Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dan Cara Menghitung PKP

Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak WP Orang Pribadi

Setiap Wajib Pajak, punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan WP yang memenuhi syarat, akan masuk kategori penghasilan kena pajak. Klikpajak by Mekari akan menunjukkan rumus pajak perorangan dan cara menghitung pajak penghasilan pribadi, cara menghitung PKP (Penghasilan Kena Pajak) serta contoh soal pajak penghasilan orang pribadi untuk Sobat Klikpajak.

Tapi sebelum mengulas tentang cara menghitung pajak penghasilan pribadi, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak tentang pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif untuk meningkatkan efisiensi usaha.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan cepat?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan DIrektur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan mudah dan cepat kapan pun dan di mana saja serta menyimpan arsip perpajakan arsip perjakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi perpajakan Jurnal by Mekari.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal by Mekari adalah software akuntani online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Klikpajak akan juga menghitungkan kewajiban pajak Sobat Klikpajak dengan tepat dan akurat karena dilengkapi sistem penghitungan otomatis.

Sobat Klikpajak pun tidak perlu bingung dan pusing bagaimana cara menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Kembali pada topik pembahasan cara menghitung pajak penghasilan pribadi, berikut penjelasan dari Klikpajak.id untuk Sobat Klikpajak.

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)  Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), ada batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menjadi hak bagi WP sebagai pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak.

Seperti apa rumus pajak perorangan dan cara menghitung PKP atau Penghasilan Kena Pajak bagi WP OP atau cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi serta contoh soal pajak penghasilan orang pribadi, simak ulasan dari Klikpajak.id berikut ini.

Cara Menghitung PKP: Dasar Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, atau pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan, berkewajiban untuk membayar pajak sekaligu punya hak untuk memperoleh batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

Subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Cara Hitung, Bayar, Lapor SPT Online

Perhitungan pajak berlaku sama untuk semua kalangan. 

Sementara yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap pemasukan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Jadi, penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam satu tahun pajak.

Cara menghitung penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi adalah mengurangkan dari penghasilan yang diterima dengan PTKP sebelum mengalikan dengan tarif progresif PPh Pasal 17 untuk mengetahui besar PPh Terutang.

Note: Ketahui berapa batas PTKP dan berapa Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Jumlah Tanggungan 3 Anak

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Salah satu poin yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008, tepatnya pada Pasal 17, adalah tarif PPh atas Penghasilan Kena Pajak.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dan Cara Menghitung PKPIlustrasi penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi

Tarif Penghasilan Kena Pajak sebagai Dasar Cara Menghitung PKP

Perlu diketahui bahwa tarif pajak penghasilan dibedakan menjadi dua jenis.

Perbedaan ini ditentukan atas dasar kepada siapa pajak penghasilan dikenakan.

  • Pertama, tarif PPh untuk WP OP Dalam Negeri.
  • Kedua, tarif PPh untuk WP Badan Dalam Negeri dan BUT.

Berikut ini adalah tabel tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk WP Orang Pribadi:

No Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif
Memiliki NPWP Tidak Memiliki NPWP
1 Sampai dengan Rp50.000.000 5% 6%
2 Rp50.000.000-Rp250.000.000 15% 18%
3 Rp250.000.000-Rp500.000.000 25% 30%
4 Di atas Rp500.000.000 30% 36%
       

 

Sementara bagi WP yang merupakan Badan atau BUT, wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Khusus untuk subjek pajak ini, tarif yang dikenakan adalah 25% dari seluruh jumlah penghasilan.

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah penghasilan bersih (neto) dalam satu tahun dikurangi dengan PTKP.

Besarnya PTKP tergantung dari status wajib pajak.

Note: Apa itu Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP?

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dan Cara Menghitung PKPIlustrasi wajib pajak yang dikenakan penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi

Cara Menghitung PKP atau Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi

Berikut tiga simulasi dari rumus pajak perorangan melalui cara menghitung PKP atau penghasilan kena pajak dan cara menghitung pajak penghasilan Pribadi serta contoh soal pajak penghasilan orang pribadi.

Panduan Lengkap Cara Membuat NPWP: Syarat, Cara Daftar NPWP Online

Contoh soal pajak penghasilan orang pribadi

a. Contoh Menghitung PKP atau Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pibadi Karyawan 1

Pak Kelik adalah seorang pekerja swasta dengan penghasilan sebesar Rp280.000.000 dalam satu tahun.

Saat ini Pak Kelik berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan.

Berapakan Penghasilan Kena Pajak yang ditanggung oleh Pak Kelik?

Berikut perhitungannya:
  • Penghasilan 1 tahun Rp280.000.000
  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0)  Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak:
= (Penghasilan 1 tahun) – (PTKP)
= Rp280.000.000 – Rp54.000.000
= Rp226.000.000
PPh Terutang adalah:
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
= 15% x Rp176.000.000 = Rp26.400.000
Jadi, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Kelik adalah Rp2.500.000 + Rp26.400.000 = Rp28.900.000 dalam satu tahun.

 

Buat dan kelola Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih mudah di e-Bupot Klikpajak. Coba sekarang!

b. Contoh Cara Menghitung PKP atau Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Karyawan 2

Pak Kelik adalah seorang pegawai bank yang berstatus lajang dan tidak memiliki tanggungan.

Saat ini Pak Kelik merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan sejumlah Rp10.000.000 per bulan.

Untuk menghitung penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan Pak Kelik dalam setahun adalah sebagai berikut: 

Penghasilan satu tahun (12 bulan):
= (12 bulan) x (Gaji sebulan)
= 12 x Rp10.000.000
= Rp120.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak:
= (K/0)
= Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak:
= (Total penghasilan 12 bulan) – (PTKP)
= Rp120.000.000 – Rp54.000.000
= Rp66.000.000
PPh Terutang:
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
= 15% x Rp16.000.000 = Rp2.400.000
Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Kelik adalah sebesar Rp4.900.000.

 

c. Contoh Cara Menghitung PKP atau Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Pengusaha

Contoh kasus tiga dari penghitungan pajak penghasilan pribadi bagi yang berprofesi sebagai pengusaha, ketahui cara menghitung PKP dan cara menghitung pajak penghasilan pribadi dari contoh soal pajak penghasilan orang pribadi di bawah ini:

Untuk mengetahui contoh penghitungan WP OP yang berprofesi sebagai pengusaha, lihat Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pribadi bagi yang berprofesi sebagai Pengusaha.

Sudah tahu rumus pajak perorangan, ya?

Setelah mengetahui jumlah penghasilan kena pajak WP OP yang harus dibayarkan dari contoh cara menghitung PKP dan cara menghitung pajak penghasilan pribadi dari contoh soal pajak penghasilan orang pribadi di atas, jangan lupa membayarkan kewajiban pajak penghasilan dan melaporkan pajak tepat waktu.

Agar terhindar dari keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT pajak, miliki kalender saku pajak yang mudah untuk dicek kapan pun dan di mana pun Sobat Klikpajak berada.

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai UU Cipta Kerja ini, berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

UU Pajak

Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

Baca Juga: Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Pribadi: Formulir 1770SS, 1770S dan 1770

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Baca Juga: Surat Ketetapan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak, Pebisnis Wajib Tahu

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak di Kalender Pajak Klikpajak.

Agar lebih mudah bayar dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh, gunakan teknologi komputasi awan atau cloud computing dengan fitur lengkap yang terintegrasi.

Cloud adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Teknologi ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus memasang (instal) aplikasi terlebih dahulu.

Sistem cloud juga memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Sobat Klikpajak dapat menemukannya di aplikasi pajak online berbasis web Klikpajak.id yang merupakan mitra resmi Ditjen Pajak Indonesia.

Klikpajak.id didukung dengan teknologi berbasis cloud atau komputasi awan yang bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak melalui aplikasi Klikpajak.id hanya dengan ponsel (smartphone).

Bayar dan Lapor Pajak Penghasilan Tanpa Pindah Platform

Seperti apa kemudahan bayar pajak dan lapor SPT pajak penghasilan di Klikpajak?

a. Bisa Buat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direkorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

b. Lapor SPT Pajak Online Mudah dan Cepat di e-Filing Klikpajak

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Belum tahu cara daftar pajak online?

Setelah melalui tahap cara daftar NPWP online, berikut cara daftar pajak online dan cara lapor dan cara mengisi SPT Tahunan Badan secara online di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT Tahunan Pribadi berikut ini:

Mudah Urus Pajak Lainnya di Klikpajak by Mekari yang Terintegrasi

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dancara lapor pajak maupun badan dalam satu platform.

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dancara lapor pajak maupun badan dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Selain mudah untuk bayar dan lapor SPT pajak penghasilan, apa saja fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi perpajakan Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dan Cara Menghitung PKP

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dan Cara Menghitung PKP

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, begini cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dan Cara Menghitung PKP

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dan Cara Menghitung PKPKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dan Cara Menghitung PKP

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah tadi contoh soal pajak penghasilan orang pribadi dan rumus pajak perorangan yang perlu dipahami.

Dari contoh soal pajak penghasilan orang pribadi, sudah paham cara menghitung pajak penghasilan pribadi, ya?

Setelah mengetahui cara menghitung pajak penghasilan pribadi atau cara menghitung PKP

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

 

 

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED29 Mar 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: