.

Caranya, dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dan kompensasi kerugian fiskal.

Pengertian penghasilan neto fiskal yaitu penghasilan bersih wajib pajak dalam negeri yang didapat dari kegiatan usaha ataupun bukan setelah melalui penyesuaian fiskal sejalan dengan ketentuan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud kompensasi neto fiskal merupakan kerugian yang diderita perusahaan atau Badan.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat Penghasilan Kena Pajak, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Kemudian hasil dari penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal merupakan jumlah nominal penghasilan kena pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara MenghitungnyaIlustrasi perhitungan pajak penghasilan perusahaan

b. Perhitungan Pajak Penghasilan atau PPh Terutang

Untuk mengetahui jumlah Pajak Penghasilan terutang atau PPh yang dibayarkan, gunakan rumus Penghasilan Kena Pajak dikali tarif pajak yang berlaku.

Tarif Pajak Penghasilan Badan secara umum adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak menurut Pasal 17 ayat (1) bagian b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Tarif tersebut diberlakukan mulai tahun pajak 2010.

Tarif yang lebih rendah bisa didapatkan oleh wajib pajak Badan dalam negeri jika memenuhi ketentuan di bawah ini.

  1. Badan atau perusahaan berupa perseroan terbuka.
  2. Dari seluruh jumlah saham yang disetorkan serta diperdagangkan di bursa efek Indonesia, wajib pajak menguasai minimal 40%.
  3. Tarif yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif normal.

Lapor pajak penghasilan badan atau perusahaan lebih mudah di e-Filing Klikpajak. Coba Gratis sekarang!

Melihat ketentuan di atas, berikut adalah cara perhitungan tarif Pajak Penghasilan Badan:

Anggaplah besaran Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan senilai Rp2.000.000.000.

Jadi tarif Pajak Penghasilan Badan yang wajib dibayar: 25% x Rp2.000.000.000 = Rp500.000.000.

Sebagai catatan, untuk penghasilan yang dipotong dengan PPh Final tidak mengikuti ketentuan di atas.

Tarif PPh Final memiliki aturan sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara MenghitungnyaIlustrasi wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perhitungan pajak penghasilan

c. Ketentuan Tarif PPh Badan

Ada beberapa hal yang perlu diketahui selain cara perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu peredaran bruto dan peran pentingnya dalam perhitungan PPh Badan.

Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto yaitu semua pendapatan yang diterima oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Jika wajib pajak membuat pembukuan dengan baik dan benar, perhitungan Penghasilan Kena Pajak dilakukan sesuai dengan catatan yang tertulis dalam pembukuan.

Sebaliknya, jika wajib pajak memutuskan untuk tidak membuat pembukuan, Penghasilan Kena Pajak akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Pasal 14 UU Nomor 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan menjelaskan tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang dimaksud.

Note: Dokumen Pelengkap Formulir SPT Tahunan PPh Badan yang Wajib Ada

Norma Perhitungan Penghasilan Neto terbagi dalam dua jenis menurut jumlah peredaran bruto berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu:

1. Peredaran Bruto di bawah Rp50 miliar

Peredaran bruto tidak sampai Rp50 miliar yang dimiliki oleh wajib pajak Badan dalam negeri akan mendapat pengurangan tarif 50% dari tarif yang berlaku dalam Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008.

Tarif tersebut dibebankan terhadap penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar.

Maka perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang dengan peredaran bruto di bawah Rp50 miliar:

  • Peredaran bruto di bawah atau sama dengan Rp4,8 miliar yaitu 50% x 25% x penghasilan kena pajak.
  • Peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar yaitu [(50% x25%) x penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas] + [25% x penghasilan kena pajak tidak mendapat fasilitas].

2. Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar

Pajak Penghasilan Badan terutang dengan peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar akan dihitung sesuai dengan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa besar Pajak Penghasilan Badan adalah 25% x penghasilan kena pajak.

d. Penurunan Tarif PPh Badan Terbaru

Perlu diketahui, pemerintah telah menurunkan tarif PPh Badan terbaru khusus untuk Perseroan terbuka (Tbk) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang:

“Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh bagi WP badan perusahaan terbuka turun.”

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perpu) No. 1/2020 tentang:

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 tersebut, tarif PPh Badan wajib pajak badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) adalah:

  • 22% berlaku pada 2020 dan 2021
  • 20% mulai berlaku pada 2022

e. Tarif PPh Badan Perusahaan Tbk jadi 17%

Pemerintah juga memberikan tambahan penurunan tarif PPh Badan Perusahaan Tbk 3% dari tarif yang sebelumnya sudah diturunkan.

Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) bagian c bahwa badan yang dapat memenuhi syarat-syarat tertentu bisa mendapatkan penurunan tarif sebesar 3% dari tarif yang tercantum dalam Pasal 2.

Dengan tambahan pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 3% dari tarif yang sebelumnya telah ditetapkan, maka perusahaan dapat memperoleh tarif pajak penghasilan badan sampai 19% di tahun pajak 2020 dan 2021, serta 17% di tahun pajak 2022.

Baca Juga: Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Cara Hitung, Bayar, Lapor SPT Online

Berikut adalah syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan penurunan tarif pajak penghasilan badan sebesar 3% dari 22% dan 20% menurut Pasal 3 ayat (1) dan (2).

  1. Wajib Pajak Dalam Negeri
  2. Berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk)
  3. Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%
  4. Memenuhi persyaratan tertentu
  5. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
  6. Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
  7. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
  8. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara MenghitungnyaIlustrasi perhitungan pajak penghasilan badan

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan atau PPh Badan

Untuk lebih jelasnya bagaimana langkah-langkah cara perhitungan pajak penghasilan perusahaan, baca selengkapnya di bawah ini:

Cara menghitung pajak penghasilan perusahaan dan Contoh Perhitungan PPh Badan

Itulah penjelasan tentang perhitungan pajak penghasilan perusahaan atau atau cara menghitung pajak perusahaan (badan usaha).

Berikutnya Sobat Klikpajak dapat melakukan aktivitas perpajakan lainnya seperti membayar dan melaporkan pajak dengan cara mudah dan cepat di Klikpajak.id.

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara MenghitungnyaIlustrasi melakukan perhitungan pajak penghasilan perusahaan

Klikpajak by Mekari, Solusi Kelola Pajak Lebih Mudah & Cepat

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak?

A. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara Menghitungnya

B. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara Menghitungnya

C. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Cara Menghitungnya

D. Lapor SPT Pajak Mudah dan Cepat di e-Filing Klikpajak

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai UU Cipta Kerja ini, berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

UU Pajak

Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca Juga: PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Kalender Pajak Terbaru

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya, begini cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

Implikasi Pemanfaatan Insentif Pajak pada Pelaporan SPT Tahunan

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu perhitungan pajak penghasilan perusahaan, bukan?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

live demo pajak online

 

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED23 Mar 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: