Contoh Penyusutan Fiskal, Begini Cara Penghitungannya

Bagaimana Cara Penghitungan Biaya Penyusutan Fiskal?

Dalam laporan keuangan perusahaan ada yang namanya penyusutan fiskal. Ketahui dan pahami bagaimana cara penghitungan biaya contoh penyusutan fiskal sebelum melaporkan SPT Tahunan Badan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia mengatur bahwa biaya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, bisa dikurangkan dari penghasilan bruto lewat mekanisme penyusutan.

Lebih mudah memahami dan mengelola pajak sekaligus keuangan perusahaan, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Lebih lanjut mengenai mekanisme penyusutan harta berwujud ini diatur dalam pasal 11 UU PPh.

Metode penyusutan harta berwujud yang termaktub dalam UU PPh ada dua, yakni:

  • Metode garis lurus (straight-line method) sesuai pasal 11 ayat (1)
  • Metode saldo menurun (declining balance method) sesuai pasal 11 ayat (2)

Untuk harta berwujud berupa bangunan, cuma bisa disusutkan dengan metode garis lurus.

Harta berwujud selain bangunan, juga bisa disusutkan melalui metode garis lurus atau saldo menurun.

Seperti apa penghitungan biaya contoh penyusutan fiskal ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Tentang Penyusutan Fiskal

Ketentuan penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 UU PPh.

Penyusutan fiskal dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau perolehan harta berwujud.

Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU PPh.

Sedangkan harta berwujud yang masih dalam proses pengerjaan, maka penyusutannya baru dimulai setelah selesainya pengerjaan harta berwujud tersebut.

Kendati begitu, dalam pasal 11 ayat (4) UU PPh dijelaskan Wajib Pajak (WP) diberikan kebebasan melakukan penyusutan saat harta berwujud digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Note: Koreksi Fiskal: Pengertian dan Jenis Koreksi Fiskal

Bisa juga saat bulan, di mana harta tersebut mulai menghasilkan, yaitu bulan mulai berproduksi, sepanjang melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Umumnya setiap perusahaan mempunyai keputusan kebijakan versinya sendiri untuk menentukan masa manfaat atas harta berwujud yang didapatkannya.

Masa manfaat yang ditentukan bisa saja tidak sama dengan masa manfaat yang tertuang dalam pasal 11 ayat (6) UU PPh.

Berdasarkan hal itulah, perhitungan penyusutan harta berwujud tersebut perlu direkonsiliasi secara fiskal lebih dahulu.

Dengan begitu, bisa didapatkan penyusutan harta berwujud.

Contoh Penyusutan Fiskal, Begini Cara PenghitungannyaIlustrasi menghitung contoh penyusutan fiskal

Kelompok Harta dalam Contoh Penyusutan Fiskal

Dalam Pasal 11 ayat (11) UU PPh disebutkan, pengelompokan harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaatnya.

Peraturan itu lalu  didelegasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

Jenis-Jenis Harta Berwujud

Macam-macam harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1 sampai Kelompok 4, diatur dalam Lampiran I – Lampiran IV PMK tersebut.

Note: Apa itu Penyusutan Fiskal dan Amortisasi?

Tarif Penyusutan Fiskal

Penghitungan penyusutan harta berwujud harus mengacu pada masa manfaat dan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 ayat (6) UU PPh sebagai berikut:

Kelompok harta berwujud  Masa manfaat Penyusutan berdasarkan ayat 1 Penyusutan berdasarkan ayat 2
I. Bukan bangunan 

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3 

Kelompok 4

4 tahun

8 tahun 

16 tahun 

20 tahun 

25%

12,5%

6,25%

5%

50%

25%

12,5%

10%

II. Bangunan 

Permanen 

Tidak permanen

20 tahun

10 tahun

5%10%  

 

Note: Perbedaan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

Contoh Penyusutan Fiskal

PT AAA adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang.

Dalam laporan keuangan 2020, diketahui nilai perolehan, masa manfaat, nilai buku dan penyusutan harta berwujud yang dimiliki.

Berikut contoh penyusutan fiskal dengan metode garis lurus:

No  Harta berwujud  Tgl 

Perolehan 

Nilai perolehan  Masa manfaat Nilai buku per Januari 2020 Penyusutan tahun 2020 Nilai buku per Desember 2020
1 Lemari dokumen  4 Februari 2016 Rp120.000.000 5 tahun Rp28.000.000.000 Rp24.000.000.000 Rp4.000.000
2 Komputer  2 April 2017 Rp240.000.000 5 tahun Rp96.000.000.000 Rp48.000.000.000 Rp48.000.000
3 Kendaraan operasional  2 Juni 2013 Rp640.000.000 10 tahun Rp224.000.000.000 Rp64.000.000 Rp160.000.000
4 Pendingin ruangan kantor  15 Agustus 2019 Rp60.000.000 5 tahun Rp56.000.000 Rp12.000.000 Rp44.000.000
5 Gedung tempat usaha 1 Oktober 2001 Rp2.000.000.000 25 tahun Rp320.000.000 Rp228.000.000 Rp440.000.000
    Total 

Jumlah

Rp3.060.000.000   Rp924.000.000 Rp228.000.000 Rp656.000.000

 

Berapa biaya penyusutan yang dapat dibebankan oleh PT AAA dalam Tahun Pajak 2020?

1. Lemari dokumen

Lemari dokumen merupakan harta berwujud bukan bangunan (Kelompok I).

Mempunyai masa manfaat selama 4 tahun, dengan tarif penyusutan 25%.

2. Komputer

Komputer masuk kategori harta berwujud bukan bangunan (Kelompok I).

Masa manfaatnya 4 tahun, dengan tarif penyusutan 25%.

3. Kendaraan operasional

Kendaraan operasional merupakan harta berwujud bukan bangunan (Kelompok II)

Mempunyai masa manfaat selama 8 tahun, dengan tarif penyusutan 12,5%.

4. Pendingin ruangan kantor

Pendingin ruangan kantor merupakan harta berwujud bukan bangunan (Kelompok II).

Masa manfaatnya berlaku selama 4 tahun, dengan tarif penyusutan 12,5%.

5. Gedung tempat usaha

Gedung tempat menjalankan usaha merupakan harta berwujud bangunan permanen.

Sehingga mempunyai masa manfaat 20 tahun, dengan tarif penyusutan 5%.

Note: Apa itu Penyusutan Fiskal dan Amortisasi?

Penghitungan penyusutan harta berwujud PT AAA dalam tahun pajak 2020 secara fiskal adalah sebagai berikut:

a. Lemari dokumen

Penyusutan tahun pajak 2020 diketahui masa manfaatnya habis di tahun pajak 2020.

= 2/12 x 25% x Rp120.000.000

= Rp5.000.000

b. Komputer kantor

Penyusutan tahun pajak 2020 adalah:

= 25% x Rp240.000.000

= Rp60.000.000

c. Kendaraan operasional

Penyusutan tahun pajak 2020 adalah:

= 12,5% x Rp640.000.000

= Rp80.000.000

d. Pendingin ruangan kantor

Penyusutan tahun pajak 2020 adalah:

= 12,5% x Rp60.000.000

= Rp7.500.000

e. Gedung tempat usaha

Penyusutan tahun pajak 2020 adalah:

= 5% x Rp2.000.000.000

= Rp100.000.000

Baca Juga: Mengapa Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak?

Berdasarkan data diatas, maka rekonsiliasi fiskal atas biaya penyusutan harta berwujud PT AAA seperti berikut:

No Keterangan  Komersial  Koreksi (+) Koreksi (-) Fiskal 
1 Penyusutan lemari dokumen  Rp24.000.000 Rp16.500.000   Rp7.500.000
2 Penyusutan komputer  Rp48.000.000   Rp12.000.000 Rp60.000.000
3 Penyusutan mobil operasional kantor  Rp64.000.000   Rp16.000.000 Rp80.000.000
4 Penyusutan AC kantor  Rp12.000.000 Rp5.000.000   Rp7.500.000
5 Penyusutan gedung kantor  Rp80.000.000   Rp20.000.000 Rp100.000.000
  Jumlah  Rp228.000.000 Rp21.000.000 Rp48.000.000 Rp255.000.000

 

Agar lebih mudah menyusun laporan keuangan bisnis dan mengelola perpajakan, gunakan aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI

Fitur Lengkap Klikpajak yang Memudahkan Urusan Pajak Anda

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Klikpajak memiliki fitur lengkap untuk mempermudah urusan perpajakan Anda.

Anda dapat membuat Faktur Pajak elektronik maupun Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 hingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan cara yang simpel.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang semakin membuat urusan administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien.

A. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Contoh Penyusutan Fiskal, Begini Cara Penghitungannya

B. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah dan gratis selamanya.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial lapor SPT PPh Badan, lihat video berikut:

Cara lapor SPT PPh Pribadi, selengkapnya lihat video berikut ini:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

  1. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan
  2. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

  1. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

C. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing.

Contoh Penyusutan Fiskal, Begini Cara Penghitungannya

D. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh Penyusutan Fiskal, Begini Cara Penghitungannya

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh Penyusutan Fiskal, Begini Cara Penghitungannya

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Contoh Penyusutan Fiskal, Begini Cara Penghitungannya

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Contoh Penyusutan Fiskal, Begini Cara Penghitungannya

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Sudah paham contoh penyusutan fiskal, bukan?

Kini saatnya menyusun laporan keuangan perusahaan dengan penghitungan yang benar setelah melihat contoh penyusutan fiskal di atas.

Jadi, tidak ada kata sulit menyusun laporan keuangan dengan gambaran dari contoh penyusutan fiskal tersebut.

Agar lebih mudah membuat laporan keuangan usaha dan mengelola pajak perusahaan, ikuti demo online Klikpajak Demo Jurnal, kami akan menyesuaikan waktu Anda kapan saja.


PUBLISHED07 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: