Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

Aturan Baru Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

Pemerintah resmi berlakukan pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Aturan pungutan pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 dan berlaku mulai 1 Februari 2021. Selengkapnya Klikpajak by Mekari akan mengulas PPN pulsa dan kawan-kawan (dkk) ini.

Peraturan Menteri Keuangan ini sempat menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat karena mereka adalah konsumen akhir.

Adanya pungutan pajak ini, dikhawatirkan akan membuat masyarakat mengeluarkan uang lebih ketika membeli pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.  

Satu hal yang harus diperhatikan dari aturan ini, pungutan pajak itu tidak berpengaruh pada kenaikan harga atau tidak menyebabkan kenaikan harga.

Ingin kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebagaimana diberitakan banyak media massa memastikan ketentuan baru ini tidak berpengaruh terhadap harga pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer, yang dibeli oleh masyarakat.

Mengapa demikian?

Itu karena pulsa, kartu perdana, token, dan voucer tidak ada di dalam negative list

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ada istilah ‘negative list’.

Istilah ini berarti daftar barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

Itu artinya, semua barang atau jasa yang diperjualbelikan itu kena PPN kecuali yang ada di dalam daftar itu. 

Lalu, seperti apa aturan baru pajak pulsa dkk ini, berikut Klikpajak.id ulas terkait PPN pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer.

Ketentuan Pajak Pulsa dkk

Pemerintah memastikan pedagang atau pengecer pulsa, kartu perdana, token, dan voucer tidak dikenai PPN.

Sebab dalam praktiknya, distributor kecil dan pengecer dinilai mengalami kesulitan melakukan mekanisme PPN, sehingga menjadi persoalan tersendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Pungutan pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer ditujukan untuk memangkas mekanisme pembaharuan pajak pulsa, dkk.

Dengan begitu, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bisa disederhanakan. 

Aturan mengenai PPN dan PPh sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 dan 8 Tahun 1983. Sedangkan perubahan terakhir diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan VoucerIlustrasi pembuatan Faktur Pajak dari transaksi kena PPN atau pajak pulsa dkk

a. Pajak Pulsa dan PPN Kartu Perdana

Dalam usaha penjualan pulsa dan kartu perdana, ada banyak distributor di antara operator telekomunikasi seluler dan masyarakat sebagai konsumen akhir.

PMK 6/2021 ini menyederhanakan pemungutan PPN dalam penjualan pulsa dan kartu perdana.

Dengan begitu, jelas tidak ada jenis dan objek pajak baru. Bukan hanya itu, konsumen juga tak mengeluarkan tambahan uang saat membeli keduanya.

Pemangkasan alur distribusi pulsa dan kartu perdana

Dalam aturan sebelumnya, PPN dipungut dari setiap rantai distribusi penjualan pulsa dan kartu perdana, mulai dari:

Operator telekomunikasi => distributor utama atau tingkat 1 => server atau tingkat 2 => distributor besar atau tingkat 3 => distributor seterusnya => sampai dengan pedagang eceran.

Dalam pembaruan PMK 6/2021 ini, pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat 2 atau server.

Itulah mengapa distributor kecil dan pengecer tidak dipungut PPN dari pulsa dan kartu perdana.

Melalui aturan baru ini pula, distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak, sehingga tidak perlu membuat e-Faktur lagi.

Pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu predana oleh distributo, merupakan pajak yang dipotong di muka dan tidak bersifat final.

Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa dalam SPT Tahunannya.

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan VoucerIlustrasi faktur pajak dalam PPN pulsa atau pajak kartu predana

b. PPN Token Listrik (Pajak pulsa)

Listrik termasuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan dalam batas tertentu tidak dikenakan PPN.

Listrik dikenakan PPN jika pemakaian dayanya di atas 6600 watt. Kurang dari itu tidak kena PPN.

Coba cek listrik di rumah Anda, apakah sudah di atas 6600 watt?

Kalau belum, berarti tidak kena PPN token listrik.

Pada aturan sebelumnya, PPN dikenakan atas seluruh nilai token listrik yang dijual oleh agen.

Aturan ini menimbulkan kesalahpahaman atas jasa penjualan terutang PPN.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/2021 Pasal 2 dijelaskan token adalah listrik yang termasuk barang kena pajak yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan pada bidang perpajakan.

Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman lagi, maka pada aturan baru PPN token listrik dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diterima penjual, bukan nilai atas token listriknya.

PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran/penjualan token listrik merupakan pajak yang dipotong di muka dan tidak bersifat final.

Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh agen penjualan token listrik dalam SPT Tahunannya.

Note: Cara Mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Distributor

Contoh kasus,

Saat seseorang membayar tagihan listrik melalui bank atau marketplace, dia akan dipungut biaya administrasi (Fee).

Biayanya mulai dari Rp2.000 hingga Rp2.500 atau lebih dan tidak ada PPN listrik yang dipungut di sana.

Adapun fee yang diterima oleh bank ataupun marketplace itulah yang merupakan objek PPN.

PPN dikenakan atas biaya administrasi tersebut.

Bank ataupun marketplace selanjutnya harus membayar PPN atas jasa tersebut kepada negara.

Ingin mudah membuat Faktur Pajak dan setor PPN maupun lapor SPT Masa PPN?

Selengkapnya baca Alur Pembuatan e-Faktur: Bayar PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Hal yang sama saat kita membeli token listrik dari distributor token. Tidak ada PPN yang dipungut di sana.

Distributor token cuma memungut fee atau biaya administrasi dari masyarakat, yang membeli token.

Untuk biaya administrasi atau fee atau nilai lebih yang dipungut dari konsumen oleh distributor token merupakan objek PPN dan harus dipungut PPN.

Distributor token selanjutnya harus membayar PPN kepada negara sebanyak 10%.

Sedangkan masyarakat tidak membayar PPN sama sekali atas token yang dibelinya.

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan VoucerIlustrasi pajak token listrik dalam aturan pajak pulsa

c. PPN Voucer (Pajak pulsa)

Hampir sama dengan token, komisi dan selisih harga penjualan voucer juga dikenakan pajak.

PPN dikenakan atas imbalan atau komisi atau fee yang diterima oleh distributor voucer dari penyelenggara voucer.

Dalam PMK 6/2021, PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran voucer berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual, bukan atas nilai voucer.

Hal ini dikarenakan voucer diperlukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN.

Dengan begitu, PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran agen penjual voucer berupa komisi atau selisih harga.

Sementara itu, PPh Pasal 23 mengatur mengenai pajak atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer, untuk pemasaran/penjualan voucer merupakan pajak yang dipotong di muka dan tidak bersifat final.

Atas pajak yang dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor voucer dalam SPT Tahunannya.

Note: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online di e-Bupot

Contoh kasus,

Pak Kelik membeli voucer permainan (game) di sebuah toko. Toko itu tidak memungut PPN kepada Pak Kelik atas pembelian voucer permainan itu.

Sebaliknya yang terjadi, toko tersebut mendapatkan imbalan dari penerbit voucer.

Imbalan itulah yang akan dipungut PPN sehingga Pak Kelik sebagai pembeli voucer di toko tersebut tidak dipungut PPN.

Pak Kelik baru dikenakan PPN ketika hendak menggunakan voucernya. Misalnya, menukarkan voucer itu di Google, yang menjual permainan itu melalui aplikasi Google Playstore.

Dengan aturan terbaru ini, memangkas pajak berganda. Dengan begitu, Pak Kelik tidak bayar PPN dua kali.

Sebelum aturan ini terbit, Pak Kelik harus bayar PPN ketika membeli voucher tersebut dan saat menukarkan vouchernya di Google Playstore. Dalam hal ini, Google pun ikut memungut PPN juga.

Note: PPN Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE

Sebelumnya pada 2020, ada kewajiban pemungutan PPN atas produk digital oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Supaya tidak kena pajak berganda, maka aturan PMK 6/2021 ini diterbitkan.

PPN dikenakan atas jasa pemasaran voucer itu berupa komisi atau imbalan atau fee yang diterima oleh distributor voucer, bukan atas nilai voucernya.

Voucer dalam hal ini berfungsi juga sebagai alat pembayaran atau sama seperti uang yang memang tidak terutang PPN.

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan VoucerIlustrasi pajak voucer dan pajak pulsa

Itulah tadi penjelasan tentang aturan terbaru pajak pulsa atau PPN pulsa dan kartu perdana, token listrik dan voucer.

Pahami ketentuan PPN pajak pulsa dkk tersebut dan tunaikan kewajiban perpajakan Anda seperti Membuat Faktur Pajak, bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah melalui aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Membuat e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  2. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

Fitur Lengkap Klikpajak: Kelola Pajak Anda Lebih Mudah dan Cepat

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

B. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Anda dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga Bank Indonesia.

Rumusnya,

Sanksi denda berdasarkan Suku Bunga Acuan BI, ditambah persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja, dibagi 12 bulan, berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

 

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Sudah paham aturan pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan PPN voucer, bukan?

Kini saatnya kelola pajak dan keuangan usaha Anda dengan cara yang simpel.

Ingin tahu bagaimana cara mengelola pajak dan laporan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED05 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: