Cara Input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Cara input Faktur Pajak Masukan pada e-Faktur 3.0 memang sedikit berbeda dibanding e-Faktur versi pendahulunya. Jika pada e-Faktur 2.2 input data masih manual, di e-Faktur 3.0 sudah dilengkapi fitur prepopulated alias pengisian otomatis.

Setelah aplikasi e-Faktur 3.0 diberlakukan 1 Oktober 2020, sebagian Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) mungkin masih bingung bagaimana cara menginput Pajak Masukan ke e-Faktur DJP versi terbaru ini.

Seperti diketahui, bagi PKP yang menggunakan e-Faktur Client Dekstop, harus update e-Faktur 3.0 terlebih dahulu untuk dapat menggunakan aplikasinya.

Bagaimana cara input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari sebagai panduan untuk Anda.

Apa itu Faktur Masukan?

Sebelum Klikpajak membahas lebih detail cara input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0, ada baiknya terlebih dahulu memahami apa itu Faktur Pajak Masukan. 

Teorinya, Pajak Masukan atau input tax atau input value add tax (VAT) adalah PPN yang dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mendapatkan barang dan jasa yang akan digunakan untuk tujuan bisnis.

Apabila barang dan jasa tersebut digunakan untuk transaksi kena pajak, maka pajak masukan umumnya dapat dikreditkan. Akan tetapi, jika barang dan jasa tersebut digunakan untuk tujuan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka pajak masukan biasanya tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP), perolehan Jasa Kena Pajak (JKP), pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau impor BKP.

Sederhananya begini, Pajak Masukan adalah PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat penyerahan BKP atau JKP dalam masa pajak tertentu.

a. Ilustrasi PPN Masukan

PKP A membeli komputer dari PKP B seharga Rp15.000.000. Tarif PPN adalah 10%. Maka total yang harus dibayarkan PKP A untuk membeli komputer itu adalah Rp15.000.000 x Rp2.250.00 (tarif PPN) = Rp17.250.000 kepada PKP B.

Dari transaksi ini, PKP B akan menerbitkan Faktur Keluaran untuk PKP A karena telah memungut PPN dari transaksi tersebut. PPN yang telah dibayarkan PKP A ke PKP B pada saat pembelian komputer itulah merupakan sebagai Pajak Masukan oleh PKP A.

Pajak masukan tersebut dapat digunakan PKP A untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan cara mengurangi Pajak Keluaran terlebih dahulu.

Note: Lebih jelasnya perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran.

b. Ketentuan Pengkreditan PPN

PKP secara mekanisme dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayarkannya atas perolehan barang dan jasa dengan Pajak Keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang.

Jika ternyata Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka kelebihan Pajak Keluaran tersebut harus disetorkan kepada kas negara.

Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka kelebihan Pajak Masukan tersebut bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi.

Sayang, tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan, walau Pajak Masukan dapat dijadikan pengurangan untuk mengetahui berapa besaran pajak yang harus disetor.

Mengenai dasar-dasar pengkreditan Pajak Masukan ini diatur dalam Pasal 9 ayat UU PPN.

Pengkreditan pajak masukan juga menjadi mekanisme yang dapat menjamin beban PPN tidak ditanggung oleh PKP melainkan konsumen akhir.

Sebab tujuan pengenaan PPN adalah untuk mengenakan pajak atas konsumsi pribadi yang dilakukan konsumen akhir.

Note: Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil

c. Mengkreditkan Pajak Masukan Terutang dan Tidak Terutang

Dalam hampir setiap bisnis selalu ada transaksi penyerahan barang yang masuk kategori terutang pajak dan tidak terutang pajak.

Penyerahan barang atau jasa terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN.

Adapun penyerahan barang atau jasa tidak terutang pajak yakni transaksi yang bukan termasuk BKP/JKP sehingga bebas dari PPN.

Dengan demikian, PKP yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, bisa mengkreditkan Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang pajak.

Namun perlu dicatat bahwa penyerahan barang atau jasa terutang pajak itu harus jelas status dan kondisinya serta masuk ke pembukuan PKP sebagai pembuktian.

Ketahui juga cara gunakan e-Nofa Faktur Pajak untuk minta NSFP sebelum membuat e-Faktur.

Jenis-Jenis Dokumen yang Sama dengan Faktur Pajak

Perlu diketahui, ada dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Artinya, dokumen tersebut bisa berfungsi sebagai Faktur Pajak yang dapat dijadikan untuk mengkreditkan PPN.

Tepatnya pada 2 Juli 2019, pemerintah resmi memberlakukan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan Faktur Pajak.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Melalui beleid tersebut, jumlah jenis dokumen yang kedudukannya sama dengan faktur pajak menjadi 16 jenis dokumen dari sebelumnya hanya 14 dokumen saja.

Berikut daftar dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak:

1. SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) yang dikeluarkan Bulog/Dolog untuk penyaluran tepung terigu

2. Bukti Tagihan atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi

3. Tiket dan Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill

4. Nota penjualan jasa (untuk penyerahan jasa kepelabuhanan)

5. Bukti Tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik

6. Bukti Tagihan atas penyerahan BKP/JKP oleh perusahaan air minum

7. Bukti Tagihan (Trading Confirmation) penyerahan JKP oleh perantara efek

8. Bukti Tagihan atas Penyerahan JKP oleh perbankan

9. Dokumen untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (Dokumen CK-1)

10. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill (untuk ekspor BKP)

11. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri invoice (untuk ekspor JKP/BKP tidak berwujud)

12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, dilampiri SSP, SSPCP, dan bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP untuk impor BKP

13. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif/nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, untuk impor BKP yang terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh DJBC

14. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP

15. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan Risalah Lelang

16. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran atau penyerahan BKP/JKP dan Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP dan invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP/BKP Tidak Berwujud.

Note: Surat Setoran Elektronik: Mengenal SSE Pajak Online DJP

Cara Input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 MudahIlustrasi dokumen lain yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak

Faktur Pajak Masukan untuk Perdagangan Internasional

Faktur Pajak dari perdagangan internasional berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

PIB adalah sebagai bukti sah atas transaksi impor yang dilakukan terkait dengan perpajakan.

Dokumen lain yang kedudukannya sama dengan Faktur Pajak dan dapat menggunakan fitur otomatis e-Faktur 3.0 adalah PIB.

Bagi eksportir atau importir, Faktur Pajak diterbitkannya berfungsi sebagai bukti pungut maupun dipungut PPN atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Bicara soal importir atau eksportir, sebenarnya PKP apa pun jenis usaha memiliki cara pembuatan Faktur Pajak yang sama.

Sedangkan yang membedakan dengan eksportir dan importir hanya pada Faktur Pajaknya, di mana eksportir atau importir menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau PIB dan dokumen lainnya yang memiliki fungsi yang sama dengan Faktur Pajak.

Dengan begitu, eksportir dan importir bisa mengkreditkan Pajak Masukan mereka.

Note: Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

Dokumen lain yang kedudukannya sama dengan Faktur Pajak dan dapat menggunakan fitur otomatis ini selain PIB adalah:

  • BC20
  • BC24
  • BC28
  • SPPBMCP
  • Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
  • Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)
  • Surat Penetapan Pabean (SPP)
  • Surat teguran
  • Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

DJP melalui e-Faktur 3.0 ini telah menyediakan data PIB dalam Masa Pajak. Dengan begitu, pada saat pelaporan SPT Masa PPN, wajib pajak tinggal mencocokannya saja.

Jika PIB yang dilaporkan di Masa Pajak tidak sama, tetap melaporkan saja dengan cara input atau mekanisme import data CSV yang kemudian melewati proses validasi.

Selain PIB, dokumen lain yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak, masih menggunakan skema manual.

Cara Input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Setelah memahami apa itu Pajak Masukan, berikut ini tahapan melakukan input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0.

a. Cara input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

b. Langkah-langkah membuat e-Faktur, bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN

c. Langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntani online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Mudah Kelola Pajak Bisnis dengan Fitur Lengkap Klikpajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap yang memudahkan urusan perpajakan Anda, mulai dari menghitung, membayar pajak hinggal melaporkan SPT Pajak tanpa keluar masuk atau berpindah platform.

Selain fitur membuat e-Faktur dan lapor SPT Masa PPN, Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur-fitur berikut ini:

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED17 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: