Pentingnya e-Nofa Untuk Mencegah Adanya Faktur Pajak Fiktif - Klikpajak

Pentingnya e-Nofa Untuk Mencegah Adanya Faktur Pajak Fiktif

Penerapan e-Nofa merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-Nofa merupakan sebuah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak. Dengan adanya e-Nofa, maka diharapkan dapat mencegah penggunaan faktur pajak fiktif atau ilegal dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). Maraknya kasus faktur pajak fiktif atau ilegal dapat merugikan negara. Jika dulu setiap Wajib Pajak atau pengusaha dengan leluasa melakukan penomoran faktur, maka sekarang hal tersebut tidak diperbolehkan lagi. Nomor seri faktur pajak (NSFP) akan selalu dijatah dari DJP. Namun ternyata tidak semua PKP dapat mendapatkan e-Nofa, hanya PKP tertib pajak dan telah melakukan registrasi dan verifikasi ulang yang dapat menikmati layanan e-Nofa.

Maraknya Penggunaan Faktur Pajak Fiktif

Pentingnya e-Nofa Untuk Mencegah Adanya Faktur Pajak Fiktif

Penggunaan faktur pajak fiktif atau ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga sangat merugikan badan usaha. Bagi dunia usaha, faktur pajak fiktif dapat merugikan investor dan dapat memperkeruh iklim investasi. Sebagai contoh, apabila Anda seorang investor dan staf Direksi Anda mengecilkan laba melalui skema faktur pajak fiktif, tentu saja sebagai investor Anda tidak akan mendapatkan keuntungan yang seharusnya menjadi hak Anda. Selain itu, faktur pajak fiktif juga berdampak pada jumlah dividen yang dibagikan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Atau lebih parahnya lagi, laba yang dikecilkan dengan didukung penggunaan faktur pajak fiktif dapat dijadikan alasan perusahaan untuk tidak memberikan bonus atau menaikkan gaji para karyawan dan buruh. Oleh karena itu, untuk menangkal semakin banyaknya penggunaan faktur pajak fiktif ini DJP menerapkan faktur pajak elektronik.

Latar Belakang Penerapan e-Nofa

Pentingnya e-Nofa Untuk Mencegah Adanya Faktur Pajak Fiktif

Penerapan e-Nofa ini berdasarkan peraturan dari Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Keterangan Prosedur, Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan dan Penggantian, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. E-Nofa merupakan suatu bentuk peningkatan pelayanan DJP kepada masyarakat khususnya PKP melalui pengendalian NSFP yaitu penomoran faktur pajak yang kini tidak lagi dilakukan sendiri secara manual oleh PKP tetapi dikendalikan oleh DJP. Dengan begitu, penerimaan pajak khususnya PPN diharapkan akan meningkat dengan adanya penerapan e-Nofa. Selain itu, e-Nofa juga dapat mendeteksi penomoran faktur pajak yang tidak bertanggung jawab, dan penomoran faktur Wajib Pajak dapat dilihat secara berurutan.

Peraturan Tentang Permohonan NSFP

Dengan adanya sistem faktur pajak berbasis elektronik, kini DJP dapat memberikan NSFP bagi PKP dengan lebih sistematis dan terawasi. Proses permohonan NSFP ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER–24/PH/2012, yang menyebutkan bahwa:

  1. Setiap PKP diwajibkan untuk membuat faktur pajak yang berisi kode dan NSFP. NSFP terdiri dari 16 digit yang dibagi menjadi 2 digit kode transaksi, yaitu 1 digit kode status, dan 13 digit nomor faktur yang ditetapkan oleh DJP.
  2. NSFP dapat diperoleh sesuai tata cara yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk pembuatan faktur pajak tahun 2018, nomor faktur pajak akan diawali dari 000.18.00000001 dan seterusnya.

Mengajukan Permohonan NSFP

Pentingnya e-Nofa Untuk Mencegah Adanya Faktur Pajak Fiktif

Ada beberapa prosedur yang harus ditaati oleh setiap PKP untuk dapat mengajukan permohonan pembuatan NSFP dengan aplikasi e-Nofa. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan badan usaha sebagai PKP. PKP merupakan sebutan yang ditujukan bagi pengusaha atau badan usaha yang menjual barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Secara sederhana, barang-barang yang dijual adalah produk maupun jasa yang terkena PPN. Agar dapat mendaftarkan badan usaha sebagai PKP, syarat pertama adalah omset perusahaan setidaknya harus mencapai Rp4,8 Milyar dalam setahun. Syarat yang kedua adalah perusahaan harus lulus survei atau verifikasi yang dilakukan oleh petugas KPP. Dan syarat yang terakhir adalah pengusaha wajib menyertakan dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan PKP.
  2. Harus memiliki sertifikat elektronik pajak. Sertifikat elektronik pajak ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan NSFP. Sertifikat elektronik ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan, baik secara online maupun manual di KPP terdaftar. Setelah mendapat persetujuan, maka PKP akan mendapatkan username dan password untuk melakukan aktivasi akun e-Nofa sekaligus mengakses sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik pajak ini berisi identitas Wajib Pajak dan tanda tangan digital dan harus diinstal agar dapat melanjutkan proses permintaan NSFP melalui aplikasi e-Nofa.
  3. Mengajukan permohonan NSFP dengan cara login ke laman https://efaktur.pajak.go.id/login menggunakan username dan password PKP atau nomor NPWP yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, pilih sertifikat elektronik yang telah diinstal. Biasanya akan muncul peringatan “Your Connection is Not Private” yang dapat diabaikan dan klik opsi “Proceed” to efaktur.pajak.go.id. Setelah itu, Anda dapat melakukan permintaan NSFP.

Sebagai pengusaha yang taat pajak, gunakan aplikasi e-Nofa untuk memudahkan Anda dalam mendapatkan NSFP. Untuk mendapatkan informasi seputar perpajakan, klikpajak menyediakan berbagai informasi yang bisa Anda akses secara gratis. Selain itu, Anda juga bisa melaporkan pajak secara online dengan mudah, cepat, dan gratis. Registrasi sekarang di sini!


PUBLISHED21 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: