Pajak Perusahaan Rugi, Perusahaan Rugi Apakah Bayar Pajak?

Perusahaan Rugi Harus Bayar Pajak Penghasilan 1%

Perusahaan rugi apakah harus bayar pajak? Sesuai draft RUU Perubahaan Kelima Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diatur tentang pajak perusahaan rugi. Klikpajak by Mekari akan mengulas PPh Badan jika perusahaan rugi dan ketahui perhitungan PPh Badan jika rugi serta alternative minimum tax.

Tapi sebelum itu, seperti biasanya Klikpajak.id akan selalu mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah & cepat, iktui demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Pajak Perusahaan Rugi, Perusahaan Rugi Apakah Bayar Pajak?

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Ketentuan Pajak Perusahaan Rugi

Dalam mengelola suatu perusahaan, tentunya Sobat Klikpajak akan selalu dihadapkan dengan berbagai situasi bisnis, seperti adanya tantangan, hambatan, peluang, dan sebagainya.

Dalam menjalankan bisnis, hanya ada tiga kemungkinan yang mungkin akan Sobat Klikpajak hadapi, yakni:

  • Memperoleh keuntungan
  • Mengalami kerugian
  • Ataupun tidak keduanya alias tidak untung, tapi juga tidak rugi.

Hanya ada satu hal yang pasti yaitu siapapun yang menjalankan bisnis tentu ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, serta tidak mengalami kerugian.

Namun, bagaimana jika Sobat Klikpajak benar-benar mengalami kerugian?

Sebuah perusahaan dapat dikatakan mengalami kerugian apabila penghasilan bersihnya negatif, yakni ketika jumlah penghasilan lebih kecil daripada jumlah biaya yang dikeluarkan.

Jika perusahaan rugi, bagaimana dengan urusan pajaknya? Perusahaan rugi apakah bayar pajak?

Sebelum berbicara banyak mengenai pajak perusahaan rugi, ada baiknya Sobat Klikpajak memahami terlebih dahulu bahwa kerugian dapat dihitung dengan dua metode, yakni secara komersial dan secara fiskal.

Keduanya tidak selalu menghasilkan angka yang sama.

Temukan cara kelola e-Faktur lebih praktis & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

a. Aturan Lama Pajak Perusahaan Rugi

Dalam ketentuan lama tentang pajak jika perusahaan mengalami kerugian, setidaknya ada kebijakan yang mengatur pembebasan pajak perusahaan rugi.

Hal itu didasarkan dari perhitungan komersial atau fiskal. Berikut penjelasannya:

1. Penghitungan Komersial dalam Pajak Perusahaan Rugi

Penghitungan secara komersial merupakan aktivitas untuk menyediakan informasi keuangan yang diperoleh melalui suatu proses akuntansi secara umum.

Informasi tersebut diperlukan oleh setiap entitas usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya.

2. Penghitungan Fiskal dalam Pajak Perusahaan Rugi

Penghitungan secara fiskal merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan (Surat Pemberitahuan (SPT)) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan.

Dengan kata lain, penghitungan fiskal bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak (tax compliance).

Penghitungan secara fiskal inilah yang nantinya digunakan sebagai Dasar Penetapan Pajak perusahaan tersebut.

Dalam beberapa kasus, ada penghasilan-penghasilan dan biaya-biaya yang secara komersial dihitung, namun secara fiskal tidak dihitung.

Misalnya biaya rekreasi, biaya tersebut diakui secara komersial, namun tidak diakui secara fiskal.

Dengan demikian, angka yang dihasilkan oleh penghitungan komersial dan penghitungan fiskal akan menunjukkan hasil yang berbeda.

Pajak Perusahaan Rugi, Perusahaan Rugi Apakah Bayar Pajak?Ilustrasi melihat kinerja perusahaan jadi bagian dari pajak perusahaan rugi

Kompensasi Kerugian Fiskal Pajak Perusahaan Rugi

Dalam hal perusahaan yang melakukan pembukuan mengalami kerugian fiskal dalam suatu Tahun Pajak, maka kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun berturut-turut dimulai sejak Tahun Pajak berikutnya.

Kompensasi kerugian tersebut tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang keseluruhan penghasilannya bersifat Final dan atau bukan merupakan objek pajak.

Selain itu, kerugian yang diderita dari luar negeri tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan kompensasi kerugian fiskal.

Contoh Kasus Pajak Perusahaan Rugi sesuai Aturan Lama

Perusahaan AAA pada tahun 2021 mengalami kerugian fiskal sebesar Rp500 juta, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga tahun 2026, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

  • Tahun 2021 : kerugian fiskal = Rp500 juta
  • Tahun 2022 : laba fiskal Rp100 juta, maka kerugian fiskal tahun 2021 dapat dikurangkan, sehingga tersisa Rp400 juta.
  • Tahun 2023 : rugi fiskal Rp50 juta, sehingga pada tahun ini belum perlu membayar pajak. Sedangkan sisa kerugian fiskal tahun 2021 tetap Rp400 juta, dan memiliki saldo rugi fiskal tambahan sebesar Rp50 juta pada 2023. Keduanya tidak bisa digabungkan.
  • Tahun 2024 : memperoleh laba fiskal Rp150 juta, maka laba ini akan digunakan untuk mengurangi kerugian fiskal tahun 2021, sehingga saldo rugi fiskal 2021 berkurang menjadi Rp250 juta, dan saldo rugi fiskal 2023 tetap Rp50 juta.
  • Tahun 2025 : memperoleh laba fiskal Rp50 juta, maka saldo rugi fiskal tahun 2021 akan dikurangkan, sehingga menjadi Rp200 juta. Sedangkan rugi fiskal tahun 2023 jumlahnya tidak berubah.
  • 2026 : memperoleh laba fiskal Rp150 juta, maka saldo rugi fiskal tahun 2018 akan dikurangkan kembali, sehingga tersisa Rp50 juta. Sedangkan rugi fiskal tahun 2013 tetap Rp50 juta.

Dari contoh perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa saat tahun 2022, 2024, 2025, dan 2026 menghasilkan laba fiskal, kerugian tahun 2021 dapat dikompensasikan atau diperhitungkan.

Pada tahun kelima yaitu tahun 2026, masih terdapat sisa kompensasi kerugian sebesar Rp50 juta.

Jumlah ini tidak dapat dikompensasikan lagi karena telah melewati batas waktu 5 tahun, sehingga sisa Rp50 juta tersebut dapat dikatakan hangus.

Penghitungan rugi fiskal seperti yang dijelaskan di atas hanya digunakan oleh Wajib Pajak yang pengenaan pajaknya bukan digolongkan untuk dikenakan pajak secara Final yaitu PPh Pasal 4(2).

Contoh yang akan dikenakan pajak secara Final yaitu seperti Wajib Pajak yang bergerak di bidang konstruksi, penjualan tanah dan bangunan, ataupun usaha kecil dengan omzet belum mencapai Rp4,8 miliar per tahun.

Dengan demikian, perusahaan yang mengalami kerugian fiskal akan dibebaskan dari kewajiban pajak selama 5 tahun berturut-turut jika perusahaan belum memperoleh laba fiskal yang cukup untuk menutup kerugian tersebut sebagaimana contoh di atas.

Sedangkan apabila perusahaan tersebut bisa menutup kerugian fiskal sebelum 5 tahun, maka harus memenuhi kewajiban pajak seperti biasanya.

Pajak Perusahaan Rugi, Perusahaan Rugi Apakah Bayar Pajak?Ilustrasi pajak perusahaan rugi yang tetap harus dibayar

b. Aturan Baru Pajak Perusahaan Rugi dalam RUU KUP

Seperti yang sudah disinggung di atas, melalui draft RUU KUP Perubahan ke-5 UU No. 6 Tahun 1983 tersebut, ada ketentuan pajak perusahaan rugi atau pemberlakuan PPh Badan jika perusahaan rugi sebagai alternative minimum tax.

Dalam draft RUU KUP yang akan dibahas dengan parlemen tersebut menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) minimum atau alternative minimum tax.

Alternative minimum tax atau PPh minimum dihitung dengan tarif 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa penghasilan bruto.

1. Aturan Tarif PPh Minimum Pajak Perusahaan Rugi

Ketentuan batasan tarif 1% dari omzet bruto dan besarnya tarif atau dasar pengenaan PPh minimum ini dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana.

Apa kriteria perusahaan yang dikenakan pajak perusahaan rugi ini?

Adalah WP Badan yang pada suatu Tahun Pajak memiliki pajak penghasilan terutang tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto.

Sekadar mengingatkan, penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Badan, baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha pada suatu Tahun Pajak sebelum dikurangi biaya-biaya terkait, tidak termasuk penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final dan penghasilan yang bukan objek pajak.

Ketahui juga tentang Bagaimana Cara Membuat Laporan Laba Rugi yang Mudah untuk Administrasi Perpajakan?

2. Dikecualikan dari PPh Minimum

Dalam rancangan perubahan peraturan perundang-undangan ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga disebutkan adanya kriteria tertentu WP badan yang dikecualikan dari PPh minimum.

3. Jika WP Badan Dilakukan Pemeriksaan

Masih dalam draft RUU KUP tersebut, apabila WP Badan dilakukan pemeriksaan, maka PPh minimum diperhitungan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.

4. Contoh Perhitungan PPh Minimum

Berikut contoh kasus penghitungan PPh minimum dalam draft RUU KUP Perubahan Kelima UU No. 6 Tahun 1983:

Pada Tahun Pajak 2022 PT AMT memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp500 juta dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp20 juta.

Penghasilan Kena Pajak Rp20 juta
Pajak Penghasilan Terutang: 20% x Rp20 juta = Rp4 juta
 
Penghasilan bruto Rp500 juta
Pembayaran PPh minimhm: 1% x Rp500 juta = Rp5 juta

 

Oleh karena Pajak Penghasilan terutang lebih kecil dari 1% atas penghasilan bruto, maka pada Tahun Pajak 2022 PT AMT dikenai Pajak Penghasilan minimum sebesar Rp5 juta –bunyi keterangan contoh penghitungan PPh minimum pada draft RUU KUP

Ketentuan tata cara penghitungan PPh minimum WP Badan kriteria tertentu dan PPh minimum yang diperhitungan, nantinya akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Itulah penjelasan tentang pengenaan PPh minimum atau ketentuan yang membuat adanya pengenaan pajak perusahaan rugi.

Sekarang waktunya Sobat Klikpajak untuk melakukan urusan perpajakan dengan cara yang efektif dan efisien untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan urusan pajaka perusahaan dengan fitur lengkap Klikpajak by Mekari.

Pajak Perusahaan Rugi, Perusahaan Rugi Apakah Bayar Pajak?Ilustrasi menghitung pajak perusahaan rugi

Solusi Pajak Online dengan Fitur Lengkap Klikpajak

Kalau ada cara praktis, kenapa harus ribet urus pajak perusahaan?

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Kini saatnya Sobat Klikpajak melakukan berbagai urusan perpajakan lebih mudah dan cepat dengan fitur lengkap Klikpajak by Mekari.

Apa yang akan Sobat Klikpajak dapatkan dari aplikasi pajak online berbasis web mitra resmi DJP ini?

Sobat Klikpajak dapat melakukana urusan perpajakan yang efektif & efisien melalui fitur lengkap Klikpajak by Mekari. Karena, jika ada cara praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang menyita banyak waktu & banyak buang biaya?

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Pajak Perusahaan Rugi, Perusahaan Rugi Apakah Bayar Pajak?

B. Buat e-Faktur Tanpa Install Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Pajak Perusahaan Rugi, Perusahaan Rugi Apakah Bayar Pajak?

C. Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Pajak Perusahaan Rugi, Perusahaan Rugi Apakah Bayar Pajak?

D. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Pajak Perusahaan Rugi, Perusahaan Rugi Apakah Bayar Pajak?

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah penjelasan pajak perusahaan rugi dalan PPh minimum 

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

 

 

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED18 Jun 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: