Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Begini Contoh Hitungannya

Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Begini Contoh Hitungannya

Rekonsiliasi fiskal bisa disebut hal yang gampang-gampang susah dalam bidang perpajakan. Mempelajarinya pun rasanya lebih pas jika langsung menggunakan studi kasus rekonsiliasi fiskal PPh Badan agar lebih mudah melakukan pelaporan pajak.

Pengertian rekonsiliasi fiskal sendiri artinya langkah untuk mencocokan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut fiskal.

Bagi Wajib Pajak (WP) Badan, seringnya akan selalu bersinggungan dengan yang namanya rekonsiliasi fiskal ini.

Oleh karena itu, memahami bagaimana penghitungan dalam rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan perusahaan.

Sehingga proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat berjalan lancar.

Sebagai gambaran, berikut Klikpajak by Mekari berikan contoh hitungan dalam rekonsiliasi fiskal PPh Badan, 

Cntoh Kasus Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan

PT AAA adalah sebuah perusahaan di Jakarta dan bergerak di bidang penyewaan mesin penyedot minyak serta alat-alat berat lainnya.

PT AAA melakukan pembukuan dengan metode akrual, dan menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksinya.

Tahun pembukuan dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Sedangkan data direksi perusahaannya seperti berikut:

Note: Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan yang Mudah

Pak Kelik (Komisaris, NPWP 06.456. 321.1-042.000) 

Pak Jak (Direktur Utama, NPWP 06.456.333.1-043.000).

Adapun pemegang saham PT AAA: 

Pak Kelik memiliki saham 50%, 

PT BBB dan Pak Jak masing-masing memiliki saham 30% dan 15%.

Berikut laporan laba/rugi PT AAA pada 2020:

No Keterangan Jumlah Komersial
1   Penjualan bruto   Rp240.000.000.000
2   Potongan penjualan   -Rp10.000.000.000
3   Retur penjualan   -Rp15.000.000.000
4   Penjualan neto (1+2+3)   Rp215.000.000.000
5   Harga pokok penjualan (HPP)   -Rp125.000.000.000
6   Laba kotor (4+5)   Rp90.000.000.000
7   Biaya umum    
  a Gaji karyawan, THR, bonus Rp15.750.000.000  
  b Asuransi BPJS karyawan Rp3.250.000.000  
  c Perjalanan dinas Rp2.125.000.000  
  d Perlengkapan kantor Rp3.075.000.000  
  e Biaya Listrik Rp2.575.000.000  
  f Biaya internet dan telepon Rp1.427.000.000  
  g Piutang ragu-ragu Rp927.500.000  
  h Sewa mesin Rp2.825.000.000  
  i Biaya perbaikan Rp1.927.000.000  
  j Royalti Rp1.755.500.000  
  k Pengangkutan Rp4.127.500.000  
  l Penyusutan Rp3.090.000.000  
  m Pemasaran Rp3.277.500.000  
  n Biaya lain-lain Rp3.227.500.000  
  o Jumlah biaya (a +…+ n)   -Rp47.207.500.000
8.   Laba usaha (6 – 70)   Rp42.792.500.000
9   Pendapatan (beban) luar usaha:    
  a Dividen PT ABC (penyertaan 15%) Rp297.500.000  
  b Dividen PT  DEF (penyertaan 30%) Rp475.000.000  
  c Keuntungan penjualan saham Rp299.700.000  
  d Penjualan gudang Rp225.000.000  
  e Persewaan Rp637.000.000  
  f Bunga pinjaman Bank GHI -Rp790.000.000  
  g Kerugian selisih kurs -Rp625.000.000  
  h Laba cabang pabrik di Thailand Rp275.000.000  
  i Rugi cabang pabrik di Taiwan -Rp977.000.000  
  j Dividen dari CCC.Ltd., Singapura Rp325.000.000  
  k Jumlah pendapatan (beban) luar usaha (a +…+ j)   Rp141..700.000
11   Laba sebelum pajak (8+9k)   Rp42.934.200.000

 

Serahkan urusan pembukuan akuntansi keuaran perusahaan dengan cara mudah bersama aplikasi laporan keuagan online Jurnal.id.

Berikut ini beberapa informasi tambahan:

1. PT AAA mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode cadangan retur penjualan. Adapun retur penjualan yang akhirnya terealisasi pada 2020 sebanyak Rp11.250.000.000.

2. Perhitungan HPP:

No Keterangan Jumlah komersial (Rp)
1 Penggunaan bahan baku Rp48.000.000.000
2 Penggunaan bahan pendukung Rp17.500.000.000
3 Gaji dan upah pegawai Rp 32.000.000.000
4 Penyusutan alat produksi Rp9.075.000.000
5 Biaya lain-lain perusahaan Rp13.675.000.000
6 Biaya produksi (1+5) Rp120.250.000.000
7 Barang produksi dalam proses tahap awal Rp11.500.000.000
8 Barang produksi dalam proses tahap akhir -Rp5.500.000.000
9 Harga pokok produksi (6+7+8) Rp126.250.000.000
10 Barang produksi jadi tahap awal Rp11.000.000.000
11 Barang produksi jadi tahap akhir Rp12.250.000.000
12 HPP (9+10+11) Rp125.000.000.000

 

Keterangan:

a. Perusahaan menggunakan metode “harga perolehan (FIFO) atau net realis the Value (NRV) mana yang paling rendah” untuk penilaian persediaan bahan baku produksi.

 

Keterangan Harga perolehan  NRV
Persediaan awal Rp22.500.000.000 Rp23.750.000.000
Persediaan akhir  Rp21.500.000.000 Rp20.500.000.000

b. Gaji dan upah termasuk PPh Pasal 21 ditanggung peruhsaan sebesar Rp2.125.000.000.

c. Biaya penyusutan secara fiskal berdasarkan penghitungan biaya penyusutan terkait produksi Rp9.842.500.000.

d. Biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham dalam hal ini Pak Kelik Rp500.000.000.

3. Biaya umum administrasi dan penjualan:

a. Biaya gaji, THR, dan bonus terdapat PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan Rp275.000.000 dan gaji asisten rumah tangga para direksi Rp100.000.000.

b. Biaya premi asuransi karyawan terdapat biaya asuransi jiwa pemegang saham Rp225.000.000.

c. Biaya perjalanan dinas yang didukung dengan bukti dan berhubungan dengan kegiatan usaha adalah Rp375.000.000.

d. Biaya listrik termasuk listrik rumah dinas para direksi perusahaan Rp112.500.000.

e. Beban piutang ragu-ragu yang dihapuskan secara fiskal Rp152.500.000.

f. Biaya penyusutan aset tetap yang dialokasikan ke biaya usaha secara fiskal Rp6.376.250.000.

g. Rincian biaya lain-lain:

No. Keterangan Jumlah Komersial
1. Biaya pelatihan komputer anak Pak Kelik Rp162.500.000
2 Denda dan bunga Surat Tagihan Pajak (STP) Rp77.500.000
3 Pajak Bumi dan Bangunan kantor Rp27.500.000
4 Faktur pajak tidak lengkap: pembelian perlengkapan kantor Rp8.500.000
5 Faktur pajak tidak lengkap: suku cadang kendaraan dinas Rp9.000.000
6 Faktur pajak tidak lengkap: suku cadang kendaraan karyawan Rp5.000.000
7 Biaya jamuan tamu tidak ada daftar normatif Rp162.500.000
8 Biaya jamuan tamu yang ada daftar normatif Rp377.500.000
9 Sumbangan Hari Karyawan Rp250.000.000
10 Sumbangan ke Yayasan Pemuda Karya Rp112.500.000
11 Sumbangan pada karyawan dalam bentuk natura Rp62.500.000
12 Jumlah biaya lain-lain (1+…+11) Rp1.125.000.000
     

 

4. Pendapatan (biaya) lain-lain:

a. Pendapatan dividen dari PT A yang dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23, sedangkan dari PT B tidak dipotong PPh Pasal 23.

b. Keuntungan penjualan investasi saham berasal dari transaksi penjualan melalui Bursa Efek Indonesia, setelah dipotong PPh Final 0,1%. Jumlah keuntungan penjualan gudang sebelum dipotong PPh final.

c. Pendapatan sewa berasal dari pendapatan sewa truk PT DDD setelah dipotong PPh Pasal 23.

d. Rugi selisih kurs dihitung sesuai standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku.

e. Pajak yang dipotong atas penghasilan di Thailand Rp47.500.000.

f. Pajak yang dibayar di Singapura atas dividen yang diterima dari CCC Ltd., sebesar Rp112.500.000.

5. PPh Pasal 22 impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) selama 2020 sebesar Rp225.000.000.

6. PPh Pasal 25 yang telah dibayar pada Januari-November 2020 Rp6.600.000.000. Selain itu, telah diterbitkan STP PPh Pasal 25 oleh KPP setempat pada 10 Februari 2020 untuk masa pajak Desember 2020 sebesar Rp677.500.000 (termasuk denda dan bunga Rp77.500.000) dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh PT AAA.

Ilustrasi rekonsiliasi fiskal PPh Badan

Jawaban Penghasilan Kena Pajak dari Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan

Berdasarkan data-data di atas, dapat dihitung penghasilan kena pajak untuk tahun pajak 2020 dengan melakukan rekonsiliasi fiskal PPh badan.

Dari hasil rekonsiliasi fiskal akan diketahui berapa jumlah PPh terutang tahun pajak 2020, apakah akan berstatus kurang bayar atau lebih bayar.

Integrasi Jurnal.id dan Klikpajak.id mempermudah urusan rekonsiliasi fiskal PPh Badan

Selain itu, dapat dihitung pula besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2021.

Berikut ini tabel rekonsiliasi fiskal PT AAA Tahun Pajak 2020:

No Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Fiskal
1   Penjualan bruto Rp240.000.000.000   Rp240.000.000.000
2   Potongan penjualan -Rp10.000.000.000   -Rp10.000.000.000
3   Retur penjualan1 -Rp15.000.000.000 Rp3.750.000.000 -Rp11.250.000.000
4   Penjualan Neto (1+2+3) Rp215.000.000.000 Rp3.750.000.000 Rp218.750.000.000
5   HPP2 -Rp125.000.000.000 Rp2.857.500.000 -Rp122.142.500.000
6   Laba kotor (4+5) Rp90.000.000.000 Rp6.607.500.000 Rp96.607.500.000
7   Biaya usaha 3 -Rp47.207.500.000 Rp540.750.000 Rp46.666.750.000
8.   Penghasilan neto dari usaha (6+7) Rp42.792.500.000 Rp7.148.250.000 Rp49.940.750.000
9   Penghasilan dari luar usaha (sebelum dipotong PPh):      
  a Deviden dari PT ABC Rp297.500.000 Rp52.500.000 Rp350.000.000
  b Deviden dari PT DEF Rp475.000.000 -Rp475.000.000 Rp0
  c Keuntungan penjualan saham Rp299.700.000 -Rp299.700.000 Rp0
  d Keuntungan penjualan gudang Rp225.000.000 -Rp225.000.000 Rp0
  e Sewa Rp637.000.000 Rp13.000.000 Rp650.000.000
  f Total Penghasilan dari luar usaha (a+..+e) Rp1.934.200.000 -Rp934.200.000 Rp1.000.000.000
10   Biaya dari luar usaha:      
  a Bunga pinjaman dari bank -Rp790.000.000   -Rp750.000.000
  b Rugi selisih kurs -Rp625.000.000   -Rp625.000.000
  c Total biaya dari luar usaha (a+b) -Rp1.415.000.000   -Rp1.415.000.000
11   Penghasilan neto dari luar usaha (9f+10c) Rp519.200.000 -Rp934.200.000 -Rp415.000.000
12   Penghasilan neto dalam negeri (8+11) Rp43.311.700.000 Rp6.214.050.000 Rp49.525.750.000
13   Penghasilan neto luar negeri:      
  a Laba rugi pabrik cabang Thailand Rp275.000.000 Rp47.500.000 Rp322.500.000
  b Rugi cabang pabrik Taiwan -Rp977.500.000 Rp977.500.000 Rp0
  c Deviden dari CCC Ltd., Rp325.000.000 Rp112.500.000 Rp437.500.000
  d Total Penghasilan neto luar negeri   -Rp377.500.000 Rp1.137.500.000  Rp760.000.000
14   Jumlah Penghasilan neto (12+13d) Rp42.934.200.000 Rp7.351.550.000 Rp50.285.750.000
15   Kompensasi kerugian tahun lalu      
16   Penghasilan kena pajak (14-15) Rp42.934.200.000 Rp1.470.310.000  Rp50.285.750.000
17   PPh badan terutang      
  a Fasilitas pasal 31E UU PPh      
    1) Penghasilan kena pajak ([Rp4,8 M/1]x16)     Rp5.028.575.000
    2) PPh terutang (50%x25%xa1)     Rp628.571.875
  b Tanpa fasilitas pasal 31 E UUPPh      
    1)   Ph kena pajak (16 – a1)     Rp45.257.175.000
    2)   PPh terutang (25% x b1)     Rp11.314.293.000
  c Total PPh terutang (a2+b2)     Rp11.942.865.000
18   PPh yang dipotong/dipungut pihak lain      
  a PPh Pasal 22 (5)     Rp225.000.000
  b PPh Pasal 23 (5)     Rp65.500.000
  c PPh Pasal 24 4e-4f     Rp151.406.000
  d Total PPh dipotong/dipungut pihak lain (a+b+c)     Rp441.906.000
19   PPh harus dibayar sendiri (lebih bayar)     Rp11.500.959.000
20   PPh dibayar sendiri      
  a PPh pasal 25e     Rp6.600.000.000
  b STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)     Rp600.000.000
  c Total PPh dibayar sendiri     Rp7.200.000.000
21   PPh kurang (lebih) dibayar     Rp4.300.959.000

 

Penjelasan rekonsiliasi fiskal PT AAA dari informasi tambahan:

Muncul koreksi positif Rp3.750.000.000 (Pasal 9 ayat [1] huruf c UU PPh) karena penggunaan retur penjualan yang terealisasi Rp11.250.000.000.

Sebab penggunaan metode cadangan retur penjualan tidak diperbolehkan, sehingga biaya terkait tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Penghitungan HPP:

  1. Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan.

Metode yang diperbolehkan secara fiskal adalah metode rata-rata (weighted average) atau mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO).

Saldo awal persediaan secara akuntansi tidak dikoreksi karena sesuai dengan harga perolehan.

Sedangkan saldo akhir persediaan, harus dikoreksi fiskal karena tidak sesuai dengan harga perolehan.

Saldo persediaan akhir yang diperbolehkan adalah Rp21.500.000.000 sehingga muncul koreksi positif Rp1.000.000.000 (Pasal 10 ayat 6 UU PPh).

Angka pembelian diperoleh dari rumus:

Pembelian = pemakaian bahan baku + saldo akhir bahan baku – saldo awal akhir bahan baku.

  1. Biaya PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan pada gaji dan upah tidak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto.

Sehingga muncul koreksi sebesar Rp2.125.000.000 (Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh).

  1. Diketahui biaya penyusutan secara fiskal yang dimasukkan ke harga pokok penjualan adalah Rp9.842.500.000.

Sehingga muncul koreksi positif sebesar Rp767.500.000 (Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 UU PPh).

  1. Biaya perawatan kendaraan pribadi Pak Kelik sebesar Rp500.000.000 dalam biaya lain-lain tidak dapat jadi pengurang.

Sebab merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).

Berikut ini penghitungan HPP secara fiskal berdasarkan koreksi fiskal tersebut:

No Keterangan Komersial Koreksi fiskal Fiskal
1 Saldo awal bahan baku Rp22.500.000.000   Rp22.500.000.000
2 Pembelian Rp46.000.000.000   Rp46.000.000.000
3 Saldo akhir bahan baku (2a) Rp20.500.000.000 -Rp1.000.000.000  -Rp21.500.000.000
4 Pemakaian bahan baku (1+2+3) Rp48.000.000.000 -Rp1.000.000.000 Rp48.000.000.000
5 Pemakaian bahan penolong Rp17.500.000.000   Rp17.500.000.000
6 Gaji dan upah (2b) Rp32.000.000.000 -Rp2.125.000.000 Rp29.875.000.000
7 Penyusutan (2c) Rp9.075.000.000 Rp767.500.000 Rp9.842.500.000
8 Biaya lain-lain (2d) Rp13.675.000.000 -Rp1.000.000.000 Rp12.675.000.000
9 Biaya produksi (4+ …8) Rp120.250.000.000 -Rp2.857.500.000 Rp120.250.000.000
10 Barang dalam proses awal Rp11.500.000.000   Rp11.500.000.000
11 Barang dalam proses akhir Rp5.500.000.000   -Rp5.500.000.000
12 Harga pokok produksi (9+10+11) Rp126.250.000.000 -Rp2.857.500.000 Rp123.392.478.00
13 Barang jadi awal Rp11.000.000.000   Rp11.000.000.000
14 Barang jadi produksi -Rp12.250.000.000   -Rp12.250.000.000
15 HPP (12+13+14) Rp125.000.000.000 -Rp2.857.500.000 Rp22.142.500.000

 

Koreksi biaya umum, administrasi, dan penjualan:

1. Pada komponen biaya gaji, THR, dan bonus ada biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Biaya tersebut adalah biaya PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar Rp275.000.000 dan biaya gaji asisten rumah tangga para direksi perusahaan Rp100.000.000.

Total keduanya Rp175.000.000 harus dikoreksi dari biaya usaha (Pasal 9 ayat (1) huruf e dan h UU PPh).

2. Biaya asuransi jiwa pemegang saham sebesar Rp225.000.000 tidak bisa menjadi biaya fiskal, sehingga harus dikoreksi (Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh).

3. Dari total biaya perjalanan dinas Rp2.125.000.000, hanya Rp375.000.000 yang didukung bukti dan berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

Sehingga muncul koreksi Rp1.750.000.000 (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh).

4. Biaya listrik untuk rumah dinas para direksi sebesar Rp112.500.000 dikoreksi karena tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).

5. Dari total piutang tak tertagih Rp927.500.000, hanya Rp152.500.000 yang dihapus secara fiskal.

Dalam hal ini diasumsikan telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh.

6. Biaya penyusutan yang diperkenankan secara fiskal Rp6.376.250.000, lebih besar dari jumlah menurut komersial sebesar Rp3.090.000.000.

Sehingga muncul koreksi Rp3.286.250.000. (Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 UU PPh).

7. Biaya lain-lain:

  • Biaya kursus komputer anak dari komisaris juga harus dikoreksi fiskal.

Sebab tidak berhubungan dengan biaya 3M.

Selain itu, pengeluaran ini juga dilakukan untuk kepentingan pribadi.

Ssehingga tidak boleh menjadi biaya fiskal (Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh).

  • Biaya denda dan bunga STP harus dikoreksi fiskal

Sebab sanksi administrasi meliputi bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan-undangan di bidang perpajakan tidak boleh jadi biaya (Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh).

  • Biaya PBB kantor tidak dikoreksi karena berhubungan dengan biaya 3M perusahaan.

Begitu juga dengan biaya pajak selain PPh dapat dibebankan secara fiskal (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh).

  • Biaya pajak masukan perlengkapan kantor tidak perlu dikoreksi.

Sebab merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh).

Pajak Masukan suku cadang kendaraan karyawan juga tidak dikoreksi (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP/220/PJ/2002).

Akan tetapi, untuk Pajak Masukan suku cadang kendaraan sedan dinas dikoreksi sebesar 50% dari jumlah biaya (KEP 220/2002).

  • Syarat agar biaya jamuan tamu boleh dibebankan sebagai biaya adalah dibuat daftar nominatif sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Ederan Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986.

Maka, biaya jamuan tamu tanpa daftar nominatif sebesar Rp162.500.000 harus dikoreksi.

Sedangkan, biaya jamuan tamu dengan daftar nominatif tidak perlu dikoreksi.

  • Aturannya, biaya sumbangan pada dasarnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun ada beberapa biaya sumbangan yang diperbolehkan.

Dalam kasus ini, biaya sumbangan Hari Karyawan tidak boleh jadi biaya.

Sebab tidak digunakan dalam rangka mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya 3M (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh).

Lalu biaya sumbangan kepada Yayasan Pemuda Karya boleh secara fiskal karena termasuk sumbangan untuk membina dan memberdayakan yang disampaikan melalui yayasan (Pasal 6 ayat (1) huruf m UU PPh dan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010).

Adapun sumbangan kepada karyawan bentuk natura dikoreksi fiskal karena merupakan pemberian natura (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).

Berikut penghitungan biaya-biaya lain secara fiskal:

No. Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Fiskal
1 Biaya pelatihan komputer anak Pak Kelik Rp162.500.000 -Rp162.500.000 Rp0
2 Denda dan bunga STP Rp77.500.000 -Rp77.500.000 Rp0
3 Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Rp27.500.000   Rp27.500.000
4 FP tidak lengkap: pembelian perlengkapan kantor Rp8.500.000   Rp8.500.000
5 FP tidak lengkap: suku cadang kendaraan dinas Rp9.000.000 Rp4.500.000 Rp4.500.000
6 FP tidak lengkap: suku cadang kendaraan karyawan Rp5.000.000   Rp5.000.000
7 Biaya jamuan tamu tidak ada daftar normatif Rp162.500.000 -Rp162.500.000 Rp0
8 Biaya jamuan tamu yang ada daftar normatif Rp377.500.000   Rp377.500.000
9 Sumbangan Hari Karyawan Rp250.000.000 -Rp250.000.000 Rp0
10 Sumbangan ke Yayasan Pemuda Karya Rp112.500.000   Rp112.500.000
11 Sumbangan pada karyawan dalam bentuk natura Rp62.500.000 -Rp62.500.000 Rp0
12 Jumlah biaya lain-lain (1+…+11) Rp1.125.000.000 -Rp589.500.000 Rp535.500.000
         

Berikut rekapitulasi penghitungan biaya usaha secara fiskal berdasarkan koreksi biaya usaha di atas: 

No Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Fiskal
1 Gaji, THR, Bonus (3a) Rp15.750.000.000 -Rp 375.000.000 Rp16.125.000.000
2 Asuransi karyawan (3b) Rp3.250.000.000 -Rp225.000.000 Rp2.025.000.000
3 Perjalanan dinas (3c) Rp2.125.000.000 -Rp1.750.000.000 Rp375.000.000
4 Alat kantor Rp3.075.000.000   Rp3.075.000.000
5 Listrik Rp2.575.000.000 -Rp112.500.000 Rp2.462.500.000
6 Telepon Rp1.427.000.000   Rp1.427.000.000
7 Piutang ragu-ragu Rp927.500.000 -Rp775.000.000 Rp152.500.000
8 Sewa mesin Rp2.825.000.000   Rp2.825.000.000
9 Reparasi Rp1.927.500.000   Rp1.927.500.000
10 Royalti Rp1.755.500.000   Rp1.755.500.000
11 Pengangkutan Rp4.127.500.000   Rp4.127.500.000
12 Penyusutan (3f) Rp3.090.000.000 Rp3.286.250.000 Rp6.376.250.000
13 Pemasaran Rp3.227.500.000   Rp3.227.500.000
14 Biaya lain-lain (3g) Rp1.125.000.000 -Rp589.500.000 Rp535.500.000
15 Total biaya usaha (1+ …..+14) Rp47.207.500.000 -Rp540.750.000 Rp46.666.750.000

 

4. Koreksi pendapatan (biaya) lain-lain:

a. Pendapatan dividen dari PT ABC yang dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp297.500.000 perlu dikoreksi sebesar nilai PPh Pasal 23 yang dipotong.

Buat keperluan rekonsiliasi fiskal, jumlah yang tercantum seharusnya adalah jumlah sebelum dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%).

Maka, koreksi fiskalnya Rp52.500.000, yang dihitung dengan rumus: 15% x Rp297.500.000/(100%-15%).

Sedangkan penghasilan dividen dari PT DEF tidak dipotong PPh Pasal 23 karena kepemilikan saham PT AAA di PT BEF sebesar 30% (termasuk bukan objek penghasilan menurut Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh).

Oleh karena itu, jumlah dividen tersebut harus dikoreksi fiskal.

b. Keuntungan penjualan investasi saham berasal dari transaksi penjualan melalui BEI merupakan objek PPh final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 0,1% (PP No. 41 Tahun 1994 s.t.d.d PP No. 14 Tahun 1997).

PPh yang dipotong Rp300.000 (0,1%x Rp299.700.000/(100%-0,1%), sehingga penghasilan brutonya menjadi Rp300.000.000 yang dilaporkan sebagai objek PPh final dalam lampiran SPT tahunan PPh Badan.

Sedangkan untuk keuntungan penjualan gudang juga dilakukan koreksi fiskal karena merupakan objek PPh final Pasal 4 ayat (2) dan peraturan pelaksananya (PP No. 34 Tahun 2016).

c. Jumlah pendapatan sewa truk dari PT Indotruck diketahui telah dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2% (Pasal 23 UU PPh).

Perlu mengetahui jumlah bruto sewa sebelum dipotong pajak untuk keperluan rekonsiliasi fiskal.

Berikut rumus menghitung jumlah tersebut:

= Rp637.000.000/(100%-2%) = Rp650.000.000

Sehingga muncul koreksi fiskal sebesar Rp13.000.000.

d. Rugi selisih kurs dihitung sesuai standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku.

Rugi selisih kurs dapat dibebankan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, dengan demikian tidak perlu dilakukan koreksi (Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh).

e. Biaya pajak yang dipotong atas penghasilan di Thailand Rp47.500.000 menjadi koreksi fiska.

Sebab laba cabang pabrik di Thailand yang dicantumkan dalam pembukuan komersial hanya sebesar Rp275.000.000 (neto setelah PPh).

Maka dari itu, dalam rekonsiliasi fiskal harus dimasukkan nilai brutonya, yaitu Rp322.500.000.

PPh yang dipotong di Thailand dapat dikreditkan sesuai mekanisme kredit pajak luar negeri sesuai Pasal 24 dan Pasal 28 UU PPh dan peraturan pelaksananya (PMK No. 192/PMK.03/2018).

Sedangkan, rugi cabang pabrik di Taiwan sebesar Rp977.500.000.

Untuk diketahui, kerugian yang dialami di luar negeri tidak dapat digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (PMK 192/2018).

f. Sedangkan untuk pajak yang dibayar di Singpura atas dividen yang diterima dari CCC Ltd., sebesar Rp112.500.000 merupakan kredit PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan dengan PPh badan terutang PT AA ( Pasal 24 dan Pasal 28 UU PPh, serta PMK No. 192/PMK.03/2018).

Jumlah bruto penghasilan dividen harus dicantumkan untuk kepentingan koreksi fiskal, sehingga menjadi Rp437.500.000 (Rp325.000.000 + Rp112.500.000).

Untuk penghitungan kredit pajak luar negeri berdasarkan penjelasan huruf e dan f di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut.

No Keterangan Jumlah Komersial
1   Laba cabang pabrik di Thailand  
   a Penghasilan neto luar negeri Rp322.500.000
   b PPh terutang x penghasilan neto Thailand/total penghasilan neto Rp76.593.750
   c PPh dipotong di Thailand Rp47.500.000
   d PPh Pasal 24 (b atau c, pilih yang terkecil) Rp47.500.000
2   Rugi cabang pabrik di Taiwan Rp0
3   Dividen dari CCC Ltd.,  
  a Penghasilan neto di Singapura Rp437.500.000
  b PPh terutang x penghasilan neto Singapura/total penghasilan neto Rp103.906.250
  c PPh dibayar di Singapura Rp112.500.000
  d PPh Pasal 24 (b atau c, pilih yang terkecil) Rp103.906.250
 4   Total PPh Pasal 24 (1d+2+3c) Rp151.406.250
       

Diketahui:

Total penghasilan neto = Rp50.285.750.000

Total PPh terutang = Rp11.942.865.625

5. Kredit PPh dan bisa menjadi pengurang PPh Badan terutang di akhir tahun dari PPh Pasal 22 impor yang dipungut DJBC selama 2019 sebesar Rp225.000.000.

Begitu juga dengan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan sebesar Rp13.000.000 dan PPh Pasal 23 atas dividen sebesar Rp52.500.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b UU PPh.

Total kredit PPh Pasal 23 adalah Rp65.500.000.

6. Dapat mengkreditkan PPh Pasal 25 yang telah dibayar sendiri sebesar Rp6.600.000.000 (masa pajak Januari-November 2020) ataupun melalui STP untuk masa pajak Desember 2020 sebesar pokok pajak Rp600.000.000 (Pasal 28 ayat (1) huruf e UU PPh).

Untuk pembayaran denda dan bunga sebesar Rp77.500.000 hanya beban yang tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, bukan merupakan uang muka PPh (Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh).

Hitung angsuran PPh Pasal 25

Ketika rekonsiliasi fiskal selesai dan diketahui total penghasilan neto pada 2020, beriktunya WP dapat menghitung besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2021 berdasarkan informasi yang ada.

Berikut penghitungannya:

No Deskripsi Fiskal
1   Total penghasilan neto Rp50.285.750.000
2   Penghasilan neto dari penghitungan angsuran PPh Pasal 25  
  a Rugi (laba) pengalihan harta Rp0
  b Rugi (laba) selisih kurs Rp625.000.000
  c Penghasilan dividen:  
    Dividen PT ABC

Dividen CCC Ltd.,

Total penghasilan dividen (1+2)

-Rp350.000.000

-Rp437.500.000

-Rp787.500.000

  d Total penghasilan neto tidak teratur -Rp165.500.000
3   Penghasilan neto teratur (1+2d) Rp50.123.250.000
4   Kompensasi kerugian tahun lalu yang masih diperhitungkan pada 2020 Rp0
5   Penghasilan kena pajak (3-4) Rp50.123.250.000
6   PPh terutang  
  a Fasilitas pasal 31 E UU PPh:  
    – Penghasilan kena pajak ([Rp4,8 M/Rp48 M]x5) Rp5.012.327.500
    – PPh terutang Rp626.540.625
  b Tanpa fasilitas Pasal 31E UU PPh:  
    – Penghasilan kena pajak (5 – a1) Rp45.110.925.000
    – PPh terutang (25% x b1) Rp11.277.731.250
  c Total PPh terutang (2a+b2) Rp11.904.271.875
7   PPh yang dipotong /dipungut pihak lain Rp441.906.250
8   PPh harus dibayar sendiri (6c-7) Rp11.462.365.625
9   Angsuran PPh Pasal 25 (1/12 x #8) Rp955.197.135

 

Setelah urusan rekonsiliasi fiskal rampung, selanjutnya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dapat dilakukan secara daring.

Agar lebih mudah lapor SPT PPh Badan, gunakan aplikasi pajak online e-Filing Klikpajak

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Anda dapat melaporkan SPT PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak. Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT PPh Badan selengkapnya dapat Anda lihat pada video berikut:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Temukan Kemudahan Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak

Bukan hanya fitur lapor SPT PPh di e-Filing, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan lainnya di aplikasi pajak online Klikpajak.id dengan lebih mudah.

Sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap untuk mempermudah urusan perpajakan Anda.

Anda dapat membuat Faktur Pajak elektronik maupun Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 hingga penyampaian SPT PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan cara yang simpel.

Apa saja fitur perpajakan lainnya yang semakin membuat urusan administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Membuat e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

B. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

C. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

E. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat

Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

 

 


PUBLISHED02 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: