Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

Cara Menghitung Pajak Influencer, Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

Apapun profesinya, selama seseorang itu mendapatkan penghasilan dan memenuhi ketentuan perpajakan, wajib membayar pajak penghasilan. Ketahui cara menghitung pajak influencer, hingga cara bayar dan lapor SPT pajaknya.

Media sosial adalah ladang influencer untuk unjuk gigi.

Menjadi influencer memang bukan pekerjaan formal laiknya karyawan/pegawai di sebuah perusahaan dengan jam dan hari kerja rutin tujuh hari Senin hingga Jumat/Sabtu.

Sebagai profesi yang tergolong pekerjaan bebas, hari dan jam kerja pun tidak terikat oleh apapun.

Bisa berkreasi memberikan sajian tontonan bagi followers-nya kapanpun sesuka hati.

Semakin banyak konten yang dibuat dan menarik, makin besar pula peluang mengantarkan diri mendulang kesuksesan sebagai influencer dengan ribuan hingga jutaan follower.

Hasilnya pun tak main-main dari berprofesi menjadi influencer ini.

Tinggal unggah konten untuk promosi, pundi-pundi rupiah pun mengalir.

Semakin terkenal seorang influencer tersebut, makin banyak endorsement yang didapat dan semakin mahal pula tarif endorse-nya.

Kalau sudah begitu, bukan lagi puluhan atau ratusan juta yang bisa didapat dari menjadi influencer, tapi miliaran!

Penghasilan yang didapat itulah ada bagian yang dikenakan pajak dan harus dibayarkan ke kas negara.

Sebelum membayarkan pajak, pahami bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak (WP) yang berprofesi sebagai influencer ini.

Bagaimana cara menghitung pajak influencer?

Simak ulasan Klikpajak by Mekari cara menghitung pajak influencer, cara bayar dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan.

Penghasilan Jadi Influencer

Ada beberapa platform media sosial yang digunakan influencer untuk melakukan aktivitas yang menghasilkan ini, seperti Instagram, Youtube, Facebook, dan lainnya.

Seperti yang sudah disinggung di atas, sebagai seorang influencer itu mendapatkan penghasilan atas fee atau balas jasa dari aktivitasnya di media sosial.

Fee atau balas jasa yang diperoleh menjadi influencer pun berbeda-beda tergantung tingkat ketenaran dan jumlah pengikutnya di media sosial.

Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Hitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

Katakanlah sekali posting konten harganya jutaan rupiah.

Jika setiap harinya ada beberapa konten yang diunggah di media sosialnya, tak menutup kemungkinan dalam sebulan bisa peroleh puluhan bahkan ratusan juta.

Belum lagi dari fee dari Google AdSense yang dihitung berdasarkan jumlah orang yang mampir ke kalan YouTube-nya dan mengklik iklan yang muncul.

Dapat miliaran sebulan? Itu bukan hal yang mustahil.

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT PajaknyaIlustrasi influencer yang harus bayar pajak influencer juga

Ingat, DJP Bisa Pantau Media Sosial Lewat SONETA

Teknologi yang canggih membuat siapa pun dengan mudah berkarya dan berkreasi yang bisa menjadi sumber penghasilan.

Meski sebagai orang yang bekerja sendiri hanya bermodal gadget atau smartphone dan internet, siapa saja bisa meraup rupiah.

Tapi ingat, walaupun bukan bekerja secara formal di sebuah perusahaan, sebagai wajib pajak pribadi tetap memiliki kewajiban membayar pajak secara self assessment.

Jangan sekali-kali abai atau mangkir dari kewajiban bayar pajak penghasilan Anda.

Baca Juga: Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak

Sebab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki sistem yang digunakan untuk memantau media sosial wajib pajak.

Sistem memantau media sosial DJP ini disebut SONETA (Social Networks Analytics).

Melalui sistem ini, DJP dapat melihat dan menyandingkan data PPh maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan media sosial yang ada.

Bukan hanya itu, Ditjen Pajak juga mengoptimalkan DJP enterprise search guna menganalisa WP dan entitas terkait, seperti anggota keluarga, aset hingga kepemilikan perusahaan.

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT PajaknyaIlustrasi DJP menelusuri media sosial untuk pajak influencer

Ketentuan Pajak Influencer

Sebagai influencer maka merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP) yang diharuskan membayar pajak penghasilan.

Sama seperti wajib pajak yang berprofesi lainnya.

Lalu, seperti apa ketentuan pajak influencer ini?

WP yang berprofesi sebagai influencer ini tergolong sebagai pekerja seni atau artis lainnya.

Note: Cara Menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPh dan PPN

Ada dua kategori pengenaan pajak penghasilan atas pekerja seni sebagai influencer ini, yakni:

  • PPh Pasal 21: Jika influencer langsung berhubungan dengan pengguna jasanya.
  • PPh Pasal 23: Jika influencer akan dipotong PPh 23 jika pengguna jasa endorse influencer tersebut melalui jasa agen. Ini disebut dengan melalui pihak ketiga.

Terkait dengan PPh 21, terdapat dua jenis proses pembayaran pajaknya:

  • PPh 21 dipotong

PPh Pasal 21 dipotong artinya pengguna jasa influencer yang memotong PPh 21 dan menyetorkan ke kas negara.

Sehingga influencer tinggal melaporkan SPT Tahunan pajaknya saja.

  • PPh 21 disetor sendiri

Sedangkan PPh Pasal 21 yang disetor sendiri, artinya pengguna jasa influencer tersebut tidak memungut PPh 21 atas jasa yang digunakan.

Sehingga influencer mendapat fee jasa tanpa dipotong PPh 21, dengan demikian influencer yang bersangkutan harus menyetorkan sendiri PPh 21 ke kas negara.

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT PajaknyaIlustrasi menghitung pajak influencer

Dasar Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai Influencer

Sebagai wajib pajak orang pribadi, influencer juga diberlakukan pengenaan tarif PPh Pribadi dengan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk hak mendapatkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Berapa besar PTKP?

Perlu diingat, besar PTKP ini bisa berubah-ubah setiap tahunnya

Perubahan besar PTKP ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh.

Baca Juga: Cara Mudah Lapor Pajak Online

Besar PTKP sesuai PMK No. 101/PMK/2016 adalah:

  1. PTKP WP Orang Pribadi = Rp54.000.000 setahun
  2. Tambahan PTKP untuk WP yang menikah (tanpa tanggungan) = Rp4.500.000 setahun
  3. Tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan = Rp4.500.000 setahun
  4. PTKP istri yang penghasilannya digabung dengan suami = Rp54.000.000 setahun

Berikut besar PTKP dalam tabel sesuai status pajaknya:

PTKP Pria/Wanita LajangPTKP Priba/Wanita KawinPTKP Suami-Istri Digabung
TK/0 = Rp54.000.000K/0 = Rp58.500.000K/I/0 = Rp112.500.000
TK/1 = Rp58.000.000K/1 = Rp63.000.000K/I/1 = Rp117.000.000
TK/2 = Rp63.000.000K/2 = Rp67.000.000K/I/2 = Rp121.500.000
TK/3 = Rp67.500.000K/3 = Rp72.000.000K/I/3 = Rp126.000.000

 

Keterangan Tabel:

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Kawin (TK)

TK/0 = Tidak kawin dan tanpa tanggungan

TK/1 = Tidak kawin dan punya 1 tanggungan

TK/2 = Tidak kawin dan punya 2 tanggungan

TK/3 = Tidak kawin dan punya 3 tanggungan

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin (K)

K/0 = Kawin dan tanpa tanggungan

K/1 = Kawin dan punya 1 tanggungan

K/2 = Kawin dan punya 2 tanggungan

K/3 = Kawin dan punya 3 tanggungan

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penghasilan Istri Digabung Suami (K/I)

K/I/0 = Penghasilan istri digabung suami dan tanpa tanggungan

K/I/1 = Penghasilan istri digabung suami dan punya 1 tanggungan

K/I/2 = Penghasilan istri digabung suami dan punya 2 tanggungan

K/I/3 = Penghasilan istri digabung suami dan punya 3 tanggungan

Tarif Progresif untuk Menghitung PPh 21 Influencer

Tarif progresif PPh Orang Pribadi sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh 36/2008 adalah:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000

Keempat persentase tarif progresif PPh Orang Pribadi tersebut merupakan tarif bagi karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT PajaknyaIlustrasi PTKP untuk menghitung pajak influencer

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Influencer

Sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), profesi influencer yang merupakan WP Orang Pribadi dengan ketentuan penghitungan penghasilan neto adalah:

1. Influencer Pekerja Bebas

Influencer merupakan pekerja bebas (freelance) wajib menyelenggarakan pembukuan, jika penghasilan yang diperoleh lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

Rumus: Penghasilan Bruto – Biaya -/+ Koreksi Fiskal

Jika penghasilan influencer kurang dari Rp4,8 miliar setahun, bisa melakukan pencatatan.

Rumus:  Penghasilan Bruto x NPPN

Jika influencer berhak dikenakan PPh Final PP No. 23/2018, maka:

Rumus: Peredaran Bruto x Tarif PPh Final 0,5%

2. Influencer di Jasa Agensi

Jika influencer di bawah naungan agensi, maka perhitungan pemotongan PPh ini sama seperti pemotongan PPh 21 yang dilakukan perusahaan pada umumnya terhadap karyawannya.

Apabila influencer hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh 21/26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya, berikut rumus perhitungannya:

Rumus: (50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto – PTKP per bulan) x Tarif PPh Pasal 17

Jika influencer memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh 21/26, serta mendapatkan penghasilan lainnya, maka rumusnya adalah:

Rumus: 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto x Tarif PPh Pasal 17

Note: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

Mekanisme Penghitungan PPh Influencer

Dalam penghitungan PPh influencer sebagai WP OP terdapat beberapa pilihan metode perhitungan, diantaranya:

1. Menggunakan Mekanisme PPh OP secara NPPN

Perhitungan PPh influencer bisa menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 90002 (Kegiatan Pekerja Seni) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang NPPN.

Penghitungan PPh OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WP OP harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Menggunakan Mekanisme PPh OP Umum Metode Pembukuan

Mekanisme umum ini berlaku bagi WP OP yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya.

Kemudian jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17.

3. Menggunakan Mekanisme PPh Final PP 23/2018

Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. WP OP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak.

Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 Tahun 2018, yakni tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto.

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT PajaknyaIlustrasi menghitung pajak influencer sebelum menbayar pajaknya

Cara Menghitung Pajak Influencer Independen/Pribadi

1. Menggunakan mekanisme NPPN

Pak Kelik seorang influencer pribadi/independen dengan penghasilan bruto selama 2020 sebesar Rp800.000.000 setahun. Dengan asumsi jumlah penghasilan tersebut sama rata jumlahnya setiap bulannya, yakni Rp800 juta dibagi 12 bulan.

Dengan status Pak Kelik menikah dan memiliki 1 anak serta tinggal di Jakarta. Sesuai PER-17/PJ/2015, tarif NPPN atas KLU pekerja seni untuk daerah Jakarta adalah 50%.

Penghasilan Bruto = Rp800.000.000
Tarif NPPN  =               50% (x)
Penghasilan Neto = Rp400.000.000
PTKP (K/1)  = Rp63.000.000 (-)
Pendapatan Kena Pajak = Rp337.000.000
PPh Terutang:  
5% x Rp50.000.000= Rp2.500.000 
15% x Rp250.000.000= Rp37.500.000 
25% x Rp37.000.000 = Rp9.250.000 (+) 
Jumlah PPh Terutang = Rp49.250.000
PPh Terutang sebulan= Rp49.250.000 / 12 bulan= Rp4.104.166

 

2. Menggunakan mekanisme umum pembukuan

Pak Kelik seorang influencer pribadi/independent, status lajang dengan penghasilan bruto selama 2020 yang dicatatkan menggunakan metode pembukuan sebesar Rp8.000.000.000 dalam seathun.

Biaya yang dikeluarkan untuk membuat konten video dan lainnya mencapai Rp2.000.000.000 setahun. Dengan asumsi jumlah penghasilan dan biaya setahun itu jika dibagi per bulannya adalah sama rata nilainya.

Penghasilan Bruto = Rp8.000.000.000
Biaya-biaya  = Rp2.000.000.000 (-)
Penghasilan NetoAsumsi tidak ada koreksi fiskal*= Rp6.000.000.000
PTKP (TK/)  = Rp54.000.000 (-)
Pendapatan Kena Pajak = Rp5.946.000.000
PPh Terutang:  
5% x Rp50.000.000= Rp2.500.000 
15% x Rp250.000.000= Rp37.500.000 
25% x Rp500.000.000= Rp11.100.000 
30% x Rp5.146.000.000 = Rp1.543.800.000 (+) 
Jumlah PPh Terutang = Rp1.594.900.000
PPh Terutang sebulan= Rp1.594.900.000 / 12 bulan= Rp132.908.333
   

 

Cara Menghitung Pajak Influencer sebagai pribadi sekaligus ‘freelance’ di Jasa Agen

Pak Kelik seorang influencer mendapatkan penghasilan bruto selama 2020 sebesar Rp2.500.000.000 setahun sebagai influencer independen. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas influencer ini sebesar Rp300.000.000.

Status Pak Kelik menikah dan memiliki 2 anak, bertempat tinggal di Jakarta. Pak Kelik juga mendapat upah dari Jasa Agen PT AAA sebesar Rp500.000.000 setahun dan sudah dipotong PPh 21 oleh PT AAA.

Penghasilan Bruto= Rp2.500.000.000 
Biaya-biaya = Rp300.000.000 (-) 
Penghasilan Neto = Rp2.200.000.000
Penghasilan Neto freelance PT AAA  = Rp500.000.000 (-)
Total PenghasilanAsumsi tidak ada koreksi fiskal*= Rp1.700.000.000
PTKP (K/3)  = Rp72.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp1.628.000.000
PPh Terutang:  
5% x Rp50.000.000= Rp2.500.000 
15% x Rp250.000.000= Rp37.500.000 
25% x Rp500.000.000= Rp11.100.000 
30% x Rp828.000.000 = Rp1.543.800.000 (+) 
Jumlah PPh Terutang = Rp248.400.000
PPh Terutang sebulan= Rp248.400.000 / 12 bulan= Rp20.700.000
   

 

Bersiap Membayar Pajak Influencer

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Tahukah? Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

Lapor SPT Pajak Influencer

Setelah membayar pajak penghasilan yang menjadi kewajiban WP OP influencer, berikutnya adalah harus melaporkan SPT Tahunan PPh.

Lebih mudah lapor SPT pajak, gunakan e-Filing Klikpajak.

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak. Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial lapor SPT PPh Pribadi, bisa lihat video berikut:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

 

Mudah Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak

Bukan hanya fitur membuat Kode Billing di e-Billing untuk proses pembayaran pajak saja dan lapor SPT Tahunan, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan lainnya di aplikasi pajak online Klikpajak.id dengan lebih mudah.

Sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap untuk mempermudah urusan perpajakan Anda.

Anda dapat membuat Faktur Pajak elektronik maupun Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 hingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara yang simpel.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang semakin membuat urusan administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien.

Baca Juga: Perbedaan Faktur Pajak Masukan-Faktur Pajak Keluaran dan Cara Hitung

A. Membuat Faktur Pajak dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan itur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1.   Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2.   Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3.   Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

B. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

D. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI

Pajak Influencer, Cara Menghitung, Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED24 Dec 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: