Ketahui Cara Mudah Bayar dan Lapor PPN Jasa Luar Negeri - Klikpajak

Ketahui Cara Mudah Bayar dan Lapor PPN Jasa Luar Negeri

Dalam sistem perpajakan Indonesia mengatur, setiap transaksi pembelian barang atau jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tak terkecuali jasa dari luar negeri. Berhubung pemasok jasa tersebut tidak berada di Indonesia dan tidak memiliki NPWP, maka Pajak Pertambahan Nilai dipungut oleh pengguna jasa atau pengusaha dalam negeri. PPN yang dipungut kemudian dibayarkan oleh pengusaha dalam negeri ke kantor pajak dengan menyertakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE).

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri

Berikut ini adalah peraturan perpajakan yang menjadi dasar aturan dalam transaksi jasa luar negeri:

  1. Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4 ayat 1 huruf d dan e.
  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
  3. PMK-40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.
  4. Surat Edaran SE-145/PJ/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Perdagangan.

Tarif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % dari jumlah yang dibayarkan atau sesuai dengan kontrak, apabila dalam nilai kontrak sudah termasuk PPN maka pajak dihitung 10/110 kali jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan jasa kena pajak tersebut

Pajak yang dipungut harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa yang sama dengan bulan penyetoran, SPT Masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Tata Cara Pengisian dan Penyetoran SSP Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus kita setor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dan sesuai dengan petunjuk pengisian SSP yang ada di PMK Nomor 40/PMK.03/2010 dan SE-147/PJ/2010, SSP untuk penyetoran PPN pemanfaatan JKP itu (yang lebih dikenal dengan istilah PPN-JLN) adalah sebagai berikut:

  • Kolom “Nama WP” dan “Alamat WP” diisi dengan nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan JKP ke dalam Daerah Pabean. Dalam contoh di atas misalnya, kolom ini diisi dengan nama dan alamat konsultan di luar negeri yang jasanya digunakan oleh PT ABC.
  • Kolom “NPWP” diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode KPP harus diisi dengan kode KPP dari pihak yang memanfaatkan JKP. Dalam contoh di atas, kolom ini diisi dengan kode KPP tempat PT ABC terdaftar NPWP.
  • Kotak “Wajib Pajak/Penyetor” diisi dengan nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan JKP (yaitu nama PT ABC dan NPWP PT ABC).
  • Kolom “Masa Pajak” pada SSP diisi dengan memberi tanda silang (X) pada salah salah satu kolom Masa Pajak saat terutangnya PPN-JLN. Dalam contoh kita di bawah (PT Sari Rezeki), kotak yang diberi tanda silang (X) adalah kotak “Nov” (atau kotak “Des” sesuai dengan saat terutangnya PPN-JLN).

Contoh:

Misalnya PT Sari Rezeki menggunakan jasa konsultan dari luar negeri untuk melakukan survey pemasaran di Indonesia. Kontrak ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2018. Pelaksanaan jasa itu sendiri dilakukan sepanjang bulan November 2018. Invoice disampaikan oleh konsultan di luar negeri pada tanggal 29 November 2018 dan sesuai perjanjian tertulis tadi pembayaran harus dilakukan setelah satu minggu setelah invoice diterima.

Dalam kasus tersebut, saat dimulainya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean adalah pada bulan November 2018 yaitu pada saat harga perolehan (fee) jasa ditagih oleh konsultan di luar negeri melalui penerbitan invoice. Dengan demikian, maka Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan JKP tersebut harus sudah disetorkan oleh PT Sari Rezeki paling lambat pada tanggal 15 Desember 2018. Jika terjadi keterlambatan penyetoran PPN, PT Sari Rezeki terancam sanksi administrasi bunga keterlambatan penyetoran sebesar 2% per bulan.

Batas Waktu Pengisian dan Penyetoran SSP Pajak Pertambahan Nilai

SSP Pajak Pertambahan Nilai kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean wajib disetorkan oleh wajib pajak melalui Bank Persepsi, Pos Indonesia atau giro pembayaran pajak. Batas waktu penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau saat dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.

Pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan melalui Klikpajak. Layanan Perpajakan Klikpajak membantu para Pengusaha Kena Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara mudah, cepat, dan praktis. Segera penuhi kewajiban pajak Anda dan dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik yang SAH dan GRATIS selamanya. Daftar sekarang juga di sini!


PUBLISHED28 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: