Kenali Apa itu PPN dan Cara Menghitung PPN yang Mudah

Kenali Apa itu PPN dan Cara Menghitung PPN yang Mudah

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka harus mengetahui apa itu PPN dan bagaimana cara menghitungnya. Lalu, apa itu pajak pertambahan nilai dan bagaimana cara menghitungnya?

Untuk lebih jelasnya mengenai pajak pertambahan nilai dan bagaimana cara menghitungnya, Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Anda.

Apa itu PPN?

PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha. Namun PPN ini dibebankan kepada konsumen. Sedangkan produsen atau pengusaha hanya sebagai pihak yang memungut, lalu menyetorkan dan melaporkan PPN tersebut ke negara.

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), tarif PPN normal di Indonesia yang berlaku adalah 10%. Namun besar tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan paling 15% yang perubahannya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Note: Sebelum belanja, ketahui Per 1 Juli 2020, Produk Digital dari Luar Negeri Kena PPN 10%

Objek PPN 

Sementara itu, objek yang kena PPN di antaranya jenis barang berwujud bergerak, jenis barang berwujud tidak bergerak, dan objek PPN berdasarkan penyerahannya yang tertuang dalam Pasal 4 UU PPN yang meliputi:

  •       Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  •       Impor BKP
  •       Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  •       Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean/di dalam daerah pabean
  •       Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  •       Ekspor BKP oleh PKP
  •       Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
  •       Ekspor JKP oleh PKP

Sedangkan objek kena PPN 0% diterapkan untuk penyerahan:

  •       Ekspor BKP berwujud
  •       Ekspor BKP tidak berwujud
  •       Ekspor JKP

Ilustrasi menghitung PPN

Dasar Pengenaan PPN

Setelah mengetahui pengertian, tarif dan objek kena Pajak Pertambahan Nilai, berikutnya adalah bagaimana cara menghitungnya. Dalam penghitungan PPN, harus didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Berikut simulasi penghitungan PPN.

Karena PPN yang dipungut penjual/pengusaha langsung dari konsumen itu belum disetorkan ke pemerintah, maka disebut PPN terutang. Pajak pertambahan nilai dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Penghitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

PPN = Tarif PPN x DPP

Note: Apakah bisnis Anda bergerak bidang ekspor-impor? Cara Pengisian PIB yang Benar agar Fungsinya Sama dengan Faktur Pajak

Contoh Penghitungan PPN terhadap DPP dari Harga Jual

PKP A menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP) seharga Rp 10.000.000.

Maka PPN yang terutang adalah:

= 10% x Rp 10.000.000

= Rp 1.000.000

PPN sebesar Rp 1.000.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A.

Contoh Penghitungan PPN terhadap DPP Penggantian

PKP B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan memperoleh penggantian Rp 15.000.000.

Maka PPN yang terutang adalah:

= 10% x Rp 15.000.000

= Rp 1.500.000

PPN sebesar Rp 1.500.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP B.

Contoh Penghitungan PPN terhadap DPP Nilai Impor

Importir C mengimpor Barang Kena Pajak (BKP) dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp 20.000.000.

PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah:

= 10% x Rp 20.000.000

= Rp 2.000.000

PPN sebesar Rp 2.000.000 ini merupakan pajak masukan yang dibayar oleh importir C.

Note: Ingat, ini Perbedaan Faktur Pajak Masukan-Faktur Pajak Keluaran dan Cara Hitung

Contoh Penghitungan PPN terhadap DPP Nilai Ekspor

PKP D melakukan ekspor BKP dengan nilai ekspor Rp 25.000.000.

Maka PPN yang terutang adalah:

= 0% x Rp 25.000.000

= Rp 0

PPN sebesar Rp 0 ini merupakan pajak keluaran yang dibayar oleh PKP D.

Contoh Penghitungan PPN terhadap DPP Nilai Lain

Seperti diketahui, DPP nilai lain dari pengurusan transportasi adalah 10% dari jumlah yang ditagih. Nilai sisa sebesar 90% dari jumlah yang ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan pada pihak ketiga, yang nantinya ditagihkan pada pengguna jasa perusahaan transportasi ini.

Maka dari itu tarif efektif PPN atas jasa transportasi ini adalah 1%. Angka satu persen ini diperoleh dari pengalian Nilai Lain (10%) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015, yakni 10% x 10% = 1%. Misalnya jasa pengiriman paket, dengan rumus: PPN jasa pengiriman paket = 1% x Nilai yang Ditagih

Perusahaan jasa pengiriman PT Kargo Cepat menerima order dari PT Toko Serba Lengkap untuk pengiriman paket dari Jakarta ke Papua dengan biaya pengiriman Rp 5.000.000.

Maka PPN terutang adalah:

= 1% x Rp 5.000.000

= Rp 50.000

Dengan demikian jumlah uang yang harus dibayar PT Toko Serba Lengkap kepada PT Kargo Cepat adalah:

= (Biaya pengiriman paket + PPN 1%)

= Rp 5.000.000 + Rp 50.000

= Rp 5.050.000

Ilustrasi penghitungan PPN

Penuhi Kewajiban PKP atas PPN, Jalankan Bisnis dengan Lancar

Memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi pengusaha yang statusnya sebagai pengusaha kena pajak. Sebab PPN tersebut sudah dibayarkan oleh konsumen saat membeli barang dan jasa kena pajak yang Anda jual.

Oleh karena itu, PKP wajib membayarkan PPN yang dipungut dari konsumen ke negara menggunakan faktur pajak. Penyetoran PPN ini menggunakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui e-Faktur.

Agar lebih mudah dan menghemat banyak waktu dalam urusan PPN ini serta terhindar dari kesalahan dalam membuat faktur pajak, Anda bisa menggunakan fitur e-Faktur di Klikpajak by Mekari. Di Klikpajak, Anda bisa mendapatkan gratis membuat ID Billing sebagai syarat untuk bayar pajak online melalui e-Billing.

Contoh fitur membuat faktur pajak di e-Faktur Klikpajak

Klikpajak telah ditunjuk sebagai mitra resmi DJP untuk menerbitkan ID Billing yang valid untuk pembayaran pajak. Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda akan lebih mudah membuat dan mengelola faktur pajak. Tinggal satu klik untuk lapor pajak PPN dan langsung dapatkan bukti lapor sah dari DJP.

“Di Klikpajak, Anda dipandu langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana. Fitur e-Faktur Klikpajak memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).”

Cara Buat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Klikpajak memungkinkan Anda jadi lebih mudah mengelola administrasi perpajakan perusahaan, mulai dari membuat dan mengelola faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, hingga faktur pajak retur.

Berikut panduan Cara Membuat e-Faktur yang Mudah dan Praktis Bisa di Klikpajak

Tunggu apalagi, buat faktur pajak elektronik Anda dengan mudah sekarang juga. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda langsung terupdate secara otomatis!


PUBLISHED12 May 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: