Tarif Pajak Penghasilan Badan yang Wajib Dipahami Pelaku Industri

3 Tarif Pajak Penghasilan Badan yang Wajib Dipahami Pelaku Industri

Sebagai Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan usaha pasti punya kewajiban menyetorkan pajak penghasilan yang diperolehnya. Tahukah? Ada tiga jenis tarif pajak penghasilan bagi WP Badan. Apa saja itu? Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Sobat Klikpajak.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diperolehnya.

Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

  • UU PPh No. 7 Tahun 1991
  • UU PPh No. 10 Tahun 1994
  • UU PPh No. 17 Tahun 2000
  • UU PPh No. 36 Tahun 2008

Kali ini secara khusus yang dibahas adalah terkait Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), termasuk tiga jenis tarif pajak penghasilan bagi kalangan pelaku industry.

Tapi sebelum itu, seperti biasanya Klikpajak.id akan selalu mengingatkan pentingnya mengelola pajak dan keuangan bisnis yang tepat dan cepat untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan praktis?

Ikuti demo online cara mengelola pajak dan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id ini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenda by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Tentang PPh Badan dan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pengenaan perpajakan di Indonesia menerapkan sistem self-assessment.

Artinya, sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Konsep perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan di Indonesia ini diketahui menganut prinsip worldwide income.

Konsep ini menjelaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia, akan diperhitungkan secara keseluruhan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Sementara itu, penghasilan dari luar negeri yang sudah dipajaki oleh negara, akan dikreditkan dari pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dengan demikian, kewajiban pajak yang dimiliki orang atau badan wajib pajak yang berada di Indonesia tetap dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PPh Badan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh WP Badan selama Tahun Pajak berjalan tanpa pengecualian, baik WP Badan skala mikro, kecil, menengah, maupun skala besar.

Hal ini juga berlaku bagi Sobat Klikpajak yang memiliki Badan Usaha industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau barang siap pakai.

Temukan cara kelola e-Faktur lebih mudah dan cepat dengan tarifk data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

a. Tarif Pajak Penghasilan Badan (Tarif PPh Badan)

Secara garis besar tarif pajak penghasilan atau tarif PPh Badan terbagi menjadi 2, yakni:

  • Tarif PPh Badan Pasal 17
  • Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018

Keduanya sama-sama diperuntukkan bagi WP Badan, namun bedanya tarif PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 ini hanya diperuntukkan bagi WP Badan UMKM yang belum berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pendapatan bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun.

Sedangkan tarif PPh Badan sesuai Pasal 17 ini diperuntukkan bagi WP Badan, baik PKP maupun Non-PKP yang memilih melakukan pembukuan dalam laporan keuangannya.

Namun bagi WP Badan yang omzet brutonya sudah di atas Rp4,8 miliar setahun wajib mendaftarkan diri sebagai PKP dan harus menggunakan tarif PPh Badan normal Pasal 17 sebesar 25%.

Sedangkan bagi WP Badan PKP dengan omzet bruto setahun masih di bawah Rp4,8 miliar dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% PP 23 Tahun 2018 dengan jangka waktu 3 tahun saja, setelah itu harus menggunakan tarif umum PPh Badan Pasal 17.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

b. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Perlu diingat, pemerintah telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan atau tarif PPh Badan secara bertahap yang berlaku mulai tahun 2020.

Tarif PPh Badan Pasal 17 adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

Namun melalui PP No. 30 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksana Pasal 5 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020, tarif PPh Badan untuk Perseroan Terbatas (PT) diturunkan secara bertahap dari sebelumnya 25% menjadi:

  • 22% berlaku 2020 dan 2021
  • 20% mulai berlaku 2022

Cara mudah dan cepat kelola e-Bupot dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Soba sekarang!

Lebih rendah 3% untuk Perseroan Terbuka (Tbk), menjadi:

  • 19% berlaku 2020 dan 2021
  • 17% mulai berlaku pada 2023

Namun penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi Tbk ini syaratnya:

  • Saham dikuasai setidaknya 300 pihak
  • Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh
  • Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak
  • Membuat laporan kepada DJP

Fasilitas Potongan Pajak 50% bagi WP Badan PKP

Kendati WP Badan UMKM ini sudah berstatus PKP dan harus menggunakan tarif PPh Badan normal sesuai Pasal 17, namun tetap dapat menggunakan fasilitas potongan pajak 50% selama jumlah omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

Fasilitas potongan pajak 50% dari tarif PPh Badan normal ini diatur dalam Pasal 31 huruf E.

Tarif Pajak Penghasilan Badan yang Wajib Dipahami Pelaku IndustriTarif pajak penghasilan badan

3 Jenis Tarif Pajak Penghasilan Badan Sesuai Penghasilan

Tarif penghasilan badan ini terbagi menjadi tiga jenis tergantung dari berapa jumlah penghasilan atau pendapat yang diperolehnya.

Setidaknya ada tiga klasifikasi tarif pajak penghasilan yang berlaku bagi Badan Usaha industri dengan berdasarkan pada penghasilan brutonya yang berbeda-beda, yaitu:

1. Tarif Pajak Penghasilan Badan bagi Penghasilan Bruto Kurang dari Rp4,8 Miliar

Badan usaha yang memiliki penghasilan bruto atau penghasilan kotor kurang dari Rp4,8 miliar memiliki penghitungan tarif pajak penghasilan sebagai berikut:

50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak => untuk WP Badan CV, Firma, dan lainnya
50% x 22% x Penghasilan Kena Pajak => untuk WP PT (Tahun Pajak 2021)
 

Bagi badan usaha yang memiliki penghasilan di bawah Rp4,8 miliar dapat menikmati PPh Final 0,5%.

Namun penggunaan tarif PPh Final ini bersifat opsional karena WP Badan dapat memilih untuk menggunakan tarif umum PPh Badan.

WP Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan tarif normal.

Konsekuensinya, perhitungan tarif pajak penghasilan badan tersebut akan mengacu pada lapisan Penghasilan Kena Pajak.

Selain itu, WP Badan juga terbebas dari pengenaan pajak penghasilan jika mengalami kerugian fiskal atau usahanya rugi.

2. Tarif Pajak Penghasilan Badan bagi Penghasilan Bruto Lebih dari Rp4,8 Miliar hingga Rp50 Miliar

Badan usaha yang memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp4,8 miliar sampai dengan Rp50 miliar memiliki perhitungan tarif pajak penghasilan sebagai berikut:

(50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh Fasilitas + 25% x Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas)

Fasilitas yang dimaksud sudah disebutkan di atas, yakni pengurangan jumlah pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aturan ini tertuang dalam Pasal 31 huruf E (Pasal 31 E)

Hal ini dengan asumsi bahwa bentuk industri dalam skala masih berpotensi untuk berkembang.

Maka dari itu, pemerintah membantu dengan memberikan pengurangan pajak tertentu.

3. Tarif Pajak Penghasilan Badan bagi Penghasilan Bruto Lebih dari Rp50 Miliar

Sedangkan bagi badan usaha yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp50 miliar memiliki perhitungan tarif pajak penghasilan sebagai berikut:

25% x Penghasilan Kena Pajak

Karena industri yang dimaksud telah memiliki penghasilan bruto yang cukup besar, maka pajak yang cukup besar juga menjadi tanggung jawabnya.

Pemberlakuan pajak ini dalam rangka memberikan keadilan pada setiap sekala industry sehingga persaingan sehat akan terbentuk.

Itulah tiga klasifikasi tarif pajak penghasilan bagi badan usaha industri yang tentunya wajib diketahui oleh setiap WP Badan.

Selanjutnya Sobat Klikpajak dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan secara online lebih mudah di Klikpajak by Mekari.

Tarif Pajak Penghasilan Badan yang Wajib Dipahami Pelaku IndustriIlustrasi pelaku industri yang dikenakan tarif pajak penghasilan badan

Kelola Pajak jadi Lebih Mudah & Cepat dengan Klikpajak by Mekari

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga untuk urusan perpajakan?

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Buat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Mudah & Cepat

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Tarif Pajak Penghasilan Badan yang Wajib Dipahami Pelaku Industri

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Tarif Pajak Penghasilan Badan yang Wajib Dipahami Pelaku Industri

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Tarif Pajak Penghasilan Badan yang Wajib Dipahami Pelaku Industri

Kemanan Data Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Sobat Klikpajak dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

data protectionKeamanan data adalah yang utama

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah tadi penjelasan seputar tarif pajak penghasilan badan buat pelaku industri.

Sudah tahu jenis tarif pajak penghasilan badan untuk pelaku industri, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

 

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED23 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: