Cara Pembetulan SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0 Web Based yang Mudah

Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diperkenankan melakukan pembetulan. Ketahui cara pembetulan SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0 web based yang mudah di sini.

Proses pencatatan atau input data sangat mungkin terjadi kesalahan. Berdasarkan hal ini, peraturan perundang-undangan perpajakan mengizinkan dilakukannya pembetulan SPT.

Nah, yang cukup menggembirakan, tidak ada batasan berapa kali suatu SPT bisa dilakukan pembetulan atas kekeliruan yang terjadi.

Semua jenis SPT dapat dibetulkan berkali-kali, namun biasanya yang paling banyak pembetulan adalah SPT Masa PPN.

Pembetulan SPT Masa PPN bisa jadi karena alasan berikut: 

  1. Ada Faktur Pajak yang terlambat diterima. Walhasil belum sempat dilaporkan sebagai Pajak Masukan
  2. Ada kesalahan penulisan dalam Faktur Pajak sehingga harus dibetulkan dan WP bisa melaporkan SPT yang sudah benar itu
  3. Kesalahan di SPT bisa juga karena ada masalah finansial. Contohnya, SPT Masa PPN kurang bayar Rp300.000.000 tetapi baru dibayar saat SPT normal yakni Rp275.000.000 dengan tidak melaporkan sebagian Faktur Pajak yang sudah diterbitkan. Setelah beberapa waktu, perusahaan mendapat pemasukan sehingga bisa menambah kekurangan sebesar Rp25.000.000 dan SPT dibetulkan

Tidak melaporkan sebagian atau semua Faktur Pajak keluaran adalah hal yang tidak diperbolehkan.

Dampaknya Faktur Pajak keluaran yang belum diterbitkan dapat ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Petugas AR akan melakukan pemeriksaan data konkret dan ditambah sanksi. Pemeriksaan data konkret dapat dilakukan secepatnya setelah berlalunya tanggal pelaporan SPT Masa PPN.

Ingin mengetahui selengkapnya bagaimana cara pembetulan SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0 web based, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Aturan Pembetulan SPT Masa PPN

Pembetulan SPT secara spesifik diatur dalam Undang-Undang KUP di Pasal 8, yang berbunyi:

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”.

Perbedaan pembuatan SPT normal dengan SPT pembetulan hanya di kode status.

SPT normal menggunakan kode nol (0). Sedangkan SPT pembetulan menggunakan kode 1, 2, dan seterusnya tanpa batas.

Dalam kasus pembetulan SPT Masa PPN, maka SPT yang terakhir dibetulkan  adalah  yang dianggap sebagai SPT oleh kantor pajak.

Kendati pembetulan bisa dilakukan berulang kali, jejak pembetulan ini tidak hilang begitu saja. Petugas pajak masih bisa melihat rangkaian pembetulan SPT yang dilaporkan.

Petugas pajak juga bakal meminta alasan pembetulan, bahkan memanggil Wajib Pajak (WP) untuk meminta penjelasan secara langsung dan lebih mendetail.

Sebab ada batasan pembetulan SPT yaitu batas pemeriksaan pajak biasa, pemeriksaan bukti permulaan dan daluwarsa.

Note: Bagaimana Cara Lapor SPT Masa PPN Kurang Bayar di e-Faktur 3.0?

Mengenai hal ini diatur dalam aturan seperti berikut: 

  1. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Diatur di Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP;
  2. pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Diatur di Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Pembetulan SPT  bisa mengarah pada pengungkapan ketidakbenaran perbuatan terkait dengan tindak pidana perpajakan.

Dengan begitu fungsi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah supaya tidak dilakukan penyidikan.

Sebab WP sudah mengakui kekeliruannya dan membayar denda yang ditentukan.

Petugas pajak juga bisa melihat aspek daluwarsa saat WP melakukan pembetulan. Daluarsa adalah istilah di KUP untuk istilah kedaluwarsa di KBBI.

Daluwarsa sebuah SPT 5 tahun. Misalnya SPT tahun pajak 2018 akan daluwarsa pada akhir tahun 2023.

Itu artinya, apabila ada yang menyampaikan SPT tahun pajak lewat dari masa daluarsa, sistem tidak dapat menerima.

Sekadar mengingatkan, setiap wajib pajak yang melakukan aktivitas transaksi barang/jasa kena pajak harus memiliki Sertifikat Elektronik Pajak

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Contoh Kasus Perlu Melakukan Pembetulan SPT Masa PPN

Contoh kasus 1;

PKP A melakukan penjualan pada September 2020 dan sudah lapor PPN Masa September, namun ternyata ada yang keliru karena faktor human error. Walhasil, tagihan tersebut belum dibayar. Apakah Faktur Pajak harus dibatalkan dibuat pembetulan?

Jawabnya, tidak perlu dibatalkan, cukup pembetulan. Sebab jika dibatalkan, berarti transaksi tersebut sudah tidak ada. Apabila ada nomor seri faktur pajak baru yang bisa dipakai di September, maka buatlah yang baru dan benar. Setelah itu, lakukan pembetulan.

Jika tidak ada nomor seri faktur pajak lagi, berarti transaksi tersebut dianggap tidak ada lagi dan buatlah transaksinya di bulan berjalan.

Jika sudah terlanjur dibuat pembatalan, maka SPT Masa PPN September harus dilakukan Pembetulan SPT. Ini bisa berakibat pada lebih bayar.

Lebih bayar tersebut bisa dimintakan kompensasi ke SPT Masa bulan sekarang misalnya November.

Sedangkan untuk klien, bisa dibuat Faktur Pajak baru di masa November.

Dalam pembatalan tersebut, pada arsip bisa diberi catatan nomor invoice penggantinya dan tanggal berapa. Dengan begitu, jika ada pemeriksaan pajak, bisa dilacak.

Note: Apa Konsekuensi jika Tanggal Faktur Pajak Beda dengan ‘Invoice’?

Contoh Kasus 2;

Sebuah Faktur Pajak pada September 2020 dibatalkan karena ada kekeliruan, namun sudah lapor PPN Masa September. Bagaimana cara membuat pembetulannya?

Jawabnya, pembatalan Faktur Pajak ini membuat SPT Masa untuk September 2020 harus dilakukan pembetulan. Kondisi ini bisa saja mengakibatkan lebih bayar.

Namun jangan khawatir, lebih bayar bisa langsung dikompensasikan ke SPT Terakhir yang belum dilaporkan misalnya masa Oktober atau November. Selanjutnya, buatlah Faktur Pajak baru dengan NSFP yang baru untuk masa September.

Note: Kapan Batas Waktu Penerbitan Faktur Pajak?

Contoh Kasus 3;

Seorang PKP hendak input ke SPT Masa PPN September 2020, namun belakangan disadari ada kekeliruan SPT PPN Masa September ini. Data statusnya sudah Approval sukses, tetapi belum dilaporkan PKP, bagaimana cara pembetulannya?

Jawabnya cukup sederhana, selama belum dilaporkan, artinya tidak ada masalah dan tidak perlu dilakukan pembetulan.

Baca juga Tutorial Cara Mencetak SPT Masa PPN dan Bukti Penerimaan di e-Faktur 3.0

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Cara Pembetulan SPT Masa PPN di e-Faktur Web Based

Seperti diketahui, seiring dibelakukannya e-Faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020, pelaporan SPT Masa PPN untuk mulai Masa Pajak September dan seterusnya juga harus melalui aplikasi e-Faktur.

Bagaimana cara melakukan pembetulan SPT Masa PPN di e-Faktur web based DJP?

Baca juga Wajib Update e-Faktur Terbaru, Apa Perbedaan eFaktur 3.0 & eFaktur 2.2?

Berikut cara pembetulan SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0 web based:

1. Buka web-efaktur.pajak.go.id

2. Siapkan Sertifikat Elektronik. Apabila sertifikat elektronik sudah terinstal dalam browser, WP bisa melihat beberapa Sertifikat Elektronik

3. Pilih Sertifikat Elektronik yang ingin dilaporkan, misal SPT Masa PPN kurang bayar => klik OK

4. WP akan kembali lagi ke halaman utama. Silakan Login kembali dengan Sertifikat Elektronik yang sudah dipilih

5. Masukan kata sandi e-Nofa atau kata sandi akun Pengusaha Kena Pajak (PKP). Nantinya PKP akan masuk lagi ke halaman utama. Pilih Administrasi SPT => klik Monitoring SPT => klik Tampilkan 

Misalnya, PKP ingin membetulkan SPT Masa PPN Oktober 2020, maka untuk membetulkan SPT Masa PPN tersebut, klik +Posting yang ada di kanan layar.

6. Isi tahun pajak 2020 dan masa pajak Oktober. Lalu, untuk kolom pembetulan isi 1 => klik Submit. Pembetulan SPT Masa PPN akan terlihat dalam Daftar SPT. SPT pembetulan tersebut akan memiliki status Sukses Posting.

7. Edit Faktur Pajak yang dibuat pada aplikasi e-Faktur 3.0. Misal, terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan atau dimasukkan

8. Klik Buka SPT Masa PPN yang akan dibetulkan tersebut => lengkapi data => klik Submit. Pembetulan SPT Masa PPN pun Selesai.

Ingat, sebelum dapat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 untuk membuat Faktur Pajak, PKP yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus melakukan install dan update e-Faktur 3.0 terlebih dahulu pada perangkat komputernya.

Setelah mengupdate e-Faktur 3.0 pada perangkat, Anda dapat membuat Faktur Pajak elektroniknya melalui e-Faktur Client Desktop.

Tapi Anda tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based saat akan melaporkan SPT Masa PPN-nya, karena harus dilakukan secara real time.

Tahukah, Anda dapat membuat e-Faktur dan lapor SPT Masa PPN tanpa keluar masuk platform jika menggunakan Aplikasi eFaktur Klikpajak.id.

Anda dapat langsung menggunakan fitur prepopulated pada aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa harus install sendiri aplikasinya dari versi e-Faktur 2.2 ke e-Faktur 3.0 jika menggunakan Klikpajak.id.

Sebab Klikpajak.id merupakan aplikasi pajak online berbasis web yang didukung dengan teknologi cloud yang memungkinkan Anda membuat Faktur Pajak elektronik sekaligus melaporkan SPT Masa PPN hanya dalam satu platform.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Anda pun dapat melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan saja dan di mana saja.

“Gunakan aplikasnya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Baca juga Kapan Batas Akhir Pembetulan SPT Tahunan? Syarat dan Caranya

Cara Membuat e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN

Jadi, kemudahan berlipat Anda dapatkan dengan menggunakan e-Faktur Klikpajak adalah:

  • Langsung menggunakan aplikasi e-Faktur tanpainstall terlebih dahulu
  • Tidak perlu input data satu per satu secara manual saat membuat e-Faktur karena bisa langsung menarik data transaksi dari laporan keuangan ‘online’
  • Membuat e-Faktur dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih praktis dengan sistem yang terintegrasi dengan Jurnal.id

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Selengkapnya, lihat di sini Panduan Lengkap Penggunaan e-Faktur 'Online'

Contoh Faktur Pajak

Fitur Lengkap Klikpajak: Hitung, Bayar dan Lapor Pajak dalam Satu Platform

Bukan hanya e-Faktur, Klikpajak.id memiliki fitur lengkap yang memudahkan urusan perpajakan Anda, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Apikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Berikut fitur-fitur Klikpajak.id yang memudahkan Anda melakukan administrasi perpajakan menggunakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP ini.

 

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED16 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: