Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan, Perhitungan dan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Peredaran bruto merupakan salah satu komponen dalam penghitungan PPh WP Badan. Pahami pengertian peredaran bruto Wajib Pajak Badan ini dan bagaimana perhitungan serta ketentuan pengurang penghasilan bruto dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Namun pengertian peredaran bruto Wajib Pajak Badan untuk setiap tahun pajak dalam perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berbeda-beda.

Perbedaan ini disebabkan oleh perubahan peraturan perpajakan.

Dengan begitu, jika hendak menghitung PPh Badan, ada baiknya paham betul pengertian Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan ini supaya tidak keliru saat menghitung Pajak Penghasilan Badan.

Lebih jelasnya mengenai peredaran bruto Wajib Pajak Badan dan bagaimana perhitungan serta seperti apa biaya pengurang penghasilan bruto ini, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Sesuai Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Dengan demikian, pengertian Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan.

Sementara itu, PPh Badan ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni:

  • PPh Badan Final

Pajak Penghasilan atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

  • PPh Badan Tidak Final

Pajak Penghasilan atau PPh Tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

menghitung pajak penghasian badanIlustrasi menghitung pajak penghasian badan

Jenis Wajib Pajak Badan

Wajib pajak terdiri dari dua yakni WP Orang Pribadi dan WP Badan. Jenis atau yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Badan menurut UU PPh adalah orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi:

  1. Perseroan Terbatas (PT)
  2. Perseroan Komanditer (CV)
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  5. Firma
  6. Kongsi
  7. Koperasi
  8. Dana Pensiun
  9. Persekutuan
  10. Yayasan
  11. Perkumpulan
  12. Organisasi Massa
  13. Organisasi Sosial Politik
  14. Organisasi lainnya
  15. Lembaga
  16. Bentuk Badan lainnya
  17. Kontrak Investasi Kolektif
  18. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Note: Ketahui objek dan subjek yang dikecualikan dari pajak penghasilan berikut ini.

pajak penghasilan badanIlustrasi Wajib Pajak Badan perseroan terbatas yang juga dikenakan pajak penghasilan badan

Pengertian Peredaran Bruto

Secara umum, pengertian peredaran bruto adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan/pengusaha.

Sedangkan pengertian peredaran bruto Wajib Pajak Badan berdasarkan ketentuan perpajakan dan perundang-undangan pajak terbagi menjadi dua, yaiu:

  1. Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  2. Peredaran Bruto berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu

PP 23/2018 ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan tertentu, dalam hal ini memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

Tarif pada PP 23/2018 ini merupakan tarif PPh Final sebesar 0,5% yang diperuntukkan bagi para UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keringanan terhadap WP Badan yang peredaran brutonya lebih dari Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati fasilitas tarif PPh pada PP 23/2018 ini dengan masa berlaku terbatas.

Note: Ingat! Wajib Pajak Badan PT Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5% Mulai 2021

Berikut penjelasan mengenati pengertian peredaran bruto berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya:

a. Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan Berdasarkan UU 36/2008

Berdasarkan UU 23/2008, Peredaran Bruto adalah semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.

Pendapatan tersebut meliputi:

  • Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final
  • Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Tidak Bersifat Final
  • Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan

Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No. 36 Tahun 2008 digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang bagi Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam Kriteria PP 23/2018.

Contoh,

PT AAA merupakan WP Badan Perseroan Terbatas (PT) memiliki peredaran usaha bruto Tahun Pajak 2022 sebesar Rp8.000.000.000. Ini tergolong UKM.

Seperti penjelasan di atas, artinya PT AAA ini tidak termasuk yang dapat menggunakan PPh Final PP 23/2018. Maka, untuk SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2023, pajak penghasilan dihitung berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU 36/2008.

Note: Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Tarif PPh Perusahaan Terbuka itu Beda

b. Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan Berdasarkan PP 23/2018

Berdasarkan PP 23/2018, Peredaran Bruto adalah dalah penghasilan atau omset atau penghasilan bruto dari usaha, tidak termasuk:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (khusus untuk WP Badan berbentuk CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas).

2. Penghasilan selain dari usaha atau penghasilan luar usaha/penghasilan lain-lain.

3. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

5. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. 

Peredaran Bruto berpegang pada PP 23/2018 ini digunakan untuk perhitungan PPh Badan, yang detailnya sebagai berikut:

1. Peredaran Bruto dengan pengertian tersebut digunakan untuk melihat apakah Peredaran Bruto berjumlah tidak melebihi Rp4.800.000.000

2. Jika Peredaran Bruto Tahun Pajak berjalan berjumlah tidak melebihi Rp4.800.000.000, maka perhitungan PPh Pasal 25 untuk masa pajak Januari-Desember Tahun berikutnya dihitung sebagai PPh Pasal 4 ayat (2) yakni sebesar 0,5 % dari Peredaran Bruto tersebut dengan Kode Jenis Setoran (KJS) Pajak 411128-420 (PPh Pasal 4 ayat 2).

3. Jika Peredaran Bruto Tahun Pajak berjalan berjumlah melebihi Rp4.800.000.000, maka perhitungan PPh Badan untuk Tahun berikutnya mengacu pada Pasal 17 dan 31E UU 36/2008.

tarif PPh Final PP 23/2018Ilustrasi UKM yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23/2018

Contoh Perhitungan Peredaran Bruto WP Badan

Setelah mengetahui dasar pengertian peredaran bruto yang digunakan WP Badan sesuai dengan status usahanya, berikutnya adalah cara perhitungannya.

Berikut contoh perhitungan peredaran bruto Wajib Pajak Badan dari masing-masing dasar peraturannya:

a. Contoh Hitung Peredaran Bruto Sesuai UU 36/2008

PT AAA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pariwisata dan Produksi Tekstil. PT AAA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak 25  November 2021.

Peredaran Bruto yang berasal dari penjualan tiket perjalanan wisata dan produk tekstilnya untuk tahun 2022 sebesar Rp10.520.670.000.

Karena pendapatannya lebih dari Rp4,8 miliar setahun, sehingga untuk Tahun Pajak 2022 ini PT AAA harus menghitung PPh Badan berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No. 36/2008 ini.

Rincian pendapatan PT AAA untuk Tahun Pajak 2022:

1. Pendapatan dari penjualan tiket pesawat = Rp5.110.250.000
2. Penjualan pakaian = Rp3.310.310.000
3. Penjualan lain-lain termasuk aksesoris = Rp2.100.110.000

 

Maka, penghitungan peredaran bruto dari usaha PT AAA pada Tahun Pajak 2020 adalah:

1. Pendapatan dari penjualan tiket pesawat = Rp5.110.250.000
2. Penjualan pakaian = Rp3.310.310.000
3. Penjualan lain-lain termasuk aksesoris = Rp2.100.110.000 (+)
Peredaran Bruto:  
Jumlah = Rp10.520.670.000

 

b. Contoh Hitung Peredaran Bruto Sesuai PP 23/2018

PT BBB merupakan perusahaan bidang Jasa Katering dan Penjualan Perlengkapan Rumah Tangga. PT BBB telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan pada 25 November 2020.

Peredaran Bruto Tahun Pajak 2021 dari usaha katering dan penjualan perlengkapan rumah tangga ini sebesar Rp4.550.000.000.

Karena pendapatannya kurang dari Rp4,8 miliar setahun, maka untuk Tahun Pajak 2021 ini PT AAA dapat menghitung PPh Badan berdasarkan PP 23/2018.

Rincian pendapatan PT BBB untuk Tahun Pajak 2021:

1. Pendapatan dari usaha jasa katering = Rp2.500.000.000
2. Penjualan perlengkapan rumah tangga = Rp1.050.000.000
3. Penjualan lain-lain termasuk dekorasi rumah = Rp1.000.000.000

 

Maka, penghitungan peredaran bruto dari usaha PT BBB pada Tahun Pajak 2021 adalah:

1. Pendapatan dari usaha jasa katering = Rp2.500.000.000
2. Penjualan perlengkapan rumah tangga = Rp1.050.000.000
3. Penjualan lain-lain termasuk dekorasi rumah = Rp1.000.000.000 (+)
Peredaran Bruto:  
Jumlah = Rp4.550.000.000

 

Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Di Indonesia, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP Dalam Negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk hal yang tercantum dalam poin berikut:

1. Biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

Contohnya:

  • Biaya pembelian bahan
  • Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa seperti upah pegawai, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
  • Bunga, sewa, dan royalti
  • Biaya perjalanan
  • Biaya pengolahan limbah
  • Premi asuransi
  • Piaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
  • Biaya administrasi
  • ajak kecuali Pajak Penghasilan;

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

3. Iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

4. Kerugian atas penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

8. Piutang yang tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

  • Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
  • Dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;
  • Atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
  • atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
  • Syarat telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
  • Atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK.

9. Sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan PP.

10. Sumbangan yang ditujukan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Indonesia dan ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang penggunaannya diatur dengan PP

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan PP

13. Sumbangan untuk pembinaan olahraga yang juga ketentuannya diatur dengan PP.

Jika WP mengalami penghasilan bruto setelah pengurangan Biaya tersebut (1 – 13) mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Agar lebih mudah melakukan aktivitas perpajakan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Kenapa?

Sebab Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak dalam satu platform.

Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban pajak dengan akurat, sehingga menghindari adanya kesalahan penghitungan.

Klikpajak.id adalah PJAP atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak.id yang dapat memudahkan urusan perpajakan Anda?

melihat laporan keuanganIlustrasi Wajib Pajak Badan yang melihat laporan keuangan

Fitur Lengkap Klikpajak dan Terintegrasi

Melalui Klikpajak, Anda tidak perlu keluar masuk platform ketika ingin membuat Faktur Pajak dan menyampaikan SPT Masa PPN, saat membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26, maupun membuat Kode Billing dan membayar PPh atau PPN terutang dan lainnya.

a. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Fitur e-Bupot memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak.

Apa saja keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan korporasi Anda?

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan Ditjen Pajak
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

Dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id ini, Anda akan lebih mudah mengirim bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi dan melakukan rekapitulasi serta rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan melalui e-Bupot.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot.

e-Bupot KlikpajakContoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

b. Lebih Mudah Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN

DJP telah memberlakukan e-Faktur 3.0 secara nasional mulaia 1 Oktober 2020. Dengan berlakunya e-Faktur versi terbaru ini pula, penyampaian SPT Masa PPN harus melalui e-Faktur web based.

Tidak bisa lagi lapor SPT Masa PPN di e-SPT atau e-Filing.

Bagi penguna e-Faktur client desktop DJP, harus memperbarui dengan cara install dan download patch untuk update e-Faktur 3.0 agar bisa menggunakan aplikasi e-Faktur yang sudah dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Namun, bagi pengguna e-Faktur client desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa install aplikasi.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Melalui integrasi ini Anda dapat lebih mudah:

  • Menarik data laporan keuangan dari akun Jurnal.id Anda yang akan dibuat Faktur Pajaknya
  • Lebih mudah melakukan rekonsiliasi atau mencocokkan data pada invoice dengan Faktur Pajak
  • Membuat Faktur Pajak dalam jumlah banyak jadi lebih mudah
  • Melakukan pembatalan Faktur dan pembetulan Faktur Pajak jauh lebih mudah
  • Mudah melakukan penagihan pada mitra

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

e-Faktur KlikpajakContoh fitur membuat Faktur Pajak e-Faktur 3.0 di e-Faktur Klikpajak

c. Bayar dan Setor Pajak dalam Satu Platform

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direkorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

e-Billing KlikpajakContoh fitur membuat kode billing dan bayar billing langsung di e-Billing Klikpajak

d. Mudah Lapor SPT Tahunan/Masa PPh

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Untuk mengetahui cara lapor SPT Pajak, dapat melihat tutorialnya pada video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tidak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda terlambat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

kalender pajak terbaru

e. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Pelajari lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company dari Klikpajak.id disini!

multi npwp dan user

f. Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Aplikasi pajak online Klikpajak yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id ini semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih praktis dan cepat.

Karena Anda dapat menarik data langsung dari laporan keuangan perusahaan ketika ingin membuat Faktur Pajak, Bukti Potong Pajak dan penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh maupun PPN.

Penarikan data ini akan membuat Anda tidak perlu lagi input data secara manuai satu per satu dari setiap transaksi pada laporan keuangan yang akan dibuat administrasi pajaknya.

Tentu saja, hal ini akan menghemat banyak waktu Anda untuk mengurus perpajakan perusahaan korporasi.

Integrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah

Note: Ketahui lebih lanjut bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda!

integrasi jurnal dan pajakJadikan aktivitas perpajakan Anda efektif dan efisien dengan integrasi aplikasi akuntani online Jurnal.id & aplikasi pajak online Klikpajak.id

Keamanan Data Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga keamanan data menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar maupun lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

keamanan dataKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

support pajak

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

efaktur klikpajak

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED25 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: