Pengajuan Permohonan Penurunan Angsuran PPh 25 Tahun Berjalan
Mitra Pajak Resmi

Terkait Penurunan PPh Pasal 25, terdapat dua jenis kasus sehubungan dengan permohonan pengurangan angsuran PPh 25 yaitu yang disetujui dan tidak disetujui. Untuk mengetahui perbedaannya Anda perlu mengetahui beberapa ketentuan penting terkait permohonan penurunan angsuran tersebut. Mengapa demikian? Simak penjelasannya berikut.

Dasar hukum tentang pengurangan angsuran PPh 25 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000  pada tanggal 29 Desember Tahun 2000, tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu. Kedua, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak Yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha Atau Kegiatan Usaha.

Pengurangan Angsuran PPh 25

Dalam hukum fiskal, PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang berlangsung pada tahun berjalan. Untuk jumlah atau besar angsuran akan dihitung berdasarkan PPh tahun sebelumnya dibagi 12, kecuali untuk wajib pajak tertentu. Bagi wajib pajak tertentu yang disebutkan, yaitu mereka yang mempunyai kompensasi rugi, penghasilan tidak teratur, dan terdapat perubahan keadaan usaha. Kondisi ini termuat dalam KEP-537/PJ/2000 yang menyebutkan bahwa hal-hal tertentu adalah sebagai berikut.

  1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
  2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
  3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak sebelumnya disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
  4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
  5. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
  6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Jika suatu tahun pajak telah berjalan setelah tiga bulan atau lebih, maka wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak yang disebutkan, kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang. Pajak tersebut nantinya menjadi dasar perhitungan jumlah PPh Pasal 25. Di sini, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan besar PPh Pasal 25 melalui cara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana wajib pajak terdaftar.

Ketentuan Untuk Mengajukan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Jika wajib pajak telah memenuhi kondisi-kondisi untuk dapat melakukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terdaftar, maka wajib pajak tersebut dapat mengajukannya. Wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan penurunan angsuran melalui surat tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Di dalam surat tersebut harus disebutkan alasan-alasan terjadinya penurunan omset yang menyebabkan angsuran PPh 25 menurun. Selain itu, sampaikan laporan keuangan atau laba rugi hingga akhir bulan terakhir yang diproyeksikan hingga akhir tahun. Sehingga, menyebabkan status PPh akan menjadi lebih bayar. Dalam upaya untuk mempermudah dan menyederhanakan proses penyelesaian, berikut lampiran-lampiran yang harus disampaikan.

  1. Berkas fotokopi SPT Tahunan 3 tahun terakhir beserta laporan keuangannya. Sertakan juga dalam bentuk softcopy untuk memudahkan dan mempercepat analisis dari Account Representative Anda.
  2. Lampiran proyeksi Laporan Laba Rugi untuk masa mendatang beserta softcopy-nya.
  3. Analisis naik dan turunnya omset, HPP (Harga Pokok Penjualan), serta biaya. Kemudian sertakan juga alasan dan dokumen-dokumen pendukung beserta softcopy-nya.
  4. Tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selama 3 tahun terakhir.

Itulah penjelasan mengenai permohonan pengurangan angsuran PPh 25 yang penting untuk Anda pahami. Lebih jauh mengenai perpajakan terkait dapat Anda akses di Klikpajak. Tidak hanya perpajakan badan usaha, namun Anda juga bisa mendapatkan bukti lapor resmi dengan ketentuan gratis. Coba sekarang di sini.

Company
Mitra Pajak Resmi

Aplikasi pelaporan pajak online (ASP) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

  • Indonesia
  • English
loading