Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan Ulang

Pengusaha Harus Tahu, Begini Cara Mengajukan Pemindahbukuan yang Ditolak

Ketika melakukan pengajuan Pbk atau pemindahbukuan, adakalahnya pengajuan ditolak dengan berbagai penyebab penolakan. Klikpajak by Mekari akan mengulas cara mengajukan pemindahbukuan yang ditolak bagi Sobat Klikpajak.

Kesalahan kadang masih bisa saja terjadi meskipun telah dilakukan pengecekan berulang. Ini bisa pula terjadi saat pembayaran pajak.

Kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak yang umum terjadi mulai dari kesalahan mencantumkan Nomor NPWP, Masa Pajak, jenis pajak, nominal pembayaran, dan lainnya.

Lalu ketika terjadi kesalahan, bagaimana cara memperbaikinya?

Untuk memperbaiki kesalahan ini, Sobat Klikpajak bisa memanfaatkan layanan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bernama Pemindahbukuan (Pbk). 

Namun ada kalanya pengajuan pemindahbukuan yang Sobat Klikpajak lakukan itu ditolak oleh DJP.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai cara mengajukan pemindahbukuan yang ditolak, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang praktis untuk kelancaran berusaha.

Ingin kelola pajak dan keuangan usaha dengan cara yang mudah?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014, pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

Waji Pajak (WP) yang ingin mengajukan permohonan pemindahbukuan secara prosedur diharuskan mengisi formulir pemindahbukuan dan melengkapi persyaratan tambahan, yang dilampirkan dalam permohonan tersebut.

Lebih jelasnya tentang pemindahbukuan, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari untuk kelancaran aktivitas pajak Sobat Klikpajak.

Penerbitan Bukti Pemindahbukuan dari KPP

Masih berdasarkan PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, proses pemindahbukuan jangka waktu penyelesaiannya maksimal 30 hari kerja (satu bulan).

Apabila bukti Pbk belum diterima padahal sudah lebih dari 30 hari kerja, maka Sobat Klikpajak diminta untuk mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait agar dapat menerima bukti Pbk yang dimaksud.

Sebab, untuk satu WP saja kadang-kadang bisa mengajukan sampai ratusan pemindahbukuan.

Banyaknya permohonan pemindahbukuan yang masuk ke KPP bisa menyebabkan proses pemindahbukuan memakan waktu lebih lama.

Setelah proses Pbk selesai, Sobat Klikpajak akan memperoleh tanda bukti.

Bukti tersebut nantinya dapat digunakan sebagai pengganti Surat Setoran Pajak (SSP).

Bukti yang sudah terbit bisa juga dipakai sesuai kebutuhan masing-masing wajib pajak.  

Berikut ini, contoh surat permohonan pemindahbukuan:

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan UlangContoh surat pemindahbukuan atau Pbk pajak

Tentang Pemindahbukuan

  1. Pemindahbukuan adalah sebuah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai atau seharusnya.
  2. Suatu permohonan pemindahbukuan akan ditolak ketika permohonan tidak lengkap atau karena alasan lain. Alasan penolakan pastinya akan disebutkan dalam surat penolakan pemindahbukuan.
  3. Ketika ada kesalahan dalam bukti pemindahbukuan yang sudah diterbitkan, maka bukti itu masih dapat dipindahbukukan kembali selama syarat-syaratnya terpenuhi. 
  4. Jika ada alasan penolakan pemindahbukuan yang dirasa kurang jelas, WP sebaiknya langsung mengkomunikasikannya dengan petugas di kantor pajak terdaftar supaya bisa menerima penjelasan dengan sejelasnya, sekaligus mengkonsultasikan apa langkah selanjutnya sehingga permohonan pemindahbukuan dapat diterima.
  5. Berdasarkan Pasal 16 ayat (10) PMK-242/PMK.03/2014, pemindahbukuan untuk WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang USD, maka pemindahbukuan hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang asing yang sama pula, yakni USD.

Pemindahbukuan Ditolak

Ketika Sobat Klikpajak mengajukan suatu permohonan, pasti akan ada keputusan apakah permohonan itu dikabulkan atau ditolak.

Begitu pula saat Sobat Klikpajak mengajukan permohonan pemindahbukuan.

Sobat Klikpajak akan menerima salah satu hasil dari permohonan tersebut, yaitu bukti penerimaan atau pemindahbukuan ditolak. 

Surat penolakan pemindahbukuan akan berisi alasan mengapa permohonan pemindahbukuan tidak dikabulkan.

Surat penolakan pemindahbukuan ini biasanya akan dikirim oleh DJP melalui pos ke alamat WP yang terdaftar.

Note: Ketentuan Pbk dan Tata Cara Pemindahbukuan Pajak bagi Pebisnis

Mengapa permohonan pemindahbukuan bisa sampai ditolak?

Alasannya bermacam-macam.

Sebab, kasus pemindahbukuan bisa memiliki sebab-musabab yang berbeda-beda pula.

Oleh karena itu, syarat tambahan yang diperlukan pun tidak sama.

Keliru melampirkan syarat tambahan ini, bisa mengakibatkan terjadinya penolakan permohonan pemindahbukuan.

Dengan begitu, lampiran harus ikut diserahkan ke DJP sebagai bukti pendukung bahwa memang benar telah terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak.

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan UlangIlustrasi pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran

Contoh Kasus Penolakan Pemindahbukuan

Ada banyak contoh kasus mengapa permohonan pemindahbukuan sampai ditolak.

Contoh 1;

Untuk kesalahan yang umum terjadi, biasanya keliru dalam hal masa pajak atau jenis pajak, syarat, namun yang dilampirkan hanya bukti bayarnya.

Dalam kasus ini, biasanya akan lebih banyak bukti yang diperlukan ketika kesalahannya lebih kompleks.

Untuk itu, sebaiknya Sobat Klikpajak dapat terlebih dahulu berkonsultasi pada petugas KPP terkait lampiran apa saja yang diperlukan, sebelum mengajukan permohonan pemindahbukuan.

Note: Cara Input PBK di e-Faktur dan Syarat Pemindahbukuan

Contoh 2;

Contoh kasus lain adalah tidak lengkapnya pengisian formulir pemindahbukuan sehingga menyebabkan penolakan pemindahbukuan.

Tidak lengkapnya pengisian formulir juga menjadi salah satu penyebab pemindahbukuan ditolak.

Hal ini bisa membuat permohonan terpaksa harus ditolak.

Dengan begitu, pastikan setiap kolom permohonan terisi dengan lengkap.

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan UlangIlustrasi pengisian formulir tidak lengkap penyebab pemindahbukuan ditolak

Ketika Pemindahbukuan Ditolak

Ketika Sobat Klikpajak menerima surat penolakan pemindahbukuan pajak, apa yang harus dilakukan?

Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam surat penolakan yang diterima wajib pajak akan dijelaskan alasan penolakan pemindahbukuan.

Akan tetapi, jika Sobat Klikpajak merasa alasan yang dicantumkan kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke kantor pajak terkait.

Petugas pajak di sana, akan menjelaskan secara gamblang mengapa permohonan tersebut ditolak, termasuk langkah apa selanjutnya yang bisa ditempuh agar permohonan pemindahbukuan akhirnya dapat diterima. 

Tapi yang harus diingat, selama permohonan dan syarat tambahan telah terpenuhi, permohonan pemindahbukuan pasti diterima dan bukti pemindahbukuan akan diterbitkan.

Jika kondisinya saat ini pengajuan pemindahbukuan ditolak, pahami cara mengajukan pemindahbukuan ditolak tersebut.

Note: Kode Akun Pajak Tidak Sesuai SSP? Ini Solusinya

Pengajuan Kembali Permohonan Pemindahbukuan

Ketika permohonan pemindahbukuan Sobat Klikpajak diterima dan diterbitkan bukti pemindahbukuan.

Itu artinya, bukti pemindahbukuan sudah bisa dipakai untuk keperluan Sobat Klikpajak.

Akan tetapi, bisa saja saat Sobat Klikpajak sudah selesai melakukan pemindahbukuan namun rupanya ada kesalahan lagi dalam pemindahbukuan tersebut.

Kondisi ini membuat pemindahbukuan tersebut harus dipindahbukukan kembali.

Note: Laporan Keuangan Perusahaan Dagang: Jenis dan Contoh

Hal seperti ini boleh saja untuk dilakukan dan tidak pencabutan bukti pemindahbukuan sebelumnya.

Namun jika Sobat Klikpajak ingin tetap dilakukan pemindahbukuan, maka Sobat Klikpajak hanya perlu mengajukan kembali permohonan pemindahbukuan yang baru dengan menyertakan bukti pemindahbukuan sebelumnya dan syarat lain yang diperlukan.

Ketika Sobat Klikpajak mengajukan permohonan pemindahbukuan bukti pemindahbukuan, hal yang perlu diperhatikan adalah bagian kode MAP atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) penulisannya harus menggunakan nomor bukti pemindahbukuan, bukan NTPN yang tertera dalam bukti pembayaran sebelumnya.

Sebab, kesalahan semacam ini sering terjadi sehingga dampaknya dapat menyebabkan pemindahbukuan ditolak lagi.

Secara sederhana, sebelum Sobat Klikpajak mengajukan permohonan pemindahbukuan, silakan koordinasikan dengan petugas KPP untuk dikoordinasikan apa saja yang harus dilampirkan sehingga pemindahbukuan dapat diterima, bukannya penolakan.

Tidak ada salahnya pula untuk melampirkan nomor telepon yang dapat dihubungi agar petugas pajak dapat berkoordinasi langsung terkait pemindahbukuan.

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan UlangIlustrasi pemindahbukuan ditolak

Bisa dan Tidaknya Dilakukan Pemindahbukuan

Selanjutnya, dalam perpajakan Indonesia ada hal-hal yang dapat dilakukan pemindahbukuan dan ada yang tidak.

Lebih detail mengenai hal ini sebagai berikut:

a. Bisa dilakukan pemindahbukuan

Hal yang bisa dilakukan pemindahbukuan berdasarkan Pasal 16 ayat (8) PMK-242/PMK.03/2014 adalah:

Pemindahbukuan untuk pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai.

Note: Ketentuan Setor Pajak dan Bayar Pajak bagi Pebisnis

b. Tidak dapat dilakukan pemindahbukuan

Sedangkan hal yang tidak bisa dilakukan pemindahbukuan berdasarkan Pasal 16 ayat (9) PMK-242/PMK.03/2014 adalah:

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

  1. Pemindahbukuan untuk SSP yang kedudukannya sama atau setara dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
  2. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN untuk objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP dengan menggunakan SSP yang kedudukannya sama atau setara dengan Faktur Pajak
  3. Pemindahbukuan untuk pelunasan Bea Meterai, yang dilakukan dengan mencantumkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Sobat Klikpajak sudah memahami tentang pengajuan pemindahbukuan ditolak, ya?

Sekarang saatnya Sobat Klikpajak melakukan berbagai aktivitas perpajakan dengan cara mudah dan praktis melalui aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan UlangIlustrasi mengajukan pemindahbukuan ditolak

Klikpajak by Mekari, Solusi Kelola Pajak Lebih Cepat & Mudah

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id.

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan Ulang

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan Ulang

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan Ulang

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

D. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

Tarf Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Ketentuan dan Syarat Lapor PPh 23 Online Terbaru

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya begini cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan Ulang

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan UlangKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Pemindahbukuan Ditolak, Begini Cara Pengajuan Ulang

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Itulah penjelasan cara pengajuan pemindahbukuan yang ditolak

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED03 Mar 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: