Ingat! WP Badan PT Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5% Mulai 2021

Ingat! WP Badan PT Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5% Mulai 2021

Sekadar mengingatkat, bagi Anda Wajib Pajak (WP) Badan atau perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak bisa lagi menggunakan perhitungan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM ini mulai 2021.

Lho, kenapa? Apa alasannya?

Hal ini dikarenakan masa berlaku penggunaan Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5% untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi WP Badan berbentuk PT telah berakhir.

Seperti apa penjelasan lengkapnya mengenai WP Badan atau perusahaan bentuk PT yang tidak bisa lagi menikmati PPh Final 0,5 persen, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Penjelasan Umum PPh Final 0,5%

Pengaturan soal tarif PPh Final sebesar 0,5% untuk pelaku usaha UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sebelumnya, tarif PPh Final untuk UMKM ini sebesar 1% sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013. Turun setengah persen menjadi 0,5% melalui PP pengganti 23/2018 tersebut yang berlaku sejak 1 Juli 2018.

Penghitungan PPh Final UMKM ini adalah 0,5% dari jumlah omzet bruto setiap bulannya.

Golongan UMKM

Kategori UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah:

Skala Usaha

Kriteria

 
  Kekayaan Bersih/Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) Hasil Penjualan/Omzet
Usaha Mikro Maksimal Rp50.000.000 Maksimal Rp300.000.000 – Rp
Usaha Kecil > Rp50.000.000 – Rp500.000.000 > Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000
Usaha Menengah > Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000 > Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000

 

UMKM juga bisa dibedakan berdasarkan karakteristik dari skala usahanya, yakni:

Kategori Usaha Mikro

  • Tempat usaha tidak menetap atau bisa berpindah-pindah
  • Jenis produk yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu
  • Belum memiliki izin usaha
  • Tidak memiliki NPWP
  • Belum melakukan pencatatan keuangan
  • Masih mencampur keuangan pribadi dengan hasil usaha
  • Belum ada akses ke bank tapi lebih memanfaatkan pinjaman non-bank

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Usaha Kecil

  • Tempat udaha sudah menetap
  • Jenis produk yang dijual tidak mudah berubah
  • Sudah memiliki pengalaman berusaha
  • Sebagian sudah memiliki izin usaha
  • Sebagian sudah memiliki NPWP
  • Sudah mengelola administrasi keuangan sederhana
  • Memisahkan keuangan pribadi dan uang hasil usaha
  • Sebagian memiliki akses modal ke bank maupun non-bank

Note: Terdampak Corona, UMKM Bisa Ajukan Bebas PPh Final

Usaha Menengah

  • Tempat usaha sudah menetap
  • Jenis produk sudah tetap
  • Memiliki NPWP perusahaan
  • Memiliki izin usaha atau mendirikan perusahaan
  • Punya SDM yang berpendidikan
  • Memiliki manajemen sumber daya manusia sesuai fungsi dan tugas masing-masing
  • Melakukan administrasi keuangan dengan sistem akuntansi
  • Memiliki akses modal ke perbankan maupun non-bank
  • Melakukan pengelolaan organisasi perburuhan

Ilustrasi UMKM

Siapa Saja Pengguna PPh Final PP 23/2018?

Tidak semua WP bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 23/2018 ini.

Ada kriteria tertentu yang bisa menjadi golongannya WP pengguna tarif pajak penghasilan final dengan tarif setengah persen ini.

Sesuai Pasal 3 ayat (1) PP 23/2018 ini, WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final ini adalah:

  • WP Orang Pribadi
  • WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT)

Dengan ketentuan memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (setahun).

Apa yang dimaksud WP Badan?

Menurut UU PPh, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Bentuk Badan dapat berupa:

  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Perseroan Komanditer (CV)
  • Perseroan lainnya
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun
  • Firma
  • Kongsi
  • Koperasi
  • Dana Pensiun
  • Persekutuan
  • Perkumpulan
  • Yayasan
  • Organisasi massa
  • Organisasi politik atau organisasi yang sejenis
  • Lembaga
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Dan bentuk badan lainnya

Ilustrasi WP Badan perusahaan perseroan terbatas

PPh Final untuk WP Badan PT Berakhir 2020

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP No. 23/2018 bagi WP Badan, mengingatkan berakhirnya bagi WP Badan Perseroan Terbatas untuk bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5%.

Sesuai dengan Pasal 2 PP 23/2018, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Artinya, tarif PPh Final 0,5% ini tidak berlaku tanpa batas.

Salah satunya, WP Badan berbentuk PT yang sudah harus mengakhiri menggunakan tarif PPh Final 0,5% ini hingga akhir 2020.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018 ini, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% ini paling lama:

  • 7 tahun bagi WP Orang Pribadi
  • 4 tahun bagi WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
  • 3 tahun bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi WP tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Dari ketentuan pasal yang mengatur jangka waktu pengenaan PPh Final dengan tarif 0,5 persen yang dimulai sejak 2018, maka untuk WP Perseroan Terbatas sudah harus mengakhiri penggunaan kemudahan tarif ini.

Lalu, setelah habisnya masa berlaku penggunaan tarif PPh Final ini WP Badan Perseroan Terbatas akan dikenakan tarif PPh apa?

Ilustrasi WP Badan Perusahaan Perseroan Terbatas

WP Badan Perseroan Terbatas akan Dikenakan Tarif ini

Dengan berakhirnya kemudahan penggunaan tarif PPh Final 0,5% bagi WP Badan Perseroan Terbatas, maka Perusahaan PT harus mengikuti ketentuan tarif PPh normal.

Berapa tarif PPh Badan normal?

Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b, UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), WP Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif PPh sebesar 28%.

Setelah berlaku selama 1 tahun pada 2009, tarif PPh Badan diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Dengan berakhirnya penggunaan tarif PPh Final di 2020, maka WP Badan akan dikenakan tarif PPh normal yakni 25% dari Penghasilan Kena Pajak mulai 2021.

Contoh:

Perusahaan AAA milik Pak Kelik pada 2021 memiliki peredaran bruto Rp75.000.000.000 dengan jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp10.000.000.000.

Maka PPh Badan terutang Perusahaan AAA milik Pak Kelik ini adalah:

= (Tarif PPh Badan x Penghasilan Kena Pajak)

= 25% x Rp10.000.000.000

= Rp2.500.000.000

Jenis Pajak Penghasilan Terbaru dan TarifnyaIlustrasi pajak penghasilan WP Badan Perseroan Terbatas

Penurunan Tarif PPh 22% Hanya untuk Perseroan Terbuka (Tbk)

Pemerintah memang telah menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap dari 25% menjadi 22% mulai tahun pajak 2020 dan 20% di 2022 serta lebih rendah 3% jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020.

Tapi penurunan tarif PPh Badan itu tidak berlaku secara umum, melainkan khusus untuk WP Badan kategori Perseroan Terbuka (Tbk).

Artinya, perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa saham atau bisa disebut perusahaan publik karena sudah melakukan IPO (Initial Public Offering) atau penawaran saham perdana.

Note: Untuk mengetahui syarat mendapatkan penurunan tarif PPh Badan 22% hingga 17%, baca di SINI.

Ilustrasi WP Badan Perusahaan Tbk

Hitung, Bayar dan Laporkan Pajak Anda di Klikpajak

Agar lebih mudah mengurus perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Karena Klikpajak aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana pun.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda dapat menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi keamanan teknologi cloud

Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda juga bisa membuat Kode Billing sebagai syarat yang harus dipenuhi pada saat akan melakukan pembayaran pajak dengan mudah di Klikpajak.

Anda bisa membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform.

Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI. 

Contoh membuat kode billing di e-Billing Klikpajak

Membuat e-Faktur Tanpa Harus ‘Install’ Aplikasi

Tahukah, pembuatan Faktur Pajak elektronik juga jadi lebih mudah dan praktis melalui aplikasi e-Faktur Klikpajak.

Dengan Klikpajak, Anda tidak perlu ribet harus menginstall aplikasi maupun backup data e-Faktur ke komputer lain terlebih dahulu jika ada pembaruan sistem dari DJP.

Seperti diketahui, per 1 Oktober 2020, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur 2.2 telah ditutup.

Perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur.

“Gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Ilustrasi fitur prepopulated e-Faktur 3.0 visa dokumentasi DJP

Dengan e-Faktur Klikpajak, Anda dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Cara membuat Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Berikut panduan langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak melalui e-Faktur ‘Online’.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Bisa Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti pemotongan PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Makin Mudah dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’ Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Proses pengelolaan pajak pun jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Note: Ingin mengetahui bagaimana kemudahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan Anda dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id, selengkapnya baca di SINI 

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED15 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: