Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tidak Final didasarkan pada ketentuan pemotongan pajaknya. Apa itu PPh Pasal 21 Tidak Final?
Berdasarkan sifat pemotongannya, PPh Pasal 21 dibedakan menjadi dua, yaitu PPh 21 Final dan PPh 21 Tidak Final. Dua jenis PPh ini mempunyai perbedaan terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi maupun Badan.
Pada dasarnya penghasilan Anda pun ada yang dikenakan pajak final dan tidak final. Lalu, apa sebenarnya perbedaan antara PPh 21 Final dan PPh 21 Tidak Final? Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.
Definisi Pajak Penghasilan 21 Final dan Tidak Final
Pajak Final atau PPh 21 Final adalah pajak yang dikenakan secara langsung saat Wajib Pajak (WP) menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP.
Pengenaan tarif dari PPh 21 Final berdasarkan pengenaan tertentu atas penghasilan yang diterima selama satu tahun berjalan.
Karena sifat pemungutan Pajak Final adalah seketika, maka tidak perlu diperhitungkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan namun tetap harus dilaporkan.
Note: Pengertian Pajak Penghasilan Final (PPh Final)
Sementara pengertian PPh 21 Tidak Final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya.
Kemudian perhitungan ini akan dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan.
Pemisahan dua jenis PPh 21 ini bukan tanpa alasan. Setidaknya, ada dua pertimbangan pemerintah ketika memisahkan PPh 21 Final dan Tidak Final, yaitu:
- Penyederhanaan dalam pengenaan pajak penghasilan dari usaha
- Mempermudah proses serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak
Ilustrasi pajak penghasilan pasal 21 final dan tidak final
Perbedaan PPh 21 Final dan Tidak Final
Pembayaran PPh Tidak Final pada umumnya merupakan kebalikan dari PPh Final.
Untuk memperjelas antara PPh 21 Final dan Tidak Final, berikut ini adalah perbedaan antara keduanya:
- PPh Tidak Final terdapat penggabungan dengan penghasilan lainnya. Sementara untuk PPh Final terdapat pemisahan.
- Pada PPh Tidak Final, biaya sehubungan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Sementara untuk PPh Final tidak dapat dikurangkan.
- Bukti potong PPh Tidak Final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipungut. Untuk PPh Final, hal ini tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Tarif PPh Tidak Final berdasarkan pada tarif umum Pasal 17 UU Perpajakan. Untuk PPh Final tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
Ilustrasi menghitung pajak penghasilan pasal 21 tidak final
Jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dikenakan PPh Tidak Final
Berikut ini adalah contoh objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang termasuk Pajak Tidak Final:
1. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun
2. Penghasilan wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan imbal jasa pekerjaan bebas
3. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 kecuali honorarium dari APBN/APBD dan pesangon/JHT/THT yang dibayarkan sekaligus
4. PPh Pasal 22 yaitu transaksi atas impor, bendaharawan, migas, dan lelang. Pengecualian untuk penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak), BBG (Bahan Bakar Gas), dan pelumas dari importir kepada penyalur/agen
Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh
5. Pajak Penghasilan Pasal 23, yang meliputi:
- Dividen
- Bunga, premium, diskonto, imbalan atas pengembalian utang
- Royalti
- Hadiah, bonus, atau sejenis penghargaan atas sebuah kegiatan
- Pendapatan sewa, selain tanah dan bangunan
- Imbalan atas jasa teknik manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya
6. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari luar negeri dan telah dikenakan pajak di luar negeri
Ilustrasi lapor pajak penghasilan pasal 21 tidak final dengan teknologi ‘cloud’
Teknologi ‘Cloud’ Permudah Bayar dan Lapor Pajak
Untuk memudahkan Anda menghitung, melakukan proses pembayaran hingga melaporkan pajak penghasilan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.
Klikpajak.id didukung dengan teknologi berbasis cloud atau komputasi awan yang bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman.
Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.
Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak melalui aplikasi Klikpajak.id hanya dengan ponsel (smartphone), kapanpun dan dimanapun.
Sebab teknologi cloud memudahkan Anda untuk menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh atau memasang (instal) aplikasi terlebih dahulu.
Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.
Anda bisa melaporkan pajak penghasilan secara daring melalui e-Filing Klikpajak dengan cepat karena akan dipandu dengan langkah-langkah mudah.
Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, mulai dari:
- Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
- SPT Masa (Bulanan) Pajak
- SPT Tahunan Pajak Pribadi
Note: Langkah-langkah mudah menyampaikan SPT pajak melalui e-Filing Klikpajak, bisa Anda lihat di SINI.
Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:
- Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Tanggal pembuatan BPE
- Jam pembuatan BPE
- Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)
Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.
Contoh fitur lengkap Klikpajak
Kode Billing, e-Faktur, Bukti Potong Bisa Dibuat di Klikpajak
“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”
Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.
Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.
Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?
Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP
e-Billing Klikpajak
Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.
Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.
Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.
Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.
Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.
Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak
e-Faktur Klikpajak
Melalui fitur e-Faktur yang terintegrasi dalam satu platform, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan mulai dari:
- Faktur Pajak Masukan
- Faktur Pajak Keluaran
- Membuat Faktur Pajak Retur
- Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur
Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.
Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN selengkapnya bisa lihat di SINI.
Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.
Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.
Contoh membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak
e-Bupot Klikpajak
Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.
Seperti diketahui, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia, harus membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.
Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 melalui KEP-368/PJ/2020 yang menyebutkan:
“Semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017 sudah langsung diwajibkan membuat SPT masa PPh Pasal 23/26 dan membuat bukti pemotongan secara elektronik melalui e-Bupot mulai September 2020.”
Keunggulan e-Bupot Klikpajak
e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:
- Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
- Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
- Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
- Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
- Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
- Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
- e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
- e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
- Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
- Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.
Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.
Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan support system pajak online Klikpajak.id
Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’
Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.
Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.
Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.
Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.
Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!
Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!
Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?
“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”
Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.
