Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru (UU PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru (UU PPh)

Ketentuan mengenai pajak penghasilan di Indonesia yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Ketahui Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru ini.

Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) mengatur segala hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan.

Membayar pajak penghasilan merupakan keharusan bagi setiap warga negara yang berpenghasilan dan ditetapkan sebagai Wajib Pajak (WP) yang disahkan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan besarnya upah yang diterima wajib pajak. Oleh karena itu, semakin besar penghasilan, makin tinggi pula pajak yang dikenakan.

Sekelumit tentang PPh

Pembayaran pajak penghasilan sangat bermanfaat bagi kepentingan negara. Beberapa di antaranya adalah:

  • Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
  • Membantu membangun tatanan negara
  • Menghambat laju inflasi
  • Mendorong berbagai kegiatan perekonomian

Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang diatur dalam UU PPh, yakni PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Final pasal 4 ayat 2.

Adapun, setiap PPh memiliki cakupan dan ketentuan masing-masing. Klikpajak by Mekari akan mengulas poin-poin utama dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini.

UU PPh Terbaru 

Perubahan-perubahan UU PPh dilatarbelakangi oleh berbagai perkembangan yang terjadi di bidang teknologi informasi, ekonomi, sosial dan politik di Indonesia.

Adapun, tujuan dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain:

  • Untuk menyempurnakan peraturan terkait perpajakan
  • Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
  • Mendorong keadilan
  • Kepastian dan penegakan hukum
  • Mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan
  • Mempromosikan transparansi dalam administrasi perpajakan
  • Serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak

Note: Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Berikut periode perubahan UU PPh dari yang pertama hingga terbaru:

  • Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang paling awal yang dibuat tentang pajak penghasilan.
  • Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  • Ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991.
  • Keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984.
  • Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Jadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga saat ini. 

Ilustrasi pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru.

Cakupan Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berisi tentang segala ketentuan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, terdiri dari Bab I hingga Bab IX.

Bab I: Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Bab I UU PPh ini membahas tentang definisi dan segala perubahan yang berkaitan dengan UU PPh.

Definisi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Bab ini terdiri dari pasal 1.

Bab II: Subjek Pajak

Bab II membahas tentang definisi subjek pajak dan siapa yang termasuk dalam subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah siapa pun yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan.

Subjek pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan dan badan atau bentuk usaha tetap. Bab II terdiri dari  i Pasal 2, Pasal 2A, dan Pasal 3.

Ilustrasi subjek pajak yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru

Bab III: Objek Pajak

Bab ini membahas tentang apa saja yang termasuk objek pajak.

Objek Pajak didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan.

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Contoh objek pajak penghasilan adalah:

  • Gaji, tunjangan, insentif, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya atas pekerjaan yang dilakukan.
  • Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.
  • Laba bruto usaha.
  • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,anggota, serta karena likuidasi.
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  • Bunga, termasuk premium dan diskonto.
  • Dividen.

Bab ini terdiri dari Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 12 (dihapus), Pasal 13 (dihapus), Pasal 14, dan Pasal 15.

Ilustrasi gaji yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru

Bab IV: Cara Menghitung Pajak

Bab IV membahas mengenai bagaimana cara menghitung pajak penghasilan baik bagi wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri.

Sebelum menentukan besarnya PPh terutang, maka wajib pajak perlu mencari tahu Penghasilan Kena Pajak dengan cara mengurangi Pendapatan Bersih dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bab ini terdiri Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19. 

Note: Cara Bayar Pajak Melalui Aplikasi Pajak Online e-Billing Klikpajak

Bab V: Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan

Bab V dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan.

Penjelasan pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini adalah:

  • Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Pelunasan dilakukan setiap bulan atau sesuai masa yang ditetapkan menteri keuangan.
  • Pelunasan pajak yang dimaksud di atas, merupakan angsuran pajak yang akan dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk seluruh tahun pajak yang bersangkutan.

Bab ini terdiri dari Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 (dihapus).

Ilustrasi menghitung pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru

Bab VI Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun

Bab ini mencakup tentang pajak yang dihitung pada akhir tahun pajak.

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Bab V terdiri dari Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 29, Pasal 30 (dihapus), dan Pasal 31 (dihapus). 

Bab VII: Ketentuan Lainnya

Bab VII membahas mengenai  perlunya penerapan prinsip kesetaraan terhadap wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, tata cara pengenaan pajak dan sanksi yang terkait harus berjalan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bab VII terdiri dari terdiri dari Pasal 31A, Pasal 31B (dihapus), Pasal 31C, Pasal 31D, Pasal 31E, Pasal 32, Pasal 32A, dan Pasal 32B.

Jenis Pajak Penghasilan Terbaru dan TarifnyaIlustrasi pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru

Bab VIII: Ketentuan Peralihan

Bab ini menjelaskan tentang apabila wajib pajak yang tahun pajaknya merupakan tahun buku, maka kemungkinan pajak tersebut masuk di dalam tahun takwin 1984.

Apabila enam bulan dari tahun pajak tersebut termasuk dalam tahun takwim, diperbolehkan memilih cara menghitung pajaknya. Bab VIII terdiri dari Pasal 33, Pasal 33A dan Pasal 34. 

Bab IX: Ketentuan Penutup

Dalam Bab ini dijelaskan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP).

Demikianlah ringkasan singkat mengenai perubahaan dan apa saja yang dimuat oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru.

Untuk mempermudah urusan perpajakan, sekarang sudah tersedia teknologi berbasis komputasi awan (cloud computing).

Aplikasi pajak online yang mengadopsi sistem cloud adalah Klikpajak.id, yang merupakan mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018, sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP).

Ilustrasi memanfaatkan teknologi cloud untuk aktivitas daring

Sistem ‘Cloud’ Permudah Urusan Perpajakan

Cloud adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Teknologi ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus memasang (instal) aplikasi terlebih dahulu.

Sistem cloud juga memudahkan penggunanya untuk mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Klikpajak.id didukung dengan teknologi berbasis cloud yang bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak melalui aplikasi Klikpajak.id hanya dengan ponsel (smartphone).

Contoh fitur lengkap Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak yang Ringankan Aktivitas Perpajakan Anda

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

e-Faktur Klikpajak

Melalui fitur e-Faktur yang terintegrasi dalam satu platform, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN selengkapnya bisa lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Seperti diketahui, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia, harus membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 melalui KEP-368/PJ/2020 yang menyebutkan:

“Semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017 sudah langsung diwajibkan membuat SPT masa PPh Pasal 23/26 dan membuat bukti pemotongan secara elektronik melalui e-Bupot mulai September 2020.”

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

e-Filing Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, seperti:

  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED19 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: