Pentingnya Memahami Pajak Air Permukaan bagi Perusahaan

Pentingnya Memahami Pajak Air Permukaan bagi Perusahaan

Kontribusi sektor pajak dari Pajak Air Permukaan (PAP) mengalami penurunan terutama di musim kemarau sekarang ini. Seperti misalnya yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat ketika target PAP tidak cukup besar. Menurut data yang diperoleh dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jawa Barat, dari 42 perusahaan di bidang sektor air permukaan hanya 31 perusahaan yang aktif dalam membayar PAP.

Kontribusi Pajak Air Permukaan yang minim tentu dapat menjadi permasalahan tersendiri. Sebagai salah satu jenis Pajak Daerah, Pajak Daerah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai keperluan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami Pajak Air Permukaan agar perusahaan atau Wajib Pajak Badan tergerak untuk melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak.

Pengertian Pajak Air Permukaan

Paiak Air Permukaan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang dimaksud sebagai air permukaan sendiri adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah atau di mata air, sungai danau dan laut. Air permukaan adalah sumber air terbersih sehingga dapat dimanfaatkan sebagai air minum atau pengelolaan untuk kebutuhan usaha.  Adapun PAP dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Jenis Usaha Dikenakan Pajak Air Permukaan

Usaha atau perusahaan yang memanfaatkan air permukaan atau sumber daya air dan dikenakan pajak misalnya seperti yang bergerak di bidang timah, tambang, smelter, PDAM dan pencucian mobil. Mandi cuci dan kebutuhan rumah tangga tidak termasuk PAP.

Tarif dan Rumus Penghitungan PAP

Dasar pertimbangan pengenaan PAP adalah faktor-faktor berikut:

  1. Jenis sumber air permukaan;
  2. Lokasi sumber air permukaan;
  3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
  4. Volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  5. Kualitas air permukaan;
  6. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
  7. Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan
  8. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Untuk tarif jenis pajak ini sendiri sebesar 10% (sepuluh persen). Adapun rumus penghitungan Pajak Air Permukaan adalah Tarif x NPA (Nilai Perolehan Air) x Volume air yang dihitung.

Contohnya, perusahaan Jaya Air memiliki Nilai Perolehan Air (NPA) sebesar Rp2.000,00/M3 dengan Volume air yang diambil adalah 5.000.000 M3/bulan.  Maka PAP yang terutang adalah:
10% x Rp.1100,00 x 5.000.000 M3 = Rp550.000.000,00.

Demikian penjelasan lengkap tentang Pajak Air Permukaan bagi perusahaan yang memang memanfaatkan air permukaan. Semoga dapat membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab Anda sebagai pengusaha untuk membayar jenis pajak ini.


PUBLISHED17 Sep 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: