Kepanjangan SPT, Temukan Penjelasan dan Fungsinya untuk Pajak

Apa itu Kepanjangan SPT? Penjelasan dan Fungsinya untuk Pajak

Dalam perpajakan, istilah SPT sangat akrab di telinga. Sebab SPT digunakan oleh semua Wajib Pajak (WP), baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi (OP). Lalu, apa itu kepanjangan dari SPT? Klikpajak by Mekari akan mengulas penjalsan dan fungsinya SPT untuk pajak.

SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah melalui sebuah instansi resmi yang menangani pajak di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Mengenai SPT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah mengharuskan semua WP agar melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mau lapor SPT Tahunan lebih mudah?

Sampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Anda di e-Filing Klikpajak.

Meski kata SPT sendiri sudah tidak asing lagi, namun bagi yang baru mengenal pajak atau baru berstatus sebagai WP, mungkin belum mengetahui apa itu kepanjang SPT.

Klikpajak.id akan menjelaskan kepanjang SPT dan fungsinya untuk pajak.

Apa Kepanjangan SPT?

Mengetahui kepanjang SPT merupakan hal mendasar yang harus diketahui Wajib Pajak sebelum menunaikan kewajiban pajaknya, seperti membayar dan melaporkan pajak.

Sesuai UU PPh, kepanjangan SPT adalah Surat Pemberitahuan.

Surat pemberitahuan atau SPT ini merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh).

Penyampaian SPT PPh ini sendiri terdiri dari SPT Tahunan dan SPT Bulanan/Masa.

SPT bukan sekadar laporan pajak, berikut ini detail fungsi SPT:

  • Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang dilakukan, baik dilakukan langsung oleh individu tersebut (WP) maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam periode waktu satu tahun.
  • Melaporkan harta kekayaan yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
  • Melaporkan penghasilan lainnya (pekerjaan sampingan) yang masuk kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.

Note: Syarat Pembetulan SPT Tahunan Pribadi di e-Filing

Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang mengenai:

  1. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK)
  2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kepanjangan SPT, Temukan Penjelasan dan Fungsinya untuk PajakIlustrasi bukti pemotongan pajak dan pemahaman kepanjangan SPT

Setelah Memahami Kepanjangan SPT, Kemana Melaporkan SPT? 

Seperti dokumen lainnya, SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

SPT yang sudah diisi itu, selanjutnya diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang disahkan oleh DJP. 

Selain datang ke KPP, pelaporan SPT juga dapat diakses secara online lewat aplikasi e-Filing.

Dengan e-Filing, maka penyampaian SPT dapat dilakukan secara daring dan real time selama terhubung dengan koneksi internet. 

Note: Apa itu Wajib Pajak Non Efektif dan Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

Macam-Macam SPT

SPT berbentuk formulir dengan format baku.

SPT dibagi menjadi dua macam, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

Masing-masing SPT tersebut memiliki fungsi yang berbeda.

Format formulir SPT Tahunan dan SPT Masa jelas berbeda dan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing.

Berikut penjelasan tentang SPT Tahunan dan SPT Masa.

1. SPT Masa

SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut (pajak orang lain).

Ada 10 jenis SPT Masa, yang diberi nama berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur.

Ke-10 jenis SPT Masa tersebut sebagai berikut:

  1. PPh Pasal 21/26
  2. PPh Pasal 22
  3. PPh Pasal 23/26
  4. PPh Pasal 25
  5. PPh Pasa 4 ayat (2)
  6. PPh Pasal 15
  7. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
  8. PPN bagi Pemungut
  9. PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Format SPT Masa berbeda satu sama lain, berdasarkan objek dan tarif pajak yang dikenakan untuk setiap jenis pajak.

SPT Masa PPh selalu mengharuskan melampirkan bukti potong.

Untuk pasal 21 Undang-Undang PPh mewajibkan pemberi kerja memotong PPh atas upah dan gaji.

Dengan begitu, pemberi kerja wajib membuat SPT Masa PPh Pasal 21.

Adapun batas waktu pelaporan SPT Masa PPh, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, dan jika bertepatan dengan hari libur maka dilakukan hari kerja keesokannya.

Sedangkan, SPT Masa PPN maksimal pelaporan pada akhir bulan berikutnya.

Kepanjangan SPT, Temukan Penjelasan dan Fungsinya untuk PajakIlustrasi PPN dan pemahaman kepanjangan SPT

2. SPT Tahunan 

Seperti namanya, SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan setahun sekali atau tahunan. SPT Tahunan dilaporkan oleh WP Badan maupun WP OP.

SPT Tahunan berisi perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak, yang dihitung dalam periode satu tahun pajak, atau bagian dari Tahun Pajak.

SPT Tahunan WP OP digunakan untuk melaporkan penghasilan yang diterimanya, baik itu penghasilan dengan tarif umum, penghasilan final, maupun penghasilan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Selain itu, SPT Tahunan juga digunakan untuk melaporkan harta dan utang pada akhir periode Tahun Pajak.

SPT Tahunan ada dua jenis, yaitu SPT Tahunan Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

Berikut penjelasan dari masing SPT Tahunan Pribadi dan SPT Tahunan Badan:

a. SPT Tahunan Badan  

SPT Tahunan Badan hanya memiliki satu jenis formulir, yaitu SPT 1771.

Batas pelaporan SPT Tahunan Badan maksimal 4 bulan sejak berakhirnya Masa Pajak.

WP Badan yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember, maka batas akhir pelaporan pajaknya setiap 30 April.

Namun, untuk WP yang tahun bukunya berakhir pada 31 Juli, maka batas lapornya bukan lagi 30 April, melainkan 30 November.

b. SPT Tahunan Pribadi

Ada tiga jenis formulir SPT Tahunan untuk WP OP. Yakni formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS.

Ada pun batas pelaporan SPT Tahunan WP OP adalah 3 bulan sejak berakhirnya Masa Pajak.

Terkait Masa Pajak, WP yang tahun bukunya berakhir setiap 31 Desember, maka batas akhir pelaporan pajaknya 31 Maret.

Namun, untuk WP yang tahun bukunya berakhir pada 31 Juli, maka batas lapornya bukan lagi 31 Maret, melainkan 31 Oktober.

Note: Perbedaan eFiling Pribadi dan eFiling Badan

Untuk menjadi perhatian, perbedaan SPT Tahunan dan SPT Masa pada bagian batas pelaporan juga memiliki pertimbangan tersendiri.

Penetapan batas ini agar arus pelaporan yang terjadi tidak menumpuk pada satu waktu.

Terlebih karena pelaporan yang dilakukan memiliki perbedaan subjek pajak, yakni wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan.

Perbedaan batas ini akan memudahkan DJP dalam melakukan pengarsipan, sehingga arsip akan lebih rapi dan sistematis.

Kepanjangan SPT, Temukan Penjelasan dan Fungsinya untuk PajakIlustrasi wajib pajak yang  harus memahami kepanjangan SPT sebagai dasar pemahaman perpajakan

Jenis Formulir dalam Pelaporan SPT

WP yang berstatus pekerja atau karyawan biasanya akan menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan tempat WP bekerja. 

Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi dua:

a. Pertama, formulir 1721 A1 yang ditujukan untuk karyawan swasta

b. Kedua, formulir 1721 A2 untuk karyawan yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Kedua formulir ini nantinya akan menjadi dokumen yang digunakan WP saat melapor pajak.

Dalam perpajakan ada tiga jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi, yakni: 

  1. Formulir 1770 ditujukan untuk WP yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu. 
  2. Formulir 1770 SS untuk perorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan 
  3. Formulir 1770 S untuk mereka yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih atau memiliki pekerjaan sampingan

Ittulah penjelasan dasar mengenai kepanjangan SPT dan fungsinya untuk pajak setiap wajib pajak.

Agar lebih mudah melakukan pelaporan SPT Tahunann/Masa PPh Pribadi maupun Badan dan pembayarn pajaknya, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Anda dapat membayar pajak dalam satu platform dan melaporkan semua jenis SPT dengan cara dan langkah-langkah mudah.

Kepanjangan SPT, Temukan Penjelasan dan Fungsinya untuk Pajak

A. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan dapat Anda temukan di bawah ini:

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti tergantung suku bunga Bank Indonesia.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut tarif sanksi bunga administrasi pajak terbaru sesuai UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

B. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

e-Biling Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Fitur Lengkap Klikpajak yang Memudahkan Administrasi Perpajakan Lainnya

Bukan hanya fitur bayar lapor pajak saja, Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan.

Sebab aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id. 

Melalui Klikpajak, Anda dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Klikpajak, Aplikasi Pajak ‘Online’ yang Terintegrasi dengan Laporan Keuangan

Inilah fitur lengkap Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

NPWP Non Efektif: Cara Ketahui NPWP Aktif, Cara Aaktifkan NPWP NE

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

NPWP Non Efektif: Cara Ketahui NPWP Aktif, Cara Aaktifkan NPWP NE

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Jadi, sudah tahu kepanjangan SPT, ya?

Ingin mengelola pajak dan keuangan usaha lebih mudah, ada caranya.

Bagi Anda yang ingin dapat dengan mudah kelola pajak dan keuangan usaha, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.


PUBLISHED31 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: