Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak WP Orang Pribadi

Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak WP Orang Pribadi

Setiap Wajib Pajak (WP) yang memiliki penghasilan, punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan dari wajib pajak yang memenuhi syarat, akan masuk kategori penghasilan kena pajak. Bagaimana perhitungannya?

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP), ada batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menjadi hak bagi WP sebagai pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak.

Seperti apa penghitungan penghasilan kena pajak bagi WP OP ini, simak ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Penghasilan Kena Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, atau pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan, berkewajiban untuk membayar pajak sekaligu punya hak untuk memperoleh batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

Subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Perhitungan pajak berlaku sama untuk semua kalangan. 

Sementara yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap pemasukan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Jadi, penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam satu tahun pajak.

Cara menghitung penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi adalah mengurangkan dari penghasilan yang diterima dengan PTKP sebelum mengalikan dengan tarif progresif PPh Pasal 17 untuk mengetahui besar PPh Terutang.

Note: Untuk mengetahui berapa batas PTKP dan berapa Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Jumlah Tanggungan 3 Anak, selangkapnya baca di SINI.

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Salah satu poin yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008, tepatnya pada Pasal 17, adalah tarif PPh atas Penghasilan Kena Pajak.

Ilustrasi penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi

Tarif Penghasilan Kena Pajak

Perlu diketahui bahwa tarif pajak penghasilan dibedakan menjadi dua jenis. Perbedaan ini ditentukan atas dasar kepada siapa pajak penghasilan dikenakan.

Pertama, tarif PPh untuk WP OP Dalam Negeri. Kedua, tarif PPh untuk WP Badan Dalam Negeri dan BUT.

Berikut ini adalah tabel tarif penghasilan kena pajak (PKP) untuk WP Orang Pribadi:

No Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif
Memiliki NPWP Tidak Memiliki NPWP
1 Sampai dengan Rp50.000.000 5% 6%
2 Rp50.000.000-Rp250.000.000 15% 18%
3 Rp250.000.000-Rp500.000.000 25% 30%
4 Di atas Rp500.000.000 30% 36%

 

Sementara bagi WP yang merupakan Badan atau BUT, wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Khusus untuk subjek pajak ini, tarif yang dikenakan adalah 25% dari seluruh jumlah penghasilan.

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah penghasilan bersih (neto) dalam satu tahun dikurangi dengan PTKP. Besarnya PTKP tergantung dari status wajib pajak.

Note: Apa itu Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak?

Ilustrasi wajib pajak yang dikenakan penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak WP Pribadi

Berikut dua simulasi penghitungan penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi.

Contoh Kasus 1

Pak Kelik adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar Rp280.000.000 dalam satu tahun. Saat ini Pak Kelik berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan.

Berapakan Penghasilan Kena Pajak yang ditanggung oleh Pak Kelik?

Berikut perhitungannya:
  • Penghasilan 1 tahun Rp280.000.000
  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0)  Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak:
= (Penghasilan 1 tahun) – (PTKP)
= Rp280.000.000 – Rp54.000.000
= Rp226.000.000
PPh Terutang adalah:
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
= 15% x Rp176.000.000 = Rp26.400.000
Jadi, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Kelik adalah Rp2.500.000 + Rp26.400.000 = Rp28.900.000 dalam satu tahun.

Note: Untuk mengetahui contoh penghitungan WP OP yang berprofesi sebagai pengusaha, lihat di SINI.

Contoh Kasus 2

Pak Kelik adalah seorang pegawai bank yang berstatus lajang dan tidak memiliki tanggungan. Saat ini Pak Kelik merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan sejumlah Rp10.000.000 per bulan.

Untuk menghitung penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan Pak Kelik dalam setahun adalah sebagai berikut: 

Penghasilan satu tahun (12 bulan):
= (12 bulan) x (Gaji sebulan)
= 12 x Rp10.000.000
= Rp120.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak:
= (K/0)
= Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak:
= (Total penghasilan 12 bulan) – (PTKP)
= Rp120.000.000 – Rp54.000.000
= Rp66.000.000
PPh Terutang:
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
= 15% x Rp16.000.000 = Rp2.400.000
Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Kelik adalah sebesar Rp4.900.000.

 

Setelah mengetahui jumlah penghasilan kena pajak WP OP yang harus dibayarkan dari contoh perhitungan di atas, jangan lupa membayarkan kewajiban pajak penghasilan dan melaporkan pajak tepat waktu.

Agar terhindar dari keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT pajak, miliki kalender saku pajak yang mudah untuk dicek kapan pun dan di mana pun Anda berada.

Lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak di Kalender Pajak Klikpajak.

Agar lebih mudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh Anda, lakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan atau cloud computing.

Teknologi Cloud Memudahkan Urusan Perpajakan

Cloud adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Teknologi ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus memasang (instal) aplikasi terlebih dahulu.

Sistem cloud juga memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Klikpajak.id didukung dengan teknologi berbasis cloud atau komputasi awan yang bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak melalui aplikasi Klikpajak.id hanya dengan ponsel (smartphone).

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Bayar dan Lapor Pajak ‘Online’ Mudah di Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, seperti:

  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Note: Langkah-langkah mudah menyampaikan SPT pajak melalui e-Filing Klikpajak, bisa Anda lihat di SINI.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Contoh fitur lengkap Klikpajak

Mudah Buat Kode Billing, e-Faktur, Bukti Potong

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

e-Faktur Klikpajak

Melalui fitur e-Faktur yang terintegrasi dalam satu platform, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN selengkapnya bisa lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Seperti diketahui, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia, harus membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 melalui KEP-368/PJ/2020 yang menyebutkan:

“Semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017 sudah langsung diwajibkan membuat SPT masa PPh Pasal 23/26 dan membuat bukti pemotongan secara elektronik melalui e-Bupot mulai September 2020.”

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.

Contoh aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan support system pajak online Klikpajak.id

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED21 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: