Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021, Ini Besar Nilainya

Berapa Besar Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021?

Besar penghasilan yang tidak dikenakan pajakberbeda-beda setiap periode tahun tertentu. Klikpajak by Mekari akan mengulas berapa besar minimal gaji yang kena PPh 21 tahun 2021 ini.

Setiap Wajib Pajak (WP) memiliki hak untuk mendapatkan nilai penghasilan yang terbebas dari pajak atau biasa disebut Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP).

Untuk mengetahui berapa besar penghasilan yang dikenakan pajak dari gaji, terlebih dahulu harus mengurangkan dengan jumlah PTKP sesuai status WP yang bersangkutan.

Dari situ akan ketahuan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dari gaji yang harus disetorkan ke kas negara.

Lalu, berapa besar minimal gaji yang kena PPh 21 tahun 2021, berikut penjelasannya dari ulasan Klikpajak.id untuk Anda.

Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021

Seperti yang sudah disinggung di atas, besar jumlah penghasilan tidak kena pajak setiap tahunnya atau periode tertentu berubah-ubah.

Perubahan besar PTKP ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh.

Karena hingga sekarang ini belum ada aturan baru terkait PTKP, maka besar PTKP 2021 masih didasarkan pada peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Kementerian Keuangan RI sejak Juni 2016 menetapkan kenaikan batas PTKP dari semula Rp36 juta dalam setahun atau Rp3 juta per bulan menjadi Rp54 juta setahun atau gaji Rp4,5 juta satu bulan.

Maka berdasarkan ketentuan itu, gaji minimum tidak kena pajak 2021 adalah Rp4,5 juta.

Mereka yang berpenghasilan Rp4,5 juta per bulan atau kurang dari jumlah itu, tidak diwajibkan membayar pajak.

Bagi yang dipotong PPh 21, meski perusahaan pemberi kerja yang menyetorkan ke negara, WP memang tetap diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Note: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

Ketentuan mengenai ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/ PMK.010/ 2016 yang dikeluarkan pada 27 Juni 2016. Ini pula yang menjadi dasar ketentuan gaji minimum kena pajak 2021.

Dalam peraturan tersebut, dengan jelas disebutkan pendapatan sebesar Rp54 juta dalam setahun atau Rp4,5 juta per bulan sebagai batas penghasilan tidak kena pajak.

Penetapan jumlah PTKP akan mengalami perkembangan seturut dengan kondisi perekonomian nasional secara umum.

Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021, Ini Besar NilainyaIlustrasi besar minimal gaji yang kena PPh 21 tahun 2021

PTKP dan Kaitannya dengan Minimal Gaji Kena PPh 21 

Ketentuan tentang PTKP diatur dalam pasal 7 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP adalah jumlah pendapatan WP pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.

Dalam penghitungan PPh 21, PTKP berperan sebagai pengurang penghasilan neto WP, untuk mencari jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.

Dengan begitu, jika penghasilan seorang WP tidak melebihi PTKP maka tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal 21.

Sebaliknya, jika penghasilan WP melebihi PTKP, maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar penghitungan PPh 21.

Kendati tidak dikenakan beban pembayaran pajak, badan atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan gaji di bawah Rp4,5 juta per bulan tetap dikenai ketentuan melaporkan SPT PPh 21.

Besar batas PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, juga ditentukan menurut pengelompokan seperti berikut:

  • Wajib Pajak Kawin 
  • Wajib Pajak Kawin dengan penghasilan suami-istri digabung
  • Wajib Pajak dengan tanggungan atau anak maksimal tiga orang.

Batas pelaporan SPT Pajak Tahunan untuk WP orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya.

Note: Bagaimana Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 Karyawan?

Regulasi PTKP

Terhitung sejak 2001 sampai 2020, aturan mengenai PTKP telah diubah sampai 5 kali. Ini dilakukan sebagai penyesuaian atas penghasilan. 

Sedangkan tarif PTKP dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Kenaikan ini karena menyesuaikan perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh WP OP.

Direktorat Jenderal Pajak telah cukup aktif dalam mengoreksi besarnya PTKP dalam beberapa tahun terakhir. Ini terlihat dari banyaknya penyesuaian PTKP yang dilakukan pemerintah sejak 2008.

Pada tahun-tahun sebelumnya, PTKP biasanya diubah bersamaan dengan perubahan Undang-undang PPh supaya volume perubahannya tidak terlalu sering.

UU Pajak Penghasilan atau PPh sejak 1983 hingga 2008 sudah diubah empat kali.

Namun sejak 2008, pemerintah lebih aktif mengubah PTKP dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009.

Sedangkan pada 2012 diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. 

Pada 2015, keluar lagi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

Terakhir pada tahun 2016, pemerintah merencanakan untuk kembali mengoreksi besarnya PTKP.

Note: Bukti Potong PPh 21: Penjelasan tentang Formulir 1721 A1 dan 1721 A2

Kebijakan pemerintah menaikkan PTKP disahkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Berikut adalah nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku saat ini:

  1. Batas PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi lajang adalah Rp54.000.000
  2. WP yang sudah menikah, mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000
  3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami menjadi Rp54.000.000
  4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat sebesar Rp4.500.000, yang dalam setiap keluarga maksimal tiga orang.

Penjelasan yang masuk kategori keluarga kandung pada nomor empat adalah orang tua kandung, saudara kandung dan anak. Sedangkan yang di maksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

Berikut ini tabel tarif PTKP tahun 2021 berdasarkan peraturan tarif PTKP dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Tarif PTKP 2021 ini berlaku per tanggal 1 Januari 2021:

Status Wajib Pajak Kode Status Besar PTKP
Tidak Kawin Tanpa Tanggungan TK/0 Rp54.000.000
Tidak Kawin, punya 1 Tanggungan TK/1 Rp58.500.000
Tidak Kawin, punya 2 Tanggungan TK/2 Rp63.000.000
Tidak Kawin, punya 3 Tanggungan TK/3 Rp67.500.000
Kawin Tanpa Tanggungan K/0 Rp58.500.000
Kawin, punya 1 Tanggungan K/1 Rp63.000.000
Kawin, punya 2 Tanggungan K/2 Rp67.000.000
Kawin, punya 3 Tanggungan K/3 Rp72.000.000
Kawin dan Penghasilan Istri digabung Suami Tanpa Tanggungan K/I/0 Rp112.500.000
Kawin dan Penghasilan Istri digabung Suami, Punya 1 Tanggungan K/I/1 Rp117.000.000
Kawin dan Penghasilan istri digabung Suami, Punya 2 Tanggungan K/I/2 Rp121.500.000
Kawin dan Penghasilan Istri digabung Suami, Punya 3 Tanggungan K/I/3 Rp126.000.000

 

Bagaimana Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak?

Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah gaji karyawan atau pekerja yang dikenakan PPh 21 setelah diakumulasikan dengan tunjangan, biaya jabatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas lainnya.

Untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak, maka terlebih dahulu harus mengetahui besar PTKP WP tersebut, yang besarnya berbeda-beda tergantung status WP.

Berikut cara mengetahui jumlah Penghasilan Kena Pajak: 

  • Penghasilan Bruto => dikurangi biaya-biaya => selanjutnya diperoleh penghasilan neto. 
  • Selanjutnya, dari penghasilan neto tersebut => dikurangi PTKP => diperoleh Penghasilan Kena Pajak.

Setelah mendapatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak, maka nilai tersebut akan dihitung pajaknya menggunakan tarif progresif PPh Pasal 17 ayat (1).

Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, tarif PPh Orang Pribadi Pasal 21 menggunakan tarif progresif, yang dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

Untuk tarif progresif PPh WP OP ini seperti berikut:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 per tahun

Untuk karyawan atau WP yang belum punya NPWP, maka dari tarif di atas ditambah lagi 20%.

Sebagai tambahan informasi, besaran jumlah PTKP diukur dari kondisi gaji yang diterima pada awal tahun dan terus konstan sepanjang tahun berjalan. 

Note: Untuk mengetahui lebih jelasnya cara menghitung penghasilan kena pajak dari PTKP, baca di SINI.

Itulah penjelasan mengenai berapa besar minimal gaji yang kena PPh 21 di 2021.

Jika ternyata gaji Anda ternyata sudah melebihi batas penghasilan tidak kena pajak, sebagai WP Orang Pribadi yang punya kewajiban atas perpajakan, bayar dan laporkan pajak Anda dengan cara yang mudah.

Anda dapat membayar pajak melalui e-Biling Klikpajak dan melaporkan SPT Tahunan dengan e-Filing Klikpajak.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021, Ini Besar NilainyaIlustrasi administrasi perpajakan dari minimal gaji yang kena PPh 21 tahun 2021

Bayar dan Lapor SPT Tahunan di Klikpajak, Gratis!

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

e-Biling Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan dapat Anda temukan di bawah ini:

Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021, Ini Besar Nilainya

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti tergantung suku bunga Bank Indonesia.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut tarif sanksi bunga administrasi pajak terbaru sesuai UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Fitur Lengkap Klikpajak.id yang Memudahkan Administrasi Perpajakan Lainnya

Bukan hanya fitur bayar lapor pajak saja, Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan.

Sebab aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id. 

Melalui Klikpajak, Anda dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Inilah fitur lengkap Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021, Ini Besar Nilainya

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021, Ini Besar Nilainya

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021, Ini Besar Nilainya

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021, Ini Besar NilainyaKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021, Ini Besar Nilainya

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Jadi, sudah tahu minimal gaji yang kena PPh 21 tahun 2021, ya?

Ingin mengelola pajak dan keuangan usaha lebih mudah, ada caranya.

Bagi Anda yang ingin dapat dengan mudah kelola pajak dan keuangan usaha, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED01 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: