Kapan Batas Waktu Penerbitan Faktur Pajak? Cek di Sini

Kapan Batas Waktu Penerbitan Faktur Pajak?

Batas waktu penerbitan Faktur Pajak sudah diatur oleh pemerintah, sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengikuti aturan tersebut saat menerbitkan e-Faktur.

Aturan penerbitan Faktur Pajak ini diberikan agar terciptanya ketertiban dan kepatuhan pembayaran pajak setiap Wajib Pajak (WP).

Supaya tidak menyalahi ketentuan yang ada, ketahui kapan batas waktu penerbitan Faktur Pajak. Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari untuk Anda.

Waktu Pembuatan Faktur Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), disebutkan bahwa Faktur Pajak harus dibuat saat:

  1. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP)
  2. Penerimaan pembayaran, sebelum adanya penyerahan BKP/JKP
  3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
  4. Waktu lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

pajak usaha ekspedisiIlustrasi penyerahan barang kena pajak yang harus diterbitkan Faktur Pajak

Syarat Penerbitan Faktur Pajak

Faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang paling sedikit memuat:

  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
  • Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
  • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  • Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Nama dan tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Ilustrasi penerbitan Faktur Pajak

Tujuan Penetapan Batas Waktu Penerbitan Faktur Pajak

Pemerintah menetapkan aturan batas waktu penerbitan faktur pajak bukanlah tanpa tujuan.

Secara umum, tujuan utama aturan ini adalah untuk memastikan pungutan pajak, dalam hal ini PPn dan PPnBM, terlaksana secara penuh. 

Penetapan batas waktu penerbitan Faktur Pajak juga diperlukan untuk menyelaraskan perhitungan pajak.

Artinya, ketentuan ini juga diperlukan untuk melakukan penyelarasan pengakuan penghasilan di dalam perhitungan peredaran usaha.

Biasanya hal ini digunakan untuk penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) dengan peredaran usaha untuk penghitungan PPN.

Ilustrasi penerbitan Faktur Pajak

Batas Waktu Penerbitan Faktur Pajak

Sesuai dengan aturan yang berlaku, batas waktu penerbitan Faktur Pajak ditetapkan berdasarkan lima kondisi berikut ini:

  1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP. Dalam hal ini pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP
  2. Saat penerimaan pembayaran. Dalam hal ini pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP
  3. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP
  4. Pada waktu penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
  5. Ketika PKP menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN 

Note: Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP

PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak berakhirnya batas waktu pembuatan Faktur Pajak di atas.

Dan bagi PKP pembeli, dapat mengkreditkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan tersebut.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak

Sanksi Keterlambatan Penerbitan Faktur Pajak

PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak secara tepat waktu sesuai dengan aturan batas waktu penerbitan Faktur Pajak.

Setiap keterlambatan yang penerbitan Faktur Pajak meskipun hanya sehari, akan dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Jika PKP terlambat menerbitkan Faktur Pajak, yaitu melewati batas waktu 3 bulan dari aturan yang sudah ditetapkan, akan dianggap tidak membuat Faktur Pajak.

Sanksi yang dikenakan jika PKP tidak membuat Faktur Pajak adalah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Jadi, total yang harus dibayarkan oleh PKP yang dianggap tidak membuat Faktur Pajak adalah 12% dari DPP.

Misalnya PKP dianggap tidak membuat Faktur Pajak untuk penyerahan BKP dengan harga jual Rp5 juta, bisa dikenakan sanksi Rp100.000. 

Nominal Rp100.000 tersebut baru denda saja. Sebab PKP juga wajib membayar PPN sebesar 10% dari DPP yaitu Rp500.000.

BKP/JKP dengan harga jual yang lebih besar tentu memiliki nilai sanksi denda yang lebih besar pula sehingga merugikan PKP sendiri.

Selain itu, PKP juga tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan di waktu yang sudah ditentukan.

Ilustrasi sanksi denda terlambat atau tidak melakukan penerbitan Faktur Pajak

Lebih Mudah Membuat Faktur di e-Faktur Klikpajak

Agar lebih mudah membuat Faktur Pajak dan menghindari sanksi denda keterlambatan pembuatannya, gunakan e-Faktur Klikpajak.

Klikpajak adalah Penyedia Jasa Apikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak dengan cara yang sangat praktis, karena fitur yang terintegrasi dalam satu platform.

Sehingga Anda dapat mengelola Faktur Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Pajak retur dan lainnya dengan sangat mudah.

Anda juga bisa mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Bukan hanya itu, melalui Klikpajak Anda juga langsung dapat memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 tanpa install sendiri pada perangkat komputer Anda.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak online berbasis web (web-based) sehingga update sistem e-Faktur terbaru dari DJP sudah otomatis dilakukan oleh PJAP.

“Gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda!”

Ingin mengetahui bagaimana Anda semakin dimudahkan dengan integrasi e-Faktur Klikpajak dengan Jurnal.id, selengkapnya baca di SINI.

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak

Bukan hanya memudahkan Anda membuat Faktur Pajak di e-Faktur, Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur lainnya, seperti:

  • Aplikasi e-Bupot untuk membuat Bukti Potong PPh Pasal 23/26
  • Aplikasi e-Filling yang memudahkan Anda menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh maupun PPN
  • Aplikasi e-Billing untuk memudahkan Anda membuat kode Billing dan membayar kewajiban pajak Anda

Dengan aplikasi Klikpajak pula, Anda tidak perlu khawatir kelupaan dan telat bayar atau lapor pajak. Karena Anda bisa menghindari sanksi atau denda dengan melihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Mudah Membuat Bukti Potong di e-Bupot Klikpajak

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Sebab Klikpajak terintegrasi dengan aplikasi pembukuan dan akuntansi online Jurnal.id. Sehingga pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT-nya makin praktis dan cepat.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Apa saja keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan?

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuh.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur e-Bupot Klikpajak

Lapor Pajak Selesai dalam Sekejap dengan e-Filing Klikpajak

Simpan energi dan hematlah waktu Anda untuk melakukan hal-hal terkait perpajakan. Karena memang urusan pajak bisa dilakukan dengan cara yang simpel.

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Selengkapnya cara mudah membuat Kode Billing dan menyampaikan SPT online lewat e-Filing Klikpajak, lihat langkah-langkahnya di SINI.

Bayar Pajak Praktis di e-Billing Klikpajak

Sebelum membayar atau menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa menggunakan e-Billing Klikpajak untuk melakukan proses pembayaran pajak tersebut dengan mudah dan cepat.

Sistem e-Billing Klikpajak akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Anda pun tidak perlu keluar masuk aplikasi dari berbagai perangkat komputer Anda, karena fitur Klikpajak terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan pembayaran hingga pelaporan pajak hanya dalam satu platform.

Data Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat permbayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana pun.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Ilustrasi sistem keamanan web-based yang terjamin

Tim Support Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan Anda. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda beres, selesai dalam sekejap.

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda bisa melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED12 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: