Tarif Pajak Kripto di Indonesia : Pemungut PPN Kripto dan PPh Kripto

Sah! Ini Tarif Pajak Kripto Indonesia, Pemungut PPh dan PPN Kripto

Pemerintah resmi menerapkan pajak kripto di Indonesia. Tarif pajak kripto ditetapkan dalam PMK No. 68/PMK.03/2022. Temukan ulasan lengkap pajak cryptocurrency di dunia maupun tarif pajak kripto Indonesia serta siapa pemungut PPN dan PPh pajak kripto dalam blog Mekari Klikpajak berikut ini.

Mata uang kripto atau cryptocurrency memang sudah tak asing lagi di telinga. Namun, setiap negara memiliki kebijakan berbeda terhadap cryptocurrency ini dan ketentuan perpajakannya.

Ada beberapa negara yang sudah menganggap kripto sebagai mata uang, tak sedikit pula yang menetapkan kripto hanya sebagai komoditas saja.

Sehingga skema pemajakannya pun juga berbeda dari masing-masing negara terhadap kripto ini.

Status Kripto

Di Indonesia, mata uang kripto memang bukan alat pembayaran yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan penggunaan mata uang di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam UU No. 7/2011 jelas ditegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah, mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia.

Namun cryptocurrency diakui sebagai komoditas melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Artinya, uang digital alias cryptocurrency dijadikan sebagai aset investasi saja. Tak heran jika banyak orang memilih kripto sebagai instrumen investasi dalam dekade terakhir.

Pun demikian, hingga sekarang ini penanganan mata uang kripto atau cryotocurrency dari sisi perpajakan masih jadi perdebatan dan pembahasan di berbagai negara,

Namun, Indonesia sudah menetapkan perlakukan mata uang kripto dan ketentuan pemajakannya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan peraturan pelaksana melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.0/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Seperti apa aturan pemajakan aset kripto atau pajak cryptocurrency ini di berbagai negara dan kebijakan pajak kripto di Indonesia, terus simak ulasan dari Klikpajak.id berikut ini.

Sebelum lebih lanjut membahas terkait pajak kripto dan tarif pajak kripto serta siapa pemungut PPN dan PPh pajak kripto, terlebih dahulu akan dibahas pengertian mata uang kripto atau apa itu cryptocurrency dan juga soal penambangan mata uang kripto.

Mengenal Kripto dan Apa itu Cryptocurrency?

Disitat dari berbagai sumber, pengertian mata uang kripto atau cryptocurrency adalah mata uang kripto atau aset digital yang digunakan sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi.

Kriptografi ini merupakan jaminan bahwa mata uang kripto tidak akan bisa dimanipulasi, mengingat cryptocurrency dibuat secara terpusat dalam sistem teknologi blockchain.

Jadi cara kerja mata uang kripto atau cryptocurrency ini adalah berbasis digital yang terenkripsi dan desentralisasi.

Sehingga cryptocurrency atau uang digital ini berbeda dengan mata uang konvensional seperti rupiah, dolar Amerika Serikat, euro, atau mata uang negara-negara lainnya.

Jika mata uang konvensional tersebut dikontrol oleh otoritas moneter setiap negara, sedangkan cryptocurrency atau mata uang kripto sepenuhnya dikelola oleh pengguna aset kripto itu sendiri secara virtual melalui jaringan internet.

a. Jenis-Jenis Cryptocurrency atau Jenis Aset Kripto

Sejatinya ada banyak jenis mata uang kripto yang diperdagangan dan dijadikan aset investasi.
Setidaknya, menurut data CoinMarketCap, ada lebih dari 13.506 jenis mata uang kripto atau jenis cryptocurrencies ini.

Namun ada beberapa mata uang crypto yang cukup popular di dunia dan memiliki kapitalisasi pasar yang lumayan besar.

Berikut beberapa contoh jenis-jenis cryptocurrency atau jenis mata uang kripto yang cukup populer dan memiliki kapitalisasi pasar besar:

· Bitcoin
· Ethereum
· Cardano
· Polkadot
· Tether
· Binance Coin
· XRP
· Shibu Inu
· Degocoin
· Solana
· USD Coin

Perbedaan mata uang kripto atau cryptocurrency lainnya adalah pembuatan keduanya.

Mata uang konvensional seperti rupiah maupun mata uang negara-negara lain di dunia dicetak oleh lembaga khusus pencetak mata uang sesuai persetujuan bank sentral masing-masing negara, sedangkan mata uang kripto atau cryptocurrency diperoleh dari hasil penambangan.

b. Apa itu Penambangan Mata Uang Kripto?

Bukan menambang komoditas sumber daya alam seperti emas atau mineral saja, istilah menambang juga digunakan untuk memperoleh aset cryptocurrency ini.

Sebab laiknya menambang emas dengan cara menggali perut bumi, penambang cryptocurrency juga berusaha menambang mata uang kripto dengan cara memecahkan masalah matematika untuk menambah blok baru dalam sistem blockchain.

Jadi, cryptocurrency ini ditambang oleh seseorang penambang mata uang kripto.

Penambang cryptocurrency kemudian dapat menjual aset kriptonya dari hasil menambang tersebut dan pembeli mata uang kripto juga dapat memperjualbelikan asetnya.

c. Bagaimana Cara Menambang Mata Uang Kripto?

Tentu saja, berbeda dengan menambang emas atau batubara yang menggunakan alat berat untuk mengeruk tanah dan bebatuan, menambang aset kripto dilakukan dengan cara menggunakan komputer yang terkoneksi internet.

Penambangan crypto menggunakan perangkat komputer khusus untuk memecahkan algoritma atau hitungan matematika dari transaksi mata uang kripto yang dilakukan oleh para penambang (miner).

Komputer atau PC yang digunakan untuk menambang cryptocurrency juga harus mumpuni, mengingat ada banyak penambang lain yang juga sedang mengais aset kripto.

Perangkat untuk menambang crypto juga biasa disebut mesin penambang cryptocurrency atau mining Bitcoin.

Untuk bisa menambang cryptocurrency atau menambang bitcoin biasanya memerlukan mesin penambang kripto dengan jenis hardware tertentu, contohnya Antminer S19 Pro atau M30 S++.

Perangkat atau mesin penambang crypto atau mesin bitcoin ini biasanya diperjual-belikan di e-Commerce.

Guna memperoleh mesin penambang cryptocurrency ini, penambang harus memiliki uang yang cukup mengingat harganya juga relatif cukup mahal.

Selain harus menyediakan perangkat mesin penambang crypto atau mesin mining bitcoin, penambang mata uang kripto juga harus memiliki software untuk menambangnya.

Penambang crypto juga wajib memiliki dompet mata uang kripto tersebut untuk menempatkan hasil penambangan mata uang kriptonya.

Sebagai penambang, juga perlu mencari sumber penambangan crypto tersebut dan bisa bekerjasama dengan penambang crypto atau penambang bitcoin lainnya untuk memudahkan proses pemecahan algoritma dan berhasil menambang crypto.

d. Sejarah cryptocurrency/virtual currency atau aset kripto

Sekelumit tentang sejarah mata uang kripto atau sejarah crypto yang disarikan dari berbagai sumber ialah:

· 1983: Kriptografer David Chaum, menciptakan alat kriptografi elektronik anonim. Alat kriptografi elektronik anonim ini disebut e-Cash.

· 1995: Pembayaran dalam bentuk kriptografi pertama kali dibuat berupa DigiCash menggunakan perangkat lunak untuk menarik nota dari bank.

· 1998: Sistem kas elektronik yang disebut ‘b-money’ dirilis dan didistribusikan secara anonim.

· 2009: Satoshi Nakamoto yang digunakan sebagai nama samaran menciptakan Bitcoin sebagai bukti skema kerja menggunakan fungsi SHA-256 dan terjadi transaksi Bitcoin dengan Hal Finney yang kemudian meluas ke masyarakat.

· Sempat dinyatakan ilegal yang memicu investigasi Biro Investigasi Ilegal (FBI/Federal Bureau of Investigation), hingga akhirnya banyak investor dunia mengembangkan mata uang kripto.

Hanya Boleh di Bappebti, Transaksi Kripto di Lembaga Keuangan Dilarang

Seperti yang sudah disinggung di atas, mata uang kripto bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Pun demikian, aset kripto ini dapat diperdagangkan, namun hanya melalui Bappebti sebagai otoritas pengawas perdagangan berjangka komoditi di Indonesia di bawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Oleh karena itu, perdagangan atau transaksi aset cryptocurrency hanya dapat dilakukan melalui perusahaan penyedia platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti.

Otoritas moneter atau bank sentral Indonesia (BI/Bank Indonesia) sendiri melarang keras lembaga keuangan menggunakan dan fasilitasi mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun jasa pelayanannya.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2014 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Beleid tersebut menjelaskan bahwa seluruh jasa sistem pembayaran seperti principal, penyelenggara switching, kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, dompet digital dan penyelenggara transfer dana maupun penyelenggara teknologi finansial (fintech) bank juga lembaga selain bank dilarang memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency atau mata uang digital/mata uang kripto.

Lembaga keuangan sendiri terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan bank di antaranya:

Bank sentral
Bank umum
Bank Perkreditan Rakyat

Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah:

Pegadaian
Koperasi simpan pinjam
Perusahaan modal ventura
Perusahaan sewa guna (leasing) atau multifinance
Dana pensiun
Pasar modal
Perusahaan asuransi

Namun perdagangan aset kripto telah didelegasikan ke Bappebti sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka komoditi.

Sebab aset kripto dianggap sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Melalui ketentuan yang berlaku, hanya platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti saja yang dapat memperdagangkan mata uang kripto atau cryptocurrency di Indonesia.

Tepatnya pada 2021, Bappebti resmi menerbitkan peraturan baru terkait penyelenggaraan pasar fisik aset kripto melalui Peraturan Bappebti No. 8/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan pasar Fisik di Bursa Berjangka.

Pokok pengaturan perdagangan fisik aset kripto ini adalah:

1. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka, perdagangan fisik aset kripto, termasuk pelanggan aset kripto harus mendapatkan harga yang wajar dan transparan

2. Memerhatikan tujuan pembentukan pasar fisik aset kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta digunakan sebagai referensi harga di bursa berjangka Indonesia

3. Ketentuan kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan pada bursa berjangka komoditi
Setidaknya, kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka yang ditetapkan Bappebti adalah:

Berbasis ledger technology
Berupa aset kripto utilitas (utility crypto)
Atau aset kripto beragun aset (crypto backed asset)
Telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Dalam peraturan Bappebti terbaru tentang perdagangan fisik aset kripto juga diatur perdagangan pasar fisik aset kripto yang hanya dapat diselenggarakan oleh pedagang fisik aset kripto yang difasilitasi dan pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka yang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Bagaimana cara memperoleh persetujuan untuk melakukan perdagangan pasar fisik aset kripto dari Bappebti?

Berikut syarat mendaftar sebagai perusahaan penyedia perdagangan pasar fisik aset kripto di Bappebti:

1. Modal disetor

Menyetorkan modal awal minimal Rp500 miliar (paling lambat 2 bulan sejak memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka khusus memfasilitasi perdagangan aset kripto)

2. Jumlah pegawai

Punya pegawai minimal 1 pegawai bersertifikat CISA (Certified Information System Auditor) dan 1 pegawai bersertifikat CISSP (Certified Information System Security Professional).

Atau bekerjasama dengan lembaga tempat yang memiliki ahli atau langsung Kerjasama dengan tenaga ahli bersertifikat CISA dan CISSP untuk mengawasi dan melakukan pengamanan transaksi aset kripto pada pedagang fisik aset kripto

3. Punya sistem pengawasan dan pelaporan

Syarat berikutnya adalah memiliki sistem pengawasan dan pelaporan untuk menyelenggarakan perdagangan pasar fisik aset kripto yang terjadi pada pedagang fisik aset kripto.

4. Memiliki peraturan dan tata tertib pasar fisik aset kripto

5. Punya komite pasar fisik aset kripto

Bagaimana Pengenaan Pajak Cryptocurrency?

Itulah serba-serbi tentang apa itu cryptocurrency atau mata uang kripto dan ketentuan perdagangan fisik aset kripto di bawah naungan Bappebti Kemendag.

Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengingat adanya transaksi pada mata uang kripto ini, bagaimana dengan perpajakannya?

Apakah transaksi uang kripto dikenakan pajak cryptocurrency? Jika memiliki investasi mata uang kripto, apakah aset kripto kena pajak?

Lalu, jenis pajak apa yang dikenakan pada aset kripto atau pajak cryptocurrency ini?

a. Pengenaan Pajak Cryptocurrency di Dunia

Ada sejumlah kesamaan maupun perbedaan dalam memperlakukan cryptocurrency di seluruh dunia.

Masing-masing negara juga memiliki kebijakan berbeda-beda terhadap pengenaan pajak cryptocurrency.

Mengingat setiap negara memiliki definisinya masing-masing dalam menganggap cryptocurrency ini, yakni ada yang menganggap sebagai mata uang digital atau uang virtual sehingga bisa digunakan sebagai media pembayaran, ada pula yang menganggap sebagai komoditas atau aset virtual yang merupakan objek yang dapat diperdagangkan saja.

Hal ini dikemukakan oleh Khanna, A., dalam bukunya berjudul ‘Taxing Cryptocurrency: A Review and a Call for Consensus’ yang dipublikasikan pada 2021.

Seperti apa pelaksanaan pajak cryptocurrency di negara-negara di dunia?

Berikut contoh perlakuan pajak cryptocurrency di berbagai negara di dunia:

1. Jepang

Negeri Sakura atau Jepang mengenakan pajak cryptocurrency berupa pajak penghasilan yang termasuk dalam kategori pendapatan lain-lain.

Pajak cryptocurrency atau pajak atas pendapatan dari cryptocurrency di Jepang sebesar hingga 55%.

Jepang juga mengenakan pajak cryptocurrency terhadap wajib pajak luar negeri yang memiliki aset kripto dengan tarif pajak final sebesar 20% atas penghasilan yang harus dibayarkan saat meninggalkan Jepang.

2. Hong Kong

Hong Kong menganggap cryptocurrency sebagai komoditas virtual dan mengatur ketentuan investasi serta perdagangan mata uang digital ini.

Namun Hong Kong tidak menerapkan pajak atas penjualan saham terutang atas penjualan mata uang kripto ini.

Akan tetapi, cryptocurrency yang digunakan untuk transaksi bisnis akan dikenakan pajak keuntungan.

Sedangkan cryptocurrency yang digunakan sebagai investasi jangka panjang secara individu, maka tidak akan dikenakan pajak keuntungan.

3. China

Tiongkok memang tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah.

Namun Negeri Tirai Bambu ini mengenakan Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan mata uang kripto.

Artinya, ketika wajib pajak pribadi membeli cryptocurrency kemudian menjualnya dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, maka keuntungan tersebut akan dikenakan PPh.

4. India

Sebagaimana banyak diberitakan media internasional, India rupanya tidak tinggal diam soal mata uang kripto ini.

Kendati belum ada ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pajak cryptocurrency, namun Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengumumkan semua aset digital akan dikenakan pajak 30%.

5. Kazakhtan

Berbeda dengan di beberapa negara lain, pemerintah Kazakhtan menerapkan kebijakan hanya mengenakan pajak cryptocurrency ini terhadap penambang mata uang kripto.

Kebijakan ini diambil lantara penambang kripto dinilai tidak menciptakan banyak lapangan kerja, tapi justru banyak mengonsumsi listrik, dan tidak dikenakan pajak atas impor peralatan yang digunakan untuk menambang mata uang kripto.

6. Rusia

Pada 2022 ini, pemerintah Rusia mewacanakan rencana pengenaan pajak kripto di Negeri Beruang Merah tersebut.

Rencana kebijakan pajak cryptocurrency ini digulirkan mengingat Rusia dinilai sebagai negara dengan penyumbang ekonomi kripto global yang cukup besar.

7. Amerika Serikat

Berbeda halnya dengan AS yang memperlakukan cryptocurrency seperti halnya instrumen investasi saham, obligasi, serta properti.

Sehingga pajak yang berlaku untuk transaksi properti dan instrumen investasi lainnya tersebut juga berlaku untuk cryptocurrency.

Maka, ada pengenaan pajak capital gain dalam investasi cryptocurrency di Amerika Serikat.

Buat yang belum tahu apa itu pajak capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang didaptkan atas selisih harga saham berupa investasi tertentu.

Otoritas pajak Negeri Paman Sam atau dikenal IRS (Internal Revenue Service) tersebut mengharuskan setiap transaksi cryptocurrency yang dilakukan tercatat dengan baik.

Maksudnya, apabila wajib pajak melakukan transaksi cryptocurrency, apakah mengalami kerugian maupun keuntungan, harus dilaporkan.

Sedangkan ketika menerima transaksi pembayaran menggunakan cryptocurrency untuk barang dan jasa, harus menyertakan nilai wajar dalam penghasilan kena pajak yang dilaporkan tersebut.

8. Inggris

Negeri Ratu Elizabeth atau Inggris tidak mengakui cryptocurrency sebagai mata uang. Namun Inggris menyebut cryptocurrency sebagai token.

Transaksi mata uang kripto di Inggris dianggap sebagai investasi. Sehingga setiap orang yang melakukan transaksi dengan token mata uang kripto akan dikenakan pajak cryptocurrency.

9. Georgia dan Illionis

Negara bagian di Amerika Serikat, Georgia dan Illionis dikabarkan justru memberikan insentif pajak bagi para penambang mata uang kripto.

Dalam rancangan undang-undang yang tengah disusun, anggota dewan Georgia mengusulkan pembebasan pajak untuk penjualan atau penggunaan listrik yang digunakan untuk kegiatan penambangan cryptocurrency.

10. Portugal

Portugal bisa dibilang jadi surganya para investor mata uang kripto ataupun penambang cryptocurrency.

Bagaimana tidak? Di tengah banyak negara berlomba-lomba menyusun kebijakan pengenaan pajak kripto, Portugal justru jadi negara yang membebaskan pajak kripto alias pajak cryptocurrency nol persen.

Sebab Portugal menganggap cryptocurrency bukanlah sebagai aset, melainkan mata uang kripto di negara ini sebagai alat pembayaran yang telah diakui.

b. Pajak Cryptocurrency atau Pajak Kripto di Indonesia

Bagaimana dengan penerapan pajak cryptocurrency di Indonesia?

Seperti yang sudah disinggung di atas, kini pemerintah resmi mengenakan pajak kripto di Indonesia dalam payung hukum UU HPP dengan peraturan pelaksana teknis melalui PMK 68/PMK.03/2022.

Mengingat geliat investasi aset kripto di Indonesia juga tidak main-main.

Sebagai contoh, salah satu jenis cryptocurrency yang cukup populer, Bitcoin, yang dapat mengalami kenaikan hingga ribuan persen, dari sebelumnya hanya USD3-5 per keeping menjadi 50.000-an dolar AS per keping.

Tak heran jika masyarakat menilai bahwa cryptocurrency jadi salah satu instrumen investasi yang menggiurkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Neilmaldrin Noor, dalam siaran pers Nomor SP-29/2022 menyatakan bagaiamana pajak memandang aset kripto sebagai komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

“Pertama yang harus diluruskan bahwa aset kripto di Indonesia ini tidak sebagai alat tukar maupun surat berharga, melainkan sebuah komoditas. Bank Indonesia menyatakan bahwa aset kripto bukanlah allata tukar yang sah. Bappebti dan Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa aset kripto merupakan komoditas. Karena komoditas, maka merupakan barang kena pajak tidak berwujud dan harus dikenai PPN juga agar adil,” kata Neilmaldrin.

Subjek Pajak Kripto dan Tarif Pajak Kripto di Indonesia

Berdasarkan PMK 68/PMK.03/2022 tersebut, aset kripto dikenakan jenis pajak kripto PPN dan PPh.

Siapa saja yang dikenakan pajak kripto atau subjek pajak kripto?

Merujuk Pasal 19 PMK 68/2022, subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah:

Penjual aset kripto
Penyelenggara PMSE
Penambang Aset Kripto (miner)

Sedanagkan subjek PPN kripto atau yang dikenakan PPN atas transaksi aset kripto adalah:

Pembeli aset kripto
Penjual aset kripto

a. Objek Pajak Kripto atau Pengenaan PPN Kripto

Pasal 2 PMK 68/2022 disebutkan yang menjadi objek pajak aset kripto atau pengenaan PPN kripto adalah:

Penyerahan BKP Tidak Berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto
Penyerahan JKP berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto, oleh penyelenggara PMSE
Penyerahan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto

b. Tarif Pajak Kripto

Berikut daftar tarif pajak kripto atau PPN kripto dan PPh kripto berdasarkan PMK 68 Tahun 2022 tersebut:

0,11% : Tarif PPN atas perdagangan aset kripto

Tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,11% dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdangan adalah Pedagang Fisik Aset (PFAK).

0,22% : Tarif PPN atas perdagangan aset kripto

Tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,22% dari nilai transaksi ini dalam hal penyelenggara perdagangan bukan oleh PFAK.

1,1% : Tarif PPN atas jasa mining

Tarif PPN atas jasa mining sebesar 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan jasa mining sudah terdapat verifikasi transaksi aset.

0,1% : Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto

Tarif PPh Pasal 22 atas perdagangan aset kripto sebesar 0,1% dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK) dikenakan pada penjual perdagangan aset kripto.

0,2% : Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto

Tarih PPh Pasal 22 atas penambangan aset kripto sebesar 0,2% dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK).

0,1% : Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan penambangan aset kripto

Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan penambangan aset kripto 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto (miner), tidak termasuk PPN.

Tarif PPN Kripto dengan Besaran Tertentu

Merujuk Pasal 16 ayat (1) PMK 68/2022, PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto sebagai PKP, PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.

Besaran tertentu PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto oleh penambang aset kripto adalah 10% dari tarif PPN dikali dengan nilai berupa uang atas aset kritpo yang diterima oleh penambang aset kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto (block reward).

c. Ketentuan Mata Uang dalam Pajak Kripto

Pasal 17 ayat (3) PMK 68/2022, dalam hal imbalan yang diterima penambang aset kripto atas penyerahan aset kripto sehubungan jasa verifikasi transaksi dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) berupa:

1. Mata uang fiat selain mata uang rupiah, mata uang fiat tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Kurs Pajak atau Kurs Kementerian Keuangan).

2. Aset kripto tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan:

Nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto, atau
Berdasarkan nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penambang aset kripto,

yang ditetapkan secara konsistem.

d. Siapa Pemungut PPN Kripto dan PPh Pajak Kripto?

Pengenaan pajak kripto atau pada perdagangan aset kripto adalah dengan melakukan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto.

Siapa pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut pajak kripto atau PPN kripto?

Pemungut PPN kripto atau pajak kripto PPN adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Eektronik (PPMSE), baik dalam negeri maupun luar negeri.

Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE merupakan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selain itu, pihak PPMSE juga harus memungut PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, PPN atas penyerahan jasa verisikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto dipungut oleh Penambang Aset Kripto (miner) yang sudah dikukuhkan sebagai PKP.

e. Contoh Perhitungan dan Pemungutan Pajak Kripto

Berikut contoh pemungutan pajak kripto atau PPN kripto, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh atas jual beli aset kripto dengan mata uang Fiat berdasarkan PMK 68/2022:

Tuan A memiliki 1 koin aset kripto dan Tuan B punya uang rupiah, yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X.

Pada 5 Mei 2022, melalui paltform yang disediakan PFAK X tersebut, Tuan A menjual 0,7 koin aset kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin aset kripto, pada harga 1 koin aset kripto = Rp500.000.000.

PFAK X sebagai penyelenggara PMSE merupakan exchanger yang terdaftar di Bappebti.

Atas transaksi tersebut, PFAK X wajib:

Memungut PPh Pasal 22 pada Tuan A sebesar = 0,1% x (0,7 koin x Rp500.000.000) = Rp350.000
Memungut PPN pada Tuan B sebesar = 1% x 10% x (0,7 koin x Rp500.000.000) = Rp350.000
Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan bukti pemungutan PPN berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dipungut paling lambat 15 Juni 2022
Melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 pada SPT Masa Unifikasi Masa Mei dan melaporkan pemungutan PPN pada SPT Masa PPN 1107 PUT bagi Pihak Lain Masa Mei, paling lambat 20 Juni 2022.

Berikut contoh pemungutan pajak kripto atau PPh kripto, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh atas tukar -menukar aset kripto dengan aset kripto laiannya (Swap) berdasarkan PMK 68/2022:

Pada 10 mei 2022, Tuan B sebagaimana dimaksud contoh di atas, melakukan transaksi tukar-menuas (swap) 0,3koin aset kripto F dengan 30 koin aset kripto G yang dimiliki oleh Nyonya C sebagai pelanggan Pedagang Fisik aset kripto PFAK X.

Pada 10 Mei 2022, nilai konversi aset kripto ke dalam mata uang rupiah yaitu 1 koin aset kripto = Rp500.000.000.

Atas transaksi tersebut PFAK X wajib:

1. Atas penyerahan koin aset kripto F:

Memungut PPn Pasal 22 pada Tuan B sebesar = 0,1% x (0,3 x Rp500.000.000) = Rp150.000
Memungut PPN pada Nyonya C sebesar = 1% x 10% x (0,3 x Rp500.000.000) = Rp150.000

2. Atas penyerahan koin aset kripto G:

Memungut PPh Pasal 22 pada Nyonya C sebesar = 0,1% x (30 x Rp5.000.000) = Rp150.000
Memungut PPN pada Tuan B sebesar = 1% x 10% x (30 x Rp5.000.000) = Rp150.000

3. Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan bukti pemungutan PPN berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

4. Menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dipungut paling lambat 15 Juni 2022

5. Melaporkan pemungutan PPh 22 pada SPT Masa Unifikasi masa pajak Mei dan melaporkan pemungutan PPN pada SPT Masa PPN 1107 PUT bagi pihak lain masa pajak Mei paling lambat pada 20 Juni 2022.

e. Ketentuan Pembuatan Bukti Potong, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Kripto

Sebagai PKP yang melakukan transaksi barang tidak berwujud kena pajak, PPMSE wajib memungut PPN kripto dan menyetorkan PPN Terutang ke kas negara, serta melaporkan SPT Masa PPN setiap akhir masa pajak melalui e-Faktur.

PPMSE juga harus memungut PPh Pasal 22 dan menyetorkannya ke kas negara serta membuat Bukti Potong PPh Pasal 22 juga melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 melalui e-Bupot Unifikasi.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kelola PPN Kripto dan PPh Kripto Lebih Mudah di Klikpajak

Itulah ulasan tentang pajak cryptocurrency di berbagai negara di dunia dan tarif pajak kripto di Indonesia.

Berikutnya, agar lebih mudah kelola pajak kripto atau PPN Kripto dan PPh kripto, gunakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Mekari Klikpajak.

Kenapa lebih mudah kelola pajak di Klikpajak? Karena Klikpajak.id merupakan aplikasi pajak online yang memiliki fitur lengkap dan terintegrasi, serta terhubung dengan aplikasi akuntansi online Mekari Jurnal.

Sehingga Anda dengan mudah menarik data langsung dari laporan keuangan untuk dikelola perpajakannya.

Berikut beberapa kemudahan kelola Faktur Pajak elektronik dan bukti pemotongan pajak serta pembayaran dan pelaporan pajaknya:

Ingin tahu cara kelola pajak bisnis lebih mudah dan cepat? Langsung saja klik di bawah ini.

Saya Mau Tanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Sah! Ini Tarif Pajak Kripto Indonesia, Pemungut PPh dan PPN Kripto