Perbedaan Penghitungan PPh Freelancer dan Karyawan Tetap

Perbedaan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Freelancer dan Karyawan Tetap

Meski sama-sama sebagai pekerja, tapi status antara seorang pekerja lepas dan pegawai tetap berbeda. Ketahui perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) freelancer dan karyawan tetap.

Perbedaan Freelancer dan Karyawan Tetap

Ada banyak hal mendasarkan yang membedakan antara freelancer dengan karyawan tetap.

Mulai dari jam kerja, tunjangan, jenjang karier hingga hal teknis terkait penghitungan pajak penghasilannya dan lainnya.

Menjadi pekerja bebas atau freelancer tidak terikat dengan ketentuan jam kerja alias memiliki jam kerja yang fleksibel, tidak ada jenjang karier dan tidak ada tunjangan.

Sedangkan menjadi karyawan tetap, kebalikannya yakni bekerja sesuai jam kerja yang umumnya 8 jam kerja dan terdapat jenjang karier di perusahaan dan adanya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.

Soal kewajiban pajaknya, kendati sama-sama memiliki kewajiban pajak, untuk penghitungan PPh freelancer dan karyawan tetap berbeda. Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Pengertian Freelancer

Freelancer adalah pekerja lepas atau biasa disebut pekerja bebas yang tidak memiliki keterikatan perjanjian ketat seperti halnya pekerja tetap di perusahaan.

Profesi freelancer hanya terikat dengan perjanjian terkait jumlah honor dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan.

Seberapa banyak pekerjaan yang akan diselesaikan, segitulah jumlah pendapatan yang akan diterimanya.

Note: Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Pengertian Karyawan Tetap

Karyawan tetap adalah pekerja atau pegawai yang bekerja badan dalam hal ini bisa perusahaan dan lainnya yang sejenisnya, dengan penentuan ketetapannya didasarkan pada surat keputusan.

Dengan menjadi karyawan tetap itulah ada sejumlah hak-hak istimewa yang diberikan perusahaan kepada karyawan.

Karyawan tetap juga biasa disebut sebagai pekerja formal. Karena ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan terhadap karyawan diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Note: Pemahaman Pajak Profesi dan Rumus Perhitungan Pajak Penghasilannya

Ilustrasi freelancer yang juga dikenakan pajak penghasilan

Pajak yang Dikenakan pada Freelancer dan Karyawan Tetap

Kewajiban pajak bagi freelancer maupun karyawan tetap adalah sama saja.

Yakni, sama-sama dikenakan PPh Orang Pribadi, yakni Pasal 21 sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan Pasal 26 sebagai WP Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia.

a. Objek PPh Pasal 21

Berdasarkan UU PPh, objek pajak penghasilan pasal 21 di antaranya:

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya
  • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua
  • Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan
  • Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
  • Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

b. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 21

Jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

c. Subjek Pemotong PPh Pasal 21

  • Namun jenis PPh yang dibebankan atau dikenakan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan. Akan tetapi PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahan/pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh Pasal 21.
  • Pihak pemotong/perusahaan/pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara.
  • Berikutnya, sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 21, akan memperoleh bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak yang memotong penghasilan tersebut.

Tentu saja, pajak penghasilan tidak hanya PPh 21 saja dan bukan hanya untuk orang pribadi saja, tapi juga ada banyak jenis PPh dari berbagai macam subjek PPh.

Konsep Dasar Pajak Penghasilan Badan Yang Perlu Dipahami oleh Wajib PajakIlustrasi menghitung pajak penghasilan freelancer dan karyawan tetap

Tarif PPh yang Dikenakan pada Freelancer dan Karyawan tetap

Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, tarif PPh Orang Pribadi Pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif, yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

Tarif progresif PPh OP ini adalah:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 per tahun

Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dari tarif di atas ditambah lagi dengan tarif 20% lebih tinggi.

Sedangkan tarif PPh 26 yang dikenakan pada WP Pribadi WNA sebesar 20% dari penghasilan bruto.

Tambahan bagi freelancer, akan dikenakan PPh 21 atas jasa sebesar 2,5% jika memiliki NPWP dan 3% apabila tidak punya NPWP, yang dipotong oleh perusahaan/badan lainnya yang memberikan honor/upah tersebut.

Note: Daftar NPWP Online, Ini Langkah dan Petunjuk Mudahnya!

Ilustrasi kepemilikan NPWP dapat memengaruhi besar PPh

Metode Penghitungan PPh Gaji Karyawan Tetap dan ‘Free’ Freelancer

Metode penghitungan yang digunakan untuk mengenakan PPh dari gaji atau upah/fee ini akan memengaruhi jumlah honor jasa yang akan diterima freelancer maupun gaji yang diterima karyawan tetap.

Dalam menghitung pajak penghasilan dari gaji yang diterima karyawan dan fee bagi freelancer adalah sama, yakni ada 3 metode:

a. Metode ‘Nett’

Menghitung PPh dengan metode neto (nett) adalah pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan, dimana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut.

Jadi, gaji yang terima karyawan sudah bersih atau tidak termasuk dipotong pajak penghasilan.

b. Metode ‘Gross’

PPh dengan metode gross (bruto) cara menghitung pajak penghasilan dengan membebankan pajak pada karyawan.

Hal ini berarti gaji yang diterima karyawan tersebut belum termasuk potongan pajak penghasilan.

c. Metode ‘Gross Up’

Penghitungan PPh dengan metode gross up adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak yang ditentukan.

Note: Contoh penghitungan gaji atau upah yang dihitung menggunakan metode Nett, Gross dan Gross Up bisa dilihat di SINI.

Ilustrasi menghitung pajak penghasilan freelancer dan karyawan tetap

Perhitungan PPh Freelancer dan PP Karyawan Tetap

Sebelum menghitung Penghasilan Kena Pajak, terlebih dahulu harus mengurangkan penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Di sini, baik freelancer maupun karyawan tetap memiliki hak sama dari pemerintah untuk mendapatkan nilai dari gaji yang tidak dikenakan pajak penghasilan alias jumlah pendapatan yang dibebaskan dari PPh.

Besar PTKP ini bisa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh.

Karena tidak berubah, tarif PTKP 2020 masih sama seperti PTKP beberapa tahun lalu yang ditetapkan PMK No. 101/PMK/2016, yakni:

  • Rp54.000.000 per tahun = PTKP untuk WP Orang Pribadi
  • Rp4.500.000 per tahun = tambahan PTKP untuk WP yang menikah
  • Rp4.500.000 per tahun = tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan
  • Rp54.000.000 per tahun = PTKP untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami

Berikut rincian besar PTKP 2020 sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP Orang Pribadi:

a. Tarif PTKP WP OP Tidak Kawin (TK)

  • TK/0 (tanpa tanggungan) = Rp54.000.000
  • TK/1 (punya 1 tanggungan) = Rp58.500.000
  • TK/2 (punya 2 tanggungan) = Rp63.000.000
  • TK/3 (punya 3 tanggungan) = Rp67.500.000

b. Tarif PTKP WP OP Kawin (K)

  • K/0 (tanpa tanggungan) = Rp58.500.000
  • K/1 (punya 1 tanggungan) = Rp63.000.000
  • K/2 (punya 2 tanggungan) = Rp67.500.000
  • K/3 (punya 3 tanggungan) = Rp72.000.000

c. Tarif PTKP WP OP Kawin dengan Penghasilan Istri Digabung (K/I)

  • K/I/0 (tanpa tanggungan) = Rp112.500.000
  • K/I/1 (punya 1 tanggungan) = Rp117.000.000
  • K/I/2 (punya 2 tanggungan) = Rp121.500.000
  • K/I/3 (punya 3 tanggungan) = Rp126.000.000

Ilustrasi wajib pajak yang statusnya memiliki tanggungan memiliki jumlah PTKP lebih besar

Contoh Penghitungan PPh Karyawan dan PPh Freelancer

Berikut beberapa contoh penghitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap maupun freelancer dengan yang memiliki NPWP ataupun yang tidak punya NPWP.

a. PPh 21 Karyawan Tetap

Pak Kelik seorang karyawan tetap perusahaan AAA, sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Penghasilan sebesar Rp25.000.000 per bulan. Lalu mendapatkan tunjangan sebesar Rp1.000.000 per bulan.

Karena sebagai karyawan tetap, perusahaan sudah pasti akan mensyaratkan pegawainya untuk memiliki NPWP.

Maka penghitungan PPh 21 yang harus dipotong perusahaan adalah:

Penghasilan satu tahun = Rp25.000.000 x 12 bulan = Rp300.000.000
Tunjangan = Rp1.000.000 x 12 bulan = Rp12.000.000
PTKP (K/1)   = Rp63.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp225.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
= 15% x Rp175.000.000 = Rp26.250.000 (+)  
Jumlah PPh Terutang setahun   = Rp28.750.000
PPh Terutang Sebulan = Rp28.750.000/12 bulan = Rp2.395.833

 

b. PPh 21 Freelancer

Pak Kelik seorang freelancer jasa desain grafis dan masih lajang yang memiliki NPWP. Ia memperoleh penghasilan bruto dari jasanya ini sebesar Rp150.000.000 setahun.

Maka perhitungan PPh 21 yang harus dipotong pengguna jasa adalah:

Penghasilan bruto setahun   = Rp150.000.000
PTKP (K/0)   = Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp96.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
= 15% x Rp46.000.000 = Rp6.900.000 (+)  
Jumlah PPh Terutang setahun   = Rp9.400.000
PPh Terutang Sebulan = Rp9.400.000/12 bulan = Rp783.333

 

Jika Pak Kelik sebagai freelancer yang tidak memiliki NPWP:

Penghasilan bruto setahun   = Rp150.000.000
PTKP (K/0)   = Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp96.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x 120% x Rp50.000.000 = Rp3.000.000  
= 15% x 120% x Rp46.000.000 = Rp8.280.000 (+)  
Jumlah PPh Terutang setahun   = Rp11.280.000
PPh Terutang Sebulan = Rp11.280.000/12 bulan = Rp940.000

 

Cara Bayar Pajak Penghasilan Freelancer dan Karyawan tetap

Bagi karyawan tetap, pekerja tidak perlu membayarkan pajak penghasilan sendiri karena perusahaan telah memotong PPh 21 setiap bulannya dari gaji.

Kemudian perusahaan menyetorkan PPh 21 yang dipungutnya itu ke kas negara setiap bulannya. Sehingga karyawan tetap hanya akan mendapatkan bukti potong pada akhir tahun pajak sebagai bukti telah dipotong PPh 21 oleh perusahaan.

Kemudian menggunakan bukti potong PPh 21 tersebut untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Karyawan.

Cara bayar pajak online di e-Billing

Bagaimana dengan freelancer?

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa freelancer yang memperoleh penghasilan dari badan atau perusahaan yang menggunakan jasanya telah memotong PPh 21 dari fee-nya.

Artinya, pajak penghasilan freelancer ini juga disetorkan oleh badan/perusahaan pengguna jasa freelancer tersebut ke kas negara.

Sehingga kewajiban freelancer ini hanya melaporkan SPT pajaknya saja sebagai bukti bahwa dirinya telah dipotong atau dipungut PPh oleh pengguna jasa.

Ilustrasi bayar pajak penghasilan

SPT untuk Freelancer dan SPT Karyawan Tetap

Freelancer menggunakan SPT dengan kode formulir 1770

Sedangkan karyawan tetap menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 S (Sederhana) jika penghasilan lebih dari Rp60.000.000 setahun dan 1770 SS (Sangat Sederhana) bagi yang berpenghasilan kurang dari atau setara Rp60.000.000 setahun.

Cara Lapor SPT Tahunan Online

Melakukan urusan perpajakan memang bisa dibilang cukup rumit dan butuh kejelian serta kehati-hatian dalam menghitungnya.

Namun Anda dapat melakukan semua aktivitas perpajakan ini dengan cara yang mudah dan sederhana melalui aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi lapor SPT Tahunan PPh 21

Fitur Lengkap Klikpajak: Hitung, Bayar dan Lapor Pajak dalam Satu Platform

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Anda untuk urusan perpajakan?

Anda dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

Karena Klikpajak memiliki fitur lengkap dan didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Anda inginkan.

Apa saja kemudahan yang Anda dapatkan dari fitur lengkap Klikpajak?

a. Bisa Membuat e-Faktur Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Karena berbasis web, Anda dapat membuat e-Faktur tanpa harus melakukan update atau menginstal aplikasi terlebih dahulu.

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur versi 2.2 telah ditutup.

Note: Ini perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur pada versi 3.0 ini.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Di e-Faktur Klikpajak, Anda juga dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Anda dapat menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Cara membuat Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Berikut panduan langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak melalui e-Faktur ‘Online’.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

b. Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun pelaporan SPT PPh 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

d. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Anda juga dapat melihat tutorial penyampaian SPT Tahunan PPh Badan melalui video berikut ini

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

e. Dilengkapi Fitur ‘Multi User & Multi Company’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur multi user dan multi company yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi User’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses aplikasi Klikpajak di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi User dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Ilustrasi fitur multi user dan multi company Klikpajak

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi keamanan data dan sistem keamanan cloud yang berlapis

f. Administrasi Perpajakan Makin Mudah karena Terhubung Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi pembukuan online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED12 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: