Pajak yang Dipungut Pemerintah Daerah, Ketahui Jenis dan Ketentuannya! - Klikpajak

Pajak yang Dipungut Pemerintah Daerah, Ketahui Jenis dan Ketentuannya!

Berdasarkan pihak yang memungut pajak, pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Artikel kali ini akan fokus membahas mengenai pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Bagaimana ketentuan dan apa saja jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah? Simak pembahasan selengkapnya di bawah ini.

Apa itu Pajak Daerah?

Pajak daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak ini digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat daerah tersebut. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Pihak Pemungut Pajak Daerah

Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah. Wewenang pemungutan pajak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Pengalokasian pajak daerah digunakan untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain-lain.

 

4 Fungsi Pemungutan Pajak Daerah

1. Fungsi Anggaran

Pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi.

Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal, maka dapat diberikan keringanan pajak pada sektor tertentu. Dengan demikian diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja.

3. Fungsi Stabilitas

Tersedianya pajak daerah membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini, pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

4.    Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak daerah yang ada digunakan untuk mebiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membuka lapangan kerja baru, sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah. Karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan.

 

Jenis-Jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah antara lain:

1.    Pajak Provinsi

  • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau biasa dikenal dengan istilah Balik Nama.
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dikenakan pada saat pembelian BBM
  • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
  • Pajak Air Permukaan
  • Pajak Rokok

2.    Pajak Kabupaten/Kota

  • Pajak Hotel
  • Pajak Restoran
  • Pajak Hiburan
  • Pajak Reklame
  • Pajak Penerangan Jalan
  • Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir
  • Pajak Air Tanah
  • Pajak Sarang Burung Walet
  • Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  • Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

 

Kriteria Pemungutan Pajak Daerah

Perlu Anda pahami, dalam proses pemungutan pajak daerah terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan, di antara lain:

  1. Sifatnya pajak dan bukan retribusi. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang.
  2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kota atau kabupaten yang bersangkutan.
  3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
  4. Potensi pajak hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
  5. Berdampak ekonomi positif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor.
  6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
  7. Menjaga kelestarian lingkungan. Pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemda atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui eFiling Pajak resmi dari Ditjen Pajak.  Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa elektronik SPT (e-SPT) dan e-Filing pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. Lapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah melalui eFiling Klikpajak. Sebelum batas pelaporan pajak pribadi pada 31 Maret dan pelaporan pajak badan tahunan berakhir pada 30 April nanti, segera penuhi segala kewajiban perpajakan Anda.

Hindari sanksi administrasi karena terlambat lapor. Simpan dengan baik kode EFIN Anda demi kelancaran pembayaran pelaporan perpajakan. Daftar sekarang juga agar Anda bisa lapor SPT GRATIS selamanya tanpa dipungut biaya tambahan apapun dan Anda akan memperoleh Bukti Lapor resmi seperti DJP Online. Daftar sekarang juga di sini!

 


PUBLISHED24 Aug 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: