Zakat Pengurang Pajak: Dasar Hukum dan Penerapannya di Indonesia - Klikpajak

Zakat Pengurang Pajak: Dasar Hukum dan Penerapannya di Indonesia

Tahukah Anda bahwa zakat penghasilan yang sudah Anda bayarkan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan? Betul, Anda dapat memperhitungkan zakat dalam penentuan penghasilan kena pajak, yang kemudian secara tidak langsung akan mengurangi pajak yang harus Anda bayarkan. Dengan demikian tidak ada beban ganda pada wajib pajak, karena sifat zakat pengurang pajak penghasilan tersebut.

Dasar Hukum Zakat

Secara bahasa, zakat artinya menyucikan. Itu artinya, zakat adalah upaya menyucikan diri dengan mengeluarkan atau merelakan sebagian harta. Lebih jauh Imam Maliki mendefiniskan zakat sebagai upaya mengeluarkan sebagian tertentu dari harta nisab atau batas kekayaan seseorang kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq).

Banyak dalil yang menjelaskan kewajiban dan aturan pengeluaran zakat misalnya pada Surat At-Taubah ayat 103 yang di sana tertulis, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka”.

Mengeluarkan zakat merupakan bagian dari rukun iman. Itu artinya, zakat wajib dikeluarkan bagi selurut umat muslim yang telah memenuhi syarat sah mengeluarkan zakat.

Dalam Islam, zakat memiliki dua nilai atau makna. Pertama adalah nilai penghambaan diri kepada Allah yang berarti dengan mengeluarkan zakat, menandakan bahwa seorang umat muslim telah membuktikan ketaatannya kepada Allah.

Kedua, nilai sosial. Di mana zakat sebagai sumber dalam membantu menyejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Zakat juga berperan dalam pemerataan ekonomi rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Jenis Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua; zakat fitrah dan zakat maal. Khusus zakat fitrah, jenis zakat ini dikeluarkan pada waktu tertentu yaitu pada bulan ramadhan dengan batas waktu sebelum didirikannya sholat Idulfitri. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan setara dengan beras 3.5 liter atau 2.7 kilogram.

Kedua, zakat maal atau zakat harta benda. Zakat maal meliputi zakat profesi, hasil ternak, perkebunan, emas, atau mata uang. Jumlah perhitungannya pun disesuaikan dengan jenis zakat maal yang dikeluarkan. Zakat maal juga tidak memerlukan syarat khusus dalam waktu pengelaurannya. Zakat maal dapat dikeluarkan kapan saja.

Ketentuan Zakat Pengurang Pajak

Banyak orang yang belum memahami bahwa mengeluarkan zakat dapat mengurangi pajak. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 22 dan 23 ayat 1-2. Aturan tersebut  berbunyi;

  • Pasal 22: Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
  • Pasal 23: Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tujuan diberlakukan aturan ini adalah agar umat muslim yang hendak mengeluarkan zakat tidak dikenakan double charge atau beban ganda. Selain itu, aturan ini mendorong umat muslim untuk tetap taat beragama dan juga mendorong aspek kemanusiaan.

Lalu aturan zakat pengurang pajak juga ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat (3) huruf a 1 tercantum:

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian pada pasal 9 ayat (1) huruf G, berbunyi:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf 1 sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tentang zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2010. Syarat zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, adalah:

  • Zakat yang bersifat wajib,
  • Zakat tersebut dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah.

Lebih lanjut, ketentuan tentang lembaga penerima zakat tersebut di atas diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018. Tidak hanya mengatur untuk zakat bagi pemeluk agama Islam, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut juga mengatur tentang lembaga lain sejenis bagi masyarakat yang memeluk agama Buddha, Katolik, serta Kristen.

Hal ini patut dipahami oleh masyarakat, karena tidak hanya umat muslim saja yang zakatnya dapat menjadi pengurang pajak, melainkan agama lain pun dapat mendapatkan fasilitas yang sejenis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya sumbangan dalam bencana nasional, kewajiban keagamaan seperti zakat dan perpuluhan juga menjadi pengurang pajak karena bersama-sama dengan pajak, dinilai dapat mensejahterakan masyarakat secara umum.

Baca Juga: Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan

Penerapan Zakat Pengurang Pajak

Setelah memahami aturan zakat pengurang pajak, lantas bagaimana penerapannya? Penerapan zakat pengurang  pajak juga diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaraan dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 yang berbunyi:

(1). Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

(2). Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1): berupa bukti pembayaran langsung atau transfer rekening bank atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Bukti pembayaran harus memuat;

  • Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar pajak.
  • Jumlah pembayaran.
  • Tanggal pembayaran.
  • Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah.
  • Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah di bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung.
  • Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila melalui transfer rekening bank.

Namun, zakat Anda tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika:

  • Tidak dibayarkan oleh wajib pajak pada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
  • Bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan di atas.

Jika sudah membayar zakat dan memiliki bukti sesuai ketentuan dalam peraturan, Anda dapat melampirkannya pada saat laporan SPT Tahunan dalam tahun pajak saat zakat ditunaikan. Zakat di SPT Tahunan juga akan menentukan penghasilan netto.

Pelaksanaan Zakat Pengurang Pajak di Indonesia dan Arab Saudi

Selain Indonesia, negara lain yang menerapkan zakat sebagai pengurang pajak adalah Arab Saudi. Keunggulan yang dimiliki oleh Arab Saudi, di negara tersebut pengelolaan zakat sudah modern. Badan zakat dan pajak di Arab Saudi pun telah memiliki basis data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi. Pengumpulan zakat di Arab Saudi pun telah menggunakan sistem online. Hal-hal tersebut memudahkan adanya sinergi antara badan zakat dan lembaga pengelola pajak.

Sementara itu, fakta di Indonesia menunjukkan bahwa masih sangat sedikit masyarakat yang mengaplikasikan ketentuan zakat pengurang pajak dalam perhitungan pajaknya. Atau dengan kata lain, masih sedikit wajib pajak yang memperhitungan zakat maupun perpuluhan sebagai pengurang pajak penghasilan.

Kendala dalam Penerapan Zakat Pengurang Pajak

Ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala dalam penerapan zakat pengurang pajak di Indonesia:

  1. Secara psikologis, masih ada keengganan dalam masyarakat untuk mencantumkan nama, NPWP atau bahkan besaran zakat yang dibayarkan, karena menghindari riya. 
  2. Masih kurangnya pemahaman wajib pajak atas aturan dan syarat yang wajib dipenuhi agar zakat dapat menjadi pengurang pajak.
  3. Kurangnya informasi tentang lembaga yang dibentuk dan disahkan pemerintah sebagai badan zakat. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki keinginan untuk membayarkan zakatnya pada lembaga-lembaga di luar lembaga yang disahkan pemerintah yang diyakininya dapat menyalurkan zakat mereka secara tepat.

Baca Juga: Lebih Mudah Membayar Pajak Secara Online

Lapor SPT Tahunan Anda dengan Klikpajak

 

Aplikasi KlikPajak adalah aplikasi yang merupakan mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan Bukti lapor (NTTE) resmi. Terkait urusan lapor SPT, Anda bisa memanfaatkan Klikpajak sebagai aplikasi pelaporan pajak. Anda dapat melaporkan SPT Tahunan badan, SPT masa, dan SPT tahunan pribadi melalui Klikpajak.

Di bawah ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk melapor pajak dengan mudah melalui Klikpajak.

  1. Masuk ke akun Klikpajak Anda melalui my.klikpajak.id, masukkan email beserta password yang Anda miliki, kemudian klik ‘Masuk’.
  2. Anda akan masuk ke halaman utama dashboard Klikpajak. Pastikan Anda telah mendaftarkan e-Filing (melalui ‘Settings’), jika belum, maka akan muncul pilihan daftar e-Filing, klik dan ikuti langkah yang ada.
  3. Klik pada ‘Prepare Tax’, pilih ‘Lapor Pajak’, pilih SPT yang ingin dilaporkan (SPT Normal atau SPT pembetulan), lalu pilih jenis pajak (pilih sesuai dengan keperluan Anda), kemudian pilih masa pajak yang ingin dilaporkan. Setelah selesai, klik ‘ Lanjutkan’.
  4. Akan muncul satu pertanyaan pada laman berikutnya. Jika Anda belum pernah melaporkan SPT Tahunan melalui Klikpajak, maka tandai pilihan pertama, yang menyatakan bahwa akan dilakukan penghitungan dan pembayaran pajak terlebih dahulu. Jika Anda ingin langsung melaporkan SPT, tandai pilihan kedua yang menyatakan bahwa Anda akan langsung melaporkan SPT Anda. Klik ‘Lanjutkan’.
  5. Berikutnya Anda akan menghadapi pertanyaan kembali, dan disarankan untuk menandai pilihan pertama demi mudahnya proses pelaporan SPT. Klik ‘Lanjutkan’
  6. Setelah itu, Anda akan masuk pada dashboard pelaporan SPT Tahunan masa pajak 2019. Langkah selanjutnya cukup sederhana, yakni Anda tinggal mengunggah file CSV dan PDF dengan nama yang sama yang Anda miliki. Klik ‘Lanjutkan’.
  7. Akan muncul pemberitahuan melalui email bahwa pelaporan SPT Tahunan Anda telah selesai dilaksanakan. Bukti lapor yang ada akan diterima melalui email dan dapat diperiksa beberapa menit kemudian.
  8. Setelah selesai, Anda bisa memeriksa status pajak yang telah dilaporkan pada menu ‘Status Pajak’. Di sini akan muncul data mengenai pajak yang pernah Anda laporkan melalui Klikpajak, dan dapat digunakan sebagai arsip penyimpanan bukti pelaporan pajak yang Anda lakukan.

Langkah lebih jelasnya dapat dilihat di sini berupa video tutorial

Cari tahu lebih banyak mengenai fitur terkini Klikpajak di website resmi kami dan dapatkan informasi baru mengenai perkembangan dan fitur-fitur terbaru dari kami. Anda juga bisa langsung melakukan registrasi di sini untuk bisa menggunakan Klikpajak secara gratis.


PUBLISHED11 Jun 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: