Bagaimana Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak?

Untuk mengetahui segala jenis perhitungan perpajakan yang ada di Indonesia, hal paling mendasar yang perlu dipahami adalah cara menghitung Dasar Pengenaan Pajak atau DPP.

Variabel ini nantinya akan jadi kunci untuk mengetahui berapa besaran pajak yang harus dibayarkan, dengan memperhitungkan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan objek pajaknya.

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak

Secara definitif, Dasar Pengenaan Pajak dapat dipahami sebagai harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang digunakan sebagai dasar dari penghitungan besarnya pajak yang terutang.

Nilai dasar ini digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perhitungan PPh 22, PPh Pasal 23 serta tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 jasa konstruksi.

Setelah mengetahui berapa besaran nilai Dasar Pengenaan Pajak, barulah nilai pajak yang terutang dapat diketahui dengan metode perhitungan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meski mungkin dengan bantuan petugas pajak atau aplikasi, nilai ini dapat ditemukan dengan cepat. Namun tidak ada salahnya bukan Anda mengetahui serba-serbi dari DPP ini?

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN

Dalam artikel ini kemudian akan diberikan contoh dengan ilustrasi, tentang bagaimana cara menghitung Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN yang terutang ketika melakukan transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Jelas, setelah perhitungan dilakukan dan selesai, Pajak Pertambahan Nilai akan dicatat ke dalam faktur pajak sebagai bukti resmi bahwa Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan telah menghitung PPN dalam transaksinya.

Sedikit melebar pada transaksi yang dilakukan oleh PKP, pembuatan faktur pajak dapat juga dibantu dengan keberadaan eFaktur.

Nyatanya, pemerintah sebagai lembaga tertinggi negara mulai mengalihkan secara perlahan penggunaan aplikasi eFaktur PPN secara menyeluruh.

Tujuannya cukup sederhana, agar format faktur pajak yang dibuat di negara ini seragam dan lebih mudah dikelola oleh Dirjen Pajak. Kembali ke ilustrasi yang akan diberikan, cara menghitung Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN, berikut contohnya :

Mulyadi menjual perangkat mesin fotokopi dengan harga Rp. 20.000.000 dan tidak memasukkan nilai Pajak Pertambahan Nilai dalam harga tersebut kepada PT. Majujalan.

DPP pada transaksi tersebut, telah diketahui sebelumnya adalah sebesar Rp. 13.000.000, sehingga cara perhitungan yang harus dibayar adalah :

= DPP + (10% x DPP)
= Rp. 13.000.000 + (10% x Rp. 13.000.000)
= Rp. 13.000.000 + Rp. 1.300.000
= Rp. 14.300.000

Pada contoh lain yang dalam transaksinya sudah memperhitungkan PPN, maka contohnya akan menjadi seperti ini:

Hanamasa menjual lemari pendingin dengan harga Rp. 22.000.000 dan sudah termasuk PPN ke Bendahara Dinas Kependudukan, maka cara mencari nilai DPP pada transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

= DPP = 100/1100 x nilai transaksi
= 100/110 x Rp. 22.000.000
= Rp. 20.000.000

Dengan besaran DPP pada nilai Rp. 20.000.000, maka besaran PPN yang terutang pada transaksi tersebut adalah Rp. 2.000.000.

Dasar Pengenaan Pajak pada Transaksi Perpajakan Lain

Pada dasarnya, variabel dasar pengenaan pajak adalah variabel yang penting dalam menghitung jumlah pajak yang terutang dan harus dibayar.

Tanpa mengetahui nilai ini, maka perhitungan tidak akan bisa dilaksanakan, dan akan berimbas pada tidak terlaksananya kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dan mendatangkan sanksi baik berupa sanksi administratif atau sanksi pidana.

Tentu nilai dan besarannya akan sangat berbeda, tergantung dengan jenis objek pajak dan jenis pajak apa yang menjadi tanggung jawab transaksi tersebut.

Pengamatan yang jeli harus dilakukan oleh pihak yang berkepentingan agar tidak terjadi kelalaian dalam bentuk apapun terkait dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan.

Meski kesalahan dalam proses penghitungan dan pelaporan serta pembayaran pajak dapat dikoreksi dengan prosedur tertentu, alangkah baiknya jika proses ini hanya dilakukan satu kali bukan?

Pengulangan proses dan koreksi pada data yang sudah diinput secara langsung akan menambah waktu yang digunakan, tentu saja hal ini menjadi kerugian karena dalam bisnis waktu adalah uang.

Menggunakan cara dan metode hitung nilai DPP atau pajak biasanya akan mengacu pada peraturan tarif dan dasar pengenaan yang berlaku.

Pada beberapa konteks transaksi, memang wajib pajak diberikan keleluasaan dalam memilih untuk penggunaan metode menghitung pajak.

Namun dalam banyak transaksi lain penggunaan metode perhitungan ini sudah ditentukan sebelumnya sehingga wajib pajak tinggal mengikuti pola yang sudah ada saja tanpa perlu repot memikirkan metode mana yang paling menguntungkan.

Cara menghitung Dasar Pengenaan Pajak yang disampaikan di atas tadi adalah contoh sederhana saja.

Dalam prakteknya, akan banyak variabel lain yang turut mempengaruhi perhitungan yang dilakukan.

Untuk membantu menyederhanakan proses administrasi perpajakan, wajib pajak dapat menggunakan Klikpajak sebagai partner perpajakan. Menjadi mitra resmi dari DJP, Klikpajak menjamin setiap transaksi perpajakan dapat dilakukan dengan sah, valid dan rahasia.