Tarif Pajak Jual Beli Rumah Bagi Penjual dan Pembeli - Klikpajak

Tarif Pajak Jual Beli Rumah Bagi Penjual dan Pembeli

Rumah merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Transaksi jual beli rumah tidak akan terhindari lagi melihat semakin tingginya kebutuhan dan permintaan pasar. Tentunya dalam setiap transaksi ekonomi, terdapat pengenaan pajak. Sebelum melakukan transaksi jual beli rumah, pahami ketentuan dan tarif pajak jual beli rumah bagi penjual dan pembeli berikut ini.

Pajak yang Harus Ditanggung Penjual Rumah

Simak penjelasan berikut mengenai beberapa biaya  dan tarif pajak jual beli yang harus Anda tanggung dan keluarkan dari hasil penjualan rumah.

Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tarif Baru PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan, besar Pajak Penghasilan yang dikenakan untuk penjualan rumah adalah sebesar 2,5 %.

Contohnya, rumah dengan harga jual senilai Rp1 Miliar memiliki beban PPh yang harus dibayarkan sebesar 2,5 % dari Rp1 Miliar. PPh yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp25.000.000. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) terutang harus dilakukan sebelum Akta Jual Beli diterbitkan, sesuai dengan kesepakatan harga rumah antara penjual dan pembeli.

Pajak Bumi Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang bersifat materiil, di mana besarnya pajak ditentukan atas tanah atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan jumlah pungutan pajak, karena pajak hanya akan dikenakan terhadap objek pajak. PBB terutang ditanggung oleh wajib pajak perseorangan maupun badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi tertentu atas dasar hak kepemilikan untuk tanah serta bangunan. Orang perseorangan atau badan yang termasuk dalam wajib pajak tersebut harus segera melunasi pembayaran pajak paling lambat 6 bulan setelah tanggal diperolehnya Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) PBB.

Rumus Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB Terutang = Tarif 0,5 % x NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)

NJKP = NJOP – NJOPTKP

NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak. Besaran nilai ini menjadi ukuran yang mempengaruhi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang. Semakin tinggi NJOP, semakin tinggi pula PBB yang harus Anda bayarkan. NJOP terdiri dari dua jenis, yaitu NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. Penjumlahan nilai dari kedua jenis NJOP tersebut menjadi NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB.

NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB = NJOP Bumi + NJOP Bangunan

Nilai NJOP nantinya akan digunakan sebagai perhitungan final NJKP. Apabila nilai NJOP lebih dari sama dengan Rp1.000.000.000, maka NJKP-nya sebesar 40%. Sementara NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,maka NJKP-nya 20%.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di setiap daerah berbeda-beda. Besaran maksimalnya adalah Rp12 juta.

Contoh Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Ibu Joanna tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan luas bangunan 200 meter persegi dan luas tanah 250 meter persegi. NJOP bumi dan bangunan sebesar Rp2 juta per meter persegi. Berapakah tarif pajak jual beli PBB terutang yang harus dibayar Ibu Joanna?

NJOP Bangunan = 200 x Rp2 juta = Rp400 juta

NJOP Bumi = 250 x Rp2 juta = Rp500 juta

NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB = Rp400 juta + Rp500 juta = Rp900 juta

NJOPTKP = Rp12 juta

NJKP = NJOP – NJOTKP = Rp900 juta – Rp12 juta = Rp 888 juta (berarti NJKP 20%)

NJKP 20% x Rp888 juta = Rp 177.600.000

PBB yang terutang = 0,5% x Rp177.600.000 = Rp888.000

 

Biaya Kenotariatan

Jasa notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah rumah berada, diperlukan ketika melakukan transaksi penjualan rumah. Sebagian besar notaris atau Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) telah memiliki biaya baku yang telah ditetapkan pemerintah. Biaya notaris adalah tanggungan setiap penjual rumah. Meski demikian, hal ini dapat Anda negosiasikan dengan pembeli sebagai tanggung jawab bersama. Pembagian tanggung jawab notaris ini akan mengurani beban biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penjual karena ditanggung bersama dengan pembeli.

 

Beban yang Harus Dibayarkan Pembeli Rumah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki ketentuan pembebanan pajak yang berkebalikan dengan PPh, pajak ini harus ditanggung oleh pembeli rumah. Tarif pajak jual beli yang dibebankan adalah sebesar 5% dari harga jual, dengan dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Bagi pembeli rumah memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut atas perolehan hak tanah dan bangunan yang telah dibeli.

Rumus Perhitungan

BPHTB = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP = NJOP PBB – NJOPTKP

Tarif Pajak yang berlaku untuk perhitungan BPHTB adalah sebesar 5%

Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)

Contoh Perhitungan BPHTB

Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (NJOP PBB – NJOPTKP)

= 5% x (Rp337.500.000-Rp80.000.000)

= 5% x Rp257.500.000

Rp12.875.000

*NJOPTKP DKI Jakarta adalah Rp80.000.000

 

Biaya Cek Sertifikat

Cek sertifikat sangat penting untuk mengetahui legalitas sertifikat rumah yang akan dibeli. Tujuannya adalah untuk menghindari pembelian tanah atau bangunan yang bermasalah. Kisaran biaya cek sertifikat yang harus dikeluarkan berkisar mencapai Rp100.000.

 

Biaya Balik Nama Sertifikat

Pembeli rumah harus melakukan proses balik nama, kecuali rumah dibeli langsung dari developer atau pengembang. Biaya Balik Nama (BBN) Sertifikat mencapai 2% dari nilai transaksi atau sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat.

 

Biaya Pembuatan Akta Jual Beli

Biaya pembuatan akta jual beli adalah sebesar 1% dari nilai transaksi jual beli rumah. Biaya akta jual beli ditanggung oleh pembeli rumah atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak penjual. Jumlah biaya tersebut masih dapat dinegosiasi terutama apabila rumah memiliki harga yang lumayan tinggi.

 

Pajak Pertambahan Nilai

Apabila Anda melakukan pembelian rumah dari developer yang merupakan Pengusaha Kena Pajak, maka Anda akan dikenakan tarif pajak jual beli rumah PPN sebesar 10% dari harga tanah. Akan tetapi, apabila penjual bukan Pengusaha kena Pajak, maka Anda harus membayarkan sendiri PPN ke kas negara.

 

Sebagai wajib pajak yang taat dengan peraturan, Anda perlu menuntaskan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Klikpajak hadir sebagai Aplikasi Penyedia Jasa (ASP) mitra resmi Dirjen Pajak yang memiliki berbagai fitur. Mulai dari fitur hitung, setor, dan lapor pajak bisa digunakan lewat satu platform yang akan meringankan beban Anda dalam menuntaskan kewajiban perpajakan. Segera daftar dan tuntaskan kewajiban perpajakan Anda di Klikpajak dengan praktis, aman, mudah, dan gratis selamanya!


PUBLISHED23 Jul 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: