Mau Bikin Surat Setoran Pajak? Ini Aturan Baru SSP

Mau Bikin Surat Setoran Pajak? Ini Aturan Baru SSP

Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) sudah mengalami beberapa kali perubahan. Mau bikin SSP? Begini aturan baru SSP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Makin ringkas dan simpel.

Peraturan terbaru mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSP ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020. Beleid ini aturan perubahan atau menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Note: Ingin tahu lebih lanjut tentang perpajakan? Baca artikel Cara Menyiasati ‘Tax Expense’ Biar Tak Jadi Beban Usaha

Surat Setoran Pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Seperti apa ketentuan terbaru mengenai pembuatan surat setoran pajak ini, simak ulasan Klikpajak by Mekari, seperti dikutip berikut ini.

7 Kali Perubahan Aturan SSP

Dalam beleid teranyar ini disebutkan, alasan perubahan aturan SSP adalah :

Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak. Sehingga diperlukan kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSP ini seperti diketahui telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Pasal 6 aturan terbaru ini, perubahan ketentuan SSP Perdirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 ini telah dilakukan sebanyak tujuh kali, di antaranya:

  • Tahun 2010

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

  • Tahun 2013

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009

  • Tahun 2015

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

  • Tahun 2015

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

  • Tahun 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

  • Tahun 2017

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

Dengan adanya ketentuan terbaru tentang SSP Perdirjen Pajak No. PER-09/2020 yang terbit dan mulai berlaku 30 April tahun ini, maka ke semua peraturan Dirjen Pajak sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Aktivasi Aplikasi EFiling, Ini Cara Mudah dan Cepat Mengurusnya!Ilustrasi aturan baru SSP

Bentuk Formulir SSP Terbaru

Dalam aturan terbaru SSP ini disebutkan, lampiran surat setoran pajak hanya perlu dibuat rangkap dua saja, yakni:

  •       Lembar ke-1 untuk disampaikan kepada bank/pos persepsi atau Lembaga persepsi lainnya
  •       Lembar ke-2 untuk arsip wajib pajak

Namun jika diperlukan, SSP bisa dibuat lebih dari dua rangkap sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah contoh bentuk formulir SSP terbaru:

Formulir  SSP

Ketentuan dan Tata Cara Pengisian SSP

Sebagaimana Pasal 2 ayat (5) Perdirjen Pajak No.PER-09/2020 ini, tata cara pengisian SSP dilakukan sesuai petunjuk pada aplikasi Billing DJP atau layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan Kode Billing (ID Billing) yang terhubung dengan sistem Billing DJP.

Ketentuan lain dari peraturan SSP terbaru ini, satu SSP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas:

  • 1 jenis pajak
  • 1 Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak
  • 1 surat ketetapan pajak, Surat tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, Surat Tagihan PBB, atau surat keputusan atau putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah, dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau Surat tagihan Pajak, dengan menggunakan 1 kode akun pajak dan 1 kode jenis setoran

Untuk daftar kode akun pajak dan kode jenis SSP ini sesuai Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut, tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

EFIN Pajak Pribadi, Daftar dan Aktivasikan SekarangIlustrasi formulir aturan baru SSP

Aturan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak

Sementara itu, ketentuan mengenai Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dalam Pasal 1 ayat (1) beleid terbaru ini disebutkan;

“SSPCP adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor”.

Penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak ini menggunakan formulir SSPCP. Ketentuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Agar urusan pembuatan surat setoran pajak lancar, Anda bisa menggunakan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari. Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi pajak impor

Fitur Lengkap Klikpajak Bantu Urus Perpajakan Anda

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap yang bisa membantu Anda mengurus kewajiban perpajakan dengan mudah. Sehingga Anda bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga, karena langkah-langkah penggunaan fitur aplikasi pajak online Klikpajak sangat sederhana dan simpel.

Terkait urusan pembuatan surat setoran pajak, Anda bisa memanfaatkan fitur e-Billing dan bisa menerbitkan ID Billing yang valid untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS).

Note: Ingin tahu lebih lanjut tentang Klikpajak? Baca artikel Cara Membuat e-Faktur yang Mudah dan Praktis Bisa di Klikpajak

Pembuatan ID Billing di Klikpajak GRATIS selamanya dan semua riwayat ID Billing serta SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Bukan hanya itu, dengan aplikasi pajak online Klikpajak, Anda juga bisa mudah mengelola administrasi perpajakan perusahaan, mulai dari membuat dan mengelola faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, hingga faktur pajak retur yang lebih mudah dengan fitur e-Faktur Klikpajak.

Berbagai riwayat pembayaran pajak atau bukti pelaporan pajak akan tersimpan rapi dan aman karena menggunakan teknologi cloud. Sehingga tidak perlu khawatir bukti bayar dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO. Menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

“Selain bisa menghemat waktu dan biaya karena pengelolaan pajak hanya dilakukan dalam satu platform, kelebihan Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.”

Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah dengan pemakain Klikpajak.id. Sehingga proses pembuatan, pembayaran, pelaporan pajak jadi makin gampang dan tepat.

Wajib pajak badan juga dapat menelusuri file perpajakan sebelumnya dengan mudah dan cepat. Karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity di Klikpajak. Sehingga semakin memudahkan untuk mengecek kembali file mana saja yang masih perlu ada pembetulan atau statusnya masih kurang bayar maupun lebih bayar.

Tak hanya berhenti di urusan bayar pajak dan ID Billing saja, Anda juga bisa memanfaatkannya untuk melaporkan pajak. Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya. Klikpajak juga memberikan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak seperti SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi, dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Note: Ketahui juga Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak Lebih Mudah

Untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Badan dengan e-Filing Klikpajak, cukup upload CSV formulir SPT 1771 dan PDF yang dibutuhkan. Sedangkan untuk lapor SPT Masa di setiap bulannya, hanya perlu melampirkan CSV dan PDF dari perusahaan.

Serta pelaporan SPT Tahunan Pribadi untuk formulir 1770, yang riwayat pelaporan setiap tahunnya dapat tersimpan dengan aman di Klikpajak.

Contoh fitur e-Filing Klikpajak

Cara mendapatkan berbagai kelancaran melakukan urusan perpajakan sangat mudah. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP.

Tinggal klik, urusan pajak Anda langsung terupdate secara otomatis. Kalau ada cara yang mudah, efektif dan efisien, kenapa pilih yang ribet, bukan?


PUBLISHED02 Jun 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: