Kode Jenis Setoran Pajak dan Kode Akun Pajak Terbaru

Ditjen Pajak telah menambah daftar kode jenis pajak dari sebelumnya 32 menjadi 44 KAP. Inilah daftar Kode Akun Pajak terbaru dan Kode Jenis Setoran Pajak atau KJS.

Mekari Klikpajak akan mengulasnya untuk Anda mudah melakukan proses pembayaran pajak dengan benar.

Latar Belakang Penambahan Kode Jenis Pajak

Penambahan kode akun pajak atau KAP dan kode jenis setoran pajak ini seiring dilakukannya perubahan ketentuan terkait Surat Setoran Pajak (SSP).

Regulasi penambahan kode akun pajak terbaru ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No, PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.

Pengenalan dan penggunaan kode-kode ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan dengan lebih mudah dan ringkas, sehingga potensi terjadinya kesalahan lebih kecil.

Hal ini akan terasa ketika wajib pajak melakukan kesalahan, dan harus melakukan proses pemindahbukuan yang cukup menyita waktu.

Dalam praktiknya, kode akun pajak dan kode jenis setoran akan diaplikasikan pada pengisian formulir surat setoran elektronik e-Billing untuk membayarkan pajak secara online.

Jika wajib pajak pernah melakukan proses transaksi di aplikasi e-Billing, maka data dan kode yang digunakan akan terekam secara otomatis sehingga memudahkan proses pembayaran selanjutnya.

Sebelum membayar pajak, dalam prosesnya harus membuat SSP atau Kode Billing yang berisi beberapa keterangan jenis pembayaran pajak dan jumlah atau nominal pajak yang akan dibayarkan.

Dalam pengisian SSP atau proses pembuatan Kode Billing tersebut wajib pajak harus mengisikan kolom keterangan jenis kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak.

Seperti diketahui, KJS atau Kode Jenis Setoran pajak bermacam-macam tergantung jenis pajak yang dibayar, salah satunya kode pajak 411128. Jenis pembayaran pajak apakah dengan kode pajak itu?

Selain daftar kode jenis setoran dan kode akun pajak terbaru, Mekari Klikpajak akan menunjukkan tentang kode pajak 411128 dalam pembayaran pajak di e-Billing.

Tentang Kode Akun Pajak ( KAP ) dan Kode Jenis Setoran Pajak ( KJS )

via GIPHY

Kode Akun Pajak adalah deret kode yang digunakan dalam sistem untuk mengidentifikasi jenis setoran atau transaksi apa yang akan dilakukan oleh wajib pajak dalam layanan perpajakan.

KAP dan KJS merupakan salah satu bagian penting saat Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) atau SSE (Surat Setoran Elektronik) saat melakukan proses pembayaran pajak melalui e-Billing.

Untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak, Anda memerlukan suatu kode tertentu, yakni Kode Akun Pajak atau KAP dan Kode Jenis Setoran (KJS) pajak.

Tanpa kode tersebut, pembayaran tidak bisa diterima oleh bank persepsi atau kantor pos serta tidak akan sampai ke kas negara melalui DJP.

Kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak ini digunakan saat membuat Kode Billing sebagai identitas pembayaran/setoran pajak dengan kode tersebut.

Sehingga sistem e-Billing akan tahu dan dapat membedakan jenis setoran pajak yang dibayarkan ke kas negara dari setoran pajak dan setoran ke kas negara lainnya.

Penggunaan kode akun pajak sendiri nantinya disandingkan dengan kode jenis setoran yang menjadi identitas jenis setoran yang dilakukan.

Singkatnya, KAP sebagai identitas jenis pajak, sedangkan KJS sebagai identitas jenis setoran yang dilakukan.

Artinya kedua jenis kode tersebut wajib ada pada saat proses pembayaran pajak sebagai syarat yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Pajak.

Perlu dipahami, setiap jenis kode tersebut memiliki fungsi tersendiri dan tidak boleh salah input.

Kode Jenis Setoran Pajak/Kode Setoran Pajak ini diisi setelah Kode Akun Pajak.

Sedangkan KAP atau Kode Akun Pajak harus diisi terlebih dahulu.

Contohnya, PPh Pasal 21 KAP-nya adalah 411121 sedangkan Kode Jenis Setoran-nya adalah 300, 310, 320 dan seterusnya.

Baca Juga: Tindakan dan Ketentuan Penagihan Pajak

Dasar Hukum KAP dan KJS

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang Perubahan PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SSP.
Kode Jenis Setoran pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 dan perubahannya tentang bentuk Surat Setoran Pajak (SSP).
PER-16/PJ/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi pembayaran pajak atas Pajak Penghasilan Non Migas lainnya.
Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak, bahwa kemudahan yang dimaksud dalam peraturan sebelumnya juga termasuk dalam hal jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Non Migas lainnya atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak, kemudahan juga diberikan (yang dimaksud pada poin nomor dua) pada wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak telah berakhir

Macam-Macam Kode Akun Pajak

Berikut macam-macam Kode Akun Pajak dan penjelasannya sesuai PER-22/PJ/2021:

KAP 411121 – PPh Pasal 21, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 21.
KAP 411122 – PPh Pasal 22, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 22.
KAP 411123 – PPh Pasal 22 Impor, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 22 Impor.
KAP 411124 – PPh Pasal 23, yang digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 23.
KAP 411125 – PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.
KAP 411126 – PPh Pasal 25/29 Badan, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa pajak PPh Pasal 25/29 Badan.
KAP 411127 – PPh Pasal 26, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 26.
KAP 411128 – PPh Final PPh Pasal 4 ayat 2), digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Final.
KAP 411129 – PPh Non Migas Lainnya (PPh Pasal 15), digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa pajak PPh Non Migas Lainnya.
KAP 411149 – PPh Non Migas Lainnya Ditanggung pemerintah (DTP), digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa PPh DTP.
KAP 411111 – PPh Minyak Bumi, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Minyak Bumi.
KAP 411112 – PPh Gas Alam, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Gas Alam.
KAP 411119 – PPh Migas Lainnya, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Gas Lainnya.
KAP 411211 – PPN Dalam Negeri, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPN Dalam Negeri.
KAP 411212 – PPN Impor, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPN impor.
KAP 411219 – PPN Lainnya, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPN Lainnya.
KAP 411221 – PPnBM Dalam Negeri, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPnBM Dalam Negeri.
KAP 411222 – PPnBM Impor, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPnBM Impor.
KAP 411229 – PPnBM Lainnya, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis Pajak Penjualan atas Barang Mewah Lainnya.
KAP 411313 – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.
KAP 411314 – PBB Sektor Perhutanan, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.
KAP 411315 – PBB Sektor Pertambangana untuk Pertambangan Minerba, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara.
KAP 411316 – PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi.
KAP 411317 – PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan panas bumi.
KAP 411319 – PBB Sektor Lainnya, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari pajak bumi dan bangunan sektor lainnya.
KAP 411611 – Bea Meterai, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bea meterai.
KAP 411612 – Penjualan Meterai, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari penjualan meterai.
KAP 411613 – Pajak Penjualan Batubara, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari pajak penjualan batubara.
KAP 411619 – Pajak Tidak Langsung Lainnya, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari pajak tidak langsung lainnya.
KAP 411621 – Bunga/Denda Penagihan PPh, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan Pajak Penghasilan.
KAP 411622 – Bunga/Denda Penagihan PPN, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan Pajak Pertambahan Nilai.
KAP 411623 – Bunga/Denda Penagihan PPnBM, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan pajak penjualan atas barang mewah.
KAP 411624 – Bunga/Denda Penagihan PTLL, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
KAP 411141 – PPh 21 Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
KAP 411142 – PPh 22 Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 22 DTP.
KAP 411143 – PPh 22 Impor Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 22 Impor DTP.
KAP 411144 – PPh 23 Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 23 DTP.
KAP 411145 – PPh 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 25/29 orang pribadi DTP.
KAP 411146 – PPh 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 25/29 DTP.
KAP 411147 – PPh 26 Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 26 DTP.
KAP 411148 – PPh Final Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh Final DTP.
KAP 411241 – PPN Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPN DTP.
KAP 411242 – PPnBM Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPnBM DTP.
KAP 411631 – Bunga/Denda Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan PPh DTP.

Apa itu Kode Pajak 411128 dan Contoh Penggunaannya

Dalam aplikasi pembayaran pajak online atau disebut dengan e-Billing pajak, terdapat istilah jenis pajak dan jenis setoran.

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak digunakan Wajib Pajak dalam membuat e-Billing sebagai nomor identitas pembayaran setoran pajak dengan menggunakan kode tersebut.

Hal ini akan membuat sistem menjadi tahu dan dapat membedakan setoran ke negara dari sektor pajak dengan setoran ke kas negara lainnya.

Dengan dibuatnya Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran pajak ini, maka dapat membantu Wajib Pajak dalam meminimalkan atau menghindari kesalahan dalam penyetoran pajak.

Jika Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam Kode Akun Pajak maupun Kode Jenis Setoran pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan proses pemindahbukuan.

Sebelum melakukan pengisian atau pembuatan ID billing, Anda sebagai Wajib Pajak harus mengerti terlebih dahulu apa itu Kode Akun Pajak maupun Kode Jenis Setoran Pajak.

Kode Akun Pajak terdiri dari 6 digit misalnya 411121. Sedangkan Kode Jenis Setoran Pajak terdiri dari 3 digit, misalnya 100.

Kode Jenis Setoran memberi pengertian keperluan pajak tersebut dibayarkan, apakah untuk Masa (dengan Kode Jenis Setoran = 100) atau Tahunan (dengan Kode Jenis Setoran = 200) atau pembayaran STP (Surat Tagihan Pajak).

Contoh:

Kode Akun Pajak 411121 adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21.

Sedangkan Kode Jenis Setoran atau KJS pajak terdiri dari 3 digit, contoh 100.

Kode Jenis Setoran 100 adalah pembayaran pajak yang masih harus disetorkan. Dan tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Dengan begitu kode 411121 – 100 adalah untuk pembayaran PPh Pasal 21 bulanan atau masa.

Lalu, bagaimana dengan kode pajak 411128 dan apa saja kode jenis setoran pajak lainnya?

Sama seperti contoh di atas, Kode Pajak 411128 merupakan kode akun pajak untuk jenis pajak PPh Final.

Kode akun pajak tersebut diikuti tiga digit kode sebagai identifikasi jenis setoran pajak PPh Final tersebut.

Contoh penggunaan kode pajak 411128:

“411128 402”, artinya digunakan untuk membayar PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

411128 = Kode Akun Pajak
402 = Kode Jenis Setoran

Daftar Kode Jenis Setoran Pajak dan Kode Akun Pajak Terbaru

Berikut 44 jenis kode akun pajak terbaru dan kode jenis setoran pajak berdasarkan PER-22/PJ/2021:

1. Kode Pajak 411128 adalah kode untuk jenis pajak PPh Final dan PPh 4 Ayat 2

KJS atau kode pajak 411128 adalah kode yang digunakan untuk setor/bayar jenis pajak PPh Final.

Kode akun pajak PPh Final adalah 411128 yang diikuti dengan 3 digit kode jenis setoran pajak.

Berikut Kode Akun Pajak atau Kode Pajak PPh Final 411128 beserta Kode Jenis Setoran pajaknya:

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh Final	411128	106	Pajak Masa dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan pada pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	Pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan pada pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP
2	PPh Final	411128	111	PPh Final atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)	Pembayaran PPh Final dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan SPLN
3	PPh Final	411128	199	Pembayaran pendahuluan SKP PPh Final	Pembayaran pajak sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Final
4	PPh Final	411128	300	STP PPh Final	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final
5	PPh Final	411128	310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Final Pasal 4 ayat 2
6	PPh Final	411128	311	SKPKB PPh Final Pasal 15	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15
7	PPh Final	411128	312	SKPKB PPh Final Pasal 19	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19
8	PPh Final	411128	320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh Final Pasal 4 ayat 2
9	PPh Final	411128	321	SKPKBT PPh Final Pasal 15	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15
10	PPh Final	411128	322	SKPKBT PPh Final Pasal 19	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19
11	PPh Final	411128	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
12	PPh Final	411128	401	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (SUN)	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Diskonto/Bunga Obligasi dan SUN
13	PPh Final	411128	402	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
14	PPh Final	411128	403	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
15	PPh Final	411128	404	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
16	PPh Final	411128	405	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah dan Undian
17	PPh Final	411128	406	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Transaksi Saham, Obligasi dan Sekuritas lainnya di Bursa	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Transaksi Saham, Obligasi dan Sekuritas lainnya di Bursa
18	PPh Final	411128	407	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penjualan Saham Pendiri	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham pendiri
19	PPh Final	411128	408	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham milik perusahaan modal ventura
20	PPh Final	411128	409	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi
21	PPh Final	411128	410	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri	Pembayaran PPh Final Pasal 15 jasa pelayaran dalam negeri
22	PPh Final	411128	411	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri
23	PPh Final	411128	413	PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri	Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri
24	PPh Final	411128	414	PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil	Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi hasil
25	PPh Final	411128	415	PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT	Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama bentuk Build Operate Transfer (BOT)
26	PPh Final	411128	416	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap	Pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap
27	PPh Final	411128	417	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan anggota koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi
28	PPh Final	411128	418	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima dan/atau yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
29	PPh Final	411128	419	PPh Final Pasal 17 ayat 2c atas Penghasilan Berupa Dividen	Pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat 2c atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
30	PPh Final	411128	420	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
31	PPh Final	411128	421	PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Pembayaran PPh Final atas penghasilan kontraktor di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis, dan penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest
32	PPh Final	411128	422	PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih Tambahan yang Dianggap sebagai Penghasilan dan Dikenai Pajak Penghasilan	Pembayaran PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai PPh
33	PPh Final	411128	423	PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak	Pembayaran PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak
34	PPh Final	411128	424	PPh Final Pasal 15 atas Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak	Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang mainan anak-anak
35	PPh Final	411128	425	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu	Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu
36	PPh Final	411128	499	PPh Final Lainnya	Pembayaran PPh Final lainnya
37	PPh Final	411128	500	PPh Final atas Pengungkapan Ketidakbenaran	Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)
38	PPh Final	411128	501	PPh Final atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana	Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44B ayat 2 UU KUP
39	PPh Final	411128	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final	Pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 UU KUP
40	PPh Final	411128	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	Pembayaran sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindaka pidana di bidang perpajakan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 44B ayat 2 UU KUP
41	PPh Final	411128	514	SKPKB PPh Final atas Harta Bersih Tambahan yang diperlukan sebagai penghasilan	Pembayaran PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlukan sebagai penghasilan
42	PPh Final	411128	515	SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap wajib pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPK)	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 UU Pengampunan Pajak
43	PPh Final	411128	516	SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak Berakhir	Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 UU Pengampunan Pajak
44	PPh Final	411128	427	Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) PPh Final atas penghasilan yang diungkapkan pada Kebijakan I Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022	Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam SPPH pada Kebijakan I PPS 2022
45	PPh Final	411128	428	SPPH PPh Final atas penghasilan yang diungkap pada Kebijakan II PPS 2022	Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam SPPH pada Kebijakan II PPS 2022
46	PPh Final	411128	319	SKPKB Kebijakan II (Kurang ungkap harta yang dikenai PPh Final 30% ditambah sanksi bunga berdasarkan KUP)	Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap pada Kebijakan II PPS 2022 yang tercantum dalam SKPKB
47	PPh Final	411128	107	SPT gagal repatriasi/investasi atas harta yang diungkap dalam Kebijakan I PPS 2022	Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam Kebijakan I PPS 2022 yang SPT gagal repatriasi/investasi
48	PPh Final	411128	108	SPT gagal repatriasi /investasi atas harta yang diungkap dalam Kebijakan II PPS 2022	Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam Kebijakan II PPS 2022 pada SPT gagal repatriasi/investasi
49	PPh Final	411128	317	SKPKB gagal repatriasi dari harta yang diungkap pada Kebijakan I PPS 2022	Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam Kebijakan I PPS 2022 sebagaimana tercantum dalam SKPKB
50	PPh Final	411128	318	SKPKB gagal repatriasi/investasi dari harta yang diungkap pada Kebijakan II PPS 2022	Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam Kebijakan II PPS 2022 yang gagal repatriasi/investasi sebagaimana tercantum SKPKB
51.	PPh Final	411128	301	STP atas SPT Masa PPh Unifikasi	untuk pembayaran sanksi atas denda terlambat lapor yang masih harus dibayar/disetor yang tercantum dalam STP atas SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah jenis pajak PPh.

2. Kode Pajak 411121 untuk jenis pajak PPh 21

Berikut kode akun pajak 411121 yang digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari pajak PPh Pasal 21:

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 21	411121	100	Masa PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
2.	PPh 21	411121	106	Pembayaran Pajak Masa dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP
3.	PPh 21	411121	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.
4.	PPh 21	411121	300	STP PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.
5.	PPh 21	411121	310	SKPKB PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.
6.	PPh 21	411121	311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan
7.	PPh 21	411121	320	SKPKBT PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.
8.	PPh 21	411121	321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.
9.	PPh 21	411121	390	Kode jenis setoran pajak Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
10.	PPh 21	411121	401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
11.	PPh 21	411121	402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya yang bersumber dari APBN/APBD.
12.	PPh 21	411121	500	PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
13.	PPh 21	411121	501	PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
14.	PPh 21	411121	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
15.	PPh 21	411121	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

3. Kode Pajak 411122 untuk jenis pajak PPh Pasal 22

Kode Akun Pajak 411122 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 22.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 22	411122	100	Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
2.	PPh 22	411122	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PPh 22	411122	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22.
4.	PPh 22	411122	300	STP PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22.
5.	PPh 22	411122	310	SKPKB PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.
6.	PPh 22	411122	311	SKPKB PPh Final Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 22.
7.	PPh 22	411122	320	SKPKBT PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22.
8.	PPh 22	411122	321	SKPKBT PPh Final Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22.
9.	PPh 22	411122	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
10.	PPh 22	411122	401	PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas	untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas.
11.	PPh 22	411122	403	PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah	untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
12.	PPh 22	411122	404	PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan logam	Untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam.
13.	PPh 22	411122	500	PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
14.	PPh 22	411122	501	PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
15.	PPh 22	411122	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
16.	PPh 22	411122	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
17.	PPh 22	411122	900	Pemungut PPh Pasal 22 Non Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah
18.	PPh 22	411122	910	Pemungut PPh Pasal 22 Instansi Pemerintah APBN	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBN
19.	PPh 22	411122	920	Pemungut PPh Pasal 22 Instansi Pemerintah APBD	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBD.
20.	PPh 22	411122	930	Pemungut PPh Pasal 22 Instansi Pemerintah Dana Desa	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah Dana Desa.

4. Kode Pajak 411123 untuk jenis pajak PPh Pasal 22 Impor

Kode akun pajak 411123 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 22 Impor.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 22 Impor	411123	100	Masa PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
2.	PPh 22 Impor	411123	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PPh 22 Impor	411123	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor.
4.	PPh 22 Impor	411123	300	STP PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
5.	PPh 22 Impor	411123	310	SKPKB PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
6.	PPh 22 Impor	411123	320	SKPKBT PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
7.	PPh 22 Impor	411123	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
8.	PPh 22 Impor	411123	500	PPh Pasal 22 Impor atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP
9.	PPh 22 Impor	411123	501	PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
10.	PPh 22 Impor	411123	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
11.	PPh 22 Impor	411123	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

5. Kode Pajak 411124 untuk jenis pajak PPh Pasal 23

Kode akun pajak 411124 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 23.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 23	411124	100	Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
2.	PPh 23	411124	101	PPh Pasal 23 atas Dividen	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
3.	PPh 23	411124	102	PPh Pasal 23 atas Bunga	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
4.	PPh 23	411124	103	PPh Pasal 23 atas Royalti	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
5.	PPh 23	411124	104	PPh Pasal 23 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
6.	PPh 23	411124	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
7.	PPh 23	411124	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 23	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 23.
8.	PPh 23	411124	300	STP PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 (selain STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
9.	PPh 23	411124	301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
10.	PPh 23	411124	310	SKPKB PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 (selain SKPKB PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti dan jasa).
11.	PPh 23	411124	311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
12.	PPh 23	411124	312	SKPKB PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23.
13.	PPh 23	411124	320	SKPKBT PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 (selain SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
14.	PPh 23	411124	321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
15.	PPh 23	411124	322	SKPKBT PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23
16.	PPh 23	411124	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
17.	PPh 23	411124	401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi.
18.	PPh 23	411124	500	PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran (termasuk PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
19.	PPh 23	411124	501	PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
20.	PPh 23	411124	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
21.	PPh 23	411124	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

6. Kode Pajak 411125 untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Kode akun pajak 411125 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 25/29 Pribadi	411125	100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang.
2.	PPh 25/29 Pribadi	411125	101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang.
3.	PPh 25/29 Pribadi	411125	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
4.	PPh 25/29 Pribadi	411125	199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Orang Pribadi.
5.	PPh 25/29 Pribadi	411125	200	Tahunan PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
6.	PPh 25/29 Pribadi	411125	201	Pembayaran Pajak Tahunan yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
7.	PPh 25/29 Pribadi	411125	300	STP PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Orang Pribadi.
8.	PPh 25/29 Pribadi	411125	310	SKPKB PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Orang Pribadi.
9.	PPh 25/29 Pribadi	411125	320	SKPKBT PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.
10.	PPh 25/29 Pribadi	411125	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
11.	PPh 25/29 Pribadi	411125	500	PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
12.	PPh 25/29 Pribadi	411125	501	PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
13.	PPh 25/29 Pribadi	411125	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
14.	PPh 25/29 Pribadi	411125	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

7. Kode Pajak 411126 untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode akun pajak 411126 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa pajak PPh Pasal 25/29 Badan.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 25/29 Badan	411126	100	Masa PPh Pasal 25 Badan	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang.
2.	PPh 25/29 Badan	411126	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PPh 25/29 Badan	411126	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Badan	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Badan.
4.	PPh 25/29 Badan	411126	200	Tahunan PPh Badan	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
5.	PPh 25/29 Badan	411126	201	Pembayaran Pajak Tahunan yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT pembetulan pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.ulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
6.	PPh 25/29 Badan	411126	300	STP PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.
7.	PPh 25/29 Badan	411126	310	SKPKB PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan.
8.	PPh 25/29 Badan	411126	320	SKPKBT PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.
9.	PPh 25/29 Badan	411126	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
10.	PPh 25/29 Badan	411126	500	PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
11.	PPh 25/29 Badan	411126	501	PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
12.	PPh 25/29 Badan	411126	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
13.	PPh 25/29 Badan	411126	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

8. Kode Pajak 411127 untuk jenis pajak PPh Pasal 26

Kode akun pajak 411127 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 26.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 26	411127	100	Masa PPh Pasal 26	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor (selain PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26 termasuk penghasilan atas pengalihan harta berdasarkan PMK 82/PMK.03/2009 dan PER-52/PJ/2009.
2.	PPh 26	411127	101	PPh Pasal 26 atas Dividen	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
3.	PPh 26	411127	102	PPh Pasal 26 atas Bunga	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
4.	PPh 26	411127	103	PPh Pasal 26 atas Royalti	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
5.	PPh 26	411127	104	PPh Pasal 26 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
6.	PPh 26	411127	105	PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus dibayar atas laba setelah pajak BUT yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh BUT.
7.	PPh 26	411127	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
8.	PPh 26	411127	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 26	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 26.
9.	PPh 26	411127	300	STP PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 (selain STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
10.	PPh 26	411127	301	STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Paiak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
11.	PPh 26	411127	310	SKPKB PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 (selain SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
12.	PPh 26	411127	311	SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
13.	PPh 26	411127	320	SKPKBT PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 (selain SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
14.	PPh 26	411127	321	SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
15.	PPh 26	411127	590	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
16.	PPh 26	411127	500	PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
17.	PPh 26	411127	501	PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
18.	PPh 26	411127	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
19.	PPh 26	411127	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

9. Kode Pajak 411129 untuk jenis pajak PPh Non Migas Lainnya dan PPh Pasal 15

Kode akun pajak 411129 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa pajak PPh Non Migas Lainnya.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 15	411129	100	PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri
2.	PPh	411129	101	PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter (bersifat non final)
3.	PPh	411129	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
4.	PPh 15	411129	300	STP PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri
5.	PPh 15	411129	301	STP PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian (bersifat non final)
6.	PPh 15	411129	310	SKPKB PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri
7.	PPh 15	411129	311	SKPKB PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian (bersifat non final)
8.	PPh 15	411129	320	SKPKBT PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri
9.	PPh 15	411129	321	SKPKBT PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian (bersifat non final)
10.	PPh	411129	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
11.	PPh	411129	500	PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
12.	PPh	411129	501	PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
13.	PPh	411129	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
14.	PPh	411129	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
15.	PPh	411129	512	Uang Tebusan Pengampunan Pajak	untuk pembayaran Uang Tebusan Pengampunan Pajak.
16.	PPh	411129	513	Pembayaran Pasal 8 ayat (3) huruf d UU Pengampunan Pajak	untuk pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.
17.	PPh	411129	514	SKPKB Pasal 13 ayat (4) huruf a UU Pengampunan Pajak	untuk pembayaran pajak dan sanksi yang masih harus dibayar yang tercantum pada SKPKB atas harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan.
18.	PPh	411129	515	SKPKB Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak	untuk pembayaran pajak dan sanksi yang masih harus dibayar yang tercantum pada SKPKB atas tambahan penghasilan dari data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
19.	PPh	411129	516	SKPKB Pasal 18 ayat (4) UU Pengampunan Pajak	untuk pembayaran pajak dan sanksi yang masih harus dibayar yang tercantum pada SKPKB atas tambahan penghasilan dari data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, namun WP tidak menyampaikan Surat Pernyataan, dan WP belum melaporkannya dalam SPT PPh.

10. Kode Pajak 411111 untuk jenis pajak PPh Minyak Bumi

Kode akun pajak 411111 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Minyak Bumi.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh Minyak Bumi	411111	100	PPh Minyak Bumi.	untuk pembayaran masa PPh Minyak Bumi.
2.	PPh Minyak Bumi	411111	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)/Berita Acara Pemeriksaan (BAP).	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)/Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3.	PPh Minyak Bumi	411111	200	Tahunan PPh Minyak Bumi.	untuk pembayaran tahunan PPh Minyak Bumi.
4.	PPh Minyak Bumi	411111	201	Pembayaran Pajak Tahunan yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
5.	PPh Minyak Bumi	411111	300	STP PPh Minyak Bumi.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Minyak Bumi.
6.	PPh Minyak Bumi	411111	310	SKPKB PPh Minyak Bumi.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Minyak Bumi.
7.	PPh Minyak Bumi	411111	320	SKPKBT PPh Minyak Bumi.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Minyak Bumi.
8.	PPh Minyak Bumi	411111	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

11. Kode Pajak 411112 untuk jenis pajak PPh Gas Alam

Kode akun pajak 411112 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Gas Alam.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh Gas Alam	411112	100	PPh Gas Alam.	untuk pembayaran masa PPh Gas Alam.
2.	PPh Gas Alam	411112	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PPh Gas Alam	411112	200	Tahunan PPh Gas Alam.	untuk pembayaran tahunan PPh Gas Alam.
4.	PPh Gas Alam	411112	201	Pembayaran Pajak Tahunan yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP..
5.	PPh Gas Alam	411112	300	STP PPh Gas Alam.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Gas Alam.
6.	PPh Gas Alam	411112	310	SKPKB PPh Gas Alam.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Gas Alam.
7.	PPh Gas Alam	411112	320	SKPKBT PPh Gas Alam.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Gas Alam.
8.	PPh Gas Alam	411112	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

12. Kode Pajak 411119 untuk jenis pajak PPh Migas Lainnya

Kode akun pajak 411119 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Gas Lainnya.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh Migas Lainnya	411119	100	PPh Migas Lainnya.	untuk pembayaran masa PPh Migas Lainnya.
2.	PPh Migas Lainnya	411119	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PPh Migas Lainnya	411119	200	Tahunan PPh Gas Alam.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
4.	PPh Migas Lainnya	411119	201	Pembayaran Pajak Tahunan yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran tahunan PPh Gas Alam.
5.	PPh Migas Lainnya	411119	300	STP PPh Migas Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Migas Lainnya.
6.	PPh Migas Lainnya	411119	310	SKPKB PPh Migas Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Migas Lainnya.
7.	PPh Migas Lainnya	411119	320	SKPKBT PPh Migas Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Migas Lainnya.
8.	PPh Migas Lainnya	411119	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

13. Kode Pajak 411211 untuk jenis pajak PPN Dalam Negeri

Kode akun pajak 411211 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPN Dalam Negeri.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPN	411211	100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
2.	PPN	411211	101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
3.	PPN	411211	102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
4.	PPN	411211	103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.
5.	PPN	411211	104	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan.	untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
6.	PPN	411211	105	Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar	untuk pembayaran pajak untuk Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar.
7.	PPN	411211	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
8.	PPN	411211	107	Pembayaran PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha di KPBPB.	untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang terutang PPN.
9.	PPN	411211	121	pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.	untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan
10	PPN	411211	122	pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.	untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas, yang tidak dapat dikreditkan.
11.	PPN	411211	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Dalam Negeri.
12.	PPN	411211	300	STP PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.
13.	PPN	411211	310	SKPKB PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.
14	PPN	411211	311	SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
15.	PPN	411211	312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
16.	PPN	411211	314	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
17.	PPN	411211	320	SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban pemungut.
18.	PPN	411211	321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
19.	PPN	411211	322	SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
20.	PPN	411211	323	SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
21.	PPN	411211	324	SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
22.	PPN	411211	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
23.	PPN	411211	500	PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
24.	PPN	411211	501	PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
25.	PPN	411211	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
26.	PPN	411211	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
27.	PPN	411211	900	Pemungut PPN Dalam Negeri Non-Instansi Pemerintah	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah
28.	PPN	411211	910	Pemungut PPN Dalam Negeri Instansi Pemerintah APBN	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBN
29.	PPN	411211	920	0 Pemungut PPN Dalam Negeri Instansi Pemerintah APBD	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBD
30.	PPN	411211	930	Pemungut PPN Dalam Negeri Instansi Pemerintah Dana Desa	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah Dana Desa

14. Kode Pajak 411221 untuk jenis pajak PPnBM Dalam Negeri

Kode akun pajak 411221 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPnBM Dalam Negeri.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPnBM Dalam Negeri	411221	100	Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri.	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
2.	PPnBM Dalam Negeri	411221	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PPnBM Dalam Negeri	411221	107	Pembayaran PPnBM atas penyerahan BKP oleh Pengusaha di KPBPB.	untuk pembayaran PPnBM atas penyerahan BKP oleh Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang terutang PPnBM.
4.	PPnBM Dalam Negeri	411221	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPnBM Dalam Negeri.	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Dalam Negeri.
5.	PPnBM Dalam Negeri	411221	300	STP PPnBM Dalam Negeri.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Dalam Negeri.
6.	PPnBM Dalam Negeri	411221	310	SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri.
7.	PPnBM Dalam Negeri	411221	311	SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
8.	PPnBM Dalam Negeri	411221	320	SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri.
9.	PPnBM Dalam Negeri	411221	321	SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
10.	PPnBM Dalam Negeri	411221	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
11.	PPnBM Dalam Negeri	411221	500	PPnBM Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
12.	PPnBM Dalam Negeri	411221	501	PPnBM Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
13.	PPnBM Dalam Negeri	411221	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran PPnBM.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP
14.	PPnBM Dalam Negeri	411221	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
15.	PPnBM Dalam Negeri	411221	900	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Non-Instansi Pemerintah.	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah.
16.	PPnBM Dalam Negeri	411221	910	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Instansi Pemerintah APBN.	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBN.
17.	PPnBM Dalam Negeri	411221	920	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Instansi Pemerintah APBD.	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBD.
18.	PPnBM Dalam Negeri	411221	930	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Instansi Pemerintah Dana Desa.	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah Dana Desa.

15. Kode Pajak 411222 untuk jenis pajak PPnBM Impor

Kode akun pajak 411222 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPnBM Impor.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPnBM Impor	411222	100	Setoran Masa PPnBM Impor.	untuk pembayaran PPnBM terutang pada saat impor BKP.
2.	PPnBM Impor	411222	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam APK/BAP..
3.	PPnBM Impor	411222	199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPnBM Impor.	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Impor..
4.	PPnBM Impor	411222	300	STP PPnBM Impor.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Impor..
5.	PPnBM Impor	411222	310	SKPKB PPnBM Impor.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Impor.
6.	PPnBM Impor	411222	320	SKPKBT PPnBM Impor.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Impor.
7.	PPnBM Impor	411222	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
8.	PPnBM Impor	411222	500	PPnBM Impor atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran PPnBM pada saat impor BKP atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
9.	PPnBM Impor	411222	501	PPnBM Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran PPnBM pada saat impor BKP atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
10.	PPnBM Impor	411222	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran PPnBM Impor.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
11.	PPnBM Impor	411222	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
12.	PPnBM Impor	411222	900	Pemungut PPnBM Impor Non-Instansi Pemerintah.	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah.
13.	PPnBM Impor	411222	910	Pemungut PPnBM Impor Instansi Pemerintah APBN.	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBN.
14.	PPnBM Impor	411222	920	Pemungut PPnBM Impor Instansi Pemerintah APBD.	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBD.
15.	PPnBM Impor	411222	930	Pemungut PPnBM Impor Instansi Pemerintah Dana Desa.	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah Dana Desa.

16. Kode Pajak 411229 untuk PPnBM Lainnya

Kode akun pajak 411229 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis Pajak Penjualan atas Barang Mewah Lainnya.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPnBM Lainnya	411229	100	Setoran Masa PPnBM Lainnya	untuk pembayaran PPnBM Lainnya yang terutang.
2.	PPnBM Lainnya	411229	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PPnBM Lainnya	411229	300	STP PPnBM Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Lainnya.
4.	PPnBM Lainnya	411229	310	SKPKB PPnBM Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Lainnya.
5.	PPnBM Lainnya	411229	320	SKPKBT PPnBM Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Lainnya.
6.	PPnBM Lainnya	411229	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
7.	PPnBM Lainnya	411229	500	PPnBM Lainya atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran PPnBM Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
8.	PPnBM Lainnya	411229	501	PPnBM Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran PPnBM lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
9.	PPnBM Lainnya	411229	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnya.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
10.	PPnBM Lainnya	411229	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

17. Kode Pajak 411313 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan

Kode akun pajak 411313 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PBB Sektor Perkebunan	41131	100	SPPT PBB Sektor Perkebunan.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Perkebunan.
2.	PBB Sektor Perkebunan	41131	106	Pembayaran PBB yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran PBB yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PBB Sektor Perkebunan	41131	300	STP PBB Sektor Perkebunan.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Perkebunan.
4.	PBB Sektor Perkebunan	41131	310	SKP PBB Sektor Perkebunan.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Perkebunan.
5.	PBB Sektor Perkebunan	41131	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
6.	PBB Sektor Perkebunan	41131	500	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
7.	PBB Sektor Perkebunan	41131	501	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
8.	PBB Sektor Perkebunan	41131	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
9.	PBB Sektor Perkebunan	41131	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat (2) UU KUP.

18. Kode Pajak 411314 untuk PBB Sektor Perhutanan

Kode akun pajak 411314 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PBB Sektor Kehutanan	411314	100	SPPT PBB Sektor Perhutanan.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Perhutanan.
2.	PBB Sektor Kehutanan	411314	106	Pembayaran PBB yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran PBB yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PBB Sektor Kehutanan	411314	300	STP PBB Sektor Perhutanan.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Perhutanan.
4.	PBB Sektor Kehutanan	411314	310	SKP PBB Sektor Perhutanan.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Perhutanan.
5.	PBB Sektor Kehutanan	411314	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
6.	PBB Sektor Kehutanan	411314	500	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
7.	PBB Sektor Kehutanan	411314	501	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
8.	PBB Sektor Kehutanan	411314	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
9.	PBB Sektor Kehutanan	411314	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat (2) UU KUP.

19. Kode Pajak 411315 untuk PBB Sektor Pertambangana untuk Pertambangan Minerba

Kode akun pajak 411315 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minerba	411315	100	SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minerba	411315	106	Pembayaran PBB yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran PBB yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minerba	411315	300	STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.
4.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minerba	411315	310	SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.
5.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minerba	411315	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
6.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minerba	411315	500	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
7.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minerba	411315	501	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
8.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minerba	411315	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
9.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minerba	411315	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat (2) UU KUP.

20. Kode Pajak 411316 untuk PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas

Kode akun pajak 411316 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas	411316	100	SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas
2.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas	411316	106	Pembayaran PBB yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran PBB yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas	411316	300	STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas.
4.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas	411316	310	SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas.
5.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas	411316	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
6.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas	411316	500	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
7.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas	411316	501	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
8.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas	411316	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
9.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas	411316	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat (2) UU KUP.

21. Kode Pajak 411317 untuk PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi

Kode akun pajak 411317 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan panas bumi.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	100	SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi.
2.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	106	Pembayaran PBB yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran PBB yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP..
3.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	300	STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi.
4.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	310	SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertam bangan Panas Bumi.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi.
5.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
6.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	501	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
7.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	500	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
8.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
9.	PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	411317	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat (2) UU KUP.

22. Kode Pajak 411319 untuk PBB Sektor Lainnya

Kode akun pajak 411319 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari pajak bumi dan bangunan sektor lainnya.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PBB Sektor Lainnya	411319	100	SPPT PBB Sektor Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Lainnya.
2.	PBB Sektor Lainnya	411319	106	Pembayaran PBB yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran PBB yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PBB Sektor Lainnya	411319	300	STP PBB Sektor Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Lainnya.
4.	PBB Sektor Lainnya	411319	310	SKP PBB Sektor Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Lainnya.
5.	PBB Sektor Lainnya	411319	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
6.	PBB Sektor Lainnya	411319	500	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
7.	PBB Sektor Lainnya	411319	501	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
8.	PBB Sektor Lainnya	411319	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
9.	PBB Sektor Lainnya	411319	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat (2) UU KUP.

23. Kode Pajak 411611 untuk Bea Meterai

Kode akun pajak 411611 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bea meterai.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Bea Meterai	411611	101	Bea Meterai dengan setoran SSP.	untuk pembayaran Bea Meterai melalui setoran SSP termasuk pemeteraian kemudian.
2.	Bea Meterai	411611	101	Pembayaran Bea Meterai dengan sistem komputerisasi.	untuk pembayaran Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi.
3.	Bea Meterai	411611	102	Pembayaran meterai elektronik oleh Authorized Distributor.	untuk pembayaran meterai elektronik oleh Authorized Distributor.
4.	Bea Meterai	411611	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP..
5.	Bea Meterai	411611	199	Pembayaran Pendahuluan SKP Bea Meterai.	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Bea Meterai.
6.	Bea Meterai	411611	200	Pembayaran deposit atas penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas.	untuk pembayaran deposit bagi Wajib Pajak yang menggunakan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas. 1. Digit pertama adalah angka “2” yaitu kode pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Digital, dan 2. Digit kedua dan ketiga (xx) adalah: a. Angka “01”, dalam hal Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) Unit Mesin Teraan Meterai Digital, atau b. Sesuai dengan nomor urut dilakukannya pendaftaran Mesin Teraan Meterai Digital dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 unit Mesin Teraan Meterai Digital.
7.	Bea Meterai	411611	300	STP Bea Meterai.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Bea Meterai.
8.	Bea Meterai	411611	310	SKPKB Bea Meterai.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Bea Meterai.
9.	Bea Meterai	411611	320	SKPKBT Bea Meterai.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Bea Meterai.
10.	Bea Meterai	411611	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
11.	Bea Meterai	411611	500	Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran penggunaan Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
12.	Bea Meterai	411611	501	Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran penggunaan Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
13.	Bea Meterai	411611	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran Bea Meterai.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
14.	Bea Meterai	411611	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
15.	Bea Meterai	411611	512	Denda atas Pemeteraian Kemudian.	untuk pembayaran denda atas Pemeteraian Kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 28 huruf a Undang-Undang Bea Meterai.
16.	Bea Meterai	411611	900	Pemungut Bea Meterai dengan Meterai Percetakan.	untuk pembayaran Bea Meterai oleh pemungut Bea Meterai dengan Meterai Percetakan.
17.	Bea Meterai	411611	901	Pemungut Bea Meterai non- Meterai Elektronik dan non- Meterai Percetakan.	untuk pembayaran Bea Meterai oleh pemungut Bea Meterai tidak dimungkinkan dengan Meterai Elektronik dan Meterai Percetakan.
18.	Bea Meterai	411611	902	Pemungut Bea Meterai dengan Meterai Elektronik.	untuk pembayaran Bea Meterai oleh pemungut Bea Meterai dengan Meterai Elektronik.

24. Kode Pajak 411612 untuk Penjualan Meterai

Kode akun pajak 411612 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari penjualan meterai.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Penjualan Meterai	411612	100	Penjualan Meterai Tempel.	untuk pembayaran atas penjualan meterai tempel.
2.	Penjualan Meterai	411612	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	Penjualan Meterai	411612	199	Pembayaran Pendahuluan SKP Penjualan Meterai.	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak atas penjualan meterai tempel.
4.	Penjualan Meterai	411612	300	STP Penjualan Meterai.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP atas penjualan meterai tempel.
5.	Penjualan Meterai	411612	310	SKPKB Penjualan Meterai.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB atas penjualan meterai tempel.
6.	Penjualan Meterai	411612	320	SKPKBT Penjualan Meterai.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT atas penjualan meterai tempel.
7.	Penjualan Meterai	411612	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
8.	Penjualan Meterai	411612	500	Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran penjualan Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
9.	Penjualan Meterai	411612	501	Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana.	untuk kekurangan pembayaran penjualan Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP
10.	Penjualan Meterai	411612	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran penjualan Benda Meterai.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
11.	Penjualan Meterai	411612	511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

25. Kode Pajak 411613 untuk Pajak Penjualan Batubara

Kode akun pajak 411613 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari pajak penjualan batubara.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Pajak Penjualan batubara	411613	100	Pajak Penjualan Batubara.	untuk pembayaran Pajak Penjualan Batubara.
2.	Pajak Penjualan batubara	411613	300	STP Pajak Penjualan Batubara.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Pajak Penjualan Batubara.
3.	Pajak Penjualan batubara	411613	310	SKPKB Pajak Penjualan Batubara.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Pajak Penjualan Batubara.
4.	Pajak Penjualan batubara	411613	320	SKPKBT Pajak Penjualan Batubara.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Pajak Penjualan Batubara.
5.	Pajak Penjualan batubara	411613	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

26. Kode Pajak 411619 untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya

Kode akun pajak 411619 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari pajak tidak langsung lainnya.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	100	Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya.	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang terutang.
2.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	111	Setoran Masa Pajak Transaksi Elektronik (PTE).	untuk pembayaran Masa dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).
3.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	300	STP Pajak Tidak Langsung Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	310	SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya.
5.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	320	SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya.
6.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
7.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	900	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Non-Instansi Pemerintah.	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah.
8.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	910	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Instansi Pemerintah APBN.	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBN.
9.	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	920	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Instansi Pemerintah APBD.	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBD.
10	Pajak Tidak Langsung Lainnya	411619	930	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya Instansi Pemerintah Dana Desa.	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah Dana Desa.

27. Kode Pajak 411621 untuk Bunga/Denda Penagihan PPh

Kode akun pajak 411621 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan Pajak Penghasilan.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Bunga / Denda Penagihan Pajak	411621	300	STP atas Bunga Penagihan.	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPh..
2.	Bunga / Denda Penagihan Pajak	411621	301	STP atas Denda Penagihan.	untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPh Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP.

28. Kode Pajak 411622 untuk Bunga/Denda Penagihan PPN

Kode akun pajak 411622 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan Pajak Pertambahan Nilai.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Bunga / Denda Penagihan PPN	411622	300	STP atas Bunga Penagihan PPN.	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPN.
2.	Bunga / Denda Penagihan PPN	411622	301	STP atas Denda Penagihan.	untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPN Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (50 UU KUP.

29. Kode Pajak 411623 untuk Bunga/Denda Penagihan PPnBM

Kode akun pajak 411623 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan pajak penjualan atas barang mewah.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Bunga / Denda Penagihan PPnBM	411623	300	STP atas Bunga Penagihan PPnBM.	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPnBM.
2.	Bunga / Denda Penagihan PPnBM	411623	301	STP atas Denda Penagihan.	untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPnBM Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP.

30. Kode Pajak 411624 untuk Bunga/Denda Penagihan PTLL

Kode akun pajak 411624 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Bunga / Denda Penagihan PTLL	611624	300	STP atas Bunga Penagihan PTLL.	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PTLL.
2.	Bunga / Denda Penagihan PTLL	611624	301	STP atas Denda Penagihan.	untuk pembayaran STP Denda Penagihan PTLL Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP.

31. Kode Pajak 411141 untuk PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411141 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 21 DTP	411141	100	Masa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah.

32. Kode Pajak 411142 untuk PPh 22 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 4111142 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 22 DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 22 DTP	411142	100	Masa PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 22 yang ditanggung Pemerintah.

33. Kode Pajak 411143 untuk PPh 22 Impor Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411143 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 22 Impor DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 22 Impor DTP	411143	100	Masa PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 22 Impor yang ditanggung Pemerintah.

34. Kode Pajak 411144 untuk PPh 23 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411144 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 23 DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 23 DTP	411144	100	Masa PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 23 yang ditanggung Pemerintah.

35. Kode Pajak 411145 untuk PPh 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411145 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 25/29 orang pribadi DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 25 / 29 Pribadi DTP	411145	100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang ditanggung Pemerintah.
2.	PPh 25 / 29 Pribadi DTP	411145	101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang ditanggung Pemerintah.

36. Kode Pajak 411146 untuk PPh 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411146 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 25/29 DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 25 / 29 Badan DTP	411146	100	Masa PPh Pasal 25 Badan Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang ditanggung Pemerintah.

37. Kode Pajak 411147 untuk PPh 26 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411147 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh 26 DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh 26 DTP	411147	100	Masa PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 26 yang ditanggung Pemerintah.

38. Kode Pajak 411148 untuk PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411148 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPh Final DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPh Final DTP	411148	100	PPh Final Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran PPh Final yang ditanggung Pemerintah.

39. Kode Pajak 411241 untuk PPN Non Migas lainnya Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411241 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPN DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPN DTP	411241	100	Masa PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPh Non Migas Lainnya yang ditanggung Pemerintah.

40. Kode Pajak 411242 untuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411242 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari PPnBM DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPnBM DTP	411242	100	Setoran masa PPN Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPN yang ditanggung Pemerintah.

41. Kode Pajak 411631 untuk PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode akun pajak 411631 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari bunga/denda penagihan PPh DTP.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Bunga / Denda Penagihan PPh DTP	411631	100	Setoran masa PPnBM Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Masa PPnBM yang ditanggung Pemerintah.

42. Kode Pajak 411631 untuk Bunga/Denda Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	Bunga/Denda Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah.	411631	100	Bunga/Denda Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah.	untuk pembayaran Bunga/Denda Penagihan PPh yang ditanggung Pemerintah.

43. Kode Pajak 411212 untuk Pajak PPN Impor

Kode akun pajak 411212 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPN impor.

Kode 41121 merupakan kode khusus untuk melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan kode 100 di belakangnya merupakan kode untuk menunjukkan bahwa yang ditujukan adalah SPT Masa.

No.	Jenis pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPN Impor	411212	100	Setoran Masa PPN Impor	untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP.
2.	PPN Impor	411212	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
3.	PPN Impor	411212	121	pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas.	untuk pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan.
4.	PPN Impor	411212	122	pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas.	untuk pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas, yang tidak dapat dikreditkan.
5.	PPN Impor	411212	199	Pembayaran Pendahuluan Surat Ketetapan Pajak PPN Impor.	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Impor.
6.	PPN Impor	411212	300	Surat Tagihan Pajak PPN Impor.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Impor.
7.	PPN Impor	411212	310	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Impor.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Impor.
8.	PPN Impor	411212	320	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Impor.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Impor.
9.	PPN Impor	411212	390	Pembetulan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
10.	PPN Impor	411212	500	PPN Impor atas pengungkapan ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
11.	PPN Impor	411212	501	PPN Impor atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
12.	PPN Impor	411212	511	Sanksi Denda Administrasi Berupa Denda atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
13.	PPN Impor .	411212	510	Sanksi Administrasi Berupa Denda atau Kenaikan atas Pengungkapan. Ketidakbenaran Pengisian SPT PPN.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
14.	PPN Impor	411212	900	Pemungut PPN Impor.	untuk pembayaran PPN impor yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah.
15.	PPn Impor	411212	910	Pemungut PPN Impor Instansi Pemerintah APBN.	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBN.
16.	PPn Impor	411212	920	Pemungut PPN Impor Instansi Pemerintah APBD.	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah APBD.
17.	PPN Impor	411212	930	Pemungut PPN Impor Instansi Pemerintah Dana Desa.	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah Dana Desa.

44. Kode Pajak 411219 untuk PPN Lainnya

Kode akun pajak 411219 digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPN Lainnya.

No.	Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
1.	PPN Lainnya	411219	100	Setoran Masa PPN Lainnya.	untuk pembayaran PPN Lainnya yang terutang.
2.	PPn Lainnya	411219	106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.	untuk pembayaran PP untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAPN Lainnya yang terutang.
3.	PPN Lainnya	411219	111	Setoran Masa PPN dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).	untuk pembayaran pajak atas kegiatan pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
4.	PPN Lainnya	411219	300	Surat Tagihan Pajak PPN Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Lainnya.
5.	PPN Lainnya	411219	301	Pembayaran sanksi atas kegiatan pemungutan PPN PMSE.	untuk pembayaran sanksi atas kegiatan pemungutan PPN PMSE yang harus dibayar sendiri.
6.	PPN Lainnya	411219	310	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Lainnya.
7.	PPN Lainnya	411219	311	SKPKB PPN PMSE.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN PMSE.
8.	PPN Lainnya	411219	320	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Lainnya.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Lainnya.
9.	PPN Lainnya	411219	321	SKPKBT PPN PMSE.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN PMSE.
10.	PPN Lainnya	411219	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
11.	PPN Lainnya	411219	500	PPN Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
12.	PPN Lainnya	411219	501	PPN Lainnya atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana.	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.
13.	PPN Lainnya	411219	510	Sanksi Administrasi berupa Denda atau Kenaikan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT PPN.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
14.	PPN Lainnya	411219	511	Sanksi Denda Administrasi berupa Denda atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

Setiap kode di atas perlu dimasukkan, sesuai dengan keperluan dan setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Cermati setiap kodenya, karena jika Anda salah memasukkan satu angka saja dapat membuat pembayaran yang dimaksud tidak dapat terlaksana, dan berakibat pada pengulangan proses pembayaran melalui e-Billing.

Kesimpulan

Kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak merupakan kode yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran pajak ke kas negara.

Sebelum adanya sistem bayar pajak online e-Billing, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak langsung ke bank.

Dengan metode pembayaran manual tersebut, ternyata rentan terjadi kesalahan pengisian nomor KAP dan KJS pada formulir SSP.

Namun setelah sistem e-Billing diberlakukan oleh DJP, kini Anda dapat membuat kode billing untuk melakukan setoran pajak online secara lebih mudah dan akurat, serta dapat dilakukan dari mana dan kapan saja.

Dengan dibuatnya Kode Akun Pajak dan Kode Setoran Pajak, maka dapat membantu setiap Wajib Pajak dalam menghindari atau meminimalisasi kesalahan dalam input kode dan penyetoran pajak.

Untuk diketahui, dalam proses pembayaran pajak, apabila ada kesalahan dalam Kode Akun Pajak maupun Kode Jenis Setoran Pajak, maka harus dilakukan proses pemindahbukuan.

Lebih mudah dan cepat bayar pajak di e-Billing Mekari Klikpajak karena Anda dapat membuat Kode Billing dan langsung bayar billing dengan pilihan metode pembayaran hanya dalam satu platform.

Berikut langkah-langkah pembayaran pajak di e-Billing:

Cara Buat Kode Billing dan Bayar Pajak Online di e-Billing

Referensi

JDIH Kemenkeu. “Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-05/PJ/2021“

Pajak.go.id. “Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran“

JDIH Kemenkeu. “Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-09/PJ/2020“

Pajak.go.id. “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016“