Mengenal Pajak Masukan dan Perbedaannya dari PPnBM

Mengenal Pajak Masukan dan Perbedaannya dari PPnBM

Pajak Masukan merupakan salah satu komponen dari penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara prinsip, pembayaran Pajak Masukan dilakukan ketika Wajib Pajak melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak.  Prinsip ini serupa dengan pembayaran terhadap Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Undang-Undang tentang PPN dan PPnBM bahkan dibahas dalam satu susunan naskah. Artikel ini akan membantu Anda mengenal Pajak Masukan dan perbedaannya dari PPnBM.

Perbedaan Definisi Pajak Masukan dan PPnBM

Pajak Masukan dipahami sebagai Pajak Pertambahan Nilai yang semestinya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak usai memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan juga dibayar saat Pengusaha Kena Pajak menerima manfaat dari Barang Kena Pajak Tidak Berwujud maupun Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar daerah pabean serta impor Barang Kena Pajak.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah ketika terjadi pembelian terhadap barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. Hal ini berkaitan dengan upaya menyeimbangkan beban pajak antara konsumen berpenghasilan tinggi dengan warga negara yang memiliki penghasilan rendah.

Objek Pajak Masukan

Pengertian Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Barang yang dimaksud dapat berupa barang berwujud (entah berupa barang bergerak dan tidak bergerak), dan barang tidak berwujud.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tidak disebutkan secara rinci perihal jenis-jenis barang maupun jasa yang dikenai pajak. Namun demikian, dalam pasal 4A Undang-Undang tersebut disebutkan mengenai kelompok barang yang tidak dikenai PPN, termasuk sebagai Pajak Masukan.

Kelompok Barang Tersebut Meliputi:

  • Hasil kegiatan pertambangan atau pengeboran yang diambil secara langsung dari sumbernya.
  • Barang-barang yang termasuk kebutuhan pokok sehingga senantiasa dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kebutuhan pokok yang dimaksud berupa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, serta sayur- sayuran.
  • Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan semacamnya.
  • Uang, emas batangan, serta berbagai macam surat berharga.

Sementara Kelompok Jasa yang Tidak Dikenai PPN Adalah Sebagai Berikut:

  • Jasa pelayanan kesehatan medis, baik berupa dokter umum, dokter gigi, maupun dokter hewan.
  • Jasa pelayanan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, serta jasa di bidang olahraga yang tidak bersifat komersial.
  • Jasa pengiriman surat dengan perangko.
  • Jasa keuangan, baik berupa kegiatan menghimpun dana masyarakat atau meminjamkan dana.
  • Jasa asuransi.
  • Jasa keagamaan seperti pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, atau penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
  • Jasa pendidikan, baik berupa pendidikan dalam bentuk sekolah maupun luar sekolah.
  • Jasa kesenian dan hiburan.
  • Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
  • Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
  • Jasa tenaga kerja, entah berupa penyediaan mapun pelatihan tenaga kerja.
  • Jasa perhotelan, baik berupa sewa kamar maupun ruangan lain untuk acara pertemuan.
  • Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan pemberian NPWP.
  • Jasa penyediaan tempat parkir oleh pemilik tempat ketika pengguna dipungut bayaran.
  • Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, baik diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta.
  • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
  • Jasa boga atau katering.

Sesuai namanya, objek PPnBM adalah berupa barang atau bukan jasa.

Kriteria Barang yang Digolongkan Sebagai Barang Mewah:

  • Bukan merupakan kebutuhan pokok.
  • Dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
  • Biasanya dikonsumsi oleh masyarakat dengan tingkat penghasilan tinggi.
  • Tujuan konsumsi barang adalah untuk menunjukkan status.

Ketentuan Tarif Pajak Masukan

Pada umumnya, tarif yang dibebankan atas Pajak Masukan sebagai komponen PPN adalah sebesar 10%. Namun demikian, tarif tersebut bisa saja diubah melalui Peraturan Pemerintah dengan besaran minimal 5% dan maksimal 15%. Apabila Barang atau Jasa Kena Pajak merupakan barang atau jasa ekspor, tarif PPN adalah sebesar 0%.

Tarif yang dibebankan pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah tentu jauh lebih besar. Hal ini mengingat PPnBM memang ditujukan untuk pengendalian konsumsi barang yang tergolong mewah. Di samping itu, penerapan PPnBM juga merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap produsen kecil dan tradisional.

Besaran persentase PPnBM yang harus dibayarkan bahkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam Pasal  8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, rentang tarif PPnBM adalah 10% hingga 75%. Kemudian, pada 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPnBM paling tinggi adalah mencapai 200%. Meski demikian, untuk kegiatan konsumsi barang mewah di luar daerah pabean dikenai tarif 0%. Tarif 0% dikenakan pula pada barang mewah yang diekspor. Wajib pajak bahkan dapat meminta kembali pembayaran pajak atas barang mewah yang diekspor apabila PPnBM terlanjur dibayar.


PUBLISHED07 Sep 2018
Novia Widya Utami
Novia Widya Utami

SHARE THIS ARTICLE: